Statistik Potensi Desa Kabupaten Sijunjung 2025 merupakan seri publikasi BPS yang terbit tiga kali dalam sepuluh tahun yang menyajikan hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2025. Publikasi ini memuat gambaran wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa di Kabupaten Sijunjung menurut potensi yang dimiliki desa, ketersediaan infrastruktur di desa, dan juga tantangan yang dihadapi di desa. Data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini dikelompokkan ke dalam tiga bagian yaitu: Potensi Desa, Kerawanan Desa, dan Infrastruktur di Desa. Data dan informasi yang disajikan pada tingkat kabupaten merupakan agregasi data tingkat kecamatan.

Statistik Potensi Desa Indonesia 2025 merupakan seri publikasi BPS yang menyajikanhasil Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2025 (Potensi Desa 2025). Publikasiini memuat gambaran wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa di seluruhIndonesia menurut potensi yang dimiliki desa, ketersediaan infrastruktur di desa, danjuga tantangan yang dihadapi di desa.  Data dan informasi yang disajikan pada tingkat nasional merupakan agregasi datatingkat provinsi. Sementara itu, publikasi serupa juga dibuat pada tingkat provinsi yangmerupakan agregasi data tingkat kabupaten/kota.Publikasi ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan data dan informasi terkaitinfrastruktur dan potensi wilayah bagi para pengambil kebijakan pembangunan di pusatmaupun di daerah, peneliti, akademisi, serta pemakai data pada umumnya. Deteksi awalmaupun fenomena ketersediaan infrastruktur maupun potensi antar wilayah terpotretdalam berbagai tabel yang disajikan pada publikasi ini.Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasidalam menyukseskan kegiatan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2025 (PotensiDesa 2025) hingga tersusunnya publikasi ini. Kami mengharapkan kritik dan saranyang konstruktif dari para pengguna publikasi ini untuk perbaikan pada edisi di masamendatang.

Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengidentifikasi kebutuhan data statistik dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan BPS. SKD dilaksanakan secara rutin tiap tahun sejak 2005, namun awalnya masih dilakukan di BPS Pusat saja. Sejak tahun 2014, lokasi pelaksanaan SKD dikembangkan hingga BPS Kabupaten/Kota. Pada tahun 2025, BPS kembali menyelenggarakan SKD di BPS Pusat, 38 BPS Provinsi, dan 514 BPS Kabupaten/Kota. Hasil SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis mengenai karakteristik konsumen, performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, dan kepuasan terhadap kualitas data. Analisis ini dilengkapi dengan penyajian dalam bentuk Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Publikasi Nilai Tukar Petani Provinsi Sumatera Barat 2021–2025 ini merupakan publikasi tahunan yang menyajikan data hasil Survei Harga Produsen dan Survei Harga Konsumen Perdesaan dengan mengunakan tahun dasar 2018. Data yang disajikan dalam publikasi ini adalah indeks harga yang diterima petani dan indeks harga yang dibayar petani serta nilai tukar petani di wilayah perdesaan. Di samping itu, publikasi ini juga menyajikan konsep definisi, metodologi, dan penjelasan mengenai diagram timbang yang digunakan dalam penyusunan nilai tukar petani, agar pengguna data dapat memahami proses perhitungan Nilai Tukar Petani.

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK). Publikasi ini terwujud berkat kerja sama yang baik antar unit kerja terkait. Kami berharap publikasi ini dapat bermanfaat untuk memperbaiki kualitas data dan kinerja pelayanan BPS. Saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depan. Terima kasih dan selamat membaca.

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Pada tahun 2025, SKD dilaksanakan di 515 satuan kerja BPS yang terdiri dari BPS Pusat, 34 BPS Provinsi, serta 480 BPS Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Hasil dari pelaksanaan SKD 2025 salah satunya disajikan dalam publikasi dengan judul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kota Sawahlunto Tahun 2025” sebagai bentuk laporan dari penyelenggaraan SKD. Publikasi ini memberikan penjelasan secara deskriptif mengenai performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, serta kepuasan konsumen terhadap kualitas data BPS. Penyajian data ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini.

Statistik Potensi Desa Kabupaten Tanah Datar merupakan seri publikasi BPS yang terbit setiap tahun yang menyajikan hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2025. Publikasi ini memuat gambaran wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa di Kabupaten Tanah Datar menurut potensi yang dimiliki desa, ketersediaan infrastruktur di desa, dan juga tantangan yang dihadapi di desa.

Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa selalu berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan persepsi kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan persepsi kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS.Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kota Payakumbuh 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Statistik Potensi Desa Kota Padang 2025 merupakan seri publikasi BPS yang menyajikan hasil Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2025 (Potensi Desa 2025). Publikasi ini memuat gambaran wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa/kelurahan menurut potensi yang dimiliki desa/kelurahan tersebut. Ketersediaan infrastruktur di desa/kelurahan menjadi data pokok yang ditampilkan, dan juga tantangan yang dihadapi di desa/kelurahan.

Statistik Potensi Desa Kota Solok 2025 merupakan salah satu seri publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyajikan hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2025. Publikasi ini memberikan gambaran mengenai wilayah administrasi pemerintahan setingkat kelurahan di Kota Solok berdasarkan potensi yang dimiliki, ketersediaan infrastruktur, serta berbagai tantangan yang dihadapi oleh kelurahan. Data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini dikelompokkan ke dalam tiga bagian utama, yaitu potensi kelurahan, kerawanan kelurahan, dan infrastruktur kelurahan. Data yang disajikan pada tingkat Kota Solok merupakan hasil agregasi dari data pada tingkat kecamatan.

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajibanmelaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang PedomanPenyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusahamemberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakanSKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data(SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumenterhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhandata dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Lima Puluh Kota2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen danpersepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumenterhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi inimencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK). Publikasi ini terwujud berkat kerja sama yang baik antar unit kerja terkait. Kami berharap publikasi ini dapat bermanfaat untukmemperbaiki kualitas data dan kinerja pelayanan BPS. Saran danmasukan yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depan. Terima kasih dan selamat membaca.

Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2017. Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa selalu berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin tiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan persepsi kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan persepsi kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS.

Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang diselenggarakan oleh BPS untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kepuasan konsumen dalam rangka meningkatkan kualitas data serta pelayanan publik. Hasil SKD 2025 tersaji dalam bentuk analisis deskriptif tentang karakteristik konsumen, dan kebutuhan data; Indeks Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan dan kualitas data; serta Indeks Perilaku Anti Korupsi. Hasil analisis tersaji dalam bentuk tabulasi, grafik dan infografis.

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2025. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS Kabupaten Aceh Selatan telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS Kabupaten Aceh Selatan, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Aceh Selatan 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS Kabupaten Aceh Selatan serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS Kabupaten Aceh Selatan. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK). Publikasi ini terwujud berkat kerja sama yang baik antar unit kerja terkait. Kami berharap publikasi ini dapat bermanfaat untuk memperbaiki kualitas data dan kinerja pelayanan BPS. Saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depan.

Publikasi Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data merupakan publikasi yang berisi informasi mengenai kepuasan dan saran atau masukan dari pengguna data terhadap layanan yang ada di Pelayanan Statistik Terpadu di lingkungan Badan Pusat Statistik.

Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Pidie Jaya 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS Kota Langsa Tahun 2025, serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Survei Kebutuhan Data adalah survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik untuk mengidentifikasi kebutuhan data statistik dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan BPS. SKD dilaksanakan secara rutin tiap tahun sejak 2005, namun awalnya masih dilakukan di BPS Pusat saja. Sejak tahun 2014, lokasi pelaksanaan SKD dikembangkan hingga BPS Kabupaten/Kota. Hasil SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis mengenai karakteristik konsumen, performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, dan kepuasan terhadap kualitas data. Analisis ini dilengkapi dengan penyajian dalam bentuk Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).