BPS Kabupaten Jayawijaya telah menyelenggarakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara rutin yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data, juga untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS Kabupaten Jayawijaya. Hasil dari pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Jayawijaya 2025”. Publikasi ini memberikan penjelasan secara deskriptif mengenai performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, dan kepuasan konsumen terhadap kualitas data BPS Kabupaten Jayawijaya. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini.

Kota Blitar Dalam Angka 2026 yang diterbitkan oleh BPS Kota Blitar merupakan publikasi edisi ke-43. Publikasi ini menyajikan beraneka jenis data yang dapat memberikan gambaran keadaan sosial dan ekonomi di Kota Blitar. Sumber data dalam penyusunan publikasi ini berasal dari data primer yang dikumpulkan langsung dari lapangan oleh BPS Kota Blitar dan data sekunder yang merupakan produk administrasi yang dihimpun dari berbagai instansi pemerintah dan swasta yang ada di Kota Blitar.

Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2025 BPS Kota Bandar Lampung”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS Kota Bandar Lampung serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS Kota Bandar Lampung. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS.Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Provinsi Papua Barat 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS.Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kota Lubuk Linggau 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK). Publikasi ini terwujud berkat kerja sama yang baik antar unit kerja terkait. Kami berharap publikasi ini dapat bermanfaat untuk memperbaiki kualitas data dan kinerja pelayanan BPS. Saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depan. 

Buku Kota Jakarta Timur Dalam Angka 2026 adalah publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Timur. Buku ini berisi kumpulan data statistik yang dihimpun dari berbagai sumber informasi, baik dari instansi pemerintah maupun swasta.

BPS telah menyelenggarakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara rutin yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data, juga untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS. Hasil dari pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2025”. Publikasi ini memberikan penjelasan secara deskriptif mengenai performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, dan kepuasan konsumen terhadap kualitas data BPS. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini.

Kabupaten Bantul Dalam Angka merupakan publikasi yang diterbitkan setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul. Publikasi ini menampilkan berbagai macam data sosial, kependudukan, pertanian, perekonomian, serta data-data lain yang ada di Kabupaten Bantul. Data yang disajikan tidak hanya data primer hasil kegiatan BPS melainkan juga data sekunder produk administrasi instansi lain. Publikasi Kabupaten Bantul Dalam Angka 2026 merupakan lanjutan dari publikasi tahun sebelumnya yang secara bertahap telah diupayakan untuk disempurnakan.

Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ponorogo untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kepuasan konsumen dalam rangka meningkatkan kualitas data serta pelayanan publik. Responden SKD 2025 adalah konsumen yang menerima pelayanan dari unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Ponorogo di tahun 2025. Secara umum, tujuan pelaksanaan SKD adalah mendapatkan bahan evaluasi dari konsumen sebagai pendukung peningkatan kualitas data dan informasi statistik.

Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kota Pasuruan 2025

Indikator Penting Provinsi Papua Selatan merupakan publikasi yang diterbitkan secara berkala setiap bulannya. Publikasi ini merangkum berbagai data terbaru, baik ekonomi maupun sosial untuk Provinsi Papua, yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. Rangkuman data ini ditujukan sebagai salah satu bahan bagi penyusunan kebijakan dan evaluasi pembangunan di Provinsi Papua. Beberapa indikator yang tercakup dalam publikasi ini diantaranya Inflasi, Nilai Tukar Petani (NTP), Ekspor-Impor, Transportasi, Pariwisata, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kemiskinan, Ketimpangan Pendapatan, Ketenagakerjaan, Penduduk, Pertanian, dan sebagainya.

Publikasi ini memuat hasil dari  updating  Direktori Perusahaan Pertanian (DPP) yang meliputi metodologi, konsep definisi, ringkasan hasil, infografis, tabel rekap dan ulasan per subsektor termasuk jasa pertanian serta lampiran. Lampiran terdiri dari kuesioner dan eform Daftar ST2023.DPP-L1, ST2023.DPP-L2 sehingga mempermudah pengguna dalam memahami alur pendataan yang telah dilakukan.

Publikasi Direktori Perusahaan Konstruksi Provinsi Banten 2025 ini merupakan hasil updating direktori perusahaan konstruksi tahun 2025. Direktori ini merupakan identifikasi perusahaan yang meliputi: nama, skala usaha, alamat, dan nomor kode pos perusahaan konstruksi yang berdomisili di Provinsi Banten.

Publikasi Indikator Strategis Kabupaten Bangka Barat 2025 menyajikan gambaran ringkas tentang berbagai indikator penting yang mencerminkan kondisi sosial ekonomi di Kabupaten Bangka Barat. Data yang disajikan meliputi kependudukan, pertumbuhan ekonomi, inflasi, ketenagakerjaan serta indikator sosial ekonomi lainnya.

Kabupaten Muna Barat Dalam Angka adalah publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Muna Barat. Publikasi ini memuat himpunan data dari berbagai bidang dan sektor serta gambaran tentang hal-hal yang penting dari bidang-bidang yang bersangkutan. Data yang disajikan ini disusun oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Muna baik berupa data primer yang dikumpulkan langsung maupun data sekunder yang diperoleh dari instansi pemerintah dan swasta di wilayah Kabupaten Muna Barat.

Buku “Kabupaten Banggai Laut dalam Angka 2026” menyajikan statistik penduduk, ketenagakerjaan, statistik konsumsi, dan pengeluaran rumah tangga, pendapatan regional, serta informasi tentang keadaan geografi, iklim, dan pemerintahan.Data-data statistik yang disajikan merupakan hasil pengumpulan data sekunder dari berbagai instansi dan hasil pengolahan beberapa survei dan sensus yang telah dilaksankan oleh Badan Pusat Statistik. Dengan terbitnya publikasi ini, diharapkan dapat memberikan informasi kepada pengguna data sebagai bahan monitoring, evaluasi, dan penetapan kebijakan pembangunan

Kabupaten Tapin Dalam Angka 2026 adalah publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tapin. Publikasi ini merupakan lanjutan dari publikasi sebelumnya yang menyajikan beragam jenis data yang bersumber dari BPS dan institusi lain di lingkup Kabupaten Tapin.Publikasi ini memuat gambaran umum tentang keadaan geografi dan iklim, pemerintahan, penduduk dan tenaga kerja, sosial, pertanian, industri, listrik, air minum, perdagangan, transportasi, hotel, pariwisata, dan keuangan. Setiap jenis statistik yang disajikan disertai dengan penjelasan teknis agar mempermudah pemanfaatan data.

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi penting pada perekonomian nasional. sangat diperlukan ketersediaan data sektor pertanian yang akurat dan terkini yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah maupun stakeholders dalam merencanakan dan merumuskan kebijakan-kebijakan baik untuk kepentingan internal maupun untuk pembangunan nasional. Dalam upaya menjaga keakuratan data perusahaan pertanian, dilakukan kegiatan updating Direktori Perusahaan Pertanian (DPP) secara berkala. Setelah pelaksanaan updating pada tahun 2024, kegiatan updating kembali dilakukan pada tahun 2025 terhadap populasi Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB). Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa Direktori Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (DPP) senantiasa mencerminkan dinamika dan kondisi terkini perusahaan pertanian di lapangan. Output dari Kegiatan Updating DPP2025 adalah menghasilkan publikasi DPP 2025. Publikasi DPP ini memuat informasi mengenai maksud dan tujuan, cakupan, tahapan kegiatan, metodologi, konsep definisi, ringkasan hasil, infografis, tabel dan ulasan per subsektor termasuk jasa pertanian serta lampiran. Lampiran terdiri dari kuesioner dan e-form DPP2025 sehingga mempermudah pengguna dalam memahami alur pendataan yang telah dilakukan.

Laporan hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat yang diintegrasikan dengan Survei Kebutuhan Data disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kota Probolinggo 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor strategis yang dapat memberikan kontribusi pada perekonomian nasional. Ketersedian data pertanian yang akurat dan terkini sangat diperlukan dalam perencanaan pembangunan di bidang pertanian. Salah satu data strategis di sektor pertanian adalah data Direktori Perusahaan Pertanian (DPP) dan Direktori Usaha Pertanian Lainnya (DUTL). Pada tahun 2022 telah dilaksanakan Updating DPP dan DUTL sebagai rangkaian kegiatan Sensus Pertanian 2023 (ST2023) dan sudah menghasilkan direktori DPP dan DUTL yang digunakan sebagai prelist pada kegiatan Pencacahan Lengkap ST2023. Pada tahun 2024, hasil dari Pencacahan Lengkap ST2023 pada populasi UPB dan UTL dilakukan pemutakhiran untuk mendapatkan Direktori Perusahaan Pertanian (DPP) dan Direktori Usaha Pertanian Lainnya (DUTL). Pada tahun 2025, kegiatan pemutakhiran hanya difokuskan pada Direktori Perusahaan Pertanian (DPP). Hasil pemutakhiran DPP akan digunakan pada pengumpulan data rutin setiap tahun.Publikasi DPP ini memuat hasil dari updating DPP yang meliputi metodologi, konsep definisi, ringkasan hasil, infografis, rekap tabel dan ulasan per subsector termasuk jasa pertanian serta lampiran. Lampiran terdiri dari kuesioner dan eform DPP2025 sehingga mempermudah pengguna dalam memahami alur pendataan yang telah dilakukan.