Laporan hasil pelaksanaan Survei Kebutuhan Data 2025 Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Pasaman 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS Kabupaten Pasaman serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS Kabupaten Pasaman. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Survei Kebutuhan Data (SKD) merupakan survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengidentifikasi kebutuhan data statistik dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan BPS. SKD dilaksanakan oleh BPS di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Pelaksana SKD di tingkat kabupaten/kota adalah Seksi IPDS. Pada tahun 2025, BPS Kabupaten Padang Pariaman seperti halnya BPS kabupaten/kota lainnya kembali menyelenggarakan SKD. Hasil SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis karakteristik konsumen, analisis kebutuhan data, analisis kepuasan kualitas data dan analisis performa unit layanan. Analisis ini dilengkapi dengan penyajian dalam bentuk Indeks Kepuasan Konsumen (IKK).

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS Kabupaten Aceh Selatan telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS Kabupaten Aceh Selatan, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Aceh Selatan 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS Kabupaten Aceh Selatan serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS Kabupaten Aceh Selatan. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK). Publikasi ini terwujud berkat kerja sama yang baik antar unit kerja terkait. Kami berharap publikasi ini dapat bermanfaat untuk memperbaiki kualitas data dan kinerja pelayanan BPS. Saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depan.

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajibanmelaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang PedomanPenyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusahamemberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakanSKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data(SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumenterhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhandata dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Lima Puluh Kota2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen danpersepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumenterhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi inimencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK). Publikasi ini terwujud berkat kerja sama yang baik antar unit kerja terkait. Kami berharap publikasi ini dapat bermanfaat untukmemperbaiki kualitas data dan kinerja pelayanan BPS. Saran danmasukan yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depan. Terima kasih dan selamat membaca.

Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kepuasan konsumen dalam rangka meningkatkan kualitas data serta pelayanan publik. Responden pada SKD 2025 adalah konsumen yang menerima pelayanan dari unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai sejak 1 Januari – 31 Desember 2025. Secara umum, tujuan pelaksanaan SKD 2025 adalah mendapatkan bahan evaluasi dari konsumen sebagai pendukung peningkatan kualitas data dan informasi statistik. Hasil SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis deskriptif mengenai karakteristik konsumen, performa unit layanan, perilaku anti korupsi, dan kebutuhan data. Data disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis. Beberapa indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini antara lain Indeks Kepuasan Konsumen (IKK), Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK), serta persentase konsumen yang puas terhadap pelayanan dan kualitas data BPS.

Penyelenggara pelayanan publik diharapkan dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan serta perubahan dalam berbagai bidang kehidupan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Berkenaan dengan hal tersebut diperlukan pemantauan dan evaluasi pelayanan publik secara berkesinambungan, sehingga pelayanan yang diperoleh masyarakat sesuai dengan standar pelayanan serta harapan dan kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.BPS merupakan instansi penyelenggara pelayanan publik yang memberikan pelayanan melalui penyediaan data dan informasi statistik. Tugas dan tanggung jawab di bidang statistik tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Pelaksanaan penyebarluasan data dan informasi statistik dilakukan dengan menyediakan unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) di BPS baik tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia.Salah satu bentuk evaluasi terhadap kualitas pelayanan PST BPS melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Di sisi lain, BPS sebagai penyedia data statistik, perlu melakukan analisis terhadap kebutuhan data konsumen serta kualitas data dan informasi statistik yang dihasilkan BPS, sehingga BPS menyelenggarakan Survei Kebutuhan Data (SKD). Cakupan responden SKM dan SKD saling beririsan yaitu sama-sama pengguna data BPS, sehingga pelaksanaan SKM diintegrasikan ke dalam SKD yang rutin dilaksanakan setiap tahun di seluruh PST BPS. SKD merupakan survei yang diselenggarakan BPS untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kepuasan konsumen dalam rangka meningkatkan kualitas data serta pelayanan publik.

Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2017. Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa selalu berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin tiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan persepsi kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan persepsi kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS.

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Dharmasraya 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Aceh Singkil bertujuan untuk memperoleh gambaran kebutuhan data serta menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Survei ini memuat pertanyaan terkait jenis data yang dibutuhkan masyarakat, kemudahan akses layanan data, kejelasan informasi, serta sikap dan profesionalisme petugas BPS. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan puas terhadap pelayanan BPS Kabupaten Aceh Singkil, baik dari segi kualitas data, ketepatan waktu, maupun pelayanan petugas. Temuan ini menunjukkan bahwa layanan BPS Kabupaten Aceh Singkil telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan peningkatan berkelanjutan dalam penyediaan data statistik yang akurat, relevan, dan mudah diakses.

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Tahun 2025 adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu kabupaten/kota dibandingkan dengan kota acuan yaitu Kota Surabaya. Kota acuan dipilih dengan mempertimbangkan nilai indeks suatu kota yang mendekati indeks rata-rata nasional, kelengkapan data, dan posisi kota dalam jalur perdagangan.

Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang diselenggarakan oleh BPS untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kepuasan konsumen dalam rangka meningkatkan kualitas data serta pelayanan publik. Hasil SKD 2025 tersaji dalam bentuk analisis deskriptif tentang karakteristik konsumen, dan kebutuhan data; Indeks Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan dan kualitas data; serta Indeks Perilaku Anti Korupsi. Hasil analisis tersaji dalam bentuk tabulasi, grafik dan infografis.

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK). Publikasi ini terwujud berkat kerja sama yang baik antar unit kerja terkait. Kami berharap publikasi ini dapat bermanfaat untuk memperbaiki kualitas data dan kinerja pelayanan BPS.

Badan Pusat Statistik (BPS) terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik dalam memenuhi kebutuhan data statistik masyarakat. Oleh karena itu, Survei Kebutuhan Data (SKD) dilaksanakan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan dan kepuasan konsumen data. SKD 2025 dilaksanakan di unit Pelayananan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Aceh Tamiang. Publikasi ini menyajikan gambaran mengenai karakteristik konsumen, kebutuhan data, kepuasan kualitas data dan kepuasan layanan di PST BPS Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2025. Informasi tesebut diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi BPS Kabupaten Aceh Tamiang untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengidentifikasi kebutuhan data statistik dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan BPS. Pada tahun 2025, BPS kembali menyelenggarakan SKD di BPS Pusat, 33 BPS Provinsi, dan 477 BPS KabupatenKota. Hasil SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis karakteristik konsumen, analisis kebutuhan data, analisis kepuasan kualitas data, dan analisis performa unit layanan. Analisis ini dilengkapi dengan penyajian dalam bentuk Indeks Kepuasan Konsumen (IKK).

Pemutakhiran Data Perkembangan Desa (Podes) 2025 yang dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Aceh Singkil pada Juni 2025 dilakukan secara sensus terhadap seluruh 118 desa dan berhasil mencakup seluruh wilayah administrasi setingkat desa. Podes 2025 menghimpun data potensi, tantangan, dan infrastruktur desa/kelurahan yang mencakup aspek kependudukan, ekonomi, lingkungan, kebencanaan, pendidikan, kesehatan, komunikasi, dan pemerintahan. Hasil pendataan menunjukkan bahwa sebagian besar desa bertumpu pada sektor pertanian, dengan sejumlah desa memiliki produk unggulan serta akses pembiayaan usaha dan jaringan telekomunikasi, meskipun kualitas sinyal di beberapa wilayah masih lemah. Selain itu, tercatat kejadian pencemaran lingkungan dan bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan tanah longsor. Data Podes 2025 juga menggambarkan ketersediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan di Aceh Singkil, yang secara keseluruhan menjadi dasar penting bagi analisis kewilayahan, evaluasi program, dan perumusan kebijakan pembangunan desa yang berorientasi pada pemerataan dan pengentasan kemiskinan.

Publikasi “Desa Douwbo Dalam Angka Tahun 2025” merupakan publikasi yang diterbitkan sebagai salah satu output dari kegiatan Pembinaan Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) Kabupaten Supiori Tahun 2025. Publikasi ini menyajikan beragam jenis data dan informasi terpilih untuk mempermudah pengguna data dalam memahami perkembangan pembangunan juga potensi yang dimiliki Desa Douwbo. Diharapkan dengan adanya publikasi ini dapat membantu melengkapi penyusunan rencana pembangunan di Desa Douwbo.

Kota Banjar Dalam Angka merupakan publikasi yang rutin diterbitkan setiap tahun. Publikasi ini berisi data agregat yang dirilis oleh BPS serta data-data sektoral dari berbagai instansi produsen data. Selain itu terdapat pula data dari lembaga swasta

Benchmark Indeks Konstruksi bertujuan untuk menyajikan data yang selaras antara Survei Perusahaan Konstruksi Triwulanan dan Survei Perusahaan Konstruksi Tahunan. Kondisi konstruksi Indonesia yang dicakup dalam publikasi ini meliputi beberapa indikator, yaitu: pekerja tetap, hari-orang, balas jasa dan upah, balas jasa pekerja tetap, upah pekerja harian, dan nilai konstruksi yang diselesaikan menurut provinsi selama tahun 2018–2023. Buku ini merupakan salah satu dari dwilogi publikasi yang diluncurkan serentak bersama dengan Benchmark Statistik Konstruksi, 2018-2023.

Publikasi Direktori Usaha Pertanian Lainnya (DUTL) Provinsi Riau 2024 ini memuat hasil dari updating DUTL di Riau, yang meliputi metodologi, konsep definisi, ringkasan hasil, infografis, rekap tabel dan ulasan per subsektor termasuk jasa pertanian serta lampiran.