Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajibanmelaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang PedomanPenyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusahamemberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakanSKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data(SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumenterhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhandata dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Lima Puluh Kota2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen danpersepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumenterhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi inimencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK). Publikasi ini terwujud berkat kerja sama yang baik antar unit kerja terkait. Kami berharap publikasi ini dapat bermanfaat untukmemperbaiki kualitas data dan kinerja pelayanan BPS. Saran danmasukan yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depan. Terima kasih dan selamat membaca.

Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS.

Publikasi Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data merupakan publikasi yang berisi informasi mengenai kepuasan dan saran atau masukan dari pengguna data terhadap layanan yang ada di Pelayanan Statistik Terpadu di lingkungan Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik (BPS) berkomitmen untuk menyediakan data statistik yang berkualitas untuk semua pihak. Oleh karena itu, Survei Kebutuhan Data (SKD) diadakan untuk mengidentifikasi tingkat kebutuhan dan kepuasan konsumen. SKD 2025 dilaksanakan oleh seluruh unit Pelayananan Statistik Terpadu BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota. Hasil SKD 2025 dianalisis dengan menggunakan beberapa metode analisis, yaitu analisis tabulasi silang, analisis gap, dan Importance and Performance Analysis (IPA). Pengolahan data SKD 2025 dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan data, Indeks Kepuasan Konsumen (IKK), dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Pidie Jaya 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2017. Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa selalu berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin tiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan persepsi kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan persepsi kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS

Badan Pusat Statistik (BPS) terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik dalam memenuhi kebutuhan data statistik masyarakat. Oleh karena itu, Survei Kebutuhan Data (SKD) dilaksanakan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan dan kepuasan konsumen data. SKD 2025 dilaksanakan di unit Pelayananan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Aceh Tamiang. Publikasi ini menyajikan gambaran mengenai karakteristik konsumen, kebutuhan data, kepuasan kualitas data dan kepuasan layanan di PST BPS Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2025. Informasi tesebut diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi BPS Kabupaten Aceh Tamiang untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Aceh Singkil bertujuan untuk memperoleh gambaran kebutuhan data serta menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Survei ini memuat pertanyaan terkait jenis data yang dibutuhkan masyarakat, kemudahan akses layanan data, kejelasan informasi, serta sikap dan profesionalisme petugas BPS. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan puas terhadap pelayanan BPS Kabupaten Aceh Singkil, baik dari segi kualitas data, ketepatan waktu, maupun pelayanan petugas. Temuan ini menunjukkan bahwa layanan BPS Kabupaten Aceh Singkil telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan peningkatan berkelanjutan dalam penyediaan data statistik yang akurat, relevan, dan mudah diakses.

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK). Publikasi ini terwujud berkat kerja sama yang baik antar unit kerja terkait. Kami berharap publikasi ini dapat bermanfaat untuk memperbaiki kualitas data dan kinerja pelayanan BPS. Saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depan. Terima kasih dan selamat membaca.

Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengidentifikasi kebutuhan data statistik dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan BPS. Pada tahun 2025, BPS kembali menyelenggarakan SKD di BPS Pusat, 33 BPS Provinsi, dan 477 BPS KabupatenKota. Hasil SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis karakteristik konsumen, analisis kebutuhan data, analisis kepuasan kualitas data, dan analisis performa unit layanan. Analisis ini dilengkapi dengan penyajian dalam bentuk Indeks Kepuasan Konsumen (IKK).

Publikasi Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data Kabupaten Aceh Tengah, merupakan publikasi tahunan yang dirilis oleh BPS Kabupaten Aceh Tengah. Publikasi ini berisi mengenai profil, kondisi dan analisis kebutuhan pengguna data BPS Kabupaten Aceh Tengah.

Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kepuasan konsumen dalam rangka meningkatkan kualitas data serta pelayanan publik. Responden pada SKD 2025 adalah konsumen yang menerima pelayanan dari unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Bireuen sejak 1 Januari – 31 Desember 2025. Secara umum, tujuan pelaksanaan SKD 2025 adalah mendapatkan bahan evaluasi dari konsumen sebagai pendukung peningkatan kualitas data dan informasi statistik. Hasil SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis deskriptif mengenai karakteristik konsumen, performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, dan kepuasan konsumen terhadap kualitas data. Data disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis. Beberapa indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini antara lain Indeks Kepuasan Konsumen (IKK), Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK), dan persentase konsumen yang puas terhadap pelayanan dan kualitas data BPS. Ruang lingkup analisis hasil SKD 2025 adalah PST BPS Kabupaten Bireuen.

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengidentifikasi kebutuhan data statistik dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan BPS. SKD dilaksanakan secara rutin tiap tahun sejak 2005, namun awalnya masih dilakukan di BPS Pusat saja. Sejak tahun 2014, lokasi pelaksanaan SKD dikembangkan hingga BPS Kabupaten/Kota. Pada tahun 2025, BPS kembali menyelenggarakan SKD di BPS Pusat, 38 BPS Provinsi, dan 514 BPS Kabupaten/Kota. Hasil SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis mengenai karakteristik konsumen, performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, dan kepuasan terhadap kualitas data. Analisis ini dilengkapi dengan penyajian dalam bentuk Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Publikasi “Desa Douwbo Dalam Angka Tahun 2025” merupakan publikasi yang diterbitkan sebagai salah satu output dari kegiatan Pembinaan Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) Kabupaten Supiori Tahun 2025. Publikasi ini menyajikan beragam jenis data dan informasi terpilih untuk mempermudah pengguna data dalam memahami perkembangan pembangunan juga potensi yang dimiliki Desa Douwbo. Diharapkan dengan adanya publikasi ini dapat membantu melengkapi penyusunan rencana pembangunan di Desa Douwbo.

Kota Banjar Dalam Angka merupakan publikasi yang rutin diterbitkan setiap tahun. Publikasi ini berisi data agregat yang dirilis oleh BPS serta data-data sektoral dari berbagai instansi produsen data. Selain itu terdapat pula data dari lembaga swasta

Benchmark Indeks Konstruksi bertujuan untuk menyajikan data yang selaras antara Survei Perusahaan Konstruksi Triwulanan dan Survei Perusahaan Konstruksi Tahunan. Kondisi konstruksi Indonesia yang dicakup dalam publikasi ini meliputi beberapa indikator, yaitu: pekerja tetap, hari-orang, balas jasa dan upah, balas jasa pekerja tetap, upah pekerja harian, dan nilai konstruksi yang diselesaikan menurut provinsi selama tahun 2018–2023. Buku ini merupakan salah satu dari dwilogi publikasi yang diluncurkan serentak bersama dengan Benchmark Statistik Konstruksi, 2018-2023.

Publikasi Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Provinsi Jawa Tengah (2022=100) 2024 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah. Publikasi ini menyajikan deskripsi IHK dan Inflasi Provinsi Jawa Tengah untuk tahun kalender 2024 menurut kelompok pengeluaran beserta penjelasan komoditas yang memberikan andil/sumbangan inflasi/deflasi terbesar. Di samping itu, disajikan pula deskripsi IHK dan inflasi untuk 9 kabupaten/kota SBH Provinsi Jawa Tengah, yakni: Cilacap, Purwokerto, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Rembang, Kudus, Kota Surakarta, Kota Semarang, dan Kota Tegal.