Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pasaman Barat, sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS Kabupaten Pasaman Barat telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS Kabupaten Pasaman Barat, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS Kabupaten Pasaman Barat. Ketersediaan data dan informasi statistik yang dibutuhkan oleh pengguna data perlu dikaji guna menghasilkan data dan informasi statistik yang berkualitas serta mencapai visi BPS sebagai penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia Maju.Laporan hasil pelaksanaan SKD 2024 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Pasaman Barat 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS Kabupaten Pasaman Barat serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS Kabupaten Pasaman Barat. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga pelayanan publik yangmenyediakan data dan informasi statistik senantiasa ingin memberikan pelayananprima kepada konsumen. BPS selalu berusaha memperhatikan kebutuhan konsumen terhadap kualitas data dan pelayanan yang diberikan oleh BPS. Oleh karena itu diselenggarakanlah Survei Kebutuhan Data (SKD) untuk mengidentifikasi kebutuhan data statistik dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan BPS.

Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengidentifikasi kebutuhan data statistik dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan BPS. SKD dilaksanakan oleh Direktorat Diseminasi Statistik melalui Subdirektorat Rujukan Statistik sejak tahun 2005. Pada tahun 2025, BPS kembali menyelenggarakan SKD salah satunya di BPS Kabupaten Solok. Hasil SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis karakteristik konsumen, analisis kebutuhan data, analisis kepuasan kualitas data, analisis performa unit layanan, dan analisis persepsi anti korupsi. Analisis ini dilengkapi dengan penyajian dalam bentuk Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Buku Katalog Publikasi BPS Provinsi Sumatera Barat 2025 merupakan salah satu publikasi terbitan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat yang menyajikan koleksi publikasi BPS Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2025. Dalam katalog ini, publikasi BPS Provinsi Sumatera Barat dikelompokkan berdasarkan subyek utama, yaitu: umum; kependudukan; social ekonomi; sosial; pertanian; industri; pertambangan, energi dan konstruksi; harga dan keuangan; perdagangan, transportasi, jasa dan pariwisata; dan agregat ekonomi dan isu ekonomi lainnya. Pada setiap publikasi, diberikan informasi terkait periode penerbitan, bahasa yang digunakan, edisi pertama dan terakhir, nomor publikasi, International Standard Serial Number (ISSN) atau International Serial Book Number (ISBN), jumlah halaman, dan abstraksi. Untuk mengakses setiap publikasi yang tercantum dalam Katalog Publikasi ini secara digital, pengguna dapat memindai QR Code yang hasil pindainya langsung diarahkan ke alamat publikasi yang dituju pada website BPS Provinsi Sumatera Barat (http://www.sumbar.bps.go.id)

Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kepuasan konsumen dalam rangka meningkatkan kualitas data serta pelayanan publik. Responden pada SKD 2025 adalah konsumen yang menerima pelayanan dari unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025. Secara umum, tujuan pelaksanaan SKD 2025 adalah mendapatkan bahan evaluasi dari konsumen sebagai pendukung peningkatan kualitas data dan informasi statistik. Hasil SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis deskriptif mengenai karakteristik konsumen, performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, dan kepuasan konsumen terhadap kualitas data. Data disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis. Beberapa indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini antara lain Indeks Kepuasan Konsumen (IKK), Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK), dan persentase konsumen yang puas terhadap pelayanan dan kualitas data BPS. Ruang lingkup analisis hasil SKD 2025 adalah PST BPS Kabupaten OKU Selatan.

Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kota Tanjungpinang 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS Kota Tanjungpinang serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS Kota Tanjungpinang. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Provinsi Kepulauan Riau 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS Provinsi Kepulauan Riau serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS Provinsi Kepulauan Riau. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Natuna 2025 memuat data tingkat kemahalan bangunan/konstruksi di Kabupaten Natuna, dibandingkan tingkat kemahalan bangunan/konstruksi kabupaten/kota lainnya dengan kota acuan. Data IKK diperoleh dari hasil Survei Harga Kemalahan Konstruksi khusus bahan bangunan/konstruksi, sewa alat berat, dan upah jasa konstruksi yang dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Data IKK tahun 2025 merupakan salah satu komponen utama yang digunakan untuk penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2026.

Publikasi “Pola Konsumsi Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Maret 2025” memuat beberapa indikator terkait dengan tingkat kesejahteraan rakyat. Terdapat dua hal yang dibahas dalam publikasi ini, yaitu rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dan pola konsumsi. Indikator tersebut mampu menggambarkan kondisi kesejahteraan penduduk Provinsi Kepulauan Riau.

Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS Kabupaten Nganjuk serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengidentifikasi kebutuhan data statistik dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan BPS. SKD dilaksanakan sejak tahun 2005. Responden pada SKD 2025 adalah konsumen yang menerima pelayanan dari unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS dengan cara tatap muka atau datang langsung ke unit PST BPS serta tanpa tatap muka baik melalui telepon, faksimili, e-mail, surat, website, maupun layanan statistik online. Secara umum, tujuan pelaksanaan SKD 2025 adalah mendapatkan bahan evaluasi dari konsumen sebagai pendukung peningkatan kualitas data dan informasi statistik. Hasil SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis karakteristik konsumen, analisis kebutuhan data, analisis kepuasan kualitas data, dan analisis performa unit layanan. Analisis ini dilengkapi dengan penyajian dalam bentuk Indeks Kepuasan Konsumen (IKK). Ruang lingkup Analisis Hasil SKD BPS Kabupaten Natuna 2025 adalah PST BPS Kabupaten Natuna.

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggarapelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS.

Laporan hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat yang diintegrasikan dengan Survei Kebutuhan Data disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kota Probolinggo 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kota Pasuruan 2025

Pelaksanaan SKD 2025 di PST BPS Kabupaten Madiun secara umum berjalan dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan realisasi pengumpulan data di PST BPS Kabupaten Madiun yang melebihi target (256,67%) dan selesai tepat waktu.Tingkat kepuasan konsumen dapat dilihat dari beberapa cara yaitu Indeks Kepuasan Konsumen (IKK), Gap Analysis, dan presentase kepuasan konsumen. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) BPS Kabupaten Madiun tahun 2025 meningkat menjadi 94,76. Artinya kualitas pelayanan PST di BPS Kabupaten Madiun masuk kategori sangat baik.

Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengidentifikasi kebutuhan data statistik dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan BPS. SKD dilaksanakan secara rutin tiap tahun sejak 2005, namun awalnya masih dilakukan di BPS Pusat saja. Sejak tahun 2014, lokasi pelaksanaan SKD dikembangkan hingga BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hasil SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis mengenai karakteristik konsumen, performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, dan kepuasan terhadap kualitas data. Analisis ini dilengkapi dengan penyajian dalam bentuk Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan BPS melalui PST perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi statistik serta kualitas pelayanan yang diberikan. Salah satu upaya yang dilakukan BPS adalah dengan melakukan Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan dan kepuasan konsumen dalam rangka meningkatkan kualitas data dan pelayanan publik. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) Pelayanan pada PST BPS Kabupaten Bintan tahun 2024 sebesar 93,98%, hal ini menunjukkan bahwa kepuasan konsumen terhadap pelayanan pada PST sangat baik. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada PST BPS Kabupaten Bintan tahun 2024 sebesar 95,8% yang berarti bahwa perilaku antikorupsi sangat kuat diterapkan pada pelayanan pada PST BPS Kabupaten Bintan.

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS.

Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengidentifikasi kebutuhan data statistik dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan BPS. Hasil SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis karakteristik umum konsumen, analisis kebutuhan data, analisis kepuasan kualitas data, dan analisis persepsi anti korupsi.