Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Landak telah menerbitkan salah satu produk utamanya yaitu buku “Kabupaten Landak Dalam Angka 2026”. Publikasi ini menyediakan data dari berbagai sektor untuk memberikan gambaran umum tentang keadaan ekonomi, sosial, demografi, dan lain sebagainya di Kabupaten Landak.

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Minahasa Selatan 2025. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS Kabupaten Minahasa Selatan serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Kabupaten Bangkalan Dalam Angka 2026 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Bangkalan.Publikasi ini memuat data dan informasi mulai dari Keadaan Geografi dan Iklim, Pemerintahan, Perkembangan Sosial-Demografi sampai dengan Keadaan Perekonomian Kabupaten Bangkalan. Tabel pada publikasi ni ada yang menyajikan tingkat kecamatan dan ada yang hanya sampai tingkat kabupaten. Untuk memudahkan pemahaman dan pemanfaatan data disertakan penjelasan teknis, grafik dan ulasan singkat dari beberapa jenis statistik yang disajikan.

Survei ini bertujuan untuk mendapatkan persepsi kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS Provinsi Jawa Barat, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan persepsi kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS Provinsi Jawa Barat.Hasil dari pelaksanaan SKD 2025 salah satunya disajikan dalam publikasi dengan judul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2025 Provinsi Jawa Barat ” sebagai bentuk laporan dari penyelenggaraan SKD. Publikasi ini memberikan penjelasan secara deskriptif mengenai performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, serta kepuasan konsumen terhadap kualitas data BPS Provinsi Jawa Barat. Penyajian data ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini.

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggarapelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS.

Statistik Potensi Desa Kabupaten Kolaka Utara 2025 merupakan seri publikasi BPS Kabupaten Kolaka Utara yang menyajikan hasil Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2025 (Potensi Desa 2025). Publikasi ini memuat gambaran wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa di seluruh Kabupaten Kolaka Utara menurut potensi yang dimiliki desa, ketersediaan infrastruktur di desa, dan juga tantangan yang dihadapi di desa.Data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini dikelompokkan ke dalam tiga bagian yaitu: Potensi Desa, Kerawanan Desa, dan Infrastruktur di Desa. Data dan informasi yang disajikan pada tingkat kabupaten/kota merupakan agregasi data tingkat kecamatan.

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS.

Analisis Hasil Kebutuhan Data BPS Kabupaten Tuban merupakan publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS Kabupaten Tuban serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Statistik Potensi Desa Kabupaten Seram Bagian Timur 2025 merupakan seri publikasi BPS yang terbit tiga kali dalam sepuluh tahun yang menyajikan hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2025. Publikasi ini memuat gambaran wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa di Kabupaten Seram Bagian Timur menurut potensi yang dimiliki desa, ketersediaan infrastruktur di desa, dan juga tantangan yang dihadapi di desa.

Laporan hasil pelaksanaan SKD BPS Kabupaten Kepulauan Aru 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Kepulauan Aru2024”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS Kabupaten Kepulauan Aru. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini bertujuan untuk memperoleh tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, serta mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi berjudul Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2025. Publikasi ini memuat gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS, serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini meliputi Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Kabupaten Sumedang Dalam Angka adalah publikasi tahunan yang diterbitkan secara berkala oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang. Publikasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang perkembangan Kabupaten Sumedang secara umum yang meliputi keadaan geografi, pemerintahan, penduduk dan tenaga kerja, sosial, pertanian, industri dan perdagangan, perhubungan dan komunikasi, dan beberapa data pendukung lainnya. Data yang disajikan dalam publikasi ini tidak jauh berbeda dengan penerbitan tahun sebelumnya dan selalu diusahakan kontinuitas data. Dengan menyajikan dalam beberapa tahun terakhir, baik data yang dihimpun secara langsung (data primer) maupun data yang dikutip dari adminstrasi Instansi/ Dinas/ Lembaga Pemerintah maupun swasta (data sekunder).

Kota Sibolga Dalam Angka 2026 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh BPS Kota Sibolga. Data yang disajikan dalam publikasi ini bersumber dari berbagai kegiatan survei dan sensus yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik, khususnya BPS Kota Sibolga. Selain itu, publikasi ini juga dilengkapi dengan data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, BUMN/BUMD dan Swasta di lingkungan Kota Sibolga.Publikasi ini dapat terwujud berkat kerja sama dan bantuan dari berbagai pihak, baik instansi pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar–besarnya kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian publikasi ini. Kami menyadari bahwa publikasi ini tidak sempurna dan belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan pengguna data. Untuk itu, kami mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak dalam upaya perbaikan publikasi ini di masa mendatang.Akhir kata, kami berharap bahwa publikasi ini dapat membantu memenuhi kebutuhan pengguna data, terlebih dalam upaya perencanaan pembangunan di Kota Sibolga.

Kabupaten Tabalong Dalam Angka 2025, merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Tabalong. Publikasi ini merupakan publikasi pertama yang dirilis oleh BPS di awal tahun untuk membantu para pemangku kebijakan dalam mengambil keputusan dalam perencanaan pembangunan di daerah. Disadari bahwa publikasi ini belum sepenuhnya memenuhi harapan pihak pemakai data khususnya para perencana, namun diharapkan dapat membantu melengkapi penyusunan rencana pembangunan di Kabupaten Tabalong.

Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengidentifikasi kebutuhan data statistik dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan BPS. Hasil SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis mengenai karakteristik konsumen, performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, dan kepuasan terhadap kualitas data. Analisis ini dilengkapi dengan penyajian dalam bentuk Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Survei Kebutuhan Data (SKD) merupakan instrumen evaluasi yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan dan kualitas data statistik sekaligus mengidentifikasi kebutuhan data pengguna. SKD 2025 di BPS Kabupaten Lanny Jaya dilaksanakan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyediaan data statistik yang relevan, akurat, dan tepat waktu.Publikasi ini menyajikan hasil analisis SKD 2025 yang mencakup karakteristik konsumen, tingkat kepuasan terhadap pelayanan Pelayanan Statistik Terpadu (PST), persepsi konsumen terhadap penerapan perilaku anti korupsi, serta kebutuhan dan kualitas data statistik BPS Kabupaten Lanny Jaya. Metode pengumpulan data dilakukan melalui moda PAPI dan CAWI dengan pendekatan nonprobability sampling. Analisis data menggunakan metode deskriptif, analisis kesenjangan (gap analysis), Importance and Performance Analysis (IPA), Indeks Kepuasan Konsumen (IKK), dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK). Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum konsumen merasa puas terhadap pelayanan PST BPS Kabupaten Lanny Jaya dan menilai penerapan perilaku anti korupsi telah berjalan dengan baik. Selain itu, kebutuhan data konsumen didominasi oleh data untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan. Temuan dalam publikasi ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar perumusan kebijakan untuk peningkatan kualitas pelayanan dan penyediaan data statistik di BPS Kabupaten Lanny Jaya.

Publikasi Kabupaten Maros Dalam Angka 2026 adalah publikasi tahunan yang diterbitkan secara berkala oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros. Publikasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang perkembangan Kabupaten Maros secara umum yang meliputi keadaan geografi, pemerintahan, penduduk dan tenaga kerja, sosial, pertanian, industri dan perdagangan, perhubungan dan komunikasi, keuangan dan harga, pendapatan regional dan beberapa data suplemen. Data yang disajikan dalam publikasi ini tidak jauh berbeda dengan penerbitan tahun sebelumnya dan selalu diusahakan kontinuitas data. Dengan menyajikan beberapa tahun terakhir baik data yang dihimpun secara langsung (data primer) maupun data yang dikutip dari adminstrasi Instansi/Dinas/Lembaga Pemerintah maupun swasta (data sekunder).

Penyelenggara pelayanan publik diharapkan dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan serta perubahan dalam berbagai bidang kehidupan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Berkenaan dengan hal tersebut diperlukan pemantauan pelayanan publik secara berkesinambungan sehingga pelayanan yang diperoleh masyarakat sesuai dengan standar pelayanan serta harapan dan kebutuhan masyarakat. BPS merupakan instansi penyelenggara pelayanan publik yang memberikan pelayanan melalui penyediaan data dan informasi statistik. Tugas dan tanggung jawab di bidang statistik tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Pelaksanaan penyebarluasan data dan informasi statistik dilakukan dengan menyediakan unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) di BPS baik tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Statistik Potensi Desa Kota Solok 2025 merupakan salah satu seri publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyajikan hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2025. Publikasi ini memberikan gambaran mengenai wilayah administrasi pemerintahan setingkat kelurahan di Kota Solok berdasarkan potensi yang dimiliki, ketersediaan infrastruktur, serta berbagai tantangan yang dihadapi oleh kelurahan. Data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini dikelompokkan ke dalam tiga bagian utama, yaitu potensi kelurahan, kerawanan kelurahan, dan infrastruktur kelurahan. Data yang disajikan pada tingkat Kota Solok merupakan hasil agregasi dari data pada tingkat kecamatan.

Buku “Provinsi Gorontalo Dalam Angka 2026” merupakan seri publikasi Provinsi Gorontalo Dalam Angka yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo pada tahun 2026. Publikasi ini memuat data/informasi statistik hasil-hasil pembangunan di Provinsi Gorontalo selama tahun 2025 yang banyak diperlukan dalam evaluasi pembangunan. Adapun data/informasi yang disajikan merupakan penyempurnaan dari edisi sebelumnya. Dilihat dari sumber datanya, data yang disajikan dalam publikasi terdiri dari data sekunder yang bersumber dari berbagai instansi/dinas/lembaga pemerintah dan data primer hasil sensus/survei yang menerapkan standar akurasi dan dilakukan oleh BPS Provinsi Gorontalo.