Statistik Potensi Desa Kota Baubau 2025 merupakan seri publikasi BPS yang menyajikan hasil Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2025 (Potensi Desa 2025). Publikasi ini memuat gambaran wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa di Kota Baubau menurut potensi yang dimiliki desa, ketersediaan infrastruktur di desa, dan juga tantangan yang dihadapi di desa. Dalam hal ini konteks desa untuk publikasi ini merupakan kelurahan, dimana kota baubau seluruhnya merupakan wilayah kelurahan.

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS.Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Bulungan 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).Publikasi ini terwujud berkat kerja sama yang baik antar unit kerja terkait. Kami berharap publikasi ini dapat bermanfaat untuk memperbaiki kualitas data dan kinerja pelayanan BPS. Saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depan.Terima kasih dan selamat membaca.

Publikasi ini memuat gambaran wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa di Kota Tegal menurut potensi yang dimiliki desa, ketersediaan infrastruktur di desa, dan juga tantangan yang dihadapi di desa.

Kompilasi Berita Resmi Statistik Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Maluku tahun 2025 merupakan publikasi tahunan yang memuat kumpulan berita resmi statistik yang sudah dirilis oleh BPS Provinsi Maluku setiap triwulanan pada tahun 2025. Publikasi ini ditujukan untuk pengguna data yang membutuhkan data series hasil rilis BPS. Data strategis yang dicakup dalam publikasi ini meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulan I – IV Tahun 2025.

Kabupaten Wakatobi Dalam Angka adalah publikasi tahunan yang diterbitkan secara berkala oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Wakatobi. Publikasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang perkembangan Kabupaten Wakatobi secara umum yang meliputi keadaan geografi, pemerintahan, penduduk dan tenaga kerja, sosial, pertanian, industri dan energi, perdagangan, perhubungan dan komunikasi, keuangan dan harga, pendapatan regional dan beberapa data suplemen. Data yang disajikan dalam publikasi ini tidak jauh berbeda dengan penerbitan tahun sebelumnya dan selalu diusahakan kontinuitas data. Dengan menyajikan beberapa tahun terakhir baik data yang dihimpun secara langsung (data primer) maupun data yang dikutip dari adminstrasi Instansi/Dinas/Lembaga Pemerintah maupun swasta (data sekunder)

Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengidentifikasi kebutuhan data statistik dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan BPS. Hasil SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis mengenai karakteristik konsumen, performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, dan kepuasan terhadap kualitas data. Analisis ini dilengkapi dengan penyajian dalam bentuk Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengidentifikasi kebutuhan data statistik dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan BPS. SKD dilaksanakan secara rutin tiap tahun sejak 2005, namun awalnya masih dilakukan di BPS Pusat saja. Sejak tahun 2014, lokasi pelaksanaan SKD dikembangkan hingga BPS Kabupaten/Kota. Pada tahun 2025, BPS kembali menyelenggarakan SKD di BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota. Hasil SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis mengenai karakteristik konsumen, performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, dan kepuasan terhadap kualitas data. Analisis ini dilengkapi dengan penyajian dalam bentuk Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Statistik Potensi Desa Kabupaten Maluku Barat Daya 2025 merupakan seri publikasi BPS Kabupaten Maluku Barat Daya yang terbit tiga kali dalam sepuluh tahun yang menyajikan hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2025. Publikasi ini memuat gambaran wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa di seluruh Kabupaten Maluku Barat Daya menurut potensi yang dimiliki desa, ketersediaan infrastruktur di desa, dan juga tantangan yang dihadapi di desa. Data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini dikelompokkan ke dalam tiga bagian yaitu: Potensi Desa, Kerawanan Desa, dan Infrastruktur di Desa. Data dan informasi yang disajikan pada tingkat kabupaten merupakan agregasi data tingkat kecamatan.

Kabupaten Halmahera Selatan dalam Angka 2026 merupakan publikasi yang diterbitkan secara rutin setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Halmahera Selatan yang memuat berbagai data yang bersumber dari BPS maupun dari institusi di Kabupaten Halmahera Selatan. Publikasi ini memuat gambaran umum tentang keadaan geografi, iklim, pemerintahan, kondisi sosial-demografi penduduk, dan perekonomian di Kabupaten Halmahera Selatan, serta beberapa data strategis lainnya.

Statistik Potensi Desa Kabupaten Muna 2025 merupakan seri publikasi BPS yang menyajikan hasil Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2025 (Potensi Desa 2025). Publikasi ini memuat gambaran wilayah administrasi pemerintah setingkat desa di seluruh Kabupaten Muna menurut potensi yang dimiliki desa, ketersediaan infrastruktur di desa, dan juga tantangan yang dihadapi di desa

Statistik Potensi Desa Indonesia merupakan seri publikasi BPS yang menyajikan hasil Pendataan Potensi Desa (Podes). Bagi Kabupaten Bombana, publikasi yang disusun adalah “Statistik Potensi Desa Kabupaten Bombana 2025”. Publikasi ini memuat gambaran wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa di seluruh wilayah Kabupaten Bombana menurut ketersediaan infrastruktur dan potensi yang dimiliki oleh setiap wilayah tersebut.

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja penyelenggara pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang terintegrasi dengan Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini tidak hanya bertujuan untuk memperoleh persepsi kepuasan konsumen terhadap layanan data BPS, tetapi juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan persepsi kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS.Publikasi ini memberikan penjelasan deskriptif mengenai kinerja unit pelayanan, perilaku antikorupsi, kebutuhan data, dan kepuasan konsumen terhadap kualitas data BPS. Penyajian data ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) menjadi indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini.

Statistik Potensi Desa Kabupaten Sidenreng Rappang 2025 merupakan seri publikasi BPS yang menyajikan hasil Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2025 (Potensi Desa 2025). Publikasi ini memuat gambaran wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa di Kabupaten Sidenreng Rappang menurut potensi yang dimiliki desa, ketersediaan infrastruktur di desa, dan juga tantangan yang dihadapi di desa.Data dan informasi yang disajikan pada tingkat nasional merupakan agregasi data tingkat provinsi, sedangkan, publikasi serupa juga dibuat pada tingkat provinsi yang merupakan agregasi data tingkat kabupaten/kota. Sementara itu, publikasi serupa juga dibuat di tingkat kabupaten/kota yang merupakan agregasi data tingkat kecamatan.

Statistik Potensi Desa Kabupaten Cilacap 2025 merupakan publikasi BPS yang menyajikan hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2025. Publikasi ini memuat gambaran wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa di Kabupaten Cilacap menurut potensi yang dimiliki desa, ketersediaan infrastruktur di desa, dan juga tantangan yang dihadapi di desa.Data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini dikelompokkan ke dalam tiga bagian yaitu: Potensi Desa, Kerawanan Desa, dan Infrastruktur di Desa. Data dan informasi yang disajikan pada tingkat Kabupaten.Publikasi ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan data dan informasi terkait infrastruktur dan potensi wilayah bagi para pengambil kebijakan pembangunan di pusat maupun di daerah, peneliti, akademisi, serta pemakai data pada umumnya. Deteksi awal maupun fenomena ketersediaan infrastruktur maupun potensi antar wilayah terpotret dalam berbagai tabel yang disajikan pada publikasi ini.

Kabupaten Gresik Dalam Angka 2026 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Gresik. Disadari bahwa publikasi ini belum sepenuhnya memenuhi harapan pihak pemakai data khususnya para perencana, namun diharapkan dapat membantu melengkapi penyusunan rencana pembangunan di Kabupaten Gresik.

Publikasi “Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Angka Tahun 2026” merupakan publikasi yang bertujuan untuk menyediakan data yang terpadu bagi keperluan perencanaan pembangunan daerah. Dalam publikasi ini disajikan tabel-tabel, grafik serta uraian-uraian singkat mengenai berbagai bidang. Hal ini dimaksudkan, agar pemakai data mendapat gambaran mengenai Kabupaten Bengkulu Utara, kemajuan pembangunan yang dicapai, dan potensi daerah bagi penanaman modal baik domestik maupun luar negeri. Data statistik yang disajikan dalam publikasi ini merupakan data resmi dari berbagai sumber instansi pemerintah dan swasta. Data disajikan dalam bentuk tabel statistik yang dapat menunjukkan konsistensi dan keterpaduannya.

Statistik Potensi Desa Kabupaten Solok 2025 merupakan seri publikasi BPS yang terbit tiga kali dalam sepuluh tahun yang menyajikan hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2025. Publikasi ini memuat gambaran wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa di Kabupaten Solok menurut potensi yang dimiliki desa, ketersediaan infrastruktur di desa, dan juga tantangan yang dihadapi di desa.Data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini dikelompokkan ke dalam tiga bagian yaitu: Potensi Desa, Kerawanan Desa, dan Infrastruktur di Desa. Data dan informasi yang disajikan pada tingkat nasional merupakan agregasi data tingkat provinsi. Sementara itu, publikasi serupa juga dibuat pada tingkat provinsi yang merupakan agregasi data tingkat kabupaten/kota.

Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengidentifikasi kebutuhan data statistik dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan BPS. SKD dilaksanakan secara rutin tiap tahun sejak 2005, namun awalnya masih dilakukan di BPS Pusat saja. Sejak tahun 2014, lokasi pelaksanaan SKD dikembangkan hingga BPS Kabupaten/Kota.Pada tahun 2022, BPS kembali menyelenggarakan SKD di BPS Pusat, 34 BPS Provinsi, dan 480 BPS Kabupaten/Kota. Jawa Timur juga menyelenggarakan SKD secara serentak di BPS Provinsi dan 38 BPS Kabupaten/Kota. Hasil SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis mengenai karakteristik konsumen, performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, dan kepuasan terhadap kualitas data. Analisis ini dilengkapi dengan penyajian dalam bentuk Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS.

Publikasi ini menyajikan informasi statistik mengenai perkembangan pembangunan Kabupaten Belitung Timur tahun 2025 baik di bidang sosial maupun bidang ekonomi. Di bidang sosial dapat diperoleh gambaran tentang kependudukan, kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan. Di bidang ekonomi tentang perkembangan produk domestik regional bruto (PDRB), produksi, harga, keuangan, perbankan, penanaman modal, perdagangan luar negeri, hotel dan pariwisata, pertanian dan industri. Di samping berisi ulasan dan tabel-tabel statistik, publikasi ini juga dilengkapi dengan grafik.