Statistik Potensi Desa Kabupaten Padang Pariaman 2025 merupakan publikasi yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Padang Pariaman yang menyajikan hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2025. Publikasi ini memuat gambaran wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa di Kabupaten Padang Pariaman menurut potensi yang dimiliki desa, ketersediaan infrastruktur di desa, dan juga tantangan yang dihadapi di desa. Data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini dikelompokkan ke dalam tiga bagian yaitu: Potensi Desa, Kerawanan Desa, dan Infrastruktur di Desa. Data dan informasi yang disajikan pada tingkat nasional merupakan agregasi data tingkat provinsi. Sementara itu, publikasi serupa juga dibuat pada tingkat provinsi yang merupakan agregasi data tingkat kabupaten/kota.

Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Kabupaten Waropen Dalam Angka merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Waropen, menyajikan beragam jenis data yang bersumber dari BPS dan instansi lain di Kabupaten Waropen. Publikasi ini memuat gambaran umum tentang geografi dan iklim, pemerintahan, kependudukan, sosial dan perekonomian. Untuk mempermudah akses terhadap publikasi ini, maka dapat dibaca dan diunduh melalui website BPS Kabupaten Waropen (waropenkab.bps.go.id) tanpa berbayar.

Kabupaten Blitar Dalam Angka 2026 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Blitar. Selama lima tahun ini, seri Kabupaten Blitar Dalam Angka terbit lebih awal, yaitu pada Februari 2026, sedangkan pada tahun- tahun sebelumnya terbit pada Mei dan Agustus. Penerbitan lebih awal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna data, khususnya pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan bahan perencanaan di awal tahun.Publikasi ini memuat data dan informasi mulai dari keadaan geografis dan iklim, pemerintahan, perkembangan sosial-demografi, hingga keadaan perekonomian Kabupaten Blitar. Beberapa tabel dalam publikasi ini menyajikan data hingga tingkat kecamatan, sementara yang lain hanya sampai tingkat kabupaten. Beberapa tabel tertentu juga menampilkan data tingkat kabupaten/kota untuk memperlihatkan perbandingan antar kabupaten. Untuk memudahkan pemahaman dan pemanfaatan data, disertakan pula penjelasan teknis, grafik, dan ulasan singkat dari beberapa jenis statistik yang disajikan.

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor strategis yang dapat memberikan kontribusi pada perekonomian nasional. Ketersedian data  pertanian yang akurat dan terkini sangat diperlukan dalam perencanaan  pembangunan di bidang pertanian. Salah satu data strategis di sektor pertanian adalah data Direktori Perusahaan Pertanian (DPP) dan Direktori Usaha Pertanian Lainnya (DUTL). Pada tahun 2022 telah dilaksanakan Updating DPP dan DUTL sebagai rangkaian kegiatan Sensus Pertanian 2023 (ST2023) dan sudah menghasilkan direktori DPP dan DUTL yang digunakan sebagai prelist pada kegiatan Pencacahan Lengkap ST2023. Pada tahun 2024, hasil dari Pencacahan Lengkap ST2023 pada populasi UPB dan UTL dilakukan pemutakhiran untuk mendapatkan Direktori Perusahaan Pertanian (DPP) dan Direktori Usaha Pertanian Lainnya (DUTL). Pada tahun 2025, kegiatan pemutakhiran hanya difokuskan pada Direktori Perusahaan Pertanian (DPP). Hasil pemutakhiran DPP akan digunakan pada pengumpulan data rutin setiap tahun.Publikasi DPP ini memuat  hasil dari updating DPP yang meliputi  metodologi, konsep definisi, ringkasan hasil, infografis, rekap tabel dan ulasan per subsektor termasuk jasa pertanian serta lampiran. Lampiran terdiri dari kuesioner dan eform DPP2025 sehingga mempermudah pengguna dalam memahami alur pendataan yang telah dilakukan.

Kota Parepare Dalam Angka 2026 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh BPS Kota Parepare. Disadari bahwa publikasi ini belum sepenuhnya memenuhi harapan pihak pemakai data khususnya para perencana, namun diharapkan dapat membantu melengkapi penyusunan rencana pembangunan di Kota Parepare. Pada tahun 2026 Kota Parepare Dalam Angka diterbitkan bulan Februari. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan para pengguna data untuk menyediakan data yang lebih cepat.

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor strategis yang dapat memberikan kontribusi pada perekonomian nasional. Ketersedian data pertanian yang akurat dan terkini sangat diperlukan dalam perencanaan pembangunan di bidang pertanian. Salah satu data strategis di sektor pertanian adalah data Direktori Perusahaan Pertanian (DPP) dan Direktori Usaha Pertanian Lainnya (DUTL). Pada tahun 2022 telah dilaksanakan Updating DPP dan DUTL sebagai rangkaian kegiatan Sensus Pertanian 2023 (ST2023) dan sudah menghasilkan direktori DPP dan DUTL yang digunakan sebagai prelist pada kegiatan Pencacahan Lengkap ST2023. Pada tahun 2024, hasil dari Pencacahan Lengkap ST2023 pada populasi UPB dan UTL dilakukan pemutakhiran untuk mendapatkan Direktori Perusahaan Pertanian (DPP) dan Direktori Usaha Pertanian Lainnya (DUTL). Pada tahun 2025, kegiatan pemutakhiran hanya difokuskan pada Direktori Perusahaan Pertanian (DPP). Hasil pemutakhiran DPP akan digunakan pada pengumpulan data rutin setiap tahun.Publikasi DPP ini memuat hasil dari updating DPP yang meliputi metodologi, konsep definisi, ringkasan hasil, infografis, rekap tabel dan ulasan per subsector termasuk jasa pertanian serta lampiran. Lampiran terdiri dari kuesioner dan eform DPP2025 sehingga mempermudah pengguna dalam memahami alur pendataan yang telah dilakukan

Kota Mataram Dalam Angka 2026 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh BPS Kota Mataram. Disadari bahwa publikasi ini belum sepenuhnya memenuhi harapan pihak pemakai data khususnya para perencana, namun diharapkan dapat membantu melengkapi penyusunan rencana pembangunan di Kota Mataram. Publikasi ini dapat terwujud berkat kerja sama dan bantuan dari berbagai pihak baik instansi pemerintah maupun swasta. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan disampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesarbesarnya. Walaupun publikasi ini telah disiapkan sebaik-baiknya, namun disadari masih ada kekurangan dan kesalahan yang terjadi.

Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam Angka 2026 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Tulang Bawang Barat. Disadari bahwa publikasi ini belum  sepenuhnya memenuhi harapan pihak pemakai data khususnya para perencana, tetapi diharapkan dapat membantu melengkapi penyusunan rencana pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Statistik Potensi Desa Kabupaten Tanah Datar merupakan seri publikasi BPS yang terbit setiap tahun yang menyajikan hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2025. Publikasi ini memuat gambaran wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa di Kabupaten Tanah Datar menurut potensi yang dimiliki desa, ketersediaan infrastruktur di desa, dan juga tantangan yang dihadapi di desa.

Publikasi Kabupaten Pinrang Dalam Angka 2026 merupakan publikasi rutin tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pinrang. Publikasi ini menyajikan data tentang gambaran tingkat keberhasilan pembangunan di kabupaten Pinrang utamanya tahun 2025-2026 dan series data beberapa tahun sebelumnya

Publikasi Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Kaimana 2025 adalah publikasi yang memuat analisis hasil survei kebutuhan data yang diselenggarakan BPS Kabupaten Kaimana pada tahun 2025. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kepuasan konsumen dalam rangka meningkatkan kualitas data serta pelayanan publik. Responden pada SKD 2025 adalah konsumen yang menerima pelayanan dari unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS sejak 1 Januari - 31 Desember 2025. Secara umum, tujuan pelaksanaan SKD 2025 adalah mendapatkan bahan evaluasi dari konsumen sebagai pendukung peningkatan kualitas data dan informasi statistik. Hasil SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis deskriptif mengenai karakteristik konsumen, performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, dan kepuasan konsumen terhadap kualitas data. Data disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis. Beberapa indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini antara lain Indeks Kepuasan Konsumen (IKK), Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK), dan persentase konsumen yang puas terhadap pelayanan dan kualitas data BPS.

Kota Kupang Dalam Angka 2026 adalah publikasi tahunan BPS Kota Kupang. Publikasi ini menyajikan berbagai jenis data dari berbagai bidang serta dilengkapi dengan ulasan deskriptif dan penjelasan teknis dari bidang-bidang yang bersangkutan. Seluruh informasi dalam publikasi ini disajikan dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Publikasi ini dimaksudkan untuk memberi gambaran umum tentang keadaan geografi dan iklim di Kota Kupang, ciri dan keadaan sosial ekonomi penduduk serta kondisi sosial dan perekonomian Kota Kupang. Publikasi ini dapat terwujud berkat kerja sama dan bantuan dari berbagai pihak, baik instansi pemerintah maupun swasta. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya. Disadari publikasi ini belum sepenuhnya memenuhi harapan pihak pemakai data, oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk perbaikan publikasi yang akan datang.

Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasiyang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kota Jakarta Barat 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumendan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsikonsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalampublikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

ndang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS.Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).Publikasi ini terwujud berkat kerja sama yang baik antar unit kerja terkait. Kami berharap publikasi ini dapat bermanfaat untuk memperbaiki kualitas data dan kinerja pelayanan BPS. Saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depan. Terima kasih dan selamat membaca.

Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka merupakan publikasi BPS Kabupaten Bandung Barat yang menyajikan beragam jenis data yang bersumber dari BPS dan institusi lain. Publikasi ini memuat gambaran umum tentang keadaan geografi dan iklim, pemerintahan, serta perkembangan kondisi sosial-demografi dan perekonomian di Kabupaten Bandung Barat. Beberapa tabel tertentu menyajikan data pada tingkat kabupaten dan kecamatan untuk melihat perbandingan antar wilayah. Untuk memudahkan pemahaman dan pemanfaatan data, disertakan juga penjelasan teknis dari setiap jenis statistik yang disajikan. Implementasi Sistem Informasi Manajemen Data Statistik Terintegrasi (SIMDASI) dilakukan dalam penyusunan Publikasi Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2026 untuk mendukung terciptanya Satu Data Indonesia. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan konsumen data, publikasi ini akan terus mengalami penyempurnaan baik struktur maupun muatannya.

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS.Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengidentifikasi kebutuhan data statistik dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan BPS. SKD dilaksanakan secara rutin tiap tahun sejak 2005, namun awalnya masih dilakukan di BPS Pusat saja. Sejak tahun 2014, lokasi pelaksanaan SKD dikembangkan hingga BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hasil SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis mengenai karakteristik konsumen, performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, dan kepuasan terhadap kualitas data. Analisis ini dilengkapi dengan penyajian dalam bentuk Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Badan Pusat Statistik telah melaksanakan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2025 (Potensi Desa 2025) pada bulan Juni 2025 secara sensus terhadap seluruh wilayah administrasi pemerintah terendah setingkat desa. Wilayah administrasi yang dicakup meliputi desa, kelurahan, nagari, Unit Permukiman Transmigrasi (UPT), dan Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT) yang masih dibina oleh kementerian terkait. Hasil Podes 2025 di Kabupaten Konawe mencatat sebanyak 353 wilayah administrasi yang terdiri dari 294 desa, 57 kelurahan, dan 2 UPT/SPT yang tersebar di 28 kecamatan. Pendataan ini mengumpulkan beragam informasi mengenai potensi desa/kelurahan, tantangan atau kerawanan wilayah, serta ketersediaan infrastruktur dasar. Informasi potensi mencakup aspek kependudukan, perumahan, pendidikan, kesehatan, angkutan, komunikasi, ekonomi, hingga keterangan pemerintahan desa. Selain itu, publikasi ini memotret kondisi kerawanan seperti bencana alam dan pencemaran lingkungan, serta menyajikan ketersediaan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di seluruh wilayah Kabupaten Konawe.