Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Provinsi Sumatera Barat ini diterbitkan setiap bulan oleh BPS-Statistik Provinsi Sumatera Barat. Data dan informasi yang terdapat di dalamnya diperbarui dengan data terbaru yang dikumpulkan dan dirilis oleh BPS. Data ini merupakan hasil pengumpulan data langsung dan kompilasi produk administrasi pemerintah yang dilakukan secara rutin (bulanan, triwulanan, dan tahunan) oleh staf BPS di seluruh Sumatera Barat

Hasil kegiatan SKD disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis karakteristik pengguna data, analisis kebutuhan data, dan analisis performa unit pelayanan. Analisis ini dilengkapi dengan penyajian dalam bentuk Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) BPS Kota Prabumulih

Publikasi Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Kepulaun Meranti 2025 adalah publikasi yang memuat analisis hasil survei kebutuhan data yang diselenggarakan BPS Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2025. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS Kepulauan Meranti. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin tiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan persepsi kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan persepsi kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS.Hasil dari pelaksanaan SKD 2024 salah satunya disajikan dalam publikasi dengan judul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2024” sebagai bentuk laporan dari penyelenggaraan SKD. Publikasi ini memberikan penjelasan secara deskriptif mengenai performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, serta kepuasan konsumen terhadap kualitas data BPS. Penyajian data ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini.

Penyelenggara pelayanan publik diharapkan dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan serta perubahan dalam berbagai bidang kehidupan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Berkenaan dengan hal tersebut diperlukan pemantauan dan evaluasi pelayanan publik secara berkesinambungan, sehingga pelayanan yang diperoleh masyarakat sesuai dengan standar pelayanan serta harapan dan kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.BPS merupakan instansi penyelenggara pelayanan publik yang memberikan pelayanan melalui penyediaan data dan informasi statistik. Tugas dan tanggung jawab di bidang statistik tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Pelaksanaan penyebarluasan data dan informasi statistik dilakukan dengan menyediakan unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) di BPS baik tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia.Salah satu bentuk evaluasi terhadap kualitas pelayanan PST BPS melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Di sisi lain, BPS sebagai penyedia data statistik, perlu melakukan analisis terhadap kebutuhan data konsumen serta kualitas data dan informasi statistik yang dihasilkan BPS, sehingga BPS menyelenggarakan Survei Kebutuhan Data (SKD). Cakupan responden SKM dan SKD saling beririsan yaitu sama-sama pengguna data BPS, sehingga pelaksanaan SKM diintegrasikan ke dalam SKD yang rutin dilaksanakan setiap tahun di seluruh PST BPS. SKD merupakan survei yang diselenggarakan BPS untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kepuasan konsumen dalam rangka meningkatkan kualitas data serta pelayanan publik.

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Muaro Jambi, sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS Kabupaten Muaro Jambi telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS Kabupaten Muaro Jambi, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS.Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Muaro Jambi 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS Kabupaten Muaro Jambi serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).Publikasi ini terwujud berkat kerja sama yang baik antar unit kerja terkait. Kami berharap publikasi ini dapat bermanfaat untuk memperbaiki kualitas data dan kinerja pelayanan BPS Kabupaten Muaro Jambi. Saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depan. Terima kasih dan selamat membaca.

-

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas kehendak-Nya Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Rokan Hilir 2024 dapat diselesaikan. Statistik Ketenagakerjaan merupakan publikasi dari Tim Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir. Publikasi ini menyajikan gambaran umum tentang kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Rokan Hilir. Publikasi Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Rokan Hilir 2024, mengulas mengenai keadaan ketenagakerjaan di Kabupaten Rokan Hilir mulai dari karakteristik penduduk usia kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Pendidikan Pekerja, Lapangan Pekerjaan Utama, Status Pekerjaan Utama, serta keadaan Pengangguran di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024. Publikasi ini dapat terwujud berkat kerja sama dan partisipasi dari berbagai pihak. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, kami sampaikan pernghargaan dan terima kasih. Semoga publikasi yang disajikan bermanfaat bagi pengguna untuk berbagai keperluan. Kami mengharapkan tanggapan dan saran dari para pengguna publikasi ini untuk perbaikan pada edisi yang akan datang. 

Statistik Potensi Desa Kota Padang 2025 merupakan seri publikasi BPS yang menyajikan hasil Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2025 (Potensi Desa 2025). Publikasi ini memuat gambaran wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa/kelurahan menurut potensi yang dimiliki desa/kelurahan tersebut. Ketersediaan infrastruktur di desa/kelurahan menjadi data pokok yang ditampilkan, dan juga tantangan yang dihadapi di desa/kelurahan.

Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kepuasan konsumen dalam rangka meningkatkan kualitas data serta pelayanan publik. Responden pada SKD 2025 adalah konsumen yang menerima pelayanan dari unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS sejak 1 Januari 2025 – akhir pencacahan. Secara umum, tujuan pelaksanaan SKD 2025 adalah untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, jugabertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasankonsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Hasil SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis deskriptif mengenai karakteristik konsumen, performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, dan kepuasan konsumen terhadap kualitas data. Data disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis. Beberapa indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini antara lain Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA) merupakan kegiatan yang dilaksanakan melalui kolaborasi antara Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) & Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) yang sekarang bergabung menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN), serta Badan Informasi Geospasial (BIG). Kegiatan ini termasuk dalam proyek nasional untuk mendukung pencapaian salah satu prioritas nasional, yaitu ketahanan pangan dalam rangka perbaikan data statistik pangan, yang mulai diimplementasikan secara nasional pada tahun 2018. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk menghasilkan data luas panen padi yang objektif, ilmiah, dan melibatkan peranan teknologi terkini, sehingga data produksi padi yang dikumpulkan menjadi lebih akurat, cepat, dan tepat waktu.

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Statistik Potensi Desa Kabupaten Pasaman Barat 2025 merupakan seri publikasi BPS yang menyajikan hasil Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2025 (Potensi Desa 2025). Publikasi ini memuat gambaran wilayah administrasi pemerintahan setingkat nagari menurut potensi yang dimiliki nagari, ketersediaan infrastruktur di nagari, dan juga tantangan yang dihadapi di nagari atau desa. Data dan informasi yang disajikan pada tingkat Nasional merupakan agregasi data tingkat provinsi. Pada tingkat provinsi yang merupakan agregasi data tingkat kabupaten/ kota. Sementara itu, Publikasi serupa juga dibuat tingkat Kabupaten/kota merupakan agregasi data tingkat kecamatan. Publikasi ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan data dan informasi terkait infrastruktur dan potensi wilayah bagi para pengambil kebijakan pembangunan di pusat maupun di daerah, peneliti, akademisi, serta pemakai data pada umumnya. Deteksi awal maupun fenomena ketersediaan infrastruktur maupun potensi antar wilayah terpotret dalam berbagai tabel yang disajikan pada publikasi ini.

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pasaman Barat, sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS Kabupaten Pasaman Barat telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS Kabupaten Pasaman Barat, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS Kabupaten Pasaman Barat. Ketersediaan data dan informasi statistik yang dibutuhkan oleh pengguna data perlu dikaji guna menghasilkan data dan informasi statistik yang berkualitas serta mencapai visi BPS sebagai penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia Maju.Laporan hasil pelaksanaan SKD 2024 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Pasaman Barat 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS Kabupaten Pasaman Barat serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS Kabupaten Pasaman Barat. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Statistik Potensi Desa Kabupaten Pasaman 2025 merupakan seri publikasi BPS yang menyajikan hasil Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2025 (Potensi Desa 2025). Publikasi ini memuat gambaran wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa di seluruh Kabupaten Pasaman menurut potensi yang dimiliki desa, ketersediaan infrastruktur di desa, dan juga tantangan yang dihadapi di desa.Publikasi ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan data dan informasi terkait infrastruktur dan potensi wilayah bagi para pengambil kebijakan pembangunan di pusat maupun di daerah, peneliti, akademisi, serta pemakai data pada umumnya. Deteksi awal maupun fenomena ketersediaan infrastruktur maupun potensi antar wilayah terpotret dalam berbagai tabel yang disajikan pada publikasi ini.

Statistik Potensi Desa Kabupaten Padang Pariaman 2025 merupakan publikasi yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Padang Pariaman yang menyajikan hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2025. Publikasi ini memuat gambaran wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa di Kabupaten Padang Pariaman menurut potensi yang dimiliki desa, ketersediaan infrastruktur di desa, dan juga tantangan yang dihadapi di desa. Data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini dikelompokkan ke dalam tiga bagian yaitu: Potensi Desa, Kerawanan Desa, dan Infrastruktur di Desa. Data dan informasi yang disajikan pada tingkat nasional merupakan agregasi data tingkat provinsi. Sementara itu, publikasi serupa juga dibuat pada tingkat provinsi yang merupakan agregasi data tingkat kabupaten/kota.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik senantiasa ingin memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS selalu berusaha memperhatikan kebutuhan konsumen terhadap kualitas data dan pelayanan yang diberikan oleh BPS. Oleh karena itu diselenggarakanlah Survei Kebutuhan Data (SKD) untuk mengidentifikasi kebutuhan data statistik dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan BPS. Pada tahun 2025, BPS kembali menyelenggarakan SKD di setiap unit Pelayanan Statistik Terpadu di BPS Pusat, 34 BPS Provinsi, dan 480 BPS Kabupaten/Kota. Hasil SKD BPS Kabupaten Pesisir Selatan 2025 disajikan dalam bentuk publikasi Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Pesisir Selatan 2025 yang berisi analisis karakteristik konsumen, performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, dan kepuasan terhadap kualitas data. Analisis ini dilengkapi dengan penyajian dalam bentuk Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Statistik Potensi Desa Indonesia 2025 merupakan seri publikasi BPS yang menyajikanhasil Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2025 (Potensi Desa 2025). Publikasiini memuat gambaran wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa di seluruhIndonesia menurut potensi yang dimiliki desa, ketersediaan infrastruktur di desa, danjuga tantangan yang dihadapi di desa.  Data dan informasi yang disajikan pada tingkat nasional merupakan agregasi datatingkat provinsi. Sementara itu, publikasi serupa juga dibuat pada tingkat provinsi yangmerupakan agregasi data tingkat kabupaten/kota.Publikasi ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan data dan informasi terkaitinfrastruktur dan potensi wilayah bagi para pengambil kebijakan pembangunan di pusatmaupun di daerah, peneliti, akademisi, serta pemakai data pada umumnya. Deteksi awalmaupun fenomena ketersediaan infrastruktur maupun potensi antar wilayah terpotretdalam berbagai tabel yang disajikan pada publikasi ini.Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasidalam menyukseskan kegiatan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2025 (PotensiDesa 2025) hingga tersusunnya publikasi ini. Kami mengharapkan kritik dan saranyang konstruktif dari para pengguna publikasi ini untuk perbaikan pada edisi di masamendatang.

Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Tanah Datar 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).