Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengidentifikasi kebutuhan data statistik dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan BPS. SKD dilaksanakan sejak tahun 2005. Responden pada SKD 2025 adalah konsumen yang menerima pelayanan dari unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS dengan cara tatap muka atau datang langsung ke unit PST BPS serta tanpa tatap muka baik melalui telepon, faksimili, e-mail, surat, website, maupun layanan statistik online. Secara umum, tujuan pelaksanaan SKD 2025 adalah mendapatkan bahan evaluasi dari konsumen sebagai pendukung peningkatan kualitas data dan informasi statistik. Hasil SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis karakteristik konsumen, analisis kebutuhan data, analisis kepuasan kualitas data,dan analisis performa unit layanan. Analisis ini dilengkapi dengan penyajian dalam bentuk Indeks Kepuasan Konsumen (IKK)

Kabupaten Kepulauan Selayar Dalam Angka 2026 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Kepulauan Selayar. Disadari bahwa publikasi ini belum sepenuhnya memenuhi harapan pihak pemakai data khususnya para perencana, namun diharapkan dapat membantu melengkapi penyusunan rencana pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Publikasi ini dapat terwujud berkat kerja sama dan bantuan dari berbagai pihak baik instansi pemerintah maupun swasta. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan disampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar –besarnya.

Kota Jayapura Dalam Angka 2026 merupakan salah satu indikator pembangunan yang telah dilaksanakan di daerah ini, sehingga bermanfaat bagi birokrat, peneliti, pembuat kebijakan, bahkan pihak swasta dalam rangka perencanaan. Publikasi ini menyajikan data primer yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jayapura dan data sekunder dari instansi pemerintah dan instansi swasta di Kota Jayapura. Dengan demikian dapat diketahui pencapaian keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. Disamping menyajikan tabel dan grafik, publikasi ini juga menganalisis secara umum data yang tersedia sebagai penjelasan terhadap pencapaian keberhasilan pembangunan di daerah.

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK). Publikasi ini terwujud berkat kerja sama yang baik antar unit kerja terkait. Kami berharap publikasi ini dapat bermanfaat untuk memperbaiki kualitas data dan kinerja pelayanan BPS. Saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depan. Terima kasih dan selamat membaca.

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS.Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 di Wilayah BPS Kabupaten Kutai Barat disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Kutai Barat 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Publikasi Kabupaten Empat Lawang Dalam Angka 2026 merupakan kumpulan data primer dari hasil sensus dan survei-survei serta data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai instansi pemerintah dan BUMN/BUMD. Data disajikan dalam bentuk tabel-tabel, grafik dan analisis ringkas di setiap bab untuk memudahkan pengguna data memahami data yang tersedia.

Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2017.BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin tiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Hasil dari pelaksanaan SKD 2025 salah satunya disajikan dalam publikasi dengan judul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Bandung Barat 2025” sebagai bentuk laporan dari penyelenggaraan SKD. Publikasi ini memberikan penjelasan secara deskriptif mengenai performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, dan kepuasan konsumen terhadap kualitas data BPS. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini.

Kabupaten Brebes Dalam Angka 2026 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Brebes. Publikasi ini memuat data tentang keadaan Geografi, Pemerintahan, Penduduk dan Ketenagakerjaan, Sosial dan Ekonomi Kabupaten Brebes. Oleh karena itu dengan data tersebut diharapkan dapat membantu melengkapi penyusunan rencana dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Brebes.

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2026 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Bulukumba. Disadari bahwa publikasi ini belum sepenuhnya memenuhi harapan pihak pemakai data khususnya para perencana, namun diharapkan dapat membantu melengkapi penyusunan rencana pembangunan di Kabupaten Bulukumba. Publikasi ini dapat terwujud berkat kerja sama dan bantuan dari berbagai pihak baik instansi pemerintah maupun swasta. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan disampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar –besarnya. Walaupun publikasi ini telah disiapkan sebaik-baiknya, namun disadari masih ada kekurangan dan kesalahan yang terjadi. Untuk perbaikan publikasi ini, tanggapan dan saran yang bersifat konstruktif dari para pemakai sangat diharapkan.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Buku Kabupaten Magelang Dalam Angka 2026 merupakan publikasi rutin tahunan BPS Kabupaten Magelang. Publikasi ini memuat informasi statistik tentang geografi dan iklim, pemerintahan, penduduk dan ketenagakerjaan, sosial dan kesejahteraan rakyat, pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan, industri dan energi, pariwisata, transportasi dan komunikasi, perbankan, koperasi, dan harga-harga, pengeluaran penduduk, perdagangan, dan sistem neraca regional, serta disajikan pula perbandingan antar kabupaten/kota. Data tersebut pada umumnya disajikan secara series serta dilengkapi dengan infografis

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS.

Kota Administrasi Jakarta Utara Dalam Angka 2026 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh BPS Kota Administrasi Jakarta Utara. Publikasi ini dapat terwujud berkat kerja sama dan bantuan dari berbagai pihak baik instansi pemerintah maupun swasta. Dalam publikasi ini memuat gambaran umum tentang keadaan geografi dan iklim, pemerintahan, serta perkembangan kondisi sosial demografi dan perekonomian di Kota Administrasi Jakarta Utara. Publikasi ini disadari belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan pihak pemakai data khususnya para perencana, namun diharapkan dapat menjadi rujukan dalam penyusunan rencana pembangunan di Kota Administrasi Jakarta Utara. Kelengkapan dan penyempurnaan data yang disajikan terus diupayakan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan lingkungan strategis. Oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk perbaikan pada publikasi yang akan datang.

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS.

Publikasi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka merupakan publikasi khusus BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diperuntukkan guna mendukung data bagi kebutuhan Perencanaan Pembangunan. Publikasi ini menyajikan informasi statistik mengenai perkembangan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tahun 2026 di bidang sosial dan bidang ekonomi.Informasi statistik bidang sosial mencakup kependudukan, kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan. Statistik ekonomi berisi informasi tentang perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), produksi, harga, keuangan, perbankan, penanaman modal, perdagangan luar negeri, hotel dan pariwisata, pertanian dan industri.

Publikasi “Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka 2026” merupakan publikasi yang menggambarkan keadaan Kabupaten Kapuas Hulu selama tahun 2025 dan mencakup data yang dikelompokkan menjadi data dasar, sektoral, dan khusus. Publikasi ini memberikan gambaran umum tentang keadaan geografi dan iklim; pemerintahan; penduduk dan ketenagakerjaan; kondisi sosial dan kesejahteraan rakyat; pertanian, peternakan, dan perikanan; industri, pertambangan, dan energi; pariwisata; transportasi dan komunikasi; perbankan dan koperasi; pengeluaran penduduk; perdagangan; dan perekonomian daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Kepulauan Seribu 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS Kabupaten Kepulauan Seribu serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS Kabupaten Kepulauan Seribu. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

-

Publikasi Kabupaten Belitung Dalam Angka merupakan publikasi khusus BPS Kabupaten Belitung yang diperuntukkan guna mendukung data bagi kebutuhan Perencanaan Pembangunan. Publikasi ini menyajikan informasi statistik mengenai perkembangan pembangunan Kabupaten Belitung di bidang sosial dan bidang ekonomi. Informasi statistik bidang sosial mencakup kependudukan, kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan. Statistik ekonomi berisi informasi tentang perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), produksi, harga, keuangan, perbankan, penanaman modal, perdagangan luar negeri, hotel dan pariwisata, pertanian dan industri.