Statistik Potensi Desa merupakan seri publikasi BPS yang terbit tiga kali dalam sepuluh tahun yang menyajikan hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2025. Publikasi ini memuat gambaran wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai menurut potensi yang dimiliki desa, ketersediaan infrastruktur di desa, dan juga tantangan yang dihadapi di desa. Data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini dikelompokkan ke dalam tiga bagian yaitu: Potensi Desa, Kerawanan Desa, dan Infrastruktur di Desa. Data dan informasi yang disajikan pada tingkat kabupaten yang merupakan agregasi data tingkat kecamatan. Publikasi ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan data dan informasi terkait infrastruktur dan potensi wilayah bagi para pengambil kebijakan pembangunan di pusat maupun di daerah, peneliti, akademisi, serta pemakai data pada umumnya. Deteksi awal maupun fenomena ketersediaan infrastruktur maupun potensi antar wilayah terpotret dalam berbagai tabel yang disajikan pada publikasi ini.

BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin tiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan persepsi kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan persepsi kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS.Hasil dari pelaksanaan SKD 2024 salah satunya disajikan dalam publikasi dengan judul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2024” sebagai bentuk laporan dari penyelenggaraan SKD. Publikasi ini memberikan penjelasan secara deskriptif mengenai performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, serta kepuasan konsumen terhadap kualitas data BPS. Penyajian data ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini.

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS.Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2025. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kepuasan konsumen dalam rangka meningkatkan kualitas data serta pelayanan publik. Responden pada SKD 2025 adalah konsumen yang menerima pelayanan dari unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS sejak 1 Januari 2025 – akhir pencacahan. Secara umum, tujuan pelaksanaan SKD 2025 adalah untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, jugabertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasankonsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Hasil SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis deskriptif mengenai karakteristik konsumen, performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, dan kepuasan konsumen terhadap kualitas data. Data disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis. Beberapa indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini antara lain Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Hasil kegiatan SKD disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis karakteristik pengguna data, analisis kebutuhan data, dan analisis performa unit pelayanan. Analisis ini dilengkapi dengan penyajian dalam bentuk Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) BPS Kota Prabumulih

Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kepuasan konsumen dalam rangka meningkatkan kualitas data serta pelayanan publik. Hasil SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis deskriptif mengenai karakteristik konsumen, performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, dan kepuasan konsumen terhadap kualitas data. Data disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis. Beberapa indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini antara lain Indeks Kepuasan Konsumen (IKK), Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK), dan persentase konsumen yang puas terhadap pelayanan dan kualitas data BPS. Ruang lingkup analisis hasil SKD 2025 adalah PST BPS Kota Palembang.

Publikasi Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Empat Lawang 2025 adalah publikasi yang memuat analisis hasil survei kebutuhan data yang diselenggarakan BPS Kabupaten Empat Lawang pada tahun 2025. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Empat Lawang serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Survei Kebutuhan Data (SKD) Kabupaten Pelalawan adalah survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pelalawan untuk mengidentifikasi kebutuhan data statistik dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan BPS Kabupaten Pelalawan. Responden pada SKD 2025 Kabupaten Pelalawan adalah konsumen yang menerima pelayanan dari unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Pelalawan dengan cara tatap muka atau datang langsung ke unit PST BPS serta tanpa tatap muka baik melalui telepon, e-mail, surat, website, maupun layanan statistik online. Hasil SKD menunjukkan bahwa konsumen di PST BPS Kabupaten Pelalawan didominasi oleh konsumen yang berasal dari pemerintah daerah (60,61%). Secara umum, konsumen merasa puas terhadap data yang diperoleh dari penyedia data BPS Kabupaten Pelalawan yang ditunjukkan dengan persentase konsumen yang merasa puas terhadap kualitas data BPS Kabupaten Pelalawan sebesar 100%. Kepuasan konsumen terhadap pelayanan di PST BPS Kabupaten Pelalawan digambarkan melalui Indeks Kepuasan Konsumen (IKK). Nilai IKK PST BPS Kabupaten Pelalawan adalah 95,33.

Salah satu bentuk evaluasi terhadap kualitas pelayanan PST BPS melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Di sisi lain, BPS sebagai penyedia data statistik, perlu melakukan analisis terhadap kebutuhan data konsumen serta kualitas data dan informasi statistik yang dihasilkan BPS, sehingga BPS menyelenggarakan Survei Kebutuhan Data (SKD).Hasil dari pelaksanaan SKD 2025 salah satunya disajikan dalam publikasi dengan judul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Indragiri Hulu 2025” sebagai bentuk laporan dari penyelenggaraan SKD. Publikasi ini memberikan penjelasan secara deskriptif mengenai performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, serta kepuasan konsumen terhadap kualitas data BPS. Penyajian data ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini.

Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS Kabupaten Banyuasin serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017. BPS Kabupaten Lampung Selatan telah menyelenggarakan SKM secara rutin tiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Laporan hasil pelaksanaan SKD di BPS Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Lampung Selatan 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

SKD adalah survei yang dirancang dan dilakukan oleh BPS untuk mengidentifikasi tingkat kebutuhan dan tingkat kepuasan konsumen. SKD merupakan survei tahunan yang pertama kali dilaksanakan tahun 2005 dan hanya dilakukan di BPS Pusat. Tahun 2008, SKD dilakukan di BPS pusat dan lima BPS provinsi sebagai uji coba (pilot project). Pada tahun 2009 dan 2010, SKD dilaksanakan di BPS pusat dan sebelas BPS provinsi. Tahun 2011 – 2013, SKD dilakukan di BPS pusat dan 33 BPS provinsi. Sejak tahun 2014 hingga sekarang, lokasi pelaksanaan SKD dikembangkan hingga BPS kabupaten/kota. SKD memberikan ruang bagi masyarakat untuk menilai kualitas pelayanan dan menyuarakan kebutuhan data statistik mereka. Hal tersebut merupakan umpan balik bagi BPS untuk meningkatkan kualitas pelayanan statistik. Umpan balik juga memberikan ide baru untuk melakukan inovasi pelayanan publik.

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas kehendak-Nya Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Rokan Hilir 2024 dapat diselesaikan. Statistik Ketenagakerjaan merupakan publikasi dari Tim Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir. Publikasi ini menyajikan gambaran umum tentang kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Rokan Hilir. Publikasi Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Rokan Hilir 2024, mengulas mengenai keadaan ketenagakerjaan di Kabupaten Rokan Hilir mulai dari karakteristik penduduk usia kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Pendidikan Pekerja, Lapangan Pekerjaan Utama, Status Pekerjaan Utama, serta keadaan Pengangguran di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024. Publikasi ini dapat terwujud berkat kerja sama dan partisipasi dari berbagai pihak. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, kami sampaikan pernghargaan dan terima kasih. Semoga publikasi yang disajikan bermanfaat bagi pengguna untuk berbagai keperluan. Kami mengharapkan tanggapan dan saran dari para pengguna publikasi ini untuk perbaikan pada edisi yang akan datang. 

Statistik Potensi Desa Indonesia 2025 merupakan seri publikasi BPS yang menyajikanhasil Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2025 (Potensi Desa 2025). Publikasiini memuat gambaran wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa di seluruhIndonesia menurut potensi yang dimiliki desa, ketersediaan infrastruktur di desa, danjuga tantangan yang dihadapi di desa.  Data dan informasi yang disajikan pada tingkat nasional merupakan agregasi datatingkat provinsi. Sementara itu, publikasi serupa juga dibuat pada tingkat provinsi yangmerupakan agregasi data tingkat kabupaten/kota.Publikasi ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan data dan informasi terkaitinfrastruktur dan potensi wilayah bagi para pengambil kebijakan pembangunan di pusatmaupun di daerah, peneliti, akademisi, serta pemakai data pada umumnya. Deteksi awalmaupun fenomena ketersediaan infrastruktur maupun potensi antar wilayah terpotretdalam berbagai tabel yang disajikan pada publikasi ini.Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasidalam menyukseskan kegiatan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2025 (PotensiDesa 2025) hingga tersusunnya publikasi ini. Kami mengharapkan kritik dan saranyang konstruktif dari para pengguna publikasi ini untuk perbaikan pada edisi di masamendatang.

Statistik Potensi Desa Kabupaten Pasaman 2025 merupakan seri publikasi BPS yang menyajikan hasil Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2025 (Potensi Desa 2025). Publikasi ini memuat gambaran wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa di seluruh Kabupaten Pasaman menurut potensi yang dimiliki desa, ketersediaan infrastruktur di desa, dan juga tantangan yang dihadapi di desa.Publikasi ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan data dan informasi terkait infrastruktur dan potensi wilayah bagi para pengambil kebijakan pembangunan di pusat maupun di daerah, peneliti, akademisi, serta pemakai data pada umumnya. Deteksi awal maupun fenomena ketersediaan infrastruktur maupun potensi antar wilayah terpotret dalam berbagai tabel yang disajikan pada publikasi ini.

Buku Katalog Publikasi BPS Kabupaten Pasaman 2025 merupakan salah satu publikasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pasaman dalam usahanya memberikan informasi kepada para pengguna data mengenai publikasi-publikasi yang telah diterbitkan oleh BPS Kabupaten Pasaman. Buku ini memuat periodisasi terbit, bahasa yang digunakan, tahun pertama kali dan terakhir terbit, nomor publikasi, nomor international standard serial number (ISSN) atau international serial book number (ISBN), jumlah halaman, serta abstraksi singkat yang digunakan pada publikasi-publikasi tersebut. Buku Katalog Publikasi BPS Kabupaten Pasaman diterbitkan secara rutin satu kali dalam setahun. Koleksi yang ada di dalam Buku Katalog Publikasi BPS Kabupaten Pasaman tahun 2025 merupakan koleksi publikasi yang diterbitkan BPS Kabupaten Pasaman pada tahun 2025. Publikasi-publikasi tersebut dikelompokkan berdasarkan subjek utama yang terdiri atas: umum, sosial, agregat ekonomi dan isu ekonomi lainnya.

Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Provinsi Sumatera Barat ini diterbitkan setiap bulan oleh BPS-Statistik Provinsi Sumatera Barat. Data dan informasi yang terdapat di dalamnya diperbarui dengan data terbaru yang dikumpulkan dan dirilis oleh BPS. Data ini merupakan hasil pengumpulan data langsung dan kompilasi produk administrasi pemerintah yang dilakukan secara rutin (bulanan, triwulanan, dan tahunan) oleh staf BPS di seluruh Sumatera Barat

Statistik Potensi Desa Kabupaten Pasaman Barat 2025 merupakan seri publikasi BPS yang menyajikan hasil Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2025 (Potensi Desa 2025). Publikasi ini memuat gambaran wilayah administrasi pemerintahan setingkat nagari menurut potensi yang dimiliki nagari, ketersediaan infrastruktur di nagari, dan juga tantangan yang dihadapi di nagari atau desa. Data dan informasi yang disajikan pada tingkat Nasional merupakan agregasi data tingkat provinsi. Pada tingkat provinsi yang merupakan agregasi data tingkat kabupaten/ kota. Sementara itu, Publikasi serupa juga dibuat tingkat Kabupaten/kota merupakan agregasi data tingkat kecamatan. Publikasi ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan data dan informasi terkait infrastruktur dan potensi wilayah bagi para pengambil kebijakan pembangunan di pusat maupun di daerah, peneliti, akademisi, serta pemakai data pada umumnya. Deteksi awal maupun fenomena ketersediaan infrastruktur maupun potensi antar wilayah terpotret dalam berbagai tabel yang disajikan pada publikasi ini.