Kabupaten Tapin Dalam Angka 2026 adalah publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tapin. Publikasi ini merupakan lanjutan dari publikasi sebelumnya yang menyajikan beragam jenis data yang bersumber dari BPS dan institusi lain di lingkup Kabupaten Tapin.Publikasi ini memuat gambaran umum tentang keadaan geografi dan iklim, pemerintahan, penduduk dan tenaga kerja, sosial, pertanian, industri, listrik, air minum, perdagangan, transportasi, hotel, pariwisata, dan keuangan. Setiap jenis statistik yang disajikan disertai dengan penjelasan teknis agar mempermudah pemanfaatan data.

Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ponorogo untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kepuasan konsumen dalam rangka meningkatkan kualitas data serta pelayanan publik. Responden SKD 2025 adalah konsumen yang menerima pelayanan dari unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Ponorogo di tahun 2025. Secara umum, tujuan pelaksanaan SKD adalah mendapatkan bahan evaluasi dari konsumen sebagai pendukung peningkatan kualitas data dan informasi statistik.

Kabupaten Sintang Dalam Angka 2026 merupakan kelanjutan dari publikasi yang sama dari tahun-tahun sebelumnya mengenai keadaan suatu wilayah, dan mencakup data yang dikelompokkan atas data dasar, sektoral dan khusus. Publikasi ini memberikan gambaran umum tentang keadaan geografi, pemerintahan, penduduk, kondisi sosial dan perekonomian daerah Kabupaten Sintang. Data yang disajikan dalam publikasi terdiri dari data sekunder yang bersumber dari berbagai instansi/dinas/lembaga pemerintah, dan data primer hasil sensus/survei yang dilakukan BPS Kabupaten Sintang.

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Muaro Jambi, sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS Kabupaten Muaro Jambi telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS Kabupaten Muaro Jambi, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS.Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Muaro Jambi 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS Kabupaten Muaro Jambi serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).Publikasi ini terwujud berkat kerja sama yang baik antar unit kerja terkait. Kami berharap publikasi ini dapat bermanfaat untuk memperbaiki kualitas data dan kinerja pelayanan BPS Kabupaten Muaro Jambi. Saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depan. Terima kasih dan selamat membaca.

Laporan hasil pelaksanaan SKD BPS Provinsi Riau 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Provinsi Riau 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS Provinsi Riau serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS Provinsi Riau. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Publikasi Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka merupakan publikasi tahunan yang menyajikan data dari berbagai aspek pemerintahan dan sosial di Kabupaten Banyuwangi. Tabel yang disajikan bersumber dari data sekunder produk administrasi dari berbagai instansi pemerintah dan swasta, yang kegiatannya atau lokasinya berada di Kabupaten Banyuwangi

Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kepuasan konsumen dalam rangka meningkatkan kualitas data serta pelayanan publik. Responden pada SKD 2025 adalah konsumen yang menerima pelayanan dari unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Kapuas. Secara umum, tujuan pelaksanaan SKD 2025 adalah mendapatkan bahan evaluasi dari konsumen sebagai pendukung peningkatan kualitas data dan informasi statistik. Hasil SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis deskriptif mengenai karakteristik konsumen, performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, dan kepuasan konsumen terhadap kualitas data. Data disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis. Beberapa indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini antara lain Indeks Kepuasan Konsumen (IKK), Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK), dan persentase konsumen yang puas terhadap pelayanan dan kualitas data BPS. Ruang lingkup analisis hasil SKD 2025 adalah PST BPS Kabupaten Kapuas.

Pada tahun 2025, SKD dilaksanakan di seluruh satuan kerja BPS yang terdiri dari BPS Pusat, BPS Provinsi, serta BPS Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Hasil dari pelaksanaan SKD 2025 salah satunya disajikan dalam publikasi dengan judul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2025” sebagai bentuk laporan dari penyelenggaraan SKD. Publikasi ini memberikan penjelasan secara deskriptif mengenai performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, serta kepuasan konsumen terhadap kualitas data BPS. Penyajian data ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini.

Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka 2026 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kotawaringin Timur. Publikasi ini memuat gambaran umum tentang Kotawaringin Timur dalam angka-angka. Data yang dihimpun adalah statistik dasar yang bersumber dari BPS, statistik sektoral yang bersumber dari instansi pemerintah, dan statistik khusus yang bersumber dari instansi lainnya. Publikasi ini merupakan upaya dalam mengembangkan perstatistikan daerah agar tersedia data yang terpadu bagi berbagai keperluan di daerah ini. Seiring dengan perkembangan kebutuhan konsumen data, publikasi Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka mengalami penyempurnaan dengan melakukan penambahan dan penyederhanaan tabel-tabel. Dari sisi kemudahan akses data, publikasi dan data-data dalam publikasi ini dapat diperoleh dengan mengunjungi website BPS Kabupaten Kotawaringin Timur (http://kotimkab.bps.go.id) tanpa berbayar.Publikasi ini dapat terwujud berkat kerja sama dan partisipasi dari berbagai pihak. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga penyajian data statistik ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama dalam rangka menyusun dan melaksanakan pembangunan. Kami mengharapkan tanggapan dan saran untuk perbaikan edisi yang akan datang.

Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)untuk mengidentifikasi kebutuhan data statistik dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan BPS. SKD dilaksanakan sejak tahun 2005. Responden pada SKD 2025 adalah konsumen yang menerima pelayanan dari unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan cara tatap muka atau datang langsung ke unit PST BPS serta tanpa tatap muka baik melalui telepon, faksimili, e-mail, surat, website, maupun layanan statistik online. Secara umum, tujuan pelaksanaan SKD 2025 adalah mendapatkan bahan evaluasi dari konsumen sebagai pendukung peningkatan kualitas data dan informasi statistik. Hasil SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis karakteristik konsumen, analisis kebutuhan data, dan analisis kepuasan kualitas data. Analisis ini dilengkapi dengan penyajian dalam bentuk Indeks Kepuasan Konsumen (IKK). Ruang lingkup analisis hasil SKD 2025 adalah PST BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Publikasi Kota Cirebon Dalam Angka Tahun 2026 diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon, bertujuan untuk memotret keadaan Kota Cirebon secara faktual dalam bentuk data, dan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan maupun sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan. Data dan informasi yang disajikan mencakup statistik kependudukan, ketenagakerjaan, sosial, ekonomi, keadaan geografis, iklim, dan pemerintahan. 

Pada tahun 2025, Survei Kebutuhan Data (SKD) dilaksanakan di seluruh Indonesia. Hasil dari pelaksanaan SKD 2025 salah satunya disajikan dalam publikasi dengan judul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2025” sebagai bentuk laporan dari penyelenggaraan SKD. Publikasi ini memberikan penjelasan secara deskriptif mengenai performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, serta kepuasan konsumen terhadap kualitas data BPS. Penyajian data ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini.

Publikasi Kabupaten Sanggau Dalam Angka adalah publikasi tahunan yang memuat data dan informasi, di antaranya mengenai keadaan geografi, pemerintahan, penduduk dan tenaga kerja, sosial ekonomi dan sebagainya. Publikasi ini merupakan kelanjutan publikasi sebelumnya yang dimaksudkan untuk memberikan informasi perkembangan pembangunan yang telah dicapai serta sebagai dasar perencanaan dan mengambil kebijakan selanjutnya serta membantu pengguna data memahami perkembangan pembangunan serta potensi yang ada di Kabupaten Sanggau. Selain itu, publikasi ini juga disertai dengan perbandingan antar kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Barat pada beberapa indikator.

Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Pusat melalui publikasi Kota Jakarta Pusat Dalam Angka 2026 menyajikan gambaran komprehensif mengenai kondisi dan perkembangan wilayah Kota Jakarta Pusat selama tahun 2025. Publikasi ini memuat beragam indikator strategis yang mencerminkan dinamika pembangunan daerah, meliputi aspek geografi dan iklim, pemerintahan, kependudukan, sosial, ekonomi, hingga sektor-sektor penunjang seperti perdagangan, transportasi, dan jasa keuangan.Sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi nasional di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Jakarta Pusat memiliki karakteristik wilayah yang unik dengan kepadatan penduduk yang tinggi, mobilitas yang dinamis, serta struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa. Berbagai data yang disajikan dalam publikasi ini memberikan gambaran mengenai potensi dan tantangan pembangunan, termasuk perkembangan jumlah penduduk, ketersediaan sarana pendidikan dan kesehatan, aktivitas usaha, serta infrastruktur pendukung. Data yang tersaji merupakan hasil kompilasi dari kegiatan statistik rutin, survei, serta integrasi data administratif dari berbagai instansi terkait. Penyusunan dilakukan secara sistematis untuk memastikan konsistensi, akurasi, dan keterbandingan antar waktu. Dengan demikian, publikasi ini diharapkan dapat menjadi rujukan utama bagi pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat dalam memahami kondisi aktual serta merumuskan kebijakan dan perencanaan pembangunan berbasis data di Kota Jakarta Pusat.

Kabupaten Katingan Dalam Angka 2026 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Katingan. Publikasi ini memuat gambaran umum tentang Kabupaten Katingan dalam angka-angka. Data yang dihimpun adalah statistik dasar yang bersumber dari BPS, statistik sektoral yang bersumber dari instansi pemerintah, dan statistik khusus yang bersumber dari instansi lainnya. Publikasi ini merupakan upaya dalam mengembangkan perstatsitikan daerah agar tersedia data yang terpadu bagi berbagai keperluan di daerah ini.Publikasi ini dapat terwujud berkat kerja sama dan partisipasi dari berbagai pihak. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga penyajian data statistik ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama dalam rangka menyusun dan melaksanakan pembangunan. Kami mengharapkan tanggapan dan saran untuk perbaikan edisi yang akan datang.

Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2017. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin tiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Hasil dari pelaksanaan SKD 2025 salah satunya disajikan dalam publikasi dengan judul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Bantul 2025” sebagai bentuk laporan dari penyelenggaraan SKD. Publikasi ini memberikan penjelasan secara deskriptif mengenai performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, dan kepuasan konsumen terhadap kualitas data BPS. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini.

Kabupaten Konawe Selatan Dalam Angka 2026 adalah publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe Selatan. Publikasi ini memuat himpunan data dari berbagai bidang dan sektor serta gambaran tentang hal-hal yang penting dari bidang-bidang yang bersangkutan. Data yang disajikan ini disusun oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe Selatan baik berupa data primer yang dikumpulkan langsung maupun data sekunder yang diperoleh dari instansi pemerintah dan swasta di wilayah Kabupaten Konawe Selatan.

Publikasi ini berisikan analisis deskriptif mengenai karakteristik konsumen, performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, dan kepuasan konsumen terhadap kualitas data. Data disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis. Beberapa indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini antara lain Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia yang mendekati 50 juta jiwa, Jawa Barat memerlukan instrumen pemantauan pembangunan yang komprehensif dan multidimensi. Kompleksitas tantangan yang dihadapi — mulai dari ketimpangan wilayah, tekanan urbanisasi, degradasi lingkungan, hingga tuntutan tata kelola yang bersih dan transparan — tidak dapat dipotret hanya melalui satu angka tunggal.Publikasi Jabar Dalam Indeks hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut. Edisi 2026 ini menyajikan lebih dari 40 angka indeks yang mencakup lima dimensi utama pembangunan: Pembangunan Manusia, Ekonomi, Sosial, Lingkungan, dan Tata Kelola. Setiap indeks diuraikan secara sistematis meliputi konsep, formula, metodologi, lembaga penghitung, serta interpretasi data terkini Provinsi Jawa Barat.Publikasi ini dirancang sebagai rujukan tunggal bagi para pengambil kebijakan, akademisi, peneliti, dan masyarakat umum dalam memahami posisi dan trajektori pembangunan Jawa Barat secara utuh dan berbasis data.

Kota Makassar Dalam Angka 2026 merupakan seri publikasi tahunan BPS yang menyajikan beragam jenis data yang bersumber dari BPS dan institusi lain. Publikasi ini memuat gambaran umum tentang keadaan geografi dan iklim, pemerintahan, penduduk dan ketenagakerjaan, serta perkembangan kondisi sosial-demografi dan perekonomian di Kota Makassar. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan konsumen data, publikasi Kota Makassar Dalam Angka akan terus mengalami penyempurnaan baik struktur maupun muatannya.