Publikasi Nilai Tukar Petani Provinsi Sumatera Barat 2021–2025 ini merupakan publikasi tahunan yang menyajikan data hasil Survei Harga Produsen dan Survei Harga Konsumen Perdesaan dengan mengunakan tahun dasar 2018. Data yang disajikan dalam publikasi ini adalah indeks harga yang diterima petani dan indeks harga yang dibayar petani serta nilai tukar petani di wilayah perdesaan. Di samping itu, publikasi ini juga menyajikan konsep definisi, metodologi, dan penjelasan mengenai diagram timbang yang digunakan dalam penyusunan nilai tukar petani, agar pengguna data dapat memahami proses perhitungan Nilai Tukar Petani.

Badan Pusat Statistik telah melaksanakan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2025 (Potensi Desa 2025) pada bulan Juni 2025 secara sensus terhadap seluruh wilayah administrasi pemerintah terendah setingkat desa. Adapun wilayah administrasi setingkat desa yang dicakup di Potensi Desa (Podes) meliputi desa, kelurahan, nagari di Sumatera Barat, Unit Permukiman Transmigrasi (UPT), dan Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT) yang masih dibina oleh kementerian terkait. Hasil Podes 2025 mencatat bahwa 84.291 wilayah administrasi pemerintah setingkat desa terdiri dari 75.774 desa, 8.486 kelurahan, dan 31 UPT/SPT. Dari jumlah tersebut, 84.139 desa/kelurahan berhasil dilakukan pendataan, sedangkan 152 desa/kelurahan belum berhasil dicacah karena kendala keamanan dan faktor lainnya.

Statistik Potensi Desa merupakan seri publikasi BPS yang terbit tiga kali dalam sepuluh tahun yang menyajikan hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2025. Publikasi ini memuat gambaran wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai menurut potensi yang dimiliki desa, ketersediaan infrastruktur di desa, dan juga tantangan yang dihadapi di desa. Data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini dikelompokkan ke dalam tiga bagian yaitu: Potensi Desa, Kerawanan Desa, dan Infrastruktur di Desa. Data dan informasi yang disajikan pada tingkat kabupaten yang merupakan agregasi data tingkat kecamatan. Publikasi ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan data dan informasi terkait infrastruktur dan potensi wilayah bagi para pengambil kebijakan pembangunan di pusat maupun di daerah, peneliti, akademisi, serta pemakai data pada umumnya. Deteksi awal maupun fenomena ketersediaan infrastruktur maupun potensi antar wilayah terpotret dalam berbagai tabel yang disajikan pada publikasi ini.

Statistik Potensi Desa Kabupaten Dharmasraya 2025 merupakan seri publikasi BPS yang terbit tiga kali dalam sepuluh tahun yang menyajikan hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2025. Publikasi ini memuat gambaran wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa di seluruh Kabupaten Dharmasraya menurut potensi yang dimiliki desa, ketersediaan infrastruktur di desa, dan juga tantangan yang dihadapi di desa. Data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini dikelompokkan ke dalam tiga bagian yaitu: Potensi Desa, Kerawanan Desa, dan Infrastruktur di Desa. Data dan informasi yang disajikan pada tingkat kabupaten/kota merupakan agregasi data tingkat kecamatan.

Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Provinsi Sumatera Barat 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsikonsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS Provinsi Sumatera Barat serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS Provinsi Sumatera Barat. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Buku Katalog Publikasi BPS Provinsi Sumatera Barat 2025 merupakan salah satu publikasi terbitan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat yang menyajikan koleksi publikasi BPS Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2025. Dalam katalog ini, publikasi BPS Provinsi Sumatera Barat dikelompokkan berdasarkan subyek utama, yaitu: umum; kependudukan; social ekonomi; sosial; pertanian; industri; pertambangan, energi dan konstruksi; harga dan keuangan; perdagangan, transportasi, jasa dan pariwisata; dan agregat ekonomi dan isu ekonomi lainnya. Pada setiap publikasi, diberikan informasi terkait periode penerbitan, bahasa yang digunakan, edisi pertama dan terakhir, nomor publikasi, International Standard Serial Number (ISSN) atau International Serial Book Number (ISBN), jumlah halaman, dan abstraksi. Untuk mengakses setiap publikasi yang tercantum dalam Katalog Publikasi ini secara digital, pengguna dapat memindai QR Code yang hasil pindainya langsung diarahkan ke alamat publikasi yang dituju pada website BPS Provinsi Sumatera Barat (http://www.sumbar.bps.go.id)

Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Aceh Singkil bertujuan untuk memperoleh gambaran kebutuhan data serta menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Survei ini memuat pertanyaan terkait jenis data yang dibutuhkan masyarakat, kemudahan akses layanan data, kejelasan informasi, serta sikap dan profesionalisme petugas BPS. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan puas terhadap pelayanan BPS Kabupaten Aceh Singkil, baik dari segi kualitas data, ketepatan waktu, maupun pelayanan petugas. Temuan ini menunjukkan bahwa layanan BPS Kabupaten Aceh Singkil telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan peningkatan berkelanjutan dalam penyediaan data statistik yang akurat, relevan, dan mudah diakses.

Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa selalu berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan persepsi kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan persepsi kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS.Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kota Payakumbuh 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Pada tahun 2025, SKD dilaksanakan di 515 satuan kerja BPS yang terdiri dari BPS Pusat, 34 BPS Provinsi, serta 480 BPS Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Hasil dari pelaksanaan SKD 2025 salah satunya disajikan dalam publikasi dengan judul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kota Sawahlunto Tahun 2025” sebagai bentuk laporan dari penyelenggaraan SKD. Publikasi ini memberikan penjelasan secara deskriptif mengenai performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, serta kepuasan konsumen terhadap kualitas data BPS. Penyajian data ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini.

Survei Kebutuhan Data (SKD) merupakan survei yang dirancang dan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengidentifikasi tingkat kebutuhan serta tingkat kepuasan konsumen. Survei ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas data dan informasi statistik, sekaligus mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.Pelaksanaan SKD Tahun 2025 dilakukan pada unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kota Solok selama periode Januari hingga Desember 2025. Hasil SKD 2025 dianalisis menggunakan beberapa metode analisis, meliputi analisis tabulasi silang, analisis gap, Importance and Performance Analysis (IPA), serta Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK). Pengolahan data SKD 2025 dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan data, Indeks Kepuasan Konsumen (IKK), dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pelayanan statistik.

Pemutakhiran Data Perkembangan Desa (Podes) 2025 yang dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Aceh Singkil pada Juni 2025 dilakukan secara sensus terhadap seluruh 118 desa dan berhasil mencakup seluruh wilayah administrasi setingkat desa. Podes 2025 menghimpun data potensi, tantangan, dan infrastruktur desa/kelurahan yang mencakup aspek kependudukan, ekonomi, lingkungan, kebencanaan, pendidikan, kesehatan, komunikasi, dan pemerintahan. Hasil pendataan menunjukkan bahwa sebagian besar desa bertumpu pada sektor pertanian, dengan sejumlah desa memiliki produk unggulan serta akses pembiayaan usaha dan jaringan telekomunikasi, meskipun kualitas sinyal di beberapa wilayah masih lemah. Selain itu, tercatat kejadian pencemaran lingkungan dan bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan tanah longsor. Data Podes 2025 juga menggambarkan ketersediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan di Aceh Singkil, yang secara keseluruhan menjadi dasar penting bagi analisis kewilayahan, evaluasi program, dan perumusan kebijakan pembangunan desa yang berorientasi pada pemerataan dan pengentasan kemiskinan.

Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2017. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pariaman, sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa selalu berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin tiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan persepsi kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan persepsi kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS Kota Pariaman. Pada tahun 2025, SKD dilaksanakan di 515 satuan kerja BPS yang terdiri dari BPS Pusat, 34 BPS Provinsi, serta 480 BPS Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Hasil dari pelaksanaan SKD 2025 salah satunya disajikan dalam publikasi dengan judul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kota Pariaman 2025” sebagai bentuk laporan dari penyelenggaraan SKD. Publikasi ini memberikan penjelasan secara deskriptif mengenai performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, serta kepuasan konsumen terhadap kualitas data BPS. Penyajian data ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini.

Survei Kebutuhan Data (SKD) merupakan survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengidentifikasi kebutuhan data statistik dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan BPS. SKD dilaksanakan oleh BPS di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Pelaksana SKD di tingkat kabupaten/kota adalah Seksi IPDS. Pada tahun 2025, BPS Kota Bukittinggi kembali menyelenggarakan SKD. Hasil SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis karakteristik konsumen, analisis kepuasan kualitas data dan analisis kepuasan pelayanan. Analisis ini dilengkapi dengan penyajian dalam bentuk Indeks Kepuasan Konsumen (IKK).

Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2017. Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa selalu berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin tiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan persepsi kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan persepsi kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS

Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga pelayanan publik yangmenyediakan data dan informasi statistik senantiasa ingin memberikan pelayananprima kepada konsumen. BPS selalu berusaha memperhatikan kebutuhan konsumen terhadap kualitas data dan pelayanan yang diberikan oleh BPS. Oleh karena itu diselenggarakanlah Survei Kebutuhan Data (SKD) untuk mengidentifikasi kebutuhan data statistik dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan BPS.

Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengidentifikasi kebutuhan data statistik dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan BPS. SKD dilaksanakan oleh Direktorat Diseminasi Statistik melalui Subdirektorat Rujukan Statistik sejak tahun 2005. Pada tahun 2025, BPS kembali menyelenggarakan SKD salah satunya di BPS Kabupaten Solok. Hasil SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis karakteristik konsumen, analisis kebutuhan data, analisis kepuasan kualitas data, analisis performa unit layanan, dan analisis persepsi anti korupsi. Analisis ini dilengkapi dengan penyajian dalam bentuk Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen ter hadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK). Publikasi ini terwujud berkat kerja sama yang baik antar unit kerja terkait. Kami berharap publikasi ini dapat bermanfaat untuk memperbaiki kualitas data dan kinerja pelayanan BPS. Saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depan. Terima kasih dan selamat membaca.