Publikasi Nilai Tukar Petani Provinsi Sumatera Barat 2021–2025 ini merupakan publikasi tahunan yang menyajikan data hasil Survei Harga Produsen dan Survei Harga Konsumen Perdesaan dengan mengunakan tahun dasar 2018. Data yang disajikan dalam publikasi ini adalah indeks harga yang diterima petani dan indeks harga yang dibayar petani serta nilai tukar petani di wilayah perdesaan. Di samping itu, publikasi ini juga menyajikan konsep definisi, metodologi, dan penjelasan mengenai diagram timbang yang digunakan dalam penyusunan nilai tukar petani, agar pengguna data dapat memahami proses perhitungan Nilai Tukar Petani.

Badan Pusat Statistik telah melaksanakan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2025 (Potensi Desa 2025) pada bulan Juni 2025 secara sensus terhadap seluruh wilayah administrasi pemerintah terendah setingkat desa. Adapun wilayah administrasi setingkat desa yang dicakup di Potensi Desa (Podes) meliputi desa, kelurahan, nagari di Sumatera Barat, Unit Permukiman Transmigrasi (UPT), dan Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT) yang masih dibina oleh kementerian terkait. Hasil Podes 2025 mencatat bahwa 84.291 wilayah administrasi pemerintah setingkat desa terdiri dari 75.774 desa, 8.486 kelurahan, dan 31 UPT/SPT. Dari jumlah tersebut, 84.139 desa/kelurahan berhasil dilakukan pendataan, sedangkan 152 desa/kelurahan belum berhasil dicacah karena kendala keamanan dan faktor lainnya.

Statistik Potensi Desa Kabupaten Dharmasraya 2025 merupakan seri publikasi BPS yang terbit tiga kali dalam sepuluh tahun yang menyajikan hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2025. Publikasi ini memuat gambaran wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa di seluruh Kabupaten Dharmasraya menurut potensi yang dimiliki desa, ketersediaan infrastruktur di desa, dan juga tantangan yang dihadapi di desa. Data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini dikelompokkan ke dalam tiga bagian yaitu: Potensi Desa, Kerawanan Desa, dan Infrastruktur di Desa. Data dan informasi yang disajikan pada tingkat kabupaten/kota merupakan agregasi data tingkat kecamatan.

Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Provinsi Sumatera Barat 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsikonsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS Provinsi Sumatera Barat serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS Provinsi Sumatera Barat. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Buku Katalog Publikasi BPS Provinsi Sumatera Barat 2025 merupakan salah satu publikasi terbitan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat yang menyajikan koleksi publikasi BPS Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2025. Dalam katalog ini, publikasi BPS Provinsi Sumatera Barat dikelompokkan berdasarkan subyek utama, yaitu: umum; kependudukan; social ekonomi; sosial; pertanian; industri; pertambangan, energi dan konstruksi; harga dan keuangan; perdagangan, transportasi, jasa dan pariwisata; dan agregat ekonomi dan isu ekonomi lainnya. Pada setiap publikasi, diberikan informasi terkait periode penerbitan, bahasa yang digunakan, edisi pertama dan terakhir, nomor publikasi, International Standard Serial Number (ISSN) atau International Serial Book Number (ISBN), jumlah halaman, dan abstraksi. Untuk mengakses setiap publikasi yang tercantum dalam Katalog Publikasi ini secara digital, pengguna dapat memindai QR Code yang hasil pindainya langsung diarahkan ke alamat publikasi yang dituju pada website BPS Provinsi Sumatera Barat (http://www.sumbar.bps.go.id)

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2017. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pariaman, sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa selalu berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin tiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan persepsi kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan persepsi kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS Kota Pariaman. Pada tahun 2025, SKD dilaksanakan di 515 satuan kerja BPS yang terdiri dari BPS Pusat, 34 BPS Provinsi, serta 480 BPS Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Hasil dari pelaksanaan SKD 2025 salah satunya disajikan dalam publikasi dengan judul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kota Pariaman 2025” sebagai bentuk laporan dari penyelenggaraan SKD. Publikasi ini memberikan penjelasan secara deskriptif mengenai performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, serta kepuasan konsumen terhadap kualitas data BPS. Penyajian data ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga pelayanan publik yangmenyediakan data dan informasi statistik senantiasa ingin memberikan pelayananprima kepada konsumen. BPS selalu berusaha memperhatikan kebutuhan konsumen terhadap kualitas data dan pelayanan yang diberikan oleh BPS. Oleh karena itu diselenggarakanlah Survei Kebutuhan Data (SKD) untuk mengidentifikasi kebutuhan data statistik dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan BPS.

Badan Pusat Statistik (BPS) terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik dalam memenuhi kebutuhan data statistik masyarakat. Oleh karena itu, Survei Kebutuhan Data (SKD) dilaksanakan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan dan kepuasan konsumen data. SKD 2025 dilaksanakan di unit Pelayananan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Aceh Tamiang. Publikasi ini menyajikan gambaran mengenai karakteristik konsumen, kebutuhan data, kepuasan kualitas data dan kepuasan layanan di PST BPS Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2025. Informasi tesebut diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi BPS Kabupaten Aceh Tamiang untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengidentifikasi kebutuhan data statistik dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan BPS. SKD dilaksanakan oleh Direktorat Diseminasi Statistik melalui Subdirektorat Rujukan Statistik sejak tahun 2005. Pada tahun 2025, BPS kembali menyelenggarakan SKD salah satunya di BPS Kabupaten Solok. Hasil SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis karakteristik konsumen, analisis kebutuhan data, analisis kepuasan kualitas data, analisis performa unit layanan, dan analisis persepsi anti korupsi. Analisis ini dilengkapi dengan penyajian dalam bentuk Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Pemutakhiran Data Perkembangan Desa (Podes) 2025 yang dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Aceh Singkil pada Juni 2025 dilakukan secara sensus terhadap seluruh 118 desa dan berhasil mencakup seluruh wilayah administrasi setingkat desa. Podes 2025 menghimpun data potensi, tantangan, dan infrastruktur desa/kelurahan yang mencakup aspek kependudukan, ekonomi, lingkungan, kebencanaan, pendidikan, kesehatan, komunikasi, dan pemerintahan. Hasil pendataan menunjukkan bahwa sebagian besar desa bertumpu pada sektor pertanian, dengan sejumlah desa memiliki produk unggulan serta akses pembiayaan usaha dan jaringan telekomunikasi, meskipun kualitas sinyal di beberapa wilayah masih lemah. Selain itu, tercatat kejadian pencemaran lingkungan dan bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan tanah longsor. Data Podes 2025 juga menggambarkan ketersediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan di Aceh Singkil, yang secara keseluruhan menjadi dasar penting bagi analisis kewilayahan, evaluasi program, dan perumusan kebijakan pembangunan desa yang berorientasi pada pemerataan dan pengentasan kemiskinan.

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Survei Kebutuhan Data (SKD) merupakan survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengidentifikasi kebutuhan data statistik dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan BPS. SKD dilaksanakan oleh BPS di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Pelaksana SKD di tingkat kabupaten/kota adalah Seksi IPDS. Pada tahun 2025, BPS Kabupaten Padang Pariaman seperti halnya BPS kabupaten/kota lainnya kembali menyelenggarakan SKD. Hasil SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis karakteristik konsumen, analisis kebutuhan data, analisis kepuasan kualitas data dan analisis performa unit layanan. Analisis ini dilengkapi dengan penyajian dalam bentuk Indeks Kepuasan Konsumen (IKK).

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS.Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Publikasi Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kota Lhokseumawe 2025 merupakan bentuk laporan dari penyelenggaraan SKD. Publikasi ini memberikan penjelasan secara deskriptif mengenai performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, serta kepuasan konsumen terhadap kualitas data BPS. Penyajian data ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini

Statistik Potensi Desa Kabupaten Solok 2025 merupakan seri publikasi BPS yang terbit tiga kali dalam sepuluh tahun yang menyajikan hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2025. Publikasi ini memuat gambaran wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa di Kabupaten Solok menurut potensi yang dimiliki desa, ketersediaan infrastruktur di desa, dan juga tantangan yang dihadapi di desa.Data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini dikelompokkan ke dalam tiga bagian yaitu: Potensi Desa, Kerawanan Desa, dan Infrastruktur di Desa. Data dan informasi yang disajikan pada tingkat nasional merupakan agregasi data tingkat provinsi. Sementara itu, publikasi serupa juga dibuat pada tingkat provinsi yang merupakan agregasi data tingkat kabupaten/kota.

Publikasi Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data merupakan publikasi yang berisi informasi mengenai kepuasan dan saran atau masukan dari pengguna data terhadap layanan yang ada di Pelayanan Statistik Terpadu di lingkungan Badan Pusat Statistik.

Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengidentifikasi kebutuhan data statistik dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan BPS. SKD dilaksanakan secara rutin tiap tahun sejak 2005, namun awalnya masih dilakukan di BPS Pusat saja. Sejak tahun 2014, lokasi pelaksanaan SKD dikembangkan hingga BPS Kabupaten/Kota. Pada tahun 2025, BPS kembali menyelenggarakan SKD di BPS Pusat, 38 BPS Provinsi, dan 514 BPS Kabupaten/Kota. Hasil SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis mengenai karakteristik konsumen, performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, dan kepuasan terhadap kualitas data. Analisis ini dilengkapi dengan penyajian dalam bentuk Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Pidie Jaya 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).