Publikasi Kecamatan Kuantan Hilir Dalam Angka 2025 menyajikan gambaran komprehensif mengenai kondisi geografis, iklim, pemerintahan, penduduk, sosial dan kesejahteraan, pertanian, pariwisata, transportasi, komunikasi, hingga perbankan, koperasi, dan perdagangan di KecamatanKuantan Hilir. Data yang dihimpun dari BPS dan berbagai instansi terkait ini memberikan potret menyeluruh tentang karakteristik wilayah serta dinamika sosial-ekonomi masyarakat, mulai dari aspek pendidikan, kesehatan, lingkungan, produksi pertanian, hingga sarana perekonomian, yang diharapkan dapat menjadi sumber informasi penting bagi perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

Publikasi Statistik Kriminalitas Provinsi Nusa Tenggara Barat 2024 merupakan publikasi yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS). Publikasi ini merupakan salah satu dari sejumlah publikasi yang disusun oleh BPS bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum pengguna data. Data dan informasi ini akan sangat bermanfaat untuk memantau pelaksanaan, perkembangan dan pencapaian program-program pembangunan, khususnya dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.Penerbitan publikasi Statistik Kriminaliatas ini juga merupakan salah satu upaya untuk menggambarkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Provinsi NTB. Sumber data yang digunakan berasal dari Instansi Kepolisian Daerah Provinsi NTB atau Kepolisian Resor yang tersebar di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi NTB.

Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Belitung Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 ini merupakan kelanjutan dari penerbitan tahun-tahun sebelumnya yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Belitung. Publikasi ini menyajikan tinjauan perkembangan perekonomian Kabupaten Belitung secara deskriptif. Dalam buku ini juga ditampilkan tabel-tabel PDRB tahun 2020-2024 atas dasar harga berlaku dan harga konstan 2010 dalam bentuk nilai nominal dan persentase. Pada kesempatan ini, disampaikan pula ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada BPS Kabupaten Belitung sehingga memungkinkan terbitnya buku ini. Kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak guna lebih meningkatkan kualitas buku ini untuk periode yang akan datang, sehingga dapat memberikan manfaat lebih besar bagi kemajuan perekonomian di Kabupaten Belitung.

Publikasi Statistik Tanaman Holtikultura Kabupaten Pinrang Tahun 2024 ini menjelaskan semua informasi mengenai hasil pelaksanaan pendataan statistik hortikultura Tahun 2024.Pengelolaan data Statistik Pertanian Hortikultura di tingkat Pusat dilakukan secara bersama-sama antara Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Direktorat Jendral Hortikultura serta Pusat Data dan Informasi Pertanian, Kementerian Pertanian. Pada tingkat kabupaten dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Pinrang dan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pinrang. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan data luas panen, produksi, tanaman rusak, tanaman baru, harga dan produktivitas dari tanaman sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan tanaman obat-obatan.

Kecamatan Kuala Indragiri Dalam Angka 2025 adalah publikasi tahunan yang diterbitkan secara berkala oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir. Publikasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang perkembangan secara umum yang meliputi keadaan geografi, pemerintahan, penduduk, sosial, dan pertanian.

Laporan Kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman merupakan wujud akuntabilitas kinerja BPS Kabupaten Pasaman sebagai penyelenggara negara. Laporan ini disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akluntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan ini bertujuan memberikan gambaran mengenai penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan tugas yang diberikan pemerintah kepada BPS Kabupaten Pasaman selama tahun 2024.

Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik dan diperlukan sebagai dasar penentuan kebijakan pemerintah. Inflasi dihitung berdasarkan perkembangan Indeks Harga Konsumen dari waktu ke waktu. Nilai inflasi dan Indeks Harga Konsumen memberikan informasi mengenai perkembangan harga barang dan jasa yang umum dikonsumsi masyarakat pada suatu wilayah.Publikasi ini menyajikan data perkembangan IHK, laju inflasi, metode penghitungan inflasi, serta analisis secara deskriptif yang bertujuan untuk membantu pihak-pihak terkait dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, maupun evaluasi dalam pembangunan ekonomi.

Publikasi Analisis Incremental Labor Output Ratio (ILOR) Kabupaten Banjarnegara 2020-2024 ini pertama kali diterbitkan dan disusun dalam rangka melengkapi analisis kebutuhan tenaga kerja dalam output perekonomian di Banjarnegara. Publikasi ini menganalisis kebutuhan tenaga kerja terhadap perekonomian selama lima tahun terakhir menurut sektor dan produktivitas tenaga kerja.

Publikasi Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Dalam Angka 2025 menyajikan gambaran komprehensif mengenai kondisi geografis, iklim, pemerintahan, penduduk, sosial dan kesejahteraan, pertanian, pariwisata, transportasi, komunikasi, hingga perbankan, koperasi, dan perdagangan di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang. Data yang dihimpun dari BPS dan berbagai instansi terkait ini memberikan potret menyeluruh tentang karakteristik wilayah serta dinamika sosial-ekonomi masyarakat, mulai dari aspek pendidikan, kesehatan, lingkungan, produksi pertanian, hingga sarana perekonomian, yang diharapkan dapat menjadi sumber informasi penting bagi perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

Policy Brief Penguatan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Multidimensi Kabupaten Lombok Barat disusun oleh BPS Kabupaten Lombok Barat sebagai bahan rekomendasi kebijakan berbasis data untuk memperkuat strategi penanggulangan kemiskinan. Kajian ini menyoroti bahwa kemiskinan tidak hanya dilihat dari sisi pendapatan, tetapi juga mencakup dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Dengan menggunakan metode Alkire-Foster, analisis menunjukkan bahwa dimensi pendidikan secara konsisten menjadi kontributor utama terhadap Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) di Lombok Barat selama periode 2020–2024. Hasil kajian menunjukkan penurunan signifikan angka kemiskinan dari 16,73 persen pada tahun 2016 menjadi 11,90 persen pada tahun 2025. Namun, tantangan masih ada terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pengentasan kemiskinan di Lombok Barat perlu diarahkan pada peningkatan kualitas hidup melalui penguatan layanan dasar, penciptaan lapangan kerja produktif, dan perluasan jaring perlindungan sosial.

Perencanaan pembangunan yang tepat membutuhkan data yang akurat, sehingga tujuan pembangunan yang bermuara kepada kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Salah satu data yang penting dalam perencanaan pembangunan adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Publikasi PDRB Kota Pangkal Pinang Menurut Lapangan Usaha 2020-2024 menyajikan berbagai data strategis di bidang ekonomi seperti laju pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita dan lain-lain yang berguna bagi perencanaan pembangunan ekonomi di Kota Pangkal Pinang

"Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Belitung2022-2024” merupakan publikasi statistik yang dipublikasikan BPS Kabupaten Belitung pada tahun2022-2024melalui hasil pengumpulan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun2022-2024. Publikasi ini memberikan gambaran kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Belitung. Kondisi ketenagakerjaan yang dimaksud dapat dilihat dari tingkat partisipasi Angkatan kerja, penduduk usia kerja, dan tingkat pengangguran terbuka.

Publikasi Kecamatan Kuantan Mudik Dalam Angka 2025 menyajikan gambaran komprehensif mengenai kondisi geografis, iklim, pemerintahan, penduduk, sosial dan kesejahteraan, pertanian, pariwisata, transportasi, komunikasi, hingga perbankan, koperasi, dan perdagangan di Kecamatan Kuantan Mudik. Data yang dihimpun dari BPS dan berbagai instansi terkait ini memberikan potret menyeluruh tentang karakteristik wilayah serta dinamika sosial-ekonomi masyarakat, mulai dari aspek pendidikan, kesehatan, lingkungan, produksi pertanian, hingga sarana perekonomian, yang diharapkan dapat menjadi sumber informasi penting bagi perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

Laporan Kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja BPS sebagai penyelenggara negara. Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2024 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala BPS Kabupaten Padang Pariaman kepada Presiden atas pelaksanaan program dan kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan laporan ini adalah melakukan evaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran BPS Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2024. Dalam laporan ini tertuang capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2024, perkembangan realisasi kinerja terhadap tahun sebelumnya, serta capaian kinerja terhadap target Rencana Strategis (Renstra) BPS Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020-2024. Hasil laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk mencapai kinerja yang lebih optimal di tahun mendatang.

Publikasi PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020–2024 menyajikan tinjauan perkembangan perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara deskriptif dan menampilkan tabel PDRB tahun 2020–2024 atas dasar harga berlaku dan harga konstan 2010 dalam bentuk nilai nominal dan persentase

Publikasi Kabupaten Pasaman dalam Infografis 2025 dibuat dalam format buku saku untuk mempermudah pengguna data dalam mengakses indikator-indikator pokok dan penting Kabupaten Pasaman. Sebagian data dalam publikasi ini merupakan indikator-indikator yang dihasilkan dari kegiatan survei dan sensus oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pasaman.

Publikasi Kecamatan Kuantan Tengah Dalam Angka 2025 menyajikan gambaran komprehensif mengenai kondisi geografis, iklim, pemerintahan, penduduk, sosial dan kesejahteraan, pertanian, pariwisata, transportasi, komunikasi, hingga perbankan, koperasi, dan perdagangan di Kecamatan Kuantan Tengah. Data yang dihimpun dari BPS dan berbagai instansi terkait ini memberikan potret menyeluruh tentang karakteristik wilayah serta dinamika sosial-ekonomi masyarakat, mulai dari aspek pendidikan, kesehatan, lingkungan, produksi pertanian, hingga sarana perekonomian, yang diharapkan dapat menjadi sumber informasi penting bagi perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

Penguatan transformasi merupakan tahap awal pada tahapan pembangunan RPJPN 2025-2045. Kesehatan merupakan salah satu bentuk transformasi sosial yaitu dengan penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif. Untuk membentuk manusia produktif di masa depan, kita harus menanamkan fondasi yang kuat yaitu dapat dimulai dari kesehatan anak. Dengan memperhatikan kesehatan anak berarti sedang membuka jalan untuk pembangunan Indonesia yang lebih baik. Namun, kesehatan anak dipengaruhi oleh kesehatan ibu. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian pemerintah mengenai kesehatan ibu dan anak. Dengan adanya publikasi Kesehatan Ibu dan Anak 2024 diharapkan sebagai acuan pemerintah untuk mengambil keputusan serta panduan untuk merancang kebijakan terkait di bidang kesehatan. Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Hasil SP2020, jumlah penduduk Kota Bima tahun 2024 yaitu 163.604 jiwa yang terdiri dari 81.183 laki-laki dan 82.421 perempuan. Rasio jenis kelamin pada Kota Bima tahun 2024 yaitu 98.50 yang artinya terdapat 98 hingga 99 penduduk laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Kelompok usia 5-9 tahun merupakan kelompok usia dengan penduduk terbanyak di Kota Bima Tahun 2024 yang berjumlah 15.574 jiwa. Kelompok usia 75 tahun ke atas merupakan kelompok usia dengan penduduk paling sedikit dibandingkan kelompok usia lainnya yaitu 2.644 jiwa. Hal ini menggambarkan bahwa seiring naiknya kelompok umur, maka jumlah penduduk juga mengalami penurunan. Pada tahun 2024, penduduk Kota Bima usia 10 tahun ke atas yang berstatus kawin mencapai 53,82 persen. Sedangkan penduduk yang belum kawin sebanyak 37,97 persen. Sisanya berstatus cerai hidup sebesar 2,72 persen dan cerai mati sebesar 5,49 persen. Pada status perkawinan, jika dilihat dari jenis kelamin bahwa persentase laki-laki berstatus belum kawin dan kawin lebih tinggi dibandingkan perempuan yaitu 41,65 persen dan 53,96 persen sedangkan perempuan belum kawin yaitu 34,33 persen dan perempuan berstatus kawin yaitu 53,68 persen. Namun demikian, persentase perempuan berstatus cerai lebih tinggi yaitu sebesar 11,99 persen sedangkan laki-laki hanya sebesar 4,39 persen. Jika dirinci menurut daerah tempat tinggal, penduduk perempuan usia 10-54 tahun yang berstatus belum kawin lebih tinggi di daerah perdesaan yaitu mencapai 46,00 persen sedangkan di perkotaan sebesar 44,14 persen. Sebaliknya, persentase penduduk perempuan yang berstatus kawin di perkotaan lebih tinggi yaitu sebesar 54,43 persen sedangkan di perdesaan sebesar 50,59 persen. Ibu dengan kelompok usia kawin pertama 21 tahun ke atas mendominasi dari total populasi ibu dengan kelompok usia yang lain yaitu dengan pesentase sebesar 62,38 persen.Pada tahun 2024, terdapat 98,97 persen tingkat melek huruf ibu di Kota Bima. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh ibu di Kota Bima telah mampu membaca dan menulis. Berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas ibu usia 10 tahun ke atas di Kota Bima, baik di perkotaan maupun di perdesaan memiliki ijazah tertinggi SMA/sederajat dengan persentase masing-masing 39,51 persen dan 38,90 persen. Persentase ibu yang memiliki ijazah perguruan tinggi sebesar 28,61 persen di daerah perkotaan dan 19,29 persen di daerah perdesaan. Masih terdapat ibu yang tidak/belum menamatkan pendidikan dasar yaitu sebesar 1,06 persen di daerah perkotaan dan 2,57 persen di daerah perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa status pendidikan ibu di Kota Bima cukup bervariasi, dan masih perlu mendapat perhatian dikarenakan masih dijumpai ibu yang tidak/belum menyelesaikan pendidikan dasar.Kepemilikan jaminan kesehatan berperan penting untuk menunjang akses pelayanan kesehatan di Indonesia. Bersumber dari Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024 bahwa persentase ibu yang memiliki BPJS PBI yaitu 62,26 persen, persentase ibu yang memiliki BPJS Non-PBI yaitu 24,74 persen, persentase ibu yang memiliki jamkesda yaitu 34,30 persen, persentase ibu yang memiliki asuransi swasta yaitu 0,38 persen, persentase ibu yang memiliki jamkes perusahaan/kantor yaitu 1,41 persen. Adapun ibu yang tidak memiliki jaminan kesehatan yaitu 4,87 persen.Penduduk Kota Bima usia 10 tahun ke atas yang berstatus kawin mencapai 54,12 persen. Sedangkan penduduk yang belum kawin sebanyak 38,76 persen. Sisanya berstatus cerai hidup sebesar 2,23 persen dan cerai mati sebesar 4,89 persen. Dirinci menurut jenis kelamin, persentase laki-laki yang belum kawin lebih tinggi yaitu 41,99 persen dibandingkan dengan perempuan yang hanya 35,58 persen. Namun demikian, persentase perempuan berstatus cerai lebih tinggi yaitu sebesar 10,37 sedangkan laki-laki hanya sebesar 3,83 persen. Jika dirinci menurut daerah tempat tinggal, penduduk perempuan usia 10-54 tahun yang berstatus belum kawin lebih tinggi di daerah perkotaan yaitu mencapai 43,82 persen sedangkan di perdesaan sebesar 41,11 persen. Sebaliknya, persentase penduduk perempuan yang berstatus kawin di perdesaan lebih tinggi yaitu sebesar 58,30 persen sedangkan di perkotaan sebesar 52,94 persen. Selanjutnya, dirinci menurut kelompok usia kawin pertama, di wilayah perdesaan didominasi oleh ibu dengan usia kawin pertama 15-19 tahun yaitu sebesar 40,75 persen. Sedangkan di wilayah perkotaan didominasi oleh kelompok usia yang lebih tua yaitu 20-24 tahun dengan persentase sebesar 43,41 persen. Terdapat 0,12 persen ibu di perdesaan dengan usia kawin pertama kurang dari 15 tahun.Tingkat melek huruf ibu di Kota Bima mencapai 99,03 persen. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh ibu di Kota Bima telah mampu membaca dan menulis. Berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas ibu usia 10 tahun ke atas di Kota Bima, baik di perkotaan maupun di perdesaan memiliki ijazah tertinggi SMA/sederajat dengan persentase masing-masing 41,03 persen dan 45,15 persen. Persentase ibu yang memiliki ijazah perguruan tinggi sebesar 28,26 persen di daerah perkotaan dan 18,22 persen di daerah perdesaan. Masih terdapat ibu yang tidak/belum menamatkan pendidikan dasar yaitu sebesar 2,69 persen di daerah perkotaan dan 8,30 persen di daerah perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa status pendidikan ibu di Kota Bima cukup bervariasi, dan masih perlu mendapat perhatian dikarenakan masih dijumpai ibu yang tidak/belum menyelesaikan pendidikan dasar.Jika ditinjau dari sisi kesehatan, terdapat sebanyak 92,99 persen ibu memiliki jaminan kesehatan. Sebagian besar ibu tercatat memiliki jaminan kesehatan BPJS PBI dengan persentase sebesar 61,53 persen. Mayoritas ibu memilih puskesmas dan praktek dokter/bidan sebagai tempat berobat jalan dengan persentase masing-masing sebesar 39,70 dan 37,44 persen dan sisanya memilih di sarana kesehatan lainnya yaitu rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, klinik/praktek dokter bersama, dan UKBM. Persentase perempuan di Kota Bima yang menggunakan alat KB sebanyak 51,31 persen. Sebanyak 26,75 persen ibu pernah menggunakan alat KB, dan sisanya 21,94 persen tidak menggunakan alat KB.Dalam upaya peningkatan kesehatan ibu dan bayi, pemilihan fasilitas kesehatan untuk persalinan merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan. Sebanyak 45,13 persen ibu menggunakan rumah sakit sebagai tempat melahirkan dan hampir seluruh persalinan dibantu oleh dokter kandungan (44,80 persen) ataupun bidan (54,78 persen) serta sebagian kecil oleh perawat (0,42 persen). Di Kota Bima, baik di perkotaan maupun perdesaan masih terdapat bayi dengan berat badan lahir di bawah normal, yang masing-masing sebanyak 7,63 persen dan 5,60 persen. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi ibu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan menjaga kesehatannya selama masa kehamilan.Peran ibu di dalam rumah tangga kegiatan utamanya tidak hanya mengurus rumah tangga saja, tetapi ada peran ibu yang kegiatan utamanya bekerja. Di Kota Bima terdapat sebanyak 75,30 persen yang kegiatan utamanya bekerja, sedangkan yang hanya mengurus rumah tangga saja sebanyak 22,82 persen. Jika dirinci menurut lapangan usaha, mayoritas ibu bekerja pada sektor jasa yaitu mencapai 74,92 persen. Menurut status pekerjaan, Sebagian besar ibu bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai atau berusaha sendiri dengan persentase total mencapai 65,28 persen. Mayoritas ibu yang bekerja juga memiliki jam kerja yang tidak sedikit. Terlebih di wilayah perkotaan, ibu yang memiliki jam kerja lebih dari 35 jam seminggu mencapai 69,71 persen, sedangkan di perdesaan hanya 33,23 persen.Salah satu indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan pendidikan adalah angka partisipasi sekolah anak. Terdapat 45,32 persen anak yang sedang mengikuti pendidikan pra sekolah. Menurut Jenis pendidikan, sebanyak 65,84 persen anak usia 3-6 tahun menempuh pendidikan pra sekolah di Taman Kanak-Kanak, 22,02 persen di PAUD, 10,71 persen di Raudathul Athfal, dan sisanya 1,43 persen di Bustanul Athfal. Pada anak usia 5-17 tahun terdapat 87,81 persen anak yang masih bersekolah, 10,87 persen ada tidak/belum bersekolah, dan 1,32 persen anak tidak bersekolah lagi. Jika dirinci menurut kelompok umur, pada kelompok umur SD (7-12 tahun), seluruh anak yang sedang menempuh pendidikan berada pada jenjang SD. Pada kelompok umur SMP (13-15 tahun) sebanyak 87,88 persen anak yang sedang menempuh pendidikan berada pada jenjang SMP, dan sisanya sedang menempuh pendidikan pada jenjang SD dan SMA. Kemudian pada rentang umur 16-17 tahun, sebanyak 75,16 persen anak yang menempuh pendidikan berada pada jenajng SMA, dan sisanya sedang menempuh pendidikan pada jenjang SD dan SMP.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menurut Pengeluaran ini merupakan publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Publikasi ini merupakan kompilasi data PDRB menurut pengeluaran tahun 2020–2024 seluruh kabupaten/kota sehingga lebih memudahkan pengguna data untuk membandingkan antar wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Angka PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada publikasi ini menggunakan tahun dasar 2010 dan dalam penghitungannya telah mengimplementasikan System of National Accounts 2008 (SNA 2008).

Publikasi Indikator Ekonomi Kabupaten Semarang 2024 merupakan publikasi yang menyajikan informasi dasar mengenai indikator-indikator ekonomi, yang meliputi data tentang harga, keuangan, ekonomi, pertanian, pariwisata, dan pendapatan regional.Publikasi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik dari kalangan masyarakat, maupun pemangku kepentingan sebagai salah satu dasar dalam penyusunan kebijakan.