Publikasi Statistik Daerah Kabupaten Kudus 2025 diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus berisi berbagai data dan informasi terpilih seputar Kudus yang dianalisis secara sederhana untuk membantu pengguna data memahami perkembangan pembangunan yang ada di Kudus.Publikasi Statistik Daerah Kabupaten Kudus 2025 diterbitkan untuk melengkapi publikasi-publikasi statistik yang sudah terbit secara rutin setiap tahun. Berbeda dengan publikasi-publikasi yang sudah ada, publikasi ini lebih menekankan pada analisis.Materi yang disajikan dalam Statistik Daerah Kabupaten Kudus 2025 memuat berbagai informasi/indikator terpilih yang terkait dengan pembangunan di berbagai sektor dan diharapkan dapat menjadi bahan rujukan/kajian dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan.

Kecamatan Bunga Raya Dalam Angka 2025 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Siak. Disadari bahwa publikasi ini belum sepenuhnya memenuhi harapan pihak pemakai data khususnya para perencana, namun diharapkan dapat membantu melengkapi penyusunan rencana pembangunan di Kabupaten Siak.Publikasi ini dapat terwujud berkat kerja sama dan bantuan dari berbagai pihak baik instansi pemerintah maupun swasta. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan disampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar –besarnya. Walaupun publikasi ini telah disiapkan sebaik-baiknya, namun disadari masih ada kekurangan dan kesalahan yang terjadi. Untuk perbaikan publikasi ini, tanggapan dan saran yang bersifat konstruktif dari para pemakai sangat diharapkan.

Laporan hasil pelaksanaan SKD2025 memberikan gambaran mengenai tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap layanan pada Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS. Indikator yang disajikan dalam laporan Triwulan II Tahun 2025 mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Ketersediaan data dan informasi statistik yang dibutuhkan oleh pengguna data perlu dikaji guna menghasilkan data dan informasi statistik yang berkualitas serta mencapai visi BPS sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua. Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 memberikan gambaran mengenai tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap layanan pada Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS. Indikator yang disajikan dalam laporan triwulan I Tahun 2025 mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Data yang akurat dan berkesinambungan sangat penting untuk perencanaan pembangunan dan evaluasi kinerja pemerintah. Informasi sosial ekonomi diperlukan untuk menggambarkan capaian pembangunan dan menilai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) menyediakan beragam indikator sosial ekonomi, dan sejak 2019 dilaksanakan dua kali setahun. Publikasi ini disusun berdasarkan hasil SUSENAS Maret 2025. Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025 menyajikan indikator dalam bentuk persentase populasi menurut kategori pengeluaran, tingkat pendidikan, serta jenis kelamin Kepala Rumah Tangga. Diharapkan publikasi ini dapat memenuhi kebutuhan data kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Publikasi ini berisi berbagai data dan informasi terpilih seputar Kecamatan Bunut keadaan tahun 2024 untuk membantu pengguna data memahami perkembangan pembangunan serta potensi yang ada di level kecamatan dalam lingkup Wilayah Kabupaten Pelalawan.

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Ketersediaan data dan informasi statistik yang dibutuhkan oleh pengguna data perlu dikaji guna menghasilkan data dan informasi statistik yang berkualitas serta mencapai visi BPS sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua. Laporan hasil pelaksanaan SKD2025 memberikan gambaran mengenai tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap layanan pada Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS. Indikator yang disajikan dalam laporan Triwulan 2 Tahun 2025 mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK). Laporan ini terwujud berkat kerja sama yang baik antar unit kerja terkait. Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat untuk memperbaiki kualitas dan kinerja pelayanan BPS. Saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depan.

Data statistik memegang peranan strategis dalam mendukung perumusan kebijakan yang tepat sasaran. Dalam rangka memberikan gambaran komprehensif mengenai perkembangan pembangunan di Kabupaten Pringsewu, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pringsewu menyusun dan mempersembahkan Booklet Data Strategis Kabupaten Pringsewu 2020–2024 kepada para pemangku kepentingan dan pengguna data. Publikasi ini merupakan wujud komitmen BPS untuk menyajikan data secara lebih menarik, informatif, dan mudah dipahami. Melalui infografis yang ringkas dan komunikatif, booklet ini memuat beragam indikator strategis yang dihasilkan BPS, mencakup aspek kependudukan, kemiskinan, ketenagakerjaan, pembangunan manusia, inflasi, serta pertumbuhan ekonomi.

Statistik Daerah merupakan publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul guna memenuhi kebutuhan pemakai data. Publikasi ini menyajikan berbagai data dan informasi terpilih mengenai gambaran umum keadaan Kabupaten Bantul, yang dianalisis secara sederhana untuk membantu pengguna data memahami perkembangan pembangunan serta potensi yang ada di Kabupaten Bantul.

Publikasi Kecamatan Cerenti Dalam Angka 2025 menyajikan gambaran komprehensif mengenai kondisi geografis, iklim, pemerintahan, penduduk, sosial dan kesejahteraan, pertanian, pariwisata, transportasi, komunikasi, hingga perbankan, koperasi, dan perdagangan di Kecamatan Cerenti. Data yang dihimpun dari BPS dan berbagai instansi terkait ini memberikan potret menyeluruh tentang karakteristik wilayah serta dinamika sosial-ekonomi masyarakat, mulai dari aspek pendidikan, kesehatan, lingkungan, produksi pertanian, hingga sarana perekonomian, yang diharapkan dapat menjadi sumber informasi penting bagi perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

Publikasi Statistik Perdagangan Luar Negeri Provinsi Jambi Tahun 2024 merupakan publikasi rutin yang diterbitkan oleh BPS Provinsi Jambi. Publikasi ini berisi potret perdagangan yang dilakukan Provinsi Jambi di level internasional dalam bentuk ekspor dan impor barang dengan negara lain.Penyusunan Publikasi Statistik Perdagangan Luar Negeri Provinsi Jambi 2024 ini dimaksudkan memberikan informasi tentang perkembangan ekspor dan impor Provinsi Jambi. Informasi yang disajikan meliputi nilai serta volume ekspor dan impor berdasarkan kelompok komoditi, negara tujuan, negara asal dan pelabuhan muat.

Laporan hasil pelaksanaan SKD2025 memberikan gambaran mengenai tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap layanan pada Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kota Metro. Indikator yang disajikan dalam laporan Triwulan I Tahun 2025 mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK). Laporan Hasil Survei Kebuutuhan Data (SKD) BPS Kota Metro Triwulan I Tahun 2025 ini terwujud berkat kerja sama yang baik antar unit kerja terkait. Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat untuk memperbaiki kualitas dan kinerja pelayanan BPS Kota Metro. Saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depan.

Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat tahun 2025 ini berisikan data hasil pengumpulan data SUSENAS pada bulan Maret melalui kuesioner KOR Maret (VSEN25-K) dan kuesioner KP Maret (VSEN25-KP) yang dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Indonesia. Publikasi ini akan menyajikan persentase untuk setiap variabel-variabel yang ada di masing-masing bidang. Data yang ditampilkan adalah data untuk wilayah Kota Jambi.

Kecamatan Concong Dalam Angka 2025 adalah publikasi tahunan yang diterbitkan secara berkala oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir. Publikasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang perkembangan secara umum yang meliputi keadaan geografi, pemerintahan, penduduk, sosial, dan pertanian.

Buku Ringkasan Eksekutif Indikator Strategis Kabupaten Lampung Selatan 2020-2024 merupakan salah satu output BPS Kabupaten Lampung Selatan dalam upaya merealisasikan peranan yangdimaksud. Dalam buku ini dijelaskan indikator strategis Kabupaten Lampung Selatan tahun 2020-2024 dalam rincian perkembangan data dan analisis singkat.

Laporan hasil pelaksanaan SKD2025 memberikan gambaran mengenai tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap layanan pada Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS. Indikator yang disajikan dalam laporan Triwulan I Tahun 2025 mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Statistik Daerah Kabupaten Kolaka Timur 2025 diterbitkan oleh BPS Kabupaten Kolaka Timur berisi berbagai data dan informasi terpilih seputar Kabupaten Kolaka Timur yang disajikan secara sederhana untuk membantu pengguna data memahami perkembangan pembangunan serta potensi yang ada di Kabupaten Kolaka Timur. Materi yang disajikan memuat berbagai informasi/indikator terpilih yang terkait dengan berbagai sektor pembangunan di Kabupaten Kolaka Timur dan diharapkan dapat menjadi rujukan/kajian dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan.

Kecamatan Dayun Dalam Angka 2025 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Siak. Disadari bahwa publikasi ini belum sepenuhnya memenuhi harapan pihak pemakai data khususnya para perencana, namun diharapkan dapat membantu melengkapi penyusunan rencana pembangunan di Kabupaten Siak.Publikasi ini dapat terwujud berkat kerja sama dan bantuan dari berbagai pihak baik instansi pemerintah maupun swasta. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan disampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar –besarnya. Walaupun publikasi ini telah disiapkan sebaik-baiknya, namun disadari masih ada kekurangan dan kesalahan yang terjadi. Untuk perbaikan publikasi ini, tanggapan dan saran yang bersifat konstruktif dari para pemakai sangat diharapkan.

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Ketersediaan data dan informasi statistik yang dibutuhkan oleh pengguna data perlu dikaji guna menghasilkan data dan informasi statistik yang berkualitas serta mencapai visi BPS sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua. Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 memberikan gambaran mengenai tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap layanan pada Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS. Indikator yang disajikan dalam laporan triwulan II Tahun 2025 mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Laporan hasil pelaksanaan SKD2025 memberikan gambaran mengenai tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap layanan pada Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS. Indikator yang disajikan dalam laporan Triwulan I Tahun 2025 mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).