Publikasi Kota Probolinggo Dalam Angka 2026 menyajikan beragam data statistik. Ragam data tersebut diperoleh dan diintegrasikan dari berbagai sumberdata di Badan Pusat Statistik (BPS), instansi pemerintah, dan institusi lain dengan menerapkan prinsip-prinsip SDI. Publikasi ini dilengkapi dengan penjelasan teknis dari setiap jenis statistik yang disajikan.

Kota Cimahi Dalam Angka 2026 merupakan seri publikasi tahunan BPS Kota Cimahi yang menyajikan beragam jenis data yang bersumber dari BPS dan institusi lain. Publikasi ini memuat gambaran umum tentang keadaan geografi dan iklim, pemerintahan, serta perkembangan kondisi sosial-demografi dan perekonomian di Kota Cimahi. Untuk memudahkan pemahaman dan pemanfaatan data, disertakan juga penjelasan teknis dari setiap jenis statistik yang disajikan.

Data yang disajikan bersumber dari kegiatan rutin, survei dan sensus yang dilaksanakan oleh BPS Kota Batam serta dilengkapi dengan data sekunder yang dikelola oleh Instansi pemerintah dan swasta di wilayah Kota Batam. 

Statistik Potensi Desa Kabupaten Jepara 2025 merupakan seri publikasi BPS yang menyajikan hasil Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2025 (Potensi Desa 2025). Publikasi ini memuat gambaran wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa di Kabupaten Jepara menurut potensi yang dimiliki desa, ketersediaan infrastruktur di desa dan juga tantangan yang dihadapi di desa.

Penyelenggara pelayanan publik diharapkan dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan serta perubahan dalam berbagai bidang kehidupan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Berkenaan dengan hal tersebut diperlukan pemantauan dan evaluasi pelayanan publik secara berkesinambungan, sehingga pelayanan yang diperoleh masyarakat sesuai dengan standar pelayanan serta harapan dan kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.BPS merupakan instansi penyelenggara pelayanan publik yang memberikan pelayanan melalui penyediaan data dan informasi statistik. Tugas dan tanggung jawab di bidang statistik tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Pelaksanaan penyebarluasan data dan informasi statistik dilakukan dengan menyediakan unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) di BPS baik tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia.Salah satu bentuk evaluasi terhadap kualitas pelayanan PST BPS melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Di sisi lain, BPS sebagai penyedia data statistik, perlu melakukan analisis terhadap kebutuhan data konsumen serta kualitas data dan informasi statistik yang dihasilkan BPS, sehingga BPS menyelenggarakan Survei Kebutuhan Data (SKD). Cakupan responden SKM dan SKD saling beririsan yaitu sama-sama pengguna data BPS, sehingga pelaksanaan SKM diintegrasikan ke dalam SKD yang rutin dilaksanakan setiap tahun di seluruh PST BPS. SKD merupakan survei yang diselenggarakan BPS untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kepuasan konsumen dalam rangka meningkatkan kualitas data serta pelayanan publik.

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS.Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Bogor 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Bogor serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Kabupaten Brebes Dalam Angka 2026 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Brebes. Publikasi ini memuat data tentang keadaan Geografi, Pemerintahan, Penduduk dan Ketenagakerjaan, Sosial dan Ekonomi Kabupaten Brebes. Oleh karena itu dengan data tersebut diharapkan dapat membantu melengkapi penyusunan rencana dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Brebes.

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS Kabupaten Bengkulu Tengah telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Bengkulu Tengah 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS Kabupaten Bengkulu Tengah serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK). Publikasi ini terwujud berkat kerja sama yang baik antar unit kerja terkait. Kami berharap publikasi ini dapat bermanfaat untuk memperbaiki kualitas data dan kinerja pelayanan BPS. Saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depan.

Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Yahukimo untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kepuasan konsumen dalam rangka meningkatkan kualitas data serta pelayanan publik. Responden SKD 2025 adalah konsumen yang menerima pelayanan dari unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Yahukimo di tahun 2025. Secara umum, tujuan pelaksanaan SKD 2025 adalah mendapatkan bahan evaluasi dari konsumen sebagai pendukung peningkatan kualitas data dan informasi statistik.

Langkat Dalam Angka 2026 merupakan seri publikasi tahunan BPS Kabupaten Langkat yang menyajikan beragam jenis data keadaan tahun 2025 yang bersumber dari BPS dan institusi lain di jajaran Pemerintahan Kabupaten Langkat. Publikasi ini memuat gambaran umum tentang keadaan geografi dan iklim,pemerintahan, serta perkembangan kondisi sosial-demografi dan perekonomian di Indonesia. Beberapa tabel tertentu menyajikan data pada tingkat kecamatan untuk melihat keterbandingan antar wilayah. Untuk memudahkan pemahaman dan pemanfaatan data, disertakan pula penjelasan teknis dari setiap jenis statistik yang ditampilkan. Publikasi ini disajikan dalam bahasa Indonesia dan Inggris

Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan lembaga publik yang memiliki tugas dan tanggung jawab menyediakan data dan informasi di bidang statistik. Dalam menghasilkan dan menyajikan data statistik, BPS senantiasa berusaha untuk memperhatikan kepuasan serta kualitas pelayanan kepada pengguna data yang mencari data statistik. BPS selalu berupaya untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi kebutuhan dan tingkat kepuasan pengguna data melalui Survei Kebutuhan Data (SKD). BPS Kabupaten Halmahera Utara melaksanakan SKD 2025 pada bulan Januari - akhir periode pendataan di tahun 2025 dengan responden yang berasal baik dari pengunjung Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Halmahera Utara, maupun dari responden yang melakukan pengisian secara online. Hasil kegiatan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis karakteristik pengguna data, analisis kepuasan kualitas data, dan analisis performa unit pelayanan.

Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kepuasan konsumen dalam rangka meningkatkan kualitas data serta pelayanan publik. Responden pada SKD 2025 adalah konsumen yang menerima pelayanan dari unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Kapuas. Secara umum, tujuan pelaksanaan SKD 2025 adalah mendapatkan bahan evaluasi dari konsumen sebagai pendukung peningkatan kualitas data dan informasi statistik. Hasil SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis deskriptif mengenai karakteristik konsumen, performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, dan kepuasan konsumen terhadap kualitas data. Data disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis. Beberapa indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini antara lain Indeks Kepuasan Konsumen (IKK), Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK), dan persentase konsumen yang puas terhadap pelayanan dan kualitas data BPS. Ruang lingkup analisis hasil SKD 2025 adalah PST BPS Kabupaten Kapuas.

Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Pusat melalui publikasi Kota Jakarta Pusat Dalam Angka 2026 menyajikan gambaran komprehensif mengenai kondisi dan perkembangan wilayah Kota Jakarta Pusat selama tahun 2025. Publikasi ini memuat beragam indikator strategis yang mencerminkan dinamika pembangunan daerah, meliputi aspek geografi dan iklim, pemerintahan, kependudukan, sosial, ekonomi, hingga sektor-sektor penunjang seperti perdagangan, transportasi, dan jasa keuangan.Sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi nasional di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Jakarta Pusat memiliki karakteristik wilayah yang unik dengan kepadatan penduduk yang tinggi, mobilitas yang dinamis, serta struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa. Berbagai data yang disajikan dalam publikasi ini memberikan gambaran mengenai potensi dan tantangan pembangunan, termasuk perkembangan jumlah penduduk, ketersediaan sarana pendidikan dan kesehatan, aktivitas usaha, serta infrastruktur pendukung. Data yang tersaji merupakan hasil kompilasi dari kegiatan statistik rutin, survei, serta integrasi data administratif dari berbagai instansi terkait. Penyusunan dilakukan secara sistematis untuk memastikan konsistensi, akurasi, dan keterbandingan antar waktu. Dengan demikian, publikasi ini diharapkan dapat menjadi rujukan utama bagi pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat dalam memahami kondisi aktual serta merumuskan kebijakan dan perencanaan pembangunan berbasis data di Kota Jakarta Pusat.

Tingkat kebutuhan dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan BPS diidentifikasi melalui kegiatan SKD. Identifikasi tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi statistik serta memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Hasil SKD 2025 dianalisis untuk memperoleh informasi mengenai karakteristik konsumen, kebutuhan data, kepuasan konsumen terhdap kualitas data, serta kepuasan konsumen terhadap pelayanan.Berdasarkan hasil SKD 2025 diperoleh Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap pelayanan PST BPS Kabupaten Gunung Mas adalah 99,50. Artinya, kualitas pelayanan PST BPS Kabupaten Gunung Mas masuk kategori Sangat Baik. Diperoleh Juga nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebesar 99,67, yang berarti bahwa perilaku anti korupsi sangat diterapkan dalam pelayanan PST BPS Kabupaten Gunung Mas.

Publikasi Kabupaten Pidie Dalam Angka 2026 merupakan penerbitan yang ke sembilan belas. Publikasi ini menyajikan data sekunder yang berasal dari berbagai Dinas/Instansi/Lembaga dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie maupun non Pemerintah dan data-data hasil sensus dan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie.

Kota Lubuk Linggau Dalam Angka 2026, merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh BPS Kota Lubuk Linggau yang terdiri atas 13 Bab yang dilengkapi dengan penjelasan teknis dari setiap jenis statistik yang disajikan serta dilengkapi infografis data unggulan untuk memudahkan pemahaman dan pemanfaatan data. Melalui kebijakan Satu Data Indonesia (SDI), ragam data dalam publikasi Kota Lubuk Linggau Dalam Angka 2026 diperoleh dan diintegrasikan dari berbagai sumber data di Badan Pusat Statistik (BPS), instansi pemerintah, dan institusi lain dengan menerapkan prinsip-prinsip SDI. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pengguna data, publikasi ini akan terus mengalami penyempurnaan baik struktur maupun muatannya. Untuk kemudahan akses pengguna, publikasi Kota Lubuk Linggau Dalam Angka 2026 dapat diakses pada laman BPS (www.lubuklinggaukota. bps.go.id). Publikasi ini dapat terwujud berkat kerja sama dan partisipasi dari berbagai pihak. Kami sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi pengguna untuk memenuhi berbagai keperluan.

BPS Kabupaten Bangkalan telah menyelenggarakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara rutin yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data, juga untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS. Hasil dari pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Bangkalan 2025”. Publikasi ini memberikan penjelasan secara deskriptif mengenai performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, dan kepuasan konsumen terhadap kualitas data BPS. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini.

Kabupaten Aceh Selatan Dalam Angka 2026 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Selatan. Publikasi ini menyajikan beragam jenis data yang bersumber dari BPS maupun institusi pemerintah (data sektoral) serta lembaga swasta di wilayah Kabupaten Aceh Selatan. Buku ini dirancang untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi geografis, ciri dan keadaan sosial ekonomi penduduk, serta potret pembangunan di Kabupaten Aceh Selatan dalam satu tahun terakhir. Ruang lingkup data yang disajikan meliputi: Geografi dan Iklim: Letak wilayah, luas penggunaan lahan, dan curah hujan. Pemerintahan: Struktur organisasi daerah, keadaan aparatur sipil negara, dan keuangan desa/daerah. Sosial dan Kependudukan: Dinamika penduduk, ketenagakerjaan, pendidikan, serta kesehatan. Pertanian dan Perekonomian: Produksi komoditas unggulan (khususnya sektor pala dan perkebunan), industri, perdagangan, pariwisata, serta indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Publikasi ini diharapkan dapat menjadi rujukan utama bagi para pengambil kebijakan, peneliti, akademisi, serta pelaku ekonomi dalam merencanakan dan mengevaluasi program pembangunan di "Negeri Pala" ini. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan data yang cepat dan akurat, publikasi ini juga tersedia dalam format digital yang dapat diakses melalui situs resmi BPS Kabupaten Aceh Selatan.

Publikasi Kabupaten Kediri Dalam Angka 2026 adalah publikasi tahunan yang diterbitkan secara berkala oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri. Publikasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang perkembangan Kabupaten Kediri secara umum yang meliputi keadaan geografi, pemerintahan, penduduk dan tenaga kerja, sosial, pertanian, industri dan perdagangan, perhubungan dan komunikasi, keuangan dan harga, pendapatan regional dan beberapa data suplemen. Data yang disajikan dalam publikasi ini tidak jauh berbeda dengan penerbitan tahun sebelumnya dan selalu diusahakan kontinuitas data. Dengan menyajikan beberapa tahun terakhir baik data yang dihimpun secara langsung (data primer) maupun data yang dikutip dari adminstrasi Instansi/Dinas/Lembaga Pemerintah maupun swasta (data sekunder).

Kabupaten Probolinggo Dalam Angka 2026 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Probolinggo. Disadari bahwa publikasi ini belum sepenuhnya memenuhi harapan pihak pemakai data khususnya para perencana, namun diharapkan dapat membantu melengkapi penyusunan rencana pembangunan di Kabupaten Probolinggo.