Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (velocity of money), pendalaman sektor keuangan (financial deepening), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor, dan sebagainya.Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), dan Ekspor Neto (ekspor dikurangi dengan impor). Data PDRB dalam publikasi iniserta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep System of National Accounts 2008 seperti yang direkomendasikan oleh United Nations.

Laporan Kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Teluk Wondama 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja BPS sebagai penyelenggara negara. Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2024 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala BPS kepada Presiden atas pelaksanaan program dan kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan laporan ini adalah melakukan evaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran BPS Kabupaten Teluk Wondama selama tahun 2024.Dalam laporan ini tertuang capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2023, perkembangan realisasi kinerja terhadap tahun sebelumnya, serta capaian kinerja terhadap target Rencana Strategis (Renstra) BPS Kabupaten Teluk Wondama tahun 2020-2024. hasil laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk mencapai kinerja yang lebih optimal di tahun mendatang.

Publikasi ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi dan sarana prasarana Kecamatan Keluang, yang nantinya diharapkan dapat menjadi bahan acuan baik dalam evaluasi hasil pembangunan maupun sebagai pedoman untuk perencanaan pembangunan selanjutnya.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Suistanable Development Goals, SDGs) merupakan agenda global dengan membawa semangat bahwa pembangunan yang dilaksanakan memperhatikan keberlangsungan antar generasi serta menjaga keseimbangan alam. Pembangunan ekonomi yang diharapkan dalam rangka kerangka kerja SDGs sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yaitu memberikan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dalam upaya mencapai target SDGs maupun target tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN atau Nawacita, diperlukan dukungan data yang kredibel dan terkini. Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat merupakan perwujudan tanggung jawab BPS sebagai lembaga yang bertugas menyiapkan data - data statistik dasar sebagai input pengukuran target SDGs dan pembangunan nasional. Statistik yang digunakan untuk menampilkan kesejahteraan rakyat bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang merupakan survei berbasis rumah tangga. Data yang disajikan dalam publikasi ini merupakan hasil Susenas yang dilaksanakan di Kabupaten Sijunjung pada bulan Februari 2025 terhadap 580 rumah tangga sampel. Susenas mengumpulkan data mengenai kependudukan, pendidikan, kesehatan, fertilitas dan keluarga berencana, perumahan, teknologi informasi, dan perlindungan sosial. Publikasi ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan akan data - data sosial ekonomi baik untuk perencanaan maupun evaluasi pembangunan.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep Sistem Neraca Nasional 2008 seperti yang direkomendasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Laporan Kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Kerinci Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja BPS Kabupaten Kerinci sebagai penyelenggara negara. Laporan ini disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan laporan ini adalah untuk menciptakan transparansi kinerja BPS Kabupaten Kerinci sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap BPS Kabupaten Kerinci. Dalam laporan ini tertuang capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2024, perkembangan realisasi kinerja terhadap tahun sebelumnya, serta capaian kinerja terhadap target Rencana Strategis (Renstra) BPS Kabupaten Kerinci Tahun 2020-2024

Publikasi Kecamatan Kemuning Dalam Angka 2025 ini merupakan salah satu upaya untuk menampilkan data-data statistik pada tingkat kecamatan, hal ini dikarenakan banyaknya permintaan dari berbagai pihak pengguna data. Data yang ditampilkan merupakan keadaan pada tahun 2024 yang datanya bersumber dari hasil sensus maupun survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan juga catatan administrasi berbagai instansi.

Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 merupakan hasil pengolahan data yang dikumpulkan melalui kegiatan Survei Sosial Ekonomi Tahun 2025 (Susenas 2025). Susenas 2025 dilakukan untuk mengumpulkan data sosial ekonomi yang dapat digunakan sebagai “potret” tingkat kesejahteraan penduduk pada tahun 2025. Dimensi kesejahteraan yang diukur meliputi kependudukan, pendidikan, kesehatan, fertilitas dan KB, perumahan, dan kondisi sosial ekonomi lainnya. Pengukuran kesejahteraan melalui Susenas 2025 juga mencakup mulai dari bayi, anak, dan perempuan, dipilah menurut jenis kelamin sehingga dapat memenuhi kebutuhan analisis kesenjangan gender.

Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Manggarai Menurut Pengeluaran 2020-2024 ini merupakan lanjutan dari publikasi sejenis yang telah diterbitkan pada tahun-tahun sebelumnya. Publikasi ini disusun oleh Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai. Publikasi ini menyajikan berbagai tabel dasar turunan tentang data pendapatan regional untuk Kabupaten manggarai serta analisis deskriptif tentang perkembangan perekonomian Manggarai dalam kurun 2020-2024. Untuk lebih memperjelas berbagai terminologi yang digunakan, disajikan pula konsep, definisi dan metodologi perhitungan yang telah diaplikasikan dalam penyusunan publikasi ini. Data tahun 2024 yang disajikan masih bersifat sangat sementara. Hal ini tidak dapat dihindari mengingat sampai dengan batas waktu penerbitan beberapa data masih belum terkumpul secara lengkap. Penyempurnaan dan revisi terhadap data tersebut akan dilakukan pada penerbitan berikutnya. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan publikasi ini, kami ucapkan terima kasih. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk penyempurnaan publikasi ini di masa yang akan datang.

Laporan Kinerja BPS Kabupaten Tanah Datar disusun sebagai wujud akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPS terkait pemanfaatan anggaran. Dokumen Kinerja ini juga berperan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi, tujuan BPS Kabupaten Tanah Datar, sebagaimana diuraikan dalam Renstra BPS Kabupaten Tanah Datar 2020-2024:1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan;2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN;3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN;4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi.Berdasarkan visi, misi dan tujuan tersebut maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BPS Kabupaten Tanah Datar adalah:1. Meningkatnya Pemanfaatan K/L/D/I terhadap SSN;2. Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN;3. Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I;4. SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan.Guna mencapai tujuan dan sasaran dari pembangunan perstatistikan yang telah ditetapkan, maka pada tahun 2022 BPS Kabupaten Tanah Datar melaksanakan 2 (dua) program yang ditetapkan oleh pemerintah yang terdiri dari:1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS);2. Program Dukungan Manajemen.Secara keseluruhan, prestasi BPS Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2024 dapat dianggap memuaskan. Ini terlihat dari pencapaian rata-rata kinerja tujuan dan sasaran strategis sebesar 109,67 persen. Pembiayaan program tersebut berasal dari APBN, yang telah dianggarkan dalam DIPA Nomor SP DIPA-054.01.2.019990/2024 pada tanggal 24 November 2023, dengan jumlah Rp. 6.109491.000,-. Realisasi dari anggaran tersebut mencapai Rp. 6.036.755.727,- atau sekitar 98,81 persen.Dalam pelaksanaan program-programnya, BPS Kabupaten Tanah Datar menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi di masa mendatang. Tantangan tersebut melibatkan:1. Meningkatnya kesadaran konsumen terhadap kualitas data menuntut BPS untuk menyajikan data yang lebih akurat, cepat, dan berkualitas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah konsumen yang menggunakan data BPS sebagai referensi utama dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional;2. Perlunya pemerataan beban kerja pegawai untuk menghindari ketidakseimbangan pekerjaan antar pegawai yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan;3. Penilaian angka kredit fungsional yang didasarkan pada harapan pimpinan menjadi tantangan tersendiri, memerlukan motivasi pegawai untuk meningkatkan kualitas kinerja;4. Perlu peningkatan kapasitas pegawai agar mereka dapat keluar dari zona nyaman dan menghasilkan ide-ide kreatif yang mendukung kegiatan Sistem Statistik Nasional sesuai dengan perkembangan zaman;5. Pentingnya menjaga dan meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah yang semakin erat, agar Sistem Statistik Daerah dapat diperkuat, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada penguatan Sistem Statistik Nasional; 6. Tanggung jawab BPS sebagai instansi pemerintah untuk melaporkan penggunaan anggaran negara guna mencapai birokrasi yang akuntabel.

Publikasi Kecamatan Kertapati Dalam Angka 2025 ini merupakan salah satu upaya untuk menampilkan data-data statistik pada tingkat kecamatan, hal ini dikarenakan banyaknya permintaan dari berbagai pihak pengguna data. Data yang ditampilkan merupakan keadaan pada tahun 2024 yang datanya bersumber dari hasil sensus maupun survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan juga catatan administrasi berbagai instansi.

Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 merupakan publikasi statistik resmi hasil pengumpulan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2025 melalui kuesioner. Survei ini dilaksanakan pada Maret 2025 di seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Solok Selatan. Susenas 2025 mengumpulkan data sosial ekonomi yang dapat digunakan sebagai “potret” tingkat kesejahteraan penduduk pada tahun 2025. Dimensi kesejahteraan yang diukur meliputi kependudukan, pendidikan, kesehatan, fertilitas dan KB, perumahan, dan kondisi sosial ekonomi lainnya. Susenas 2025 juga mencakup derajat kesejahteraan mulai dari bayi, anak, dan dewasa dipilah menurut jenis kelamin sehingga dapat memenuhi kebutuhan analisis kesenjangan gender. Penyajian Susenas 2025 dapat memetakan capaian tingkat kesejahteraan rakyat sampai dengan tingkat kabupaten/kota sehingga dapat diketahui wilayah mana yang paling maju dan paling terbelakang.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (velocity of money), pendalaman sektor keuangan (financial deepening), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.Menurut teori ekonomi makro, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: pendekatan produksi / penyediaan (PDB menurut Lapangan Usaha / industry), pendekatan pengeluaran / permintaan akhir (PDB menurut Pengeluaran /expenditure) serta pendekatan pendapatan (PDB menurut pendapatan / income). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDB yang sama. Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya mengunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep System of National Accounts 2008 seperti yang direkomendasikan oleh United Nations.

Laporan Kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja BPS Kabupaten Dharmasraya sebagai penyelenggara negara. Laporan ini dibuat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan laporan ini adalah melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja tujuan dan sasaran BPS Kabupaten Dharmasraya selama tahun 2024.

Kecamatan Dalam Angka adalah publikasi tahunan yang diterbitkan secara berkala oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Lahat. Publikasi Kecamatan Dalam Angka merupakan kumpulan data primer dari hasil sensus dan survei-survei serta data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai instansi pemerintah dan BUMN/BUMD terkait dengan kecamatan yang bersangkutan. Data disajikan dalam bentuk tabel-tabel, grafik dan analisis ringkas di setiap bab. Publikasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang perkembangan Kecamatan secara umum yang meliputi keadaan geografi, sosial dan kesejahteraan rakyat, penduduk, pertanian dan perikanan serta pariwasata dan ekonomi. Buku publikasi ini merupakan salah satu output BPS yang menjadi primadona konsumen data. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya permintaan data yang bersumber dari buku tersebut di perpustakaan BPS Kabupaten Lahat. Untuk itu, kualitas keakuratan dan ketelitian data tersaji selalu mendapatkan perhatian utama.

Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Solok Tahun 2025 merupakan hasil pengolahan data yang dikumpulkan melalui kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional 2025 (SUSENAS 2025). Publikasi ini mengambarkan keadaan umum sosial ekonomi penduduk Kabupaten Solok yang mencakup keadaan kependudukan, kesehatan, pendidikan, perumahan, serta konsumsi dan pengeluaran rumah tangga.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB Kabupaten Nagekeo menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir selama periode 2020-2024.

Laporan Kinerja Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tanjung Balai Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja BPS Kota Tanjung Balai sebagai salah satu penyelenggara negara. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan SAKIP di Lingkungan BPS.

Publikasi ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi dan sarana prasarana Kecamatan Jirak Jaya, yang nantinya diharapkan dapat menjadi bahan acuan baik dalam evaluasi hasil pembangunan maupun sebagai pedoman untuk perencanaan pembangunan selanjutnya.

Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bukittinggi 2025 merupakan publikasi tahunan yang menyajikan statistik sosial ekonomi di Kota Bukittinggi. Sumber data utama dalam penyusunan publikasi ini berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025. Data pada publikasi ini disajikan dalam bentuk tabel-tabel pada tingkat kabupaten/kota sehingga. Publikasi ini menyajikan berbagai data dari berbagai aspek kesejahteraan, seperti informasi demografi penduduk, pendidikan, kesehatan, fertilitas dan Keluarga Berencana (KB), perumahan, penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta data/informasi lainnya yang penting