Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telahmenyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).Publikasi ini terwujud berkat kerja sama yang baik antar unit kerja terkait. Kami berharap publikasi ini dapat bermanfaat untuk memperbaiki kualitas data dan kinerja pelayanan BPS. Saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depan.

Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Pidie Jaya 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS.Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kota Banjarbaru 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2017.BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin tiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Hasil dari pelaksanaan SKD 2025 salah satunya disajikan dalam publikasi dengan judul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Bandung Barat 2025” sebagai bentuk laporan dari penyelenggaraan SKD. Publikasi ini memberikan penjelasan secara deskriptif mengenai performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, dan kepuasan konsumen terhadap kualitas data BPS. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini.

Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

Buku ini menyajikan hasil dari sensus dan survei yang dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Indramayu serta beberapa data sekunder yang berasal dari berbagai Instansi Pemerintah, Swasta, Perusahaan di Kabupaten Indramayu.Kelengkapan dan penyempurnaan data yang tersaji sudah kami upayakan, namun belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan pengguna data secara menyeluruh. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak kami nantikan.

Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka 2026 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Padang Pariaman. Publikasi ini memuat data/informasi statistik terhadap keadaan geografi, pemerintahan, kependudukan, ketenagakerjaan, dan karakteristik sosial ekonomi penduduk Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2025 dan 2026. Data yang disajikan dalam publikasi terdiri dari data sekunder yang bersumber dari berbagai instansi/dinas/lembaga pemerintah maupun swasta dan data primer hasil sensus/survei yang dilakukan BPS Kabupaten Padang Pariaman.

Kabupaten Banggai Dalam Angka 2025 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Banggai. Disadari bahwa publikasi ini belum sepenuhnya memenuhi harapan pihak pemakai data khususnya para perencana, namun diharapkan dapat membantu melengkapi penyusunan rencana pembangunan di Kabupaten Banggai. Publikasi ini dapat terwujud berkat kerja sama dan bantuan dari berbagai pihak baik instansi pemerintah maupun swasta. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan disampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesarbesarnya. Walaupun publikasi ini telah disiapkan sebaik-baiknya, namun disadari masih ada kekurangan.

Kabupaten Pegunungan Bintang Dalam Angka 2026 merupakan publikasi tahunan yang dibuat oleh BPS Kabupaten Pegunungan Bintang. Buku ini memuat informasi yang dikumpulkan dari berbagai dinas/instansi/lembaga di Kabupaten Pegunungan Bintang. Informasi dalam publikasi ini disajikan dalam bentuk table, grafik dan ulasan ringkas yang menggambarkan keadaan penduduk serta sejauh mana perkembangan Kabupaten Pegunungan Bintang serta diharapkan pula bermanfaat bagi konsumen data yang lain.

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS.

Kabupaten Gorontalo Dalam Angka 2026 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan BPS Kabupaten Gorontalo Utara. Publikasi ini memuat beragam data dan informasi yang dihasilkan BPS maupun K/L/D/I. Tersedianya publikasi ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan perencanaan maupun monitoring evaluasi pembangunan di Kabupaten Gorontalo Utara. Untuk memudahkan pemahaman dan pemanfaatan data, publikasi ini juga mencantumkan penjelasan teknis dari setiap jenis statistik yang disajikan. Selain itu, untuk mempermudah akses terhadap publikasi ini, pengguna dapat membaca atau mengunduh publikasi ini melalui situs web BPS Kabupaten Gorontalo Utara (http://gorontaloutarakab.bps.go.id) tanpa berbayar.

Publikasi ini menyajikan hasil analisis Survei Kebutuhan Data (SKD) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Salatiga tahun 2025. Survei ini bertujuan mengidentifikasi kebutuhan dan kepuasan konsumen terhadap data dan informasi statistik yang disediakan oleh BPS, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.Hasil survei menunjukkan bahwa pelaksanaan SKD di Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kota Salatiga berjalan dengan baik. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) menunjukkan nilai sebesar 100, sementara Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) mencapai 96,88, meningkat 0,33 poin dari tahun sebelumnya.

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2025. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Kabupaten Lamongan Dalam Angka 2026 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Lamongan yang menyajikan beragam jenis data yang bersumber dari BPS dan Dinas/Instansi lain di lingkup Kabupaten Lamongan. Publikasi ini memuat gambaran umum tentang keadaan geografi dan iklim, pemerintahan, serta perkembangan kondisi kependudukan, sosial, dan perekonomian di Kabupaten Lamongan. Disadari bahwa publikasi ini belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan pihak pengguna data khususnya para perencana, namun diharapkan dapat membantu melengkapi penyusunan rencana pembangunan di Kabupaten Lamongan. Untuk mempermudah akses terhadap publikasi Kabupaten Lamongan Dalam Angka dan tabel-tabel berdasarkan subjek, maka publikasi ini dapat dibaca dan diunduh melalui website BPS Kabupaten Lamongan (lamongankab.bps.go.id) tanpa berbayar.

Kabupaten Lombok Timur Dalam Angka 2026 merupakan publikasi statistik tahunan yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Lombok Timur untuk menyajikan potret pembangunan daerah secara komprehensif, mencakup aspek geografi, pemerintahan, kependudukan, sosial, hingga perekonomian. Melalui integrasi data primer hasil survei BPS serta data sekunder dari berbagai instansi pemerintah dan swasta, publikasi ini dirancang sebagai rujukan utama bagi para perencana kebijakan dan pemangku kepentingan dalam menyusun serta mengevaluasi program pembangunan berbasis data di Kabupaten Lombok Timur. Meskipun disusun dengan ketelitian tinggi, masukan dan saran konstruktif dari para pengguna data sangat diharapkan demi penyempurnaan kualitas informasi statistik yang lebih akurat dan relevan di masa mendatang.

Pada tahun 2025, SKD dilaksanakan di 515 satuan kerja BPS yang terdiri dari BPS Pusat, 34 BPS Provinsi, serta 480 BPS Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Hasil dari pelaksanaan SKD 2025 salah satunya disajikan dalam publikasi dengan judul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kota Sawahlunto Tahun 2025” sebagai bentuk laporan dari penyelenggaraan SKD. Publikasi ini memberikan penjelasan secara deskriptif mengenai performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, serta kepuasan konsumen terhadap kualitas data BPS. Penyajian data ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini.

Provinsi Papua Barat Daya Dalam Angka 2026 merupakan publikasi daerah dalam angka yang diterbitkan oleh BPS Provinsi Papua Barat. Publikasi ini menyajikan beragam data statistik mengenai kondisi sosial dan kependudukan, ekonomi dan perdagangan, serta pertanian di wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Beberapa tabel tertentu disajikan hingga level kabupaten/kota untuk melihat perbandingan antarwilayah. Disadari bahwa publikasi ini belum sepenuhnya memenuhi harapan para pengguna data, khususnya para perencana. Namun demikian, publikasi ini diharapkan dapat membantu melengkapi penyusunan rencana pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya.

Sektor pariwisata makin berperan penting dalam perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada umumnya dan Kabupaten Belitung Timur pada khususnya, baik sebagai salah satu sumber penerimaan pendapatan maupun kesempatan berusaha. Dalam rancangan pembangunan Kabupaten Belitung Timur, pengembangan pariwisata harus dilanjutkan dan perlu lebih ditingkatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan pariwisata dengan memperluas dan memanfaatkan sumber serta potensi pariwisata daerah, merupakan kegiatan ekonomi yang diharapkan dapat memperluas dan meratakan kesempatan kerja, meningkatkan sumber pendapatan, dan kesempatan berusaha, khususnya masyarakat sekitarnya untuk merangsang pembangunan regional, serta memperkenalkan identitas dan kebudayaan daerah.

Buku Kabupaten Gowa Dalam Angka 2026 merupakan publikasi statistik tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gowa. Berhasilnya penerbitan publikasi ini berkat dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak. Kami ucapkan terima kasih khususnya kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gowa selaku Sekretariat Satu Data Indonesia serta Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo-SP) Kabupaten Gowa yang berperan sebagai wali data statistik, serta kepada seluruh SKPD dan instansi vertikal/swasta di lingkup Kabupaten Gowa.Dalam Buku Kabupaten Gowa Dalam Angka 2026 menyajikan data sekunder dari instansi pemerintah dan swasta di lingkup Kabupaten Gowa serta data hasil sensus dan survei yang dilaksanakan BPS Kabupaten Gowa.

Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kepuasan konsumen dalam rangka meningkatkan kualitas data serta pelayanan publik. Responden pada SKD 2025 adalah konsumen yang menerima pelayanan dari unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai sejak 1 Januari – 31 Desember 2025. Secara umum, tujuan pelaksanaan SKD 2025 adalah mendapatkan bahan evaluasi dari konsumen sebagai pendukung peningkatan kualitas data dan informasi statistik. Hasil SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis deskriptif mengenai karakteristik konsumen, performa unit layanan, perilaku anti korupsi, dan kebutuhan data. Data disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis. Beberapa indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini antara lain Indeks Kepuasan Konsumen (IKK), Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK), serta persentase konsumen yang puas terhadap pelayanan dan kualitas data BPS.