Statistik Potensi Desa Kabupaten Pasaman Barat 2025 merupakan seri publikasi BPS yang menyajikan hasil Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2025 (Potensi Desa 2025). Publikasi ini memuat gambaran wilayah administrasi pemerintahan setingkat nagari menurut potensi yang dimiliki nagari, ketersediaan infrastruktur di nagari, dan juga tantangan yang dihadapi di nagari atau desa. Data dan informasi yang disajikan pada tingkat Nasional merupakan agregasi data tingkat provinsi. Pada tingkat provinsi yang merupakan agregasi data tingkat kabupaten/ kota. Sementara itu, Publikasi serupa juga dibuat tingkat Kabupaten/kota merupakan agregasi data tingkat kecamatan. Publikasi ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan data dan informasi terkait infrastruktur dan potensi wilayah bagi para pengambil kebijakan pembangunan di pusat maupun di daerah, peneliti, akademisi, serta pemakai data pada umumnya. Deteksi awal maupun fenomena ketersediaan infrastruktur maupun potensi antar wilayah terpotret dalam berbagai tabel yang disajikan pada publikasi ini.

Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengidentifikasi kebutuhan data statistik dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan BPS. Pada tahun 2025, BPS kembali menyelenggarakan SKD di BPS Pusat, 33 BPS Provinsi, dan 477 BPS KabupatenKota. Hasil SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis karakteristik konsumen, analisis kebutuhan data, analisis kepuasan kualitas data, dan analisis performa unit layanan. Analisis ini dilengkapi dengan penyajian dalam bentuk Indeks Kepuasan Konsumen (IKK).

Publikasi Nilai Tukar Petani Provinsi Sumatera Barat 2021–2025 ini merupakan publikasi tahunan yang menyajikan data hasil Survei Harga Produsen dan Survei Harga Konsumen Perdesaan dengan mengunakan tahun dasar 2018. Data yang disajikan dalam publikasi ini adalah indeks harga yang diterima petani dan indeks harga yang dibayar petani serta nilai tukar petani di wilayah perdesaan. Di samping itu, publikasi ini juga menyajikan konsep definisi, metodologi, dan penjelasan mengenai diagram timbang yang digunakan dalam penyusunan nilai tukar petani, agar pengguna data dapat memahami proses perhitungan Nilai Tukar Petani.

Statistik Potensi Desa Provinsi Sumatera Barat 2025 merupakan seri publikasi BPS yang menyajikan hasil Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2025 (Potensi Desa 2025). Publikasi ini memuat gambaran wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa di Provinsi Sumatera Barat menurut potensi yang dimiliki desa, ketersediaan infrastruktur di desa, dan juga tantangan yang dihadapi di desa. Data dan informasi yang disajikan pada tingkat provinsi merupakan agregasi data tingkat kabupaten/kota. Sementara itu, publikasi serupa juga dibuat pada tingkat kabupaten/kota yang merupakan agregasi data tingkat desa/kelurahan/nagari.

Pada tahun 2025, SKD dilaksanakan di 515 satuan kerja BPS yang terdiri dari BPS Pusat, 34 BPS Provinsi, serta 480 BPS Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Hasil dari pelaksanaan SKD 2025 salah satunya disajikan dalam publikasi dengan judul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kota Sawahlunto Tahun 2025” sebagai bentuk laporan dari penyelenggaraan SKD. Publikasi ini memberikan penjelasan secara deskriptif mengenai performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, serta kepuasan konsumen terhadap kualitas data BPS. Penyajian data ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini.

Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Provinsi Sumatera Barat ini diterbitkan setiap bulan oleh BPS-Statistik Provinsi Sumatera Barat. Data dan informasi yang terdapat di dalamnya diperbarui dengan data terbaru yang dikumpulkan dan dirilis oleh BPS. Data ini merupakan hasil pengumpulan data langsung dan kompilasi produk administrasi pemerintah yang dilakukan secara rutin (bulanan, triwulanan, dan tahunan) oleh staf BPS di seluruh Sumatera Barat

Buku Katalog Publikasi BPS Kabupaten Pasaman 2025 merupakan salah satu publikasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pasaman dalam usahanya memberikan informasi kepada para pengguna data mengenai publikasi-publikasi yang telah diterbitkan oleh BPS Kabupaten Pasaman. Buku ini memuat periodisasi terbit, bahasa yang digunakan, tahun pertama kali dan terakhir terbit, nomor publikasi, nomor international standard serial number (ISSN) atau international serial book number (ISBN), jumlah halaman, serta abstraksi singkat yang digunakan pada publikasi-publikasi tersebut. Buku Katalog Publikasi BPS Kabupaten Pasaman diterbitkan secara rutin satu kali dalam setahun. Koleksi yang ada di dalam Buku Katalog Publikasi BPS Kabupaten Pasaman tahun 2025 merupakan koleksi publikasi yang diterbitkan BPS Kabupaten Pasaman pada tahun 2025. Publikasi-publikasi tersebut dikelompokkan berdasarkan subjek utama yang terdiri atas: umum, sosial, agregat ekonomi dan isu ekonomi lainnya.

Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2017. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pariaman, sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa selalu berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin tiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan persepsi kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan persepsi kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS Kota Pariaman. Pada tahun 2025, SKD dilaksanakan di 515 satuan kerja BPS yang terdiri dari BPS Pusat, 34 BPS Provinsi, serta 480 BPS Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Hasil dari pelaksanaan SKD 2025 salah satunya disajikan dalam publikasi dengan judul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kota Pariaman 2025” sebagai bentuk laporan dari penyelenggaraan SKD. Publikasi ini memberikan penjelasan secara deskriptif mengenai performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, serta kepuasan konsumen terhadap kualitas data BPS. Penyajian data ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini.

Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengidentifikasi kebutuhan data statistik dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan BPS. SKD dilaksanakan secara rutin tiap tahun sejak 2005, namun awalnya masih dilakukan di BPS Pusat saja. Sejak tahun 2014, lokasi pelaksanaan SKD dikembangkan hingga BPS Kabupaten/Kota. Pada tahun 2025, BPS kembali menyelenggarakan SKD di BPS Pusat, 38 BPS Provinsi, dan 514 BPS Kabupaten/Kota. Hasil SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis mengenai karakteristik konsumen, performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, dan kepuasan terhadap kualitas data. Analisis ini dilengkapi dengan penyajian dalam bentuk Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Laporan hasil pelaksanaan Survei Kebutuhan Data 2025 Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Pasaman 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS Kabupaten Pasaman serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS Kabupaten Pasaman. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Dharmasraya 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Tahun 2025 adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu kabupaten/kota dibandingkan dengan kota acuan yaitu Kota Surabaya. Kota acuan dipilih dengan mempertimbangkan nilai indeks suatu kota yang mendekati indeks rata-rata nasional, kelengkapan data, dan posisi kota dalam jalur perdagangan.

Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Tahun 2025 adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu kabupaten/kota dibandingkan dengan kota acuan yaitu Kota Surabaya. Kota acuan dipilih dengan mempertimbangkan nilai indeks suatu kota yang mendekati indeks rata-rata nasional, kelengkapan data, dan posisi kota dalam jalur perdagangan.

Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang diselenggarakan oleh BPS untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kepuasan konsumen dalam rangka meningkatkan kualitas data serta pelayanan publik. Hasil SKD 2025 tersaji dalam bentuk analisis deskriptif tentang karakteristik konsumen, dan kebutuhan data; Indeks Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan dan kualitas data; serta Indeks Perilaku Anti Korupsi. Hasil analisis tersaji dalam bentuk tabulasi, grafik dan infografis.

Publikasi Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kota Lhokseumawe 2025 merupakan bentuk laporan dari penyelenggaraan SKD. Publikasi ini memberikan penjelasan secara deskriptif mengenai performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, serta kepuasan konsumen terhadap kualitas data BPS. Penyajian data ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini

Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan lembaga publik yang memiliki tugas dan tanggung jawab menyediakan data dan informasi di bidang statistik. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Dalam menghasilkan dan menyajikan data statistik, BPS senantiasa berusaha untuk memperhatikan kepuasan serta kualitas pelayanan kepada pengguna data yang mencari data statistik. BPS selalu berupaya untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tingkat kepuasan pengguna data melalui Survei Kebutuhan Data (SKD).SKD dilaksanakan oleh Direktorat Diseminasi Statistik BPS melalui Subdirektorat Rujukan Statistik sejak tahun 2005. Sejak tahun 2014, pelaksanaan SKD diperluas cakupannya hingga BPS kabupaten/kota.Hasil kegiatan SKD 2024 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis karakteristik pengguna data, analisis kebutuhan data, analisis kepuasan kualitas data, dan analisis performa unit pelayanan. Analisis ini dilengkapi dengan penyajian dalam bentuk Indeks Kepuasan Konsumen (IKK).

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2025. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang diselenggarakan oleh BPS untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kepuasan konsumen dalam rangka meningkatkan kualitas data serta pelayanan publik. Hasil SKD 2025 tersaji dalam bentuk analisis deskriptif tentang karakteristik konsumen, dan kebutuhan data; Indeks Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan dan kualitas data; serta Indeks Perilaku Anti Korupsi. Hasil analisis tersaji dalam bentuk tabulasi, grafik dan infografis.

Laporan ini mengevaluasi kualitas pelayanan dan kebutuhan data di BPS Kabupaten Simeulue melalui Survei Kebutuhan Data (SKD) 2025. Survei menggunakan metode nonprobability sampling dengan realisasi 32 responden, melampaui target yang ditetapkan. Profil konsumen didominasi oleh ASN/TNI/Polri (65,6%) dari instansi Pemerintah Daerah, dengan tujuan utama penggunaan data untuk keperluan pemerintahan serta perencanaan dan evaluasi pembangunan. Kinerja pelayanan menunjukkan hasil Sangat Baik dengan Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) sebesar 99,61 dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sempurna di angka 100, yang mengindikasikan pelayanan bersih dari korupsi dan diskriminasi. Tingkat kepuasan terhadap layanan, akses, dan kualitas data mencapai 100%. Data yang paling banyak dibutuhkan adalah statistik sosial (Kependudukan) pada level kabupaten/kota dengan periode tahunan. Berdasarkan analisis IPA, rekomendasi perbaikan difokuskan pada kejelasan informasi pelayanan, prosedur, ketepatan waktu, dan fasilitas pengaduan