Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengidentifikasi kebutuhan data statistik dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan BPS. SKD dilaksanakan secara rutin tiap tahun sejak 2005, namun awalnya masih dilakukan di BPS Pusat saja. Sejak tahun 2014, lokasi pelaksanaan SKD dikembangkan hingga BPS Kabupaten/Kota. Pada tahun 2024, BPS kembali menyelenggarakan SKD di BPS Pusat, 34 BPS Provinsi, dan 480 BPS Kabupaten/Kota. Jawa Timur juga menyelenggarakan SKD secara serentak di BPS Provinsi dan 38 BPS Kabupaten/Kota. Hasil SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis mengenai karakteristik konsumen, performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, dan kepuasan terhadap kualitas data. Analisis ini dilengkapi dengan penyajian dalam bentuk Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telahmenyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).Publikasi ini terwujud berkat kerja sama yang baik antar unit kerja terkait. Kami berharap publikasi ini dapat bermanfaat untuk memperbaiki kualitas data dan kinerja pelayanan BPS. Saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depan.

Penerbitan buku Kabupaten Toli-Toli Dalam Angka 2026 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) BPS Kabupaten Toli-Toli untuk memenuhi kebutuhan data-data prioritas pembangunan. Publikasi ini memuat data/informasi statistik tentang hasil-hasil pembangunan di Wilayah Kabupaten Toli-Toli selama tahun 2025, yang banyak diperlukan dalam evaluasi pembangunan. Data yang disajikan dalam publikasi terdiri dari data sekunder yang bersumber dari berbagai instansi/dinas/lembaga pemerintah, dan data primer hasil sensus/survei yang dilakukan BPS Kabupaten Toli-Toli. Kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan penyusunan dan penerbitan buku ini, kami mengucapkan banyak terima kasih. Akhirnya saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan dan penyempurnaan publikasi ini dimasa mendatang sangat kami harapkan. Semoga buku ini bermanfaat.

Penyelenggara pelayanan publik diharapkan dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan serta perubahan dalam berbagai bidang kehidupan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Berkenaan dengan hal tersebut diperlukan pemantauan pelayanan publik secara berkesinambungan sehingga pelayanan yang diperoleh masyarakat sesuai dengan standar pelayanan serta harapan dan kebutuhan masyarakat. BPS merupakan instansi penyelenggara pelayanan publik yang memberikan pelayanan melalui penyediaan data dan informasi statistik. Tugas dan tanggung jawab di bidang statistik tersebut sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Pelaksanaan penyebarluasan data dan informasi statistik dilakukan dengan menyediakan unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) di BPS baik tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Monitoring dan evaluasi pelayanan yang diselenggarakan BPS melalui PST perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas data dan informasi statistik serta kualitas pelayanan yang diberikan. Salah satu upaya yang dilakukan BPS adalah menyelenggarakan Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kepuasan konsumen dalam rangka meningkatkan kualitas data serta pelayanan publik. SKD pertama kali dilaksanakan Tahun 2005 di BPS Pusat. Tahun 2008, SKD dilakukan di BPS pusat dan lima BPS provinsi sebagai uji coba (pilot project). Tahun 2009 – 2010, SKD dilaksanakan di BPS pusat dan sebelas BPS provinsi. Tahun 2011 – 2013, SKD

Data yang disajikan dalam publikasi ini tidak jauh berbeda dengan penerbitan tahun sebelumnya dan selalu diusahakan kontinuitas data. Dengan menyajikan beberapa tahun terakhir baik data yang dihimpun secara langsung (data primer) maupun data yang dikutip dari adminstrasi Instansi/Dinas/Lembaga Pemerintah maupun swasta (data sekunder). Untuk ini diperlukan bantuan Instansi/Dinas/Lembaga Pemerintah maupun swasta untuk tetap tersedianya informasi dari berbagai bidang.

Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2026 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Bulukumba. Disadari bahwa publikasi ini belum sepenuhnya memenuhi harapan pihak pemakai data khususnya para perencana, namun diharapkan dapat membantu melengkapi penyusunan rencana pembangunan di Kabupaten Bulukumba. Publikasi ini dapat terwujud berkat kerja sama dan bantuan dari berbagai pihak baik instansi pemerintah maupun swasta. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan disampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar –besarnya. Walaupun publikasi ini telah disiapkan sebaik-baiknya, namun disadari masih ada kekurangan dan kesalahan yang terjadi. Untuk perbaikan publikasi ini, tanggapan dan saran yang bersifat konstruktif dari para pemakai sangat diharapkan.

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini bertujuan untuk memperoleh tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, serta mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi berjudul Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2025. Publikasi ini memuat gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS, serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini meliputi Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kota Jambi 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS Provinsi Jambi serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Kabupaten Pasaman Dalam Angka 2026 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Pasaman. Disadari bahwa publikasi ini belum sepenuhnya memenuhi harapan pihak pemakai data khususnya para perencana, namun diharapkan dapat membantu melengkapi penyusunan rencana pembangunan di Kabupaten Pasaman. Publikasi ini dapat terwujud berkat kerja sama dan bantuan dari berbagai pihak baik instansi pemerintah maupun swasta. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan disampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesarbesarnya. Walaupun publikasi ini telah disiapkan sebaikbaiknya, namun disadari masih ada kekurangan dan kesalahan yang terjadi. Untuk perbaikan publikasi ini, tanggapan dan saran yang bersifat konstruktif dari para pemakai sangat diharapkan. 

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS.Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).Publikasi ini terwujud berkat kerja sama yang baik antar unit kerja terkait. Kami berharap publikasi ini dapat bermanfaat untuk memperbaiki kualitas data dan kinerja pelayanan BPS. Saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depan. Terima kasih dan selamat membaca

Publikasi “Peta Tematik Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah 2014–2025” merupakan publikasi yang menyajikan data indikator kemiskinan yang disajikan dalam bentuk peta tematik.Terdapat 5 (lima) indikator yang disajikan secara tematik pada masing-masing tahun yaitu Jumlah Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan.

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS.

Statistik Potensi Desa Kabupaten Seram Bagian Timur 2025 merupakan seri publikasi BPS yang terbit tiga kali dalam sepuluh tahun yang menyajikan hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2025. Publikasi ini memuat gambaran wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa di Kabupaten Seram Bagian Timur menurut potensi yang dimiliki desa, ketersediaan infrastruktur di desa, dan juga tantangan yang dihadapi di desa.

Publikasi “Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka 2026” merupakan publikasi yang menggambarkan keadaan Kabupaten Kapuas Hulu selama tahun 2025 dan mencakup data yang dikelompokkan menjadi data dasar, sektoral, dan khusus. Publikasi ini memberikan gambaran umum tentang keadaan geografi dan iklim; pemerintahan; penduduk dan ketenagakerjaan; kondisi sosial dan kesejahteraan rakyat; pertanian, peternakan, dan perikanan; industri, pertambangan, dan energi; pariwisata; transportasi dan komunikasi; perbankan dan koperasi; pengeluaran penduduk; perdagangan; dan perekonomian daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik senantiasa ingin memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS selalu berusaha memperhatikan kebutuhan konsumen terhadap kualitas data dan pelayanan yang diberikan oleh BPS. Oleh karena itu diselenggarakanlah Survei Kebutuhan Data (SKD) untuk mengidentifikasi kebutuhan data statistik dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan BPS. Pada tahun 2025, BPS kembali menyelenggarakan SKD di setiap unit Pelayanan Statistik Terpadu di BPS Pusat, 34 BPS Provinsi, dan 480 BPS Kabupaten/Kota. Hasil SKD BPS Kabupaten Pesisir Selatan 2025 disajikan dalam bentuk publikasi Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Pesisir Selatan 2025 yang berisi analisis karakteristik konsumen, performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, dan kepuasan terhadap kualitas data. Analisis ini dilengkapi dengan penyajian dalam bentuk Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Kabupaten Simeulue Dalam Angka 2026 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Simeulue. Publikasi ini menyajikan beragam jenis data statistik yang memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi geografi, iklim, pemerintahan, serta perkembangan sosial-demografi dan perekonomian di Kabupaten Simeulue, dengan fokus utama pada kondisi tahun 2025. Data yang disajikan dalam buku ini merupakan kompilasi dari data sekunder (statistik sektoral) yang bersumber dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, serta data primer yang bersumber dari hasil sensus dan survei rutin yang dilaksanakan oleh BPS. Cakupan bahasan dalam publikasi ini sangat luas, meliputi keadaan geografi dan iklim, tata kelola pemerintahan, kependudukan dan ketenagakerjaan, sosial dan kesejahteraan rakyat, sektor pertanian, perikanan, energi, pariwisata, transportasi, komunikasi, keuangan daerah, hingga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan perbandingan regional antar kabupaten/kota. Penyajian data dalam publikasi ini disusun dalam bentuk tabel-tabel statistik yang dilengkapi dengan ulasan singkat dan grafik untuk memudahkan pemahaman pengguna data. Kehadiran publikasi ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan data bagi pemerintah daerah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat luas sebagai rujukan utama dalam proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah. Selain itu, konsistensi penyajian data runtun waktu (time series) memungkinkan pengguna untuk menganalisis tren perubahan dan kinerja pembangunan di wilayah kepulauan ini secara akurat.

Publikasi Kaleidoskop Infografis BPS Provinsi Kalimantan Tengah 2025 adalah buku yang dibuat dari infografis yang secara resmi dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah pada setiap publikasi. Dengan terbitnya publikasi ini, data dan indikator statistik yang berhasil dihimpun dan dihitung oleh BPS dapat dengan mudah dipahami oleh para pencari/pengguna data.Secara garis besar, publikasi ini memuat kumpulan infografis dari setiap publikasi. Penyajian infografis dilakukan menurut subjek dan kategori data yang disajikan. Agar memudahkan pembaca dalam mencari informasi selengkapnya, pada setiap infografis dilengkapi informasi judul serta link berupa QR Code untuk unduh langsung publikasi yang memuat infografis tersebut.

Kota Bengkulu Dalam Angka 2026 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh BPS Kota Bengkulu. Publikasi ini dapat terwujud berkat kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak baik instansi pemerintah, BUMN, BUMD maupun swasta. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan disampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Disadari bahwa publikasi ini belum sepenuhnya memenuhi harapan pihak pemakai data khususnya para perencana, namun diharapkan dapat membantu melengkapi penyusunan rencana pembangunan di Kota Bengkulu. 

Publikasi ini memuat gambaran umum tentang keadaan geografi, pemerintahan, serta perkembangan kondisi sosial-demografi dan perekonomian di Kota Lhokseumawe. Data statistik pada publikasi ini diperolah dari berbagai instansi di Kota Lhokseumawe serta beberapa data dari hasil survei yang dilaksanakan oleh BPS Kota Lhokseumawe.

Provinsi Papua Dalam Angka merupakan publikasi seri ke-25 yang dirilis oleh BPS Provinsi Papua. Publikasi ini menyajikan beragam jenis data yang bersumber dari BPS dan institusi lain dan memuat gambaran umum tentang keadaan geografi dan iklim, pemerintahan, serta perkembangan kondisi sosial-demografi dan perekonomian di Provinsi Papua.Publikasi ini dapat terwujud berkat kerja sama dan partisipasi dari berbagai pihak. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga statistik yang disajikan memberi manfaat bagi banyak pihak untuk berbagai keperluan. Kami mengharapkan tanggapan dan saran dari para pengguna publikasi ini untuk perbaikan edisi yang akan datang.