Puji syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT, karen aridho-Nya publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Cianjur Tahun 2022 telah selesai. Publikasi ini berisi indikator-indikator kesejahteraan rakyat di Kabupaten Cianjur yang mencakup bidang Kependudukan, Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Perumahan, Pengeluaran Rumah Tangga dan Sosial Ekonomi.Kami menyadari bahwa dalam penyusunan publikasi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan publikasi ini di masa yang akan datang. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada semua pihak yang telah membantu hingga publikasi ini dapat terselesaikan. Semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Publikasi ini memuat informasi mengenai kondisi geografis dan iklim, keadaan sosial, perkembangan pertanian dan situasi pariwisata (termasuk perekonomian) yang terjadi di Distrik Numfor Timur sepanjang 2022. Dengan tersedianya informasi tersebut, publikasi ini diharapkan mampu membantu berbagai pihak dalam setiap kepentingan dan kebijakan yang menyangkut Distrik Numfor Timur.

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Laporan hasil pelaksanaan SKD 2023 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2023”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Publikasi Harga Eceran Beberapa Bahan Pokok di Kota Surakarta Maret 2023 merupakan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta yang diperoleh dari hasil pencacahan Survei Harga Konsumen (SHK) secara mingguan di bulan Maret 2023 yang dilakukan di tiga pasar tradisional di Kota Surakarta, yaitu Pasar Gede, Pasar Legi, dan Pasar Nusukan. Penyajian informasi diuraikan secara sederhana yang merupakan gambaran singkat perubahan harga masing-masing komoditas. Semoga publikasi ini dapat memenuhi kebutuhan para konsumen data.

Publikasi ini memuat informasi mengenai penjelasan umum Sensus Pertanian 2023, rumah tangga usaha pertanian dan klasifikasi usaha pertanian, demografi pengelola usaha pertanian, lahan pertanian dan penggunaan pupuk, petani gurem, petani milenial dan urban farming, serta komoditas pertanian. Data dan informasi yang disajikan ini diharapkan bukan hanya sekadar angka, tetapi merupakan landasan yang mendalam dan holistik untuk merancang kebijakan transformasi sektor pertanian menuju Indonesia Emas 2045.

Disadari bahwa istilah kesejahteraan sebenarnya mencakup bidang-bidangkehidupan yang sangat luas yang tidak semua aspeknya dapat diukur. Isi dari publikasiini hanya mencakup pada aspek-aspek yang dapat diukur dan tersedia datanya. Untukmemudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan yang luas itu dikaji menurutberbagai bidang yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup manusia. Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Semarang 2022 menyajikangambaran taraf kesejahteraan rakyat di Kota Semarang dan perkembangannya antarwaktu. Sumber data yang digunakan adalah data mutakhir yang tersedia di Badan PusatStatistik Kota Semarang dan dari instansi lain di luar BPS. Kepada semua pihak yang telah membantu hingga terwujudnya publikasi inidiucapkan banyak terima kasih. Kritik dan saran dari konsumen data sangat kamiharapkan demi kesempurnaan publikasi yang akan datang. Akhirnya kami berharapbahwa buku ini bermanfaat sebagai salah satu acuan dalam menentukan skala prioritasperencanaan program-program pembangunan.

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publikmengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajibanmelaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salahsatu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei KepuasanMasyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat UnitPenyelenggara Pelayanan Publik.Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggarapelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasaberusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telahmenyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan kedalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untukmendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, jugabertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasankonsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS.Laporan hasil pelaksanaan SKD 2023 disajikan dalam bentuk publikasiyang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2023”. Publikasi iniberisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsikonsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumenterhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi inimencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi(IPAK)

Publikasi Perkembangan Harga Eceran Beberapa Jenis Bahan Pokok di Kota Surakarta, Tahun 2020-2022 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta. Data yang disajikan adalah data harga eceran beberapa jenis bahan pokok dengan periode bulanan, diperoleh dari hasil pencacahan Survei Harga Konsumen (SHK) secara mingguan dari Tahun 2020 sampai 2022. SHK dilakukan di tiga pasar tradisional di Kota Surakarta, yaitu Pasar Gede, Pasar Legi dan Pasar Nusukan. Penyajian informasi diuraikan secara sederhana dalam bentuk tabel, grafik, gambar serta gambaran ringkas. Semoga publikasi ini dapat memenuhi kebutuhan para konsumen data, baik untuk keperluan perencanaan dan analisis maupun evaluasi perkembangan perekonomian secara umum.

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 merupakan publikasi rutin dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakata.Publikasi ini berisi indikator-indikator kesejahteraan rakyat Kabupaten Purwakarta yang mencakup bidang Kependudukan, Kesehatan, Pendidikan,Ketenagakerjaan, Perumahan, Pengeluaran Rumah Tangga dan Sosial Ekonomi.

Distrik Nimboran memiliki luas710.2 Km² dan berbatasan dengansebelah Utara Distrik Nimbokrang,sebelah selatan Distrik Yapsi, sebelahbarat Distrik Unurum Guay dansebelah Timur Distrik Nimboran.Kampung Imsar merupakan daerahterluas yaitu 80.9 Km² atau sebesar11.39 persen dari total luas DistrikNimboran.Sedangkan Kampung Meyumerupakan daerah terkecil denganluas 27.9 Km² atau sebesar 3.93 persendari total luas Distrik Nimboran.

Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2017.BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin tiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Hasil dari pelaksanaan SKD 2023 salah satunya disajikan dalam publikasi dengan judul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Bandung Barat 2023” sebagai bentuk laporan dari penyelenggaraan SKD. Publikasi ini memberikan penjelasan secara deskriptif mengenai performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, dan kepuasan konsumen terhadap kualitas data BPS. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini.

Publikasi ini ditampilkan PDRB yang dihitung dengan pendekatan pengeluaran (expenditure approach). Melalui pendekatan ini, PDRB dirinci menurut komponen pengeluaran yaitu Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto, Perubahan Inventori dan Ekspor Impor. Di samping menampilkan angka PDRB Kabupaten Banjarnegara menurut pengeluaran, publikasi ini juga mengulas sedikit kondisi ekonomi global dan nasional terutama yang terkait dengan PDRB Pengeluaran.

Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengidentifikasi kebutuhan data statistik dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan BPS. SKD dilaksanakan sejak tahun 2005. Responden pada SKD 2023 adalah konsumen yang menerima pelayanan dari unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS dengan cara tatap muka atau datang langsung ke unit PST BPS serta tanpa tatap muka baik melalui telepon, faksimili, e-mail, surat, website, maupun layanan statistik online. Secara umum, tujuan pelaksanaan SKD2023 adalah mendapatkan bahan evaluasi dari konsumen sebagai pendukung peningkatan kualitas data dan informasi statistik. Hasil SKD 2023 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis karakteristik konsumen, analisis kebutuhan data, analisis kepuasan kualitas data,dan analisis performa unit layanan. Analisis ini dilengkapi dengan penyajian dalam bentuk Indeks Kepuasan Konsumen (IKK).

Publikasi Statistik Potensi Desa Kabupaten Kolaka Utara 2021 bertujuan untuk memuat gambaran wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa di wilayah Kabupaten Kolaka Utara mengenai ketersediaan infrastruktur dan potensi yang dimiliki oleh setiap wilayah tersebut. Publikasi ini berisi tabel agregat desa/kelurahan per kecamatan berdasarkan kategori-kategori sebagai berikut: keterangan umum desa, perumahan dan lingkungan hidup, mitigasi dan kejadian bencana alam, Pendidikan dan kesehatan, sosial dan budaya, angkutan, komunikasi dan informasi, ekonomi, keamanan serta program pemberdayaan masyarakat dan keterangan pemerintah desa.

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS Kabupaten Bogor, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS.Laporan hasil pelaksanaan SKD 2023 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Bogor 2023”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS Kabupaten Bogor serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS Kabupaten Bogor. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Dalam publikasi ini ditampilkan PDRB yang dihitung dengan pendekatan pengeluaran ( expenditure approach ). Melalui pendekatan ini, PDRB dirinci menurut komponen pengeluaran yaitu Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT), Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PKLNPRT), Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori dan Net Ekspor. Disamping menampilkan angka PDRB Kabupaten Banyumas menurut Pengeluaran, publikasi ini juga mengulas sedikit kondisi ekonomi nasional dan Jawa Tengah terutama yang terkait dengan PDRB Pengeluaran

Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Publikasi ini memuat informasi mengenai kondisi geografis dan iklim, keadaan sosial, perkembangan pertanian dan situasi pariwisata (termasuk perekonomian) yang terjadi di Distrik Yawosi sepanjang 2022. Dengan tersedianya informasi tersebut, publikasi ini diharapkan mampu membantu berbagai pihak dalam setiap kepentingan dan kebijakan yang menyangkut Distrik Yawosi.

Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2017. Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa selalu berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin tiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan persepsi kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan persepsi kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS.Pada tahun 2023, SKD dilaksanakan di 515 satuan kerja BPS yang terdiri dari BPS Pusat, 34 BPS Provinsi, serta 480 BPS Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Hasil dari pelaksanaan SKD 2023 salah satunya disajikan dalam publikasi dengan judul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Cianjur 2023” sebagai bentuk laporan dari penyelenggaraan SKD. Publikasi ini memberikan penjelasan secara deskriptif mengenai performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, serta kepuasan konsumen terhadap kualitas data BPS. Penyajian data ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini. Publikasi ini terwujud berkat kerja sama yang baik antar unit kerja terkait. Kami berharap publikasi ini dapat bermanfaat untuk memperbaiki kualitas data dan kinerja pelayanan BPS. Saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depan. Terima kasih dan selamat membaca. Pada tahun 2023, SKD dilaksanakan di 515 satuan kerja BPS yang terdiri dari BPS Pusat, 34 BPS Provinsi, serta 480 BPS Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Hasil dari pelaksanaan SKD 2023 salah satunya disajikan dalam publikasi dengan judul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Cianjur 2023” sebagai bentuk laporan dari penyelenggaraan SKD. Publikasi ini memberikan penjelasan secara deskriptif mengenai performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, serta kepuasan konsumen terhadap kualitas data BPS. Penyajian data ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis.Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini. Publikasi ini terwujud berkat kerja sama yang baik antar unit kerja terkait. Kami berharap publikasi ini dapat bermanfaat untuk memperbaiki kualitas data dan kinerja pelayanan BPS. Saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depan. Terima kasih dan selamat membaca.

Publikasi Nilai Tukar Nelayan Provinsi Jawa Tengah 2022 ini merupakan publikasi yang pertama kali disajikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, sebagai upaya BPS Provinsi Jateng menambah pemahaman stakeholder tentang indikator kehidupan nelayan. Jawa Tengah memiliki potensi laut yang dapat dikembangkan sebagai salah satu sektor pendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan msyarakat khususnya Nelayan. Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah rasio indeks harga yang diterima nelayan dengan indeks harga yang dibayar nelayan. Secara konsepsional NTN merupakan indikator kemampuan nilai tukar komoditas produk perikanan tangkap yang dihasilkan nelayan dengan barang atau jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga nelayan dan keperluan mereka dalam menghasilkan produk perikanan tangkap.