Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS.Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).Publikasi ini terwujud berkat kerja sama yang baik antar unit kerja terkait. Kami berharap publikasi ini dapat bermanfaat untuk memperbaiki kualitas data dan kinerja pelayanan BPS. Saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depan. Terima kasih dan selamat membaca

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Kepulauan Yapen 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS Kabupaten Kepulauan Yapen serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK). Publikasi ini terwujud berkat kerja sama yang baik antar unit kerja terkait. Kami berharap publikasi ini dapat bermanfaat untuk memperbaiki kualitas data dan kinerja pelayanan BPS Kabupaten Kepulauan Yapen. Saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depan. 

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS.

Publikasi Kota Padang Panjang Dalam Angka 2026 menyajikan data statistik yang diperoleh dari berbagai instansi, baik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemerintah maupun swasta, serta dilengkapi dengan hasil sensus dan survei dari Badan Pusat Statistik (BPS). Sebagai sumber informasi yang akurat dan komprehensif, publikasi ini semakin diminati oleh berbagai kalangan, mulai dari perencana kebijakan, akademisi, peneliti, dosen, mahasiswa, hingga masyarakat umum yang membutuhkan data valid untuk analisis dan pengambilan keputusan. Dengan penyajian data yang sistematis, publikasi ini berperan penting dalam mendukung perencanaan pembangunan dan penelitian di Kota Padang Panjang.

Statistik Potensi Desa Kabupaten Jepara 2025 merupakan seri publikasi BPS yang menyajikan hasil Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2025 (Potensi Desa 2025). Publikasi ini memuat gambaran wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa di Kabupaten Jepara menurut potensi yang dimiliki desa, ketersediaan infrastruktur di desa dan juga tantangan yang dihadapi di desa.

Publikasi ini memuat gambaran umum tentang keadaan geografi dan iklim, pemerintahan, perkembangan kondisi sosial-demografi, dan perekonomian di Kabupaten Pesisir Barat. Beberapa tabel tertentu menyajikan data pada tingkat kecamatan untuk melihat keterbandingan antarkecamatan. Publikasi ini selain bersumber dari OPD dan Kementrian Lembaga Terkait, publikasi ini juga sudah terintegrasi dengan Sistem baru yang dibuat oleh BPS yaitu Sistem Informasi Manajemen Data Statistik Terintegrasi (Simdasi).

Kabupaten Buol Dalam Angka 2026 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Buol. Disadari bahwa publikasi ini belum sepenuhnya memenuhi harapan pihak pemakai data khususnya para perencana, namun diharapkan dapat membantu melengkapi penyusunan rencana pembangunan di Kabupaten Buol.

Statistik Potensi Desa Kabupaten Kebumen 2025 merupakan seri publikasi BPS yang menyajikan hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2025. Publikasi ini memuat gambaran wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa di Kabupaten Kebumen menurut potensi yang dimiliki desa, ketersediaan infrastruktur di desa, dan juga tantangan yang dihadapi di desa. Data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini dikelompokkan ke dalam tiga bagian yaitu: Potensi Desa, Kerawanan Desa, dan Infrastruktur di Desa. Data dan informasi yang disajikan merupakan agregasi data tingkat kecamatan.

Pada tahun 2025, Survei Kebutuhan Data (SKD) dilaksanakan di seluruh Indonesia. Hasil dari pelaksanaan SKD 2025 salah satunya disajikan dalam publikasi dengan judul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2025” sebagai bentuk laporan dari penyelenggaraan SKD. Publikasi ini memberikan penjelasan secara deskriptif mengenai performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, serta kepuasan konsumen terhadap kualitas data BPS. Penyajian data ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini.

Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Yahukimo untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kepuasan konsumen dalam rangka meningkatkan kualitas data serta pelayanan publik. Responden SKD 2025 adalah konsumen yang menerima pelayanan dari unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Yahukimo di tahun 2025. Secara umum, tujuan pelaksanaan SKD 2025 adalah mendapatkan bahan evaluasi dari konsumen sebagai pendukung peningkatan kualitas data dan informasi statistik.

Langkat Dalam Angka 2026 merupakan seri publikasi tahunan BPS Kabupaten Langkat yang menyajikan beragam jenis data keadaan tahun 2025 yang bersumber dari BPS dan institusi lain di jajaran Pemerintahan Kabupaten Langkat. Publikasi ini memuat gambaran umum tentang keadaan geografi dan iklim,pemerintahan, serta perkembangan kondisi sosial-demografi dan perekonomian di Indonesia. Beberapa tabel tertentu menyajikan data pada tingkat kecamatan untuk melihat keterbandingan antar wilayah. Untuk memudahkan pemahaman dan pemanfaatan data, disertakan pula penjelasan teknis dari setiap jenis statistik yang ditampilkan. Publikasi ini disajikan dalam bahasa Indonesia dan Inggris

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Pada era reformasi saat ini, data telah menjadi kebutuhan pokok berbagai pihak. Se􀀁ap kegiatan perencanaan, pengendalian, maupun evaluasi tidak dapat dilaksanakan tanpa menggunakan data.  Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Sta􀀁s􀀁k, Badan Pusat Sta􀀁s􀀁k (BPS) bertanggung jawab atas persta􀀁s􀀁kan di Indonesia. Oleh karena itu penyediaan data makro sebagai hasil dari kegiatan sta􀀁s􀀁k merupakan tanggung jawab BPS sesuai tuntunan perundangan. Dari sekian banyak data yang disajikan BPS, terdapat beberapa data yang diseminasinya ditunggu berbagai pihak, diantaranya oleh pemerintah, akademisi, pelaku usaha, serta masyarakat umum. BPS menyebut data yang ditunggu tersebut sebagai Data Strategis yang terdiri atas pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sta􀀁s􀀁k kemiskinan, ketenagakerjaan, dan produksi tanaman bahan makanan.

Publikasi tahunan Kabupaten Balangan Dalam Angka Tahun 2026 ini menyajikan informasi tentang keadaan Kabupaten Balangan baik dari pemerintahan sampai sistem neraca nasional serta angka perbandingan antar kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan

Statistik Potensi Desa Kabupaten Solok Selatan 2025 merupakan seri publikasi BPS yang terbit tiga kali dalam sepuluh tahun yang menyajikan hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2025. Publikasi ini memuat gambaran wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa di seluruh Kabupaten Solok Selatan menurut potensi yang dimiliki desa, ketersediaan infrastruktur di desa, dan juga tantangan yang dihadapi di desa.

Kota Lubuk Linggau Dalam Angka 2026, merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh BPS Kota Lubuk Linggau yang terdiri atas 13 Bab yang dilengkapi dengan penjelasan teknis dari setiap jenis statistik yang disajikan serta dilengkapi infografis data unggulan untuk memudahkan pemahaman dan pemanfaatan data. Melalui kebijakan Satu Data Indonesia (SDI), ragam data dalam publikasi Kota Lubuk Linggau Dalam Angka 2026 diperoleh dan diintegrasikan dari berbagai sumber data di Badan Pusat Statistik (BPS), instansi pemerintah, dan institusi lain dengan menerapkan prinsip-prinsip SDI. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pengguna data, publikasi ini akan terus mengalami penyempurnaan baik struktur maupun muatannya. Untuk kemudahan akses pengguna, publikasi Kota Lubuk Linggau Dalam Angka 2026 dapat diakses pada laman BPS (www.lubuklinggaukota. bps.go.id). Publikasi ini dapat terwujud berkat kerja sama dan partisipasi dari berbagai pihak. Kami sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi pengguna untuk memenuhi berbagai keperluan.

Publikasi Kabupaten Cilacap Dalam Angka merupakan publikasi rutin tahunan terbitan Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap. Publikasi Kabupaten Cilacap Dalam Angka 2026 ini memuat informasi statistik tentang geografi dan iklim, pemerintahan, penduduk dan ketenagakerjaan, sosial dan kesejahteraan rakyat, pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan, industri, pertambangan, energi, pariwisata, transportasi, perbankan, koperasi, harga-harga, pengeluaran penduduk, perdagangan, dan sistem neraca regional, serta disajikan pula perbandingan antar kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Kabupaten Cianjur Dalam Angka merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Cianjur, publikasi ini memuat gambaran umum tentang keadaan geografi dan iklim, pemerintahan, serta perkembangan kondisi sosial-demografi dan perekonomian di Kabupaten Cianjur.Publikasi ini menyajikan data keadaan tahun 2025 yang merupakan data dasar hasil dari BPS dan data sektoral yang dihimpun dari dinas/instansi/perusahaan di wilayah Kabupaten Cianjur. Untuk mempermudah akses terhadap publikasi Kabupaten Cianjur Dalam Angka dan tabel-tabel berdasarkan subjek, publikasi ini bisa dibaca dan diunduh melalui website BPS Kabupaten Cianjur (https://cianjurkab.bps.go.id).Terwujudnya publikasi ini berkat Kerjasama dan peran serta dari berbagai pihak baik instansi pemerintah maupun swasta di wilayah Kabupaten Cianjur. Kami sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penerbitan publikasi Kabupaten Cianjur Dalam Angka 2026.Kami menyadari dalam penyusunan publikasi ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kritik dan saran guna perbaikan buku ini sangat diharapkan.Semoga publikasi ini dapat bermanfaat untuk semua pengguna data. Aamiin.

Kabupaten Alor Dalam Angka 2026 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Alor. Publikasi ini merupakan lanjutan tahun sebelumnya yang memuat berbagai macam informasi tentang keadaan geografis dan ciri-ciri sosial ekonomi penduduk Kabupaten Alor secara menyeluruh.