Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengidentifikasi kebutuhan data statistik dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan BPS. SKD dilaksanakan secara rutin tiap tahun sejak 2005, namun awalnya masih dilakukan di BPS Pusat saja. Sejak tahun 2014, lokasi pelaksanaan SKD dikembangkan hingga BPS Kabupaten/Kota.Pada tahun 2022, BPS kembali menyelenggarakan SKD di BPS Pusat, 34 BPS Provinsi, dan 480 BPS Kabupaten/Kota. Jawa Timur juga menyelenggarakan SKD secara serentak di BPS Provinsi dan 38 BPS Kabupaten/Kota. Hasil SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis mengenai karakteristik konsumen, performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, dan kepuasan terhadap kualitas data. Analisis ini dilengkapi dengan penyajian dalam bentuk Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Kabupaten Sinjai Dalam Angka 2026 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Sinjai. Disadari bahwa publikasi ini belum sepenuhnya harapan pihak pemakai data khususnya para perencana, namun diharapkan dapat membantu melengkapi penyusunan rencana pembangunan di Kabupaten Sinjai.Publikasi ini dapat terwujud berkat kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak baik instansi pemerintah maupun swasta. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan disampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya.Walaupun publikasi ini telah disusun sebaik-baiknya, namun disadari masih ada kekurangan dan kesalahan yang terjadi. Untuk perbaikan publikasi ini, tanggapan dan saran yang bersifat konstruktif dari para pemakai sangat diharapkan.

Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kepuasan konsumen dalam rangka meningkatkan kualitas data serta pelayanan publik. Responden pada SKD 2025 adalah konsumen yang menerima pelayanan dari unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Siak sejak 1 Januari – habis waktu pencacahan. Secara umum, tujuan pelaksanaan SKD 2025 adalah mendapatkan bahan evaluasi dari konsumen sebagai pendukung peningkatan kualitas data dan informasi statistik. Hasil SKD 2024 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis deskriptif mengenai karakteristik konsumen, performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, dan kepuasan konsumen terhadap kualitas data. Data disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis. Beberapa indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini antara lain Indeks Kepuasan Konsumen (IKK), Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK), dan persentase konsumen yang puas terhadap pelayanan dan kualitas data BPS Kabupaten Siak.

Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

-

Kabupaten Bekasi Dalam Angka 2026 adalah publikasi tahunan yang berisikan data hasil kegiatan statistik, kompilasi produk administrasi instansi/dinas/lembaga yang ada di Kabupaten Bekasi maupun hasil sensus dan survei Badan Pusat Statistik dengan menyajikan data tahun 2025. Publikasi ini mencakup data geografi iklim, pemerintahan, sosial ketenagakerjaan, pertanian, peternakan, perikanan, industri, pertambangan, energi, pariwisata, transportasi, perbankan, koperasi, harga, pengeluaran penduduk, perdagangan, PDRB, dan sebagainya yang ada di Kabupaten Bekasi. Termasuk juga beberapa data pembanding dengan kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Jawa Barat. Data yang disajikan diharapkan dapat mendukung perencanaan maupun pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan masyarakat khususnya di Kabupaten Bekasi.

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor strategis yang dapat memberikan kontribusi pada perekonomian nasional. Ketersedian data  pertanian yang akurat dan terkini sangat diperlukan dalam perencanaan  pembangunan di bidang pertanian. Salah satu data strategis di sektor pertanian adalah data Direktori Perusahaan Pertanian (DPP) dan Direktori Usaha Pertanian Lainnya (DUTL). Pada tahun 2022 telah dilaksanakan Updating DPP dan DUTL sebagai rangkaian kegiatan Sensus Pertanian 2023 (ST2023) dan sudah menghasilkan direktori DPP dan DUTL yang digunakan sebagai prelist pada kegiatan Pencacahan Lengkap ST2023. Pada tahun 2024, hasil dari Pencacahan Lengkap ST2023 pada populasi UPB dan UTL dilakukan pemutakhiran untuk mendapatkan Direktori Perusahaan Pertanian (DPP) dan Direktori Usaha Pertanian Lainnya (DUTL). Pada tahun 2025, kegiatan pemutakhiran hanya difokuskan pada Direktori Perusahaan Pertanian (DPP). Hasil pemutakhiran DPP akan digunakan pada pengumpulan data rutin setiap tahun.Publikasi DPP ini memuat  hasil dari updating DPP yang meliputi  metodologi, konsep definisi, ringkasan hasil, infografis, rekap tabel dan ulasan per subsektor termasuk jasa pertanian serta lampiran. Lampiran terdiri dari kuesioner dan eform DPP2025 sehingga mempermudah pengguna dalam memahami alur pendataan yang telah dilakukan.

Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk mengidentifikasi kebutuhan data statistik dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan BPS. SKD dilaksanakan sejak tahun 2005. Responden pada SKD 2025 adalah konsumen yang menerima pelayanan dari unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS dengan cara tatap muka atau datang langsung ke unit PST BPS serta tanpa tatap muka baik melalui telepon, faksimili, e-mail, surat, website, maupun layanan statistik online. Secara umum, tujuan pelaksanaan SKD 2025 adalah mendapatkan bahan evaluasi dari konsumen sebagai pendukung peningkatan kualitas data dan informasi statistik. Hasil SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi segmentasi konsumen, analisis kepuasan layanan, analisis perilaku anti korupsi, analisis kebutuhan data dan analisis kepuasan kualitas data. Analisis ini dilengkapi dengan penyajian dalam bentuk Indeks Kepuasan Konsumen (IKK). Ruang lingkup analisis hasil SKD 2025 adalah PST BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Hasil SKD menunjukkan bahwa secara umum, konsumen merasa puas terhadap data yang diperoleh dari penyedia data BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang ditunjukkan dengan persentase konsumen yang merasa puas terhadap kualitas data BPS sebesar 100 persen. Kepuasan konsumen terhadap pelayanan di PST BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara digambarkan melalui IKK. Nilai IKK PST BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah 97,05 yang artinya kualitas pelayanan PST BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masuk kategori Sangat Baik.

Kini, kebutuhan data statistik dari setiap sektor pembangunan, semakin dirasakan, dan hal ini telah memotivasi BPS Kabupaten Tapanuli Tengah untuk terus melengkapi dan menyempurnakan data yang disajikan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Data yang disajikan bersumber dari kegiatan rutin, survei, dan sensus yang dilaksanakan oleh BPS, dan dilengkapi dengan data sekunder yang dihimpun dan dikelola oleh instansi pemerinta, BUMN, BUMD dan swasta di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. Secara garis besar, publikasi yang disajikan dalam bentuk tabel dan grafik ini memuat data statistik tentang kondisi: geografi dan iklim; pemerintahan;penduduk dan ketenagakerjaan; sosial dan kesejahteraan rakyat; pertanian, peternakan, dan perikanan; pertambangan dan energi; pariwisata; transportasi dan komunikasi; koperasi dan perbankan; pengeluaran penduduk; serta Produk Domestik Regional Bruto. Semua ini, diharapkan akan dapat menjadi bahan baku pokok dalam perencanaan pembangunan sektoral dan lintas sektoral di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Survei Kebutuhan Data (SKD) merupakan survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengidentifikasi kebutuhan data statistik dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan BPS. SKD dilaksanakan oleh BPS di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Pelaksana SKD di tingkat kabupaten/kota adalah Seksi IPDS. Pada tahun 2025, BPS Kota Bukittinggi kembali menyelenggarakan SKD. Hasil SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis karakteristik konsumen, analisis kepuasan kualitas data dan analisis kepuasan pelayanan. Analisis ini dilengkapi dengan penyajian dalam bentuk Indeks Kepuasan Konsumen (IKK).

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor strategis yang dapat memberikan kontribusi pada perekonomian nasional. Ketersedian data pertanian yang akurat dan terkini sangat diperlukan dalam perencanaan pembangunan di bidang pertanian. Salah satu data strategis di sektor pertanian adalah data Direktori Perusahaan Pertanian (DPP) dan Direktori Usaha Pertanian Lainnya (DUTL). Pada tahun 2022 telah dilaksanakan Updating DPP dan DUTL sebagai rangkaian kegiatan Sensus Pertanian 2023 (ST2023) dan sudah menghasilkan direktori DPP dan DUTL yang digunakan sebagai prelist pada kegiatan Pencacahan Lengkap ST2023. Pada tahun 2024, hasil dari Pencacahan Lengkap ST2023 pada populasi UPB dan UTL dilakukan pemutakhiran untuk mendapatkan Direktori Perusahaan Pertanian (DPP) dan Direktori Usaha Pertanian Lainnya (DUTL). Pada tahun 2025, kegiatan pemutakhiran hanya difokuskan pada Direktori Perusahaan Pertanian (DPP). Hasil pemutakhiran DPP akan digunakan pada pengumpulan data rutin setiap tahun.Publikasi DPP ini memuat hasil dari updating DPP yang meliputi metodologi, konsep definisi, ringkasan hasil, infografis, rekap tabel dan ulasan per subsector termasuk jasa pertanian serta lampiran. Lampiran terdiri dari kuesioner dan eform DPP2025 sehingga mempermudah pengguna dalam memahami alur pendataan yang telah dilakukan

Kabupaten Bulungan Dalam Angka 2026 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Bulungan. Publikasi ini memuat data/informasi statistik tentang hasil-hasil pembangunan di Wilayah Kabupaten Bulungan selama 2025, yang banyak diperlukan dalam evaluasi pembangunan. Data yang disajikan dalam publikasi ini terdiri dari data primer hasil Sensus/Survei yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Bulungan dan data sekunder yang bersumber dari berbagai instansi/dinas/lembaga pemerintah. Publikasi ini terdiri dari 13 bab, mulai dari bab geografi dan iklim hingga perbandingan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara. Disadari bahwa publikasi ini belum sepenuhnya memenuhi harapan pihak pemakai data khususnya para perencana, namun diharapkan dapat membantu melengkapi penyusunan rencana pembangunan di Kabupaten Bulungan. Publikasi ini dapat terwujud berkat kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak baik instansi pemerintah maupun swasta. Kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan penyusunan dan penerbitan publikasi ini, kamu mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Akhirnya saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan dan penyempurnaan publikasi ini di masa mendatang sangat kami harapkan. Semoga publikasi ini bermanfaat.

Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam Angka 2026 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Tulang Bawang Barat. Disadari bahwa publikasi ini belum  sepenuhnya memenuhi harapan pihak pemakai data khususnya para perencana, tetapi diharapkan dapat membantu melengkapi penyusunan rencana pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Kabupaten Bangkalan Dalam Angka 2026 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Bangkalan.Publikasi ini memuat data dan informasi mulai dari Keadaan Geografi dan Iklim, Pemerintahan, Perkembangan Sosial-Demografi sampai dengan Keadaan Perekonomian Kabupaten Bangkalan. Tabel pada publikasi ni ada yang menyajikan tingkat kecamatan dan ada yang hanya sampai tingkat kabupaten. Untuk memudahkan pemahaman dan pemanfaatan data disertakan penjelasan teknis, grafik dan ulasan singkat dari beberapa jenis statistik yang disajikan.

Publikasi Kabupaten Maros Dalam Angka 2026 adalah publikasi tahunan yang diterbitkan secara berkala oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros. Publikasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang perkembangan Kabupaten Maros secara umum yang meliputi keadaan geografi, pemerintahan, penduduk dan tenaga kerja, sosial, pertanian, industri dan perdagangan, perhubungan dan komunikasi, keuangan dan harga, pendapatan regional dan beberapa data suplemen. Data yang disajikan dalam publikasi ini tidak jauh berbeda dengan penerbitan tahun sebelumnya dan selalu diusahakan kontinuitas data. Dengan menyajikan beberapa tahun terakhir baik data yang dihimpun secara langsung (data primer) maupun data yang dikutip dari adminstrasi Instansi/Dinas/Lembaga Pemerintah maupun swasta (data sekunder).

Publikasi ini memuat gambaran umum tentang keadaan geografi dan iklim, pemerintahan, perkembangan kondisi sosial-demografi, dan perekonomian di Kabupaten Pesisir Barat. Beberapa tabel tertentu menyajikan data pada tingkat kecamatan untuk melihat keterbandingan antarkecamatan. Publikasi ini selain bersumber dari OPD dan Kementrian Lembaga Terkait, publikasi ini juga sudah terintegrasi dengan Sistem baru yang dibuat oleh BPS yaitu Sistem Informasi Manajemen Data Statistik Terintegrasi (Simdasi).

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS.Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).Publikasi ini terwujud berkat kerja sama yang baik antar unit kerja terkait. Kami berharap publikasi ini dapat bermanfaat untuk memperbaiki kualitas data dan kinerja pelayanan BPS. Saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depan. Terima kasih dan selamat membaca

Kota Kupang Dalam Angka 2026 adalah publikasi tahunan BPS Kota Kupang. Publikasi ini menyajikan berbagai jenis data dari berbagai bidang serta dilengkapi dengan ulasan deskriptif dan penjelasan teknis dari bidang-bidang yang bersangkutan. Seluruh informasi dalam publikasi ini disajikan dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Publikasi ini dimaksudkan untuk memberi gambaran umum tentang keadaan geografi dan iklim di Kota Kupang, ciri dan keadaan sosial ekonomi penduduk serta kondisi sosial dan perekonomian Kota Kupang. Publikasi ini dapat terwujud berkat kerja sama dan bantuan dari berbagai pihak, baik instansi pemerintah maupun swasta. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya. Disadari publikasi ini belum sepenuhnya memenuhi harapan pihak pemakai data, oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk perbaikan publikasi yang akan datang.

Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kepuasan konsumen dalam rangka meningkatkan kualitas data serta pelayanan publik. Responden pada SKD 2025 adalah konsumen yang menerima pelayanan dari unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS sejak 1 Januari - 31 Desember 2025. Secara umum, tujuan pelaksanaan SKD 2025 adalah mendapatkan bahan evaluasi dari konsumen sebagai pendukung peningkatan kualitas data dan informasi statistik. Hasil SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis deskriptif mengenai karakteristik konsumen, performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, dan kepuasan konsumen terhadap kualitas data. Data disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis. Beberapa indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini antara lain Indeks Kepuasan Konsumen (IKK), Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK), dan persentase konsumen yang puas terhadap pelayanan dan kualitas data BPS.