Penguatan transformasi merupakan tahap awal pada tahapan pembangunan RPJPN 2025-2045. Kesehatan merupakan salah satu bentuk transformasi sosial yaitu dengan penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif. Untuk membentuk manusia produktif di masa depan, kita harus menanamkan fondasi yang kuat yaitu dapat dimulai dari kesehatan anak. Dengan memperhatikan kesehatan anak berarti sedang membuka jalan untuk pembangunan Indonesia yang lebih baik. Namun, kesehatan anak dipengaruhi oleh kesehatan ibu. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian pemerintah mengenai kesehatan ibu dan anak. Dengan adanya publikasi Kesehatan Ibu dan Anak 2024 diharapkan sebagai acuan pemerintah untuk mengambil keputusan serta panduan untuk merancang kebijakan terkait di bidang kesehatan. Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Hasil SP2020, jumlah penduduk Kota Bima tahun 2024 yaitu 163.604 jiwa yang terdiri dari 81.183 laki-laki dan 82.421 perempuan. Rasio jenis kelamin pada Kota Bima tahun 2024 yaitu 98.50 yang artinya terdapat 98 hingga 99 penduduk laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Kelompok usia 5-9 tahun merupakan kelompok usia dengan penduduk terbanyak di Kota Bima Tahun 2024 yang berjumlah 15.574 jiwa. Kelompok usia 75 tahun ke atas merupakan kelompok usia dengan penduduk paling sedikit dibandingkan kelompok usia lainnya yaitu 2.644 jiwa. Hal ini menggambarkan bahwa seiring naiknya kelompok umur, maka jumlah penduduk juga mengalami penurunan. Pada tahun 2024, penduduk Kota Bima usia 10 tahun ke atas yang berstatus kawin mencapai 53,82 persen. Sedangkan penduduk yang belum kawin sebanyak 37,97 persen. Sisanya berstatus cerai hidup sebesar 2,72 persen dan cerai mati sebesar 5,49 persen. Pada status perkawinan, jika dilihat dari jenis kelamin bahwa persentase laki-laki berstatus belum kawin dan kawin lebih tinggi dibandingkan perempuan yaitu 41,65 persen dan 53,96 persen sedangkan perempuan belum kawin yaitu 34,33 persen dan perempuan berstatus kawin yaitu 53,68 persen. Namun demikian, persentase perempuan berstatus cerai lebih tinggi yaitu sebesar 11,99 persen sedangkan laki-laki hanya sebesar 4,39 persen. Jika dirinci menurut daerah tempat tinggal, penduduk perempuan usia 10-54 tahun yang berstatus belum kawin lebih tinggi di daerah perdesaan yaitu mencapai 46,00 persen sedangkan di perkotaan sebesar 44,14 persen. Sebaliknya, persentase penduduk perempuan yang berstatus kawin di perkotaan lebih tinggi yaitu sebesar 54,43 persen sedangkan di perdesaan sebesar 50,59 persen. Ibu dengan kelompok usia kawin pertama 21 tahun ke atas mendominasi dari total populasi ibu dengan kelompok usia yang lain yaitu dengan pesentase sebesar 62,38 persen.Pada tahun 2024, terdapat 98,97 persen tingkat melek huruf ibu di Kota Bima. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh ibu di Kota Bima telah mampu membaca dan menulis. Berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas ibu usia 10 tahun ke atas di Kota Bima, baik di perkotaan maupun di perdesaan memiliki ijazah tertinggi SMA/sederajat dengan persentase masing-masing 39,51 persen dan 38,90 persen. Persentase ibu yang memiliki ijazah perguruan tinggi sebesar 28,61 persen di daerah perkotaan dan 19,29 persen di daerah perdesaan. Masih terdapat ibu yang tidak/belum menamatkan pendidikan dasar yaitu sebesar 1,06 persen di daerah perkotaan dan 2,57 persen di daerah perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa status pendidikan ibu di Kota Bima cukup bervariasi, dan masih perlu mendapat perhatian dikarenakan masih dijumpai ibu yang tidak/belum menyelesaikan pendidikan dasar.Kepemilikan jaminan kesehatan berperan penting untuk menunjang akses pelayanan kesehatan di Indonesia. Bersumber dari Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024 bahwa persentase ibu yang memiliki BPJS PBI yaitu 62,26 persen, persentase ibu yang memiliki BPJS Non-PBI yaitu 24,74 persen, persentase ibu yang memiliki jamkesda yaitu 34,30 persen, persentase ibu yang memiliki asuransi swasta yaitu 0,38 persen, persentase ibu yang memiliki jamkes perusahaan/kantor yaitu 1,41 persen. Adapun ibu yang tidak memiliki jaminan kesehatan yaitu 4,87 persen.Penduduk Kota Bima usia 10 tahun ke atas yang berstatus kawin mencapai 54,12 persen. Sedangkan penduduk yang belum kawin sebanyak 38,76 persen. Sisanya berstatus cerai hidup sebesar 2,23 persen dan cerai mati sebesar 4,89 persen. Dirinci menurut jenis kelamin, persentase laki-laki yang belum kawin lebih tinggi yaitu 41,99 persen dibandingkan dengan perempuan yang hanya 35,58 persen. Namun demikian, persentase perempuan berstatus cerai lebih tinggi yaitu sebesar 10,37 sedangkan laki-laki hanya sebesar 3,83 persen. Jika dirinci menurut daerah tempat tinggal, penduduk perempuan usia 10-54 tahun yang berstatus belum kawin lebih tinggi di daerah perkotaan yaitu mencapai 43,82 persen sedangkan di perdesaan sebesar 41,11 persen. Sebaliknya, persentase penduduk perempuan yang berstatus kawin di perdesaan lebih tinggi yaitu sebesar 58,30 persen sedangkan di perkotaan sebesar 52,94 persen. Selanjutnya, dirinci menurut kelompok usia kawin pertama, di wilayah perdesaan didominasi oleh ibu dengan usia kawin pertama 15-19 tahun yaitu sebesar 40,75 persen. Sedangkan di wilayah perkotaan didominasi oleh kelompok usia yang lebih tua yaitu 20-24 tahun dengan persentase sebesar 43,41 persen. Terdapat 0,12 persen ibu di perdesaan dengan usia kawin pertama kurang dari 15 tahun.Tingkat melek huruf ibu di Kota Bima mencapai 99,03 persen. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh ibu di Kota Bima telah mampu membaca dan menulis. Berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas ibu usia 10 tahun ke atas di Kota Bima, baik di perkotaan maupun di perdesaan memiliki ijazah tertinggi SMA/sederajat dengan persentase masing-masing 41,03 persen dan 45,15 persen. Persentase ibu yang memiliki ijazah perguruan tinggi sebesar 28,26 persen di daerah perkotaan dan 18,22 persen di daerah perdesaan. Masih terdapat ibu yang tidak/belum menamatkan pendidikan dasar yaitu sebesar 2,69 persen di daerah perkotaan dan 8,30 persen di daerah perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa status pendidikan ibu di Kota Bima cukup bervariasi, dan masih perlu mendapat perhatian dikarenakan masih dijumpai ibu yang tidak/belum menyelesaikan pendidikan dasar.Jika ditinjau dari sisi kesehatan, terdapat sebanyak 92,99 persen ibu memiliki jaminan kesehatan. Sebagian besar ibu tercatat memiliki jaminan kesehatan BPJS PBI dengan persentase sebesar 61,53 persen. Mayoritas ibu memilih puskesmas dan praktek dokter/bidan sebagai tempat berobat jalan dengan persentase masing-masing sebesar 39,70 dan 37,44 persen dan sisanya memilih di sarana kesehatan lainnya yaitu rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, klinik/praktek dokter bersama, dan UKBM. Persentase perempuan di Kota Bima yang menggunakan alat KB sebanyak 51,31 persen. Sebanyak 26,75 persen ibu pernah menggunakan alat KB, dan sisanya 21,94 persen tidak menggunakan alat KB.Dalam upaya peningkatan kesehatan ibu dan bayi, pemilihan fasilitas kesehatan untuk persalinan merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan. Sebanyak 45,13 persen ibu menggunakan rumah sakit sebagai tempat melahirkan dan hampir seluruh persalinan dibantu oleh dokter kandungan (44,80 persen) ataupun bidan (54,78 persen) serta sebagian kecil oleh perawat (0,42 persen). Di Kota Bima, baik di perkotaan maupun perdesaan masih terdapat bayi dengan berat badan lahir di bawah normal, yang masing-masing sebanyak 7,63 persen dan 5,60 persen. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi ibu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan menjaga kesehatannya selama masa kehamilan.Peran ibu di dalam rumah tangga kegiatan utamanya tidak hanya mengurus rumah tangga saja, tetapi ada peran ibu yang kegiatan utamanya bekerja. Di Kota Bima terdapat sebanyak 75,30 persen yang kegiatan utamanya bekerja, sedangkan yang hanya mengurus rumah tangga saja sebanyak 22,82 persen. Jika dirinci menurut lapangan usaha, mayoritas ibu bekerja pada sektor jasa yaitu mencapai 74,92 persen. Menurut status pekerjaan, Sebagian besar ibu bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai atau berusaha sendiri dengan persentase total mencapai 65,28 persen. Mayoritas ibu yang bekerja juga memiliki jam kerja yang tidak sedikit. Terlebih di wilayah perkotaan, ibu yang memiliki jam kerja lebih dari 35 jam seminggu mencapai 69,71 persen, sedangkan di perdesaan hanya 33,23 persen.Salah satu indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan pendidikan adalah angka partisipasi sekolah anak. Terdapat 45,32 persen anak yang sedang mengikuti pendidikan pra sekolah. Menurut Jenis pendidikan, sebanyak 65,84 persen anak usia 3-6 tahun menempuh pendidikan pra sekolah di Taman Kanak-Kanak, 22,02 persen di PAUD, 10,71 persen di Raudathul Athfal, dan sisanya 1,43 persen di Bustanul Athfal. Pada anak usia 5-17 tahun terdapat 87,81 persen anak yang masih bersekolah, 10,87 persen ada tidak/belum bersekolah, dan 1,32 persen anak tidak bersekolah lagi. Jika dirinci menurut kelompok umur, pada kelompok umur SD (7-12 tahun), seluruh anak yang sedang menempuh pendidikan berada pada jenjang SD. Pada kelompok umur SMP (13-15 tahun) sebanyak 87,88 persen anak yang sedang menempuh pendidikan berada pada jenjang SMP, dan sisanya sedang menempuh pendidikan pada jenjang SD dan SMA. Kemudian pada rentang umur 16-17 tahun, sebanyak 75,16 persen anak yang menempuh pendidikan berada pada jenajng SMA, dan sisanya sedang menempuh pendidikan pada jenjang SD dan SMP.

Publikasi Indeks Harga Konsumen Provinsi Maluku 2024 ini adalah yang pertama kalinya diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku sejak tahun dasar IHK 2022=100. Buku ini berisi informasi perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK), inflasi bulanan, inflasi tahun kalender, inflasi tahun ke tahun, dan andil inflasi/deflasi per kelompok pengeluaran di Provinsi Maluku pada tahun 2024. Data yang disajikan merupakan hasil pencacahan Survei Statistik Harga Konsumen serta menggunakan bobot hasil Survei Volume Penjualan Eceran Beras (SVPEB) dan Survei Volume Penjualan Komoditas Spesifik (SVK) yang dilakukan di 3 (tiga) Kabupaten/Kota IHK di Provinsi Maluku.

Indikator Makro Provinsi Banten 2024 adalah publikasi yang menyajikan data dan informasi yang bersifat umum, ringkas, strategis yang menggambarkan kondisi sosial ekonomi Provinsi Banten yang diterbitkan pada tahun 2024

Publikasi ini memuat data ekspor berdasarkan pengelompokan komoditas menurut sektor mengikuti struktur KBLI 2020. Data ekspor yang disajikan adalah ekspor Maret 2025 yang terdiri dari sektor pertanian, industri pengolahan, pertambangan dan lainnya, serta perkembangan ekspor Indonesia menurut negara tujuan. Publikasi ini juga memuat penjelasan ringkas tentang perbandingan, pertumbuhan, dan peranan ekspor dari komoditas HS 2 digit dan ekspor menurut provinsi asal barang.

Laporan Kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja BPS sebagai penyelenggara negara. Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2024 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala BPS Kabupaten Padang Pariaman kepada Presiden atas pelaksanaan program dan kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan laporan ini adalah melakukan evaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran BPS Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2024. Dalam laporan ini tertuang capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2024, perkembangan realisasi kinerja terhadap tahun sebelumnya, serta capaian kinerja terhadap target Rencana Strategis (Renstra) BPS Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020-2024. Hasil laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk mencapai kinerja yang lebih optimal di tahun mendatang.

Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten se-Provinsi Papua Selatan Menurut Lapangan Usaha 2020-2024 merupakan kumpulan dari publikasi PDRB yang diterbitkan oleh masing-masing Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten di Provinsi Papua Selatan. Provinsi ini merupakan provinsi baru pecahan dari Provinsi Papua berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2022. Oleh karena itu, data tahun 2022-2024 yang disajikan hanya data PDRB dari 4 kabupaten sebagai wilayah cakupan Provinsi Papua Selatan. Penyajian data PDRB dalam publikasi ini berupa tabel-tabel pokok PDRB atas dasar harga berlaku dan harga konstan 2010 menurut lapangan usaha. Selain tabel-tabel pokok berupa nilai PDRB, disajikan juga tabel turunan berupa distribusi sektoral, indeks berantai, indeks harga implisit, serta perbandingan antar kabupaten di Provinsi Papua Selatan. Penggunaan data PDRB ditujukan untuk menggambarkan kondisi perekonomian Provinsi Papua Selatan secara makro.

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor strategis yang dapat memberikan kontribusi pada perekonomian nasional. Ketersedian data pertanian yang akurat dan terkini sangat diperlukan dalam perencanaan pembangunan di bidang pertanian. Salah satu data strategis di sektor pertanian adalah data Direktori Perusahaan Pertanian (DPP) dan Direktori Usaha Pertanian Lainnya (DUTL). Pada tahun 2022 telah dilaksanakan Updating DPP dan DUTL sebagai rangkaian kegiatan Sensus Pertanian 2023 (ST2023) dan sudah menghasilkan direktori DPP dan DUTL yang digunakan sebagai prelist pada kegiatan Pencacahan Lengkap ST2023. Pada tahun 2024, hasil dari Pencacahan Lengkap ST2023 pada populasi UPB dan UTL dilakukan pemutakhiran untuk mendapatkan Direktori Perusahaan Pertanian (DPP) dan Direktori Usaha Pertanian Lainnya (DUTL). Hasil DPP dan DUTL akan digunakan pada pengumpulan data rutin setiap tahun.Publikasi DUTL ini memuat hasil dari updating DUTL yang meliputi metodologi, konsep definisi, ringkasan hasil, infografis, rekap tabel dan ulasan per subsektor termasuk jasa pertanian serta lampiran. Lampiran terdiri dari kuesioner dan e-form DUTL2024 sehingga mempermudah pengguna dalam memahami alur pendataan yang telah dilakukan.

Publikasi Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Kode ISIC Tahun 2023 dan 2024 menyajikan data ekspor berdasarkan International Standard Industrial Classification (ISIC) 2, 3, dan 4 digit yang diuraikan menurut negara tujuan dan provinsi asal. Data ekspor dalam publikasi ini menggunakan klasifikasi kode Harmonized System (HS) berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2022 yang dikorespondensikan ke kode ISIC Rev.4. Publikasi ini menyajikan ringkasan dan tabel-tabel pendukung. Ringkasan membahas perkembangan ekspor Indonesia secara umum pada tahun 2023–2024 dan profil ekspor menurut tujuh kategori ISIC 2 digit dengan nilai terbesar pada tahun 2024. Tujuh kategori ISIC tersebut adalah (ISIC 24); (ISIC 10); (ISIC 05); (ISIC 20); (ISIC 06); (ISIC 29); dan (ISIC 26) sedangkan tabel pendukung berisi data ekspor menurut kode ISIC yang dirinci menurut provinsi asal dan negara tujuan.

Beberapa informasi yang dimuat dalam publikasi ini yaitu menggambarkan kondisi ibu dan anak di Kabupaten Lombok Utara, antara lain dari sisi kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan dan kesehatan. Adapun tujuan pembuatan publikasi ini adalah sebagai petunjuk arah yang memberikan gambaran pelaksanaan pembangunan yang diharapkan dapat berdampak positif bagi ibu dan anak di Kabupaten Lombok Utara. Hal ini sangat penting karena ibu memiliki peranan yang sangat besar dalam mencetak generasi penerus bangsa, sedangkan anak merupakan generasi yang nantinya akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan bangsa di masa yang akan datang.

Publikasi Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024 berisi tabel-tabel yang memberikan gambaran kondisi ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada bulan Agustus 2024. Sakernas Agustus 2024 ditujukan untuk menghasilkan angka estimasi sampai tingkat kabupaten/kota. Tabel yang disajikan pada publikasi ini sama dengan tabel pada publikasi Keadaan Angkatan Kerja di Nusa Tenggara Timur Agustus 2024. Hal ini untuk menjaga series data. Keadaan angkatan kerja ini dirinci menurut jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), daerah tempat tinggal (perkotaan dan perdesaan), yang hanya mencakup penduduk usia 15 tahun ke atas. Publikasi ini juga menyajikan tabel perkembangan ketenagakerjaan dari tahun 2022–2024 di Nusa Tenggara Timur.

Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan penghidupan yang layak. Semua indikator yang merepresentasikan ketiga dimensi ini terangkum dalam satu nilai tunggal, yaitu angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Semakin pesatnya pembangunan di berbagai aspek di era otonomi daerah ini, maka semakin terasa perlu data statistik mengenai Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pringsewu. Penyajian IPM ini diharapkan dapat memacu kinerja pembangunan melalui peningkatan kapasitas dasar penduduk.

Transformasi sosial budaya menjadi salah satu pilar dalam mendukung Visi Indonesia Emas 2045, melalui agenda strategis seperti Asta Cita dan penguatan ekonomi kreatif berbasis budaya. Data sosial budaya memegang peranan penting dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan pembangunan nasional. Menyadari kondisi ini, pemetaan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia terkini sangat diperlukan guna mendukung kebijakan pembangunan nasional yang berbasis data dan informasi. Statistik Sosial Budaya tahun 2024 merupakan publikasi tiga tahunan yang menyediakan data dan informasi sosial budaya melalui berbagai dimensi, diantaranya: akses informasi, berolahraga, interaksi sosial, dan partisipasi pada kebudayaan yang datanya bersumber dari Susenas MSBP 2024.

Publikasi ini berisi data mengenai Keadaan Pekerja Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024. Data yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024 yang dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tengah. Penyajian data dalam publikasi ini mencakup keadaan pekerja (buruh/karyawan/pegawai dan pekerja bebas di pertanian maupun di nonpertanian) yang dirinci menurut beberapa karakteristiknya.

Publikasi Kumpulan Berita Resmi Statistik Inflasi Kota Lubuk Linggau 2024 merupakan publikasi yang menyajikan kumpulan Berita Resmi Statistik Perkembangan Indeks Harga Konsumen Kota Lubuk Linggau selama tahun 2024 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Lubuk Linggau. Penyajian data selain dilengkapi dengan infografis, juga membahas mengenai indeks harga konsumen/ inflasi menurut kelompok dan perbandingan inflasi antartahun.Sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan para pengguna data secara optimal, BPS selalu berusaha untuk menyempurnakan penyajian publikasi ini. Saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan guna penyempurnaan dan pengembangan publikasi ini di masa mendatang.

Publikasi Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Provinsi Jawa Tengah (2022=100) 2024 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah. Publikasi ini menyajikan deskripsi IHK dan Inflasi Provinsi Jawa Tengah untuk tahun kalender 2024 menurut kelompok pengeluaran beserta penjelasan komoditas yang memberikan andil/sumbangan inflasi/deflasi terbesar. Di samping itu, disajikan pula deskripsi IHK dan inflasi untuk 9 kabupaten/kota SBH Provinsi Jawa Tengah, yakni: Cilacap, Purwokerto, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Rembang, Kudus, Kota Surakarta, Kota Semarang, dan Kota Tegal.

Publikasi Statistik Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan 2024 merupakan publikasi tahunan yang memuat hasil pengumpulan data perusahaan yang memiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada Hutan Alam yang tersebar di seluruh Indonesia. Data yang disajikan dalam publikasi ini meliputi jumlah perusahaan, produksi kayu bulat, tenaga kerja, dan beberapa karakteristik lainnya.

Publikasi Direktori Perusahaan Industri Besar Sedang di Nusa Tenggara Barat tahun 2025 ini merupakan hasil pemutakhiran direktori tahun sebelumnya. Penyajian direktori ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen data akan informasi dasar mengenai perusahaan industri manufaktur besar dan sedang di Nusa Tenggara Barat. Publikasi ini berisi beragam informasi mencakup daftar nama dan alamat perusahaan yang dilengkapi dengan informasi mengenai jumlah tenaga kerja, produk utama, alamat, dan nomor telepon perusahaan. Publikasi Direktori Perusahaan Industri ini disusun menurut 5 digit Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020.

Data yang disajikan dalam publikasi ini berupa tabel-tabel yang mencakup kegiatan penduduk berusia 15 tahun ke atas selama periode tertentu meliputi lapangan pekerjaan, status pekerjaan, dan jam kerja yang disajikan dengan keterangan pokok penduduk seperti jenis kelamin, umur, serta pendidikan. Selain itu, publikasi ini juga dilengkapi dengan metadata untuk membantu pengguna data dalam memahami secara utuh bagaimana data Sakernas dikumpulkan, serta untuk menghindari kekeliruan dalam menginterpretasikan data hasil Sakernas.

Publikasi ini menyajikan tabel-tabel yang menggambarkan keadaan angkatan kerja di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2024. Data yang disajikan diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024. Survei ini menghasilkan angka estimasi sampai dengan level kabupaten/kota dengan menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2015. Berbagai tabel dihasilkan telah dirinci menurut jenis kelamin dan status daerah (perkotaan dan perdesaan). Data yang disajikan mencakup penduduk berumur 15 tahun ke atas.

Publikasi ini menyajikan data harga gabah berdasarkan hasil Survei Harga Produsen gabah yang dilakukan setiap bulan di 29 provinsi. Informasi yang disajikan mencakup jumlah kasus harga gabah di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP), serta indeks kedalaman dan indeks keparahan harga gabah di bawah HPP. Publikasi ini disusun sebagai komplemen untuk memperkaya informasi yang disajikan dalam publikasi Statistik Harga Produsen Gabah 2024.