Publikasi Standar Data Statistik 2025 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan dokumen acuan yang memuat konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan data statistik yang dibakukan. Publikasi ini bertujuan untuk mewujudkan keseragaman dan keterpaduan data statistik yang dihasilkan oleh berbagai produsen data agar konsisten, dapat dibandingkan, dan mudah dibagipakaikan. Keberadaan standar ini mendukung implementasi kebijakan Satu Data Indonesia serta pengambilan keputusan pembangunan yang berbasis data berkualitas.

Buku Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi ini diterbitkan setiap bulan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data dan informasi yang dimuat tetap mengikuti perkembangan data terbaru yang dihimpun dan dirilis BPS, yang merupakan hasil pendataan langsung dan hasil kompilasi produk administrasi pemerintah yang dilakukan secara teratur (bulanan, triwulanan, tahunan) oleh jajaran BPS di seluruh Indonesia.

Indikator Ekonomi merupakan publikasi BPS yang diterbitkan setiap bulan. Publikasi ini pertama kali terbit pada bulan Januari 1970 dengan isi yang masih sederhana. Secara bertahap, seiring perkembangan keadaan dan kebutuhan, publikasi ini menyajikan data yang semakin beragam untuk memenuhi tuntutan yang ada. Publikasi ini secara khusus menyajikan statistik yang merupakan indikator ekonomi Indonesia. Aspek ekonomi yang disajikan antara lain: indeks harga konsumen, indeks harga perdagangan besar, nilai tukar valuta, keuangan dan perbankan, penanaman modal, neraca pembayaran, pendapatan nasional, ekspor dan impor, perhubungan, perhotelan dan pariwisata, serta produksi pertanian.

Publikasi Indikator Pekerjaan Layak di Indonesia Tahun 2025 merupakan publikasi yang berisi indikator-indikator terkait pekerjaan layak ( Decent Work ). Publikasi ini merujuk pada publikasi Organisasi Buruh Internasional ( International Labour Organization -ILO) yaitu Profil Pekerjaan yang Layak ( Decent Work Country Profile ) di beberapa negara pada tahun 2012. Terdapat 8 (delapan) indikator utama pekerjaan layak yang dapat ditampilkan pengukurannya melalui data Sakernas. Profil pekerjaan layak mampu menggambarkan kondisi ketenagakerjaan Indonesia, apakah sudah sesuai dengan tujuan pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja yang layak bagi seluruh penduduk Indonesia. Dalam hal ini, profil pekerjaan layak dapat berfungsi sebagai alat dalam memantau dan menilai banyak hal, yang terkait dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan pekerjaan layak.

Laporan ini menyajikan gambaran surplus dan defisit secara ekomnomi setiap penduduk Indonesia menurut kelompok umur serta peran transfer, baik publik maupun privat, serta realokasi pendapatan berbasis aset dalam menopangnya. Informasi ini dibutuhkan dalam mendukung tercapainya Visi Indonesia Emas 2045, khususnya dalam merumuskan kebijakan peningkatan kualitas modal manusia, perlindungan sosial, dan kebijakan fiskal yang adaptif terhadap perubahan struktur penduduk di Indonesia. Sebagai statistik eksperimental, laporan ini merupakan langkah awal dalam pengembangan Neraca Transfer Nasional di Indonesia.

Indonesia saat ini berada pada momentum bonus demografi yang penting bagi pembangunan. Dalam konteks tersebut, pemahaman mengenai bagaimana sumber daya ekonomi diproduksi, dikonsumsi, dan dialokasikan antar kelompok usia menjadi sangat penting. Melalui kerangka analisis Neraca Transfer Nasional (NTA), dinamika konsumsi, pendapatan tenaga kerja, serta mekanisme transfer antargenerasi dalam perekonomian Indonesia dapat dipetakan. Sebagai ringkasan dari statistik yang masih bersifat eksperimental, buklet ini disusun dengan tujuan agar mendorong diskusi dan pengembangan lebih lanjut. Serta diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Indonesia memiliki potensi pariwisata yang besar. Kegiatan kepariwisataan diharapkan mampu menjadi salah satu kekuatan pembangunan yang dapat diandalkan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyatakan bahwa kepariwisataan bertujuan antara lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapuskan kemiskinan, mengatasi pengangguran, memajukan kebudayaan, dan mengangkat citra bangsa. Publikasi “Tingkat Penghunian Kamar Hotel” tahun 2025 ini berisi data-data mengenai perkembangan hotel, seperti tingkat penghunian kamar hotel, jumlah tamu yang menginap, rata-rata lama tamu menginap, malam kamar terpakai, malam tamu menginap, dan tingkat pemakaian tempat tidur.

Selama periode 2020–2025, IPM Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang positif dan konsisten. Pada tahun 2025, IPM mencapai 75,90 atau meningkat 0,83 poin dibandingkan tahun 2024, dengan laju pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan IPM tahun 2025 terutama didorong oleh peningkatan dimensi standar hidup layak yang tercermin dari kenaikan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan sebesar 461 ribu rupiah (tumbuh 3,74 persen) dibandingkan tahun 2024. Selain itu, dimensi pengetahuan dan umur panjang juga menunjukkan perbaikan yang berkelanjutan. Perkembangan IPM di tingkat daerah semakin membaik, ditandai dengan meningkatnya status pembangunan manusia di beberapa provinsi serta bertambahnya jumlah provinsi yang berada pada kategori “tinggi” dan “sangat tinggi”. Disparitas IPM antarwilayah juga cenderung menurun seiring dengan percepatan pembangunan di daerah yang sebelumnya tertinggal.

Publikasi ini menyajikan data harga konsumen perdesaan berdasarkan hasil Survei Harga Konsumen Perdesaan yang dilakukan setiap bulan di 38 provinsi di Indonesia. Informasi yang disajikan mencakup data harga konsumen/eceran barang dan jasa berbagai komoditas kelompok non makanan di wilayah perdesaan tahun 2025.

Publikasi ini menyajikan data harga produsen berbagai komoditas peternakan dan perikanan di wilayah perdesaan berdasarkan hasil Survei Harga Produsen Perdesaan yang dilakukan setiap bulan di 38 provinsi di Indonesia.

Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) merupakan angka yang menggambarkan besarnya perubahan harga komoditas yang diperdagangkan pada tingkat perdagangan besar/grosir di suatu wilayah (negara atau provinsi). Mulai tahun 2025, IHPB dihitung menggunakan tahun dasar 2023 (2023=100) dengan cakupan 781 komoditas. Paket komoditas IHPB 2025 diperoleh dari Survei Penyempurnaan Diagram Timbang (SPDT) IHPB Provinsi 2023 dan dikelompokkan berdasarkan Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI) 2015. Penyajian IHPB 2025 mencakup lima seksi: (1) Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (2) Bijih Besi dan Mineral; Listrik, Gas, dan Air; (3) Produk Makanan, Minuman, Tembakau; Tekstil, Pakaian, dan Produk Kulit; (4) Barang Lainnya yang Dapat Diangkut Kecuali Produk Logam, Mesin, dan Perlengkapannya; serta (5) Produk Logam, Mesin, dan Perlengkapannya. Mulai tahun 2025, data Indeks Harga Perdagangan Internasional (IHPI) tidak lagi disajikan dalam publikasi ini dan akan dipublikasikan secara terpisah.

Publikasi Tabel Konversi KBLI 2020 ke KBLI 2025 ini disusun untuk memberikan acuan dalam melakukan penyesuaian kode dan klasifikasi lapangan usaha dari KBLI 2020 ke KBLI 2025, baik untuk kepentingan statistik maupun administrasi.

Publikasi Indeks Harga Konsumen 150 Kabupaten/Kota di Indonesia 2025 (2022=100) menyajikan perkembangan IHK nasional dan 150 kabupaten/kota (38 ibukota provinsi dan 112 kabupaten/kota) di Indonesia menurut kelompok dan sub kelompok pengeluaran per bulan selama tahun 2025. Penghitungan IHK pada tahun 2025 mencakup 60 kabupaten baru hasil Survei Biaya Hidup Tahun 2022 (SBH2022), pemekaran provinsi, dan penerapan tahun dasar 2022=100. IHK dihitung berdasarkan hasil pengolahan Survei Harga Konsumen (SHK) di setiap kabupaten/kota yang menjadi sampel SHK. SHK mendata harga jenis barang dan jasa dengan kualitas/merek yang umumnya banyak dikonsumsi oleh masyarakat di kabupaten/kota yang bersangkutan. Data harga konsumen diperoleh dari responden/pedagang eceran terpilih.

Publikasi Indeks Harga Konsumen 38 Provinsi di Indonesia 2025 (2022=100) menyajikan perkembangan IHK nasional dan 38 provinsi di Indonesia menurut kelompok dan sub kelompok pengeluaran per bulan selama tahun 2025. Penghitungan IHK pada tahun 2025 mencakup provinsi pemekaran dan penerapan tahun dasar 2022=100. IHK provinsi dihitung berdasarkan hasil pengolahan Survei Harga Konsumen (SHK) pada kabupaten/kota yang menjadi sampel SHK di setiap provinsi. SHK mendata harga jenis barang dan jasa dengan kualitas/merek yang umumnya banyak dikonsumsi oleh masyarakat di kabupaten/kota yang bersangkutan. Data harga konsumen diperoleh dari responden/pedagang eceran terpilih.

Kontribusi sektor konstruksi dalam perekonomian Indonesia berada pada urutan keempat yang dilihat dari persentase sektor konstruksi pada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 9,83 persen pada tahun 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) memotret perkembangan konstruksi melalui Survei Perusahaan Konstruksi Triwulanan (SKTR) yang dilakukan terhadap perusahaan konstruksi skala menengah dan besar di Indonesia. Publikasi ini menyajikan data dan informasi hasil SKTR Triwulan IV tahun 2025. Data yang disajikan dalam publikasi ini terdiri atas indeks pekerja tetap, hari-orang pekerja harian, balas jasa pekerja tetap, upah pekerja harian, nilai konstruksi yang diselesaikan.

Desa merupakan tingkat wilayah administratif terkecil di Indonesia. Sebagai wilayah administratif terkecil, desa sering kali dijadikan sebagai unit observasi. Tiap desa mempunyai karakteristik sosial ekonomi masyarakat, ciri dan tipologi lingkungan yang berbeda-beda dan terus berubah seiring waktu. Kondisi tersebut dijadikan sebagai indikator untuk menggolongkan suatu desa kedalam klasifikasi desa perkotaan atau desa perdesaan. Klasifikasi desa perkotaan dan desa perdesaan mencakup seluruh desa atau yang disebut dengan nama lain yang terdapat di wilayah Indonesia. Penggolongan desa menjadi desa perkotaan dan desa perdesaan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk keperluan penyelenggaraan statistik. BPS menggunakan klasifikasi desa perkotaan dan desa perdesaan sebagai dasar untuk pengambilan sampel, untuk alokasi petugas sensus/survey hingga untuk penentuan angka estimasi strategis. Oleh karena itu, klasifikasi desa perkotaan dan perdesaan harus didefinisikan secara akurat dan tepat.

Desa merupakan tingkat wilayah administratif terkecil di Indonesia. Sebagai wilayah administratif terkecil, desa sering kali dijadikan sebagai unit observasi. Tiap desa mempunyai karakteristik sosial ekonomi masyarakat, ciri dan tipologi lingkungan yang berbeda-beda dan terus berubah seiring waktu. Kondisi tersebut dijadikan sebagai indikator untuk menggolongkan suatu desa kedalam klasifikasi desa perkotaan atau desa perdesaan. Klasifikasi desa perkotaan dan desa perdesaan mencakup seluruh desa atau yang disebut dengan nama lain yang terdapat di wilayah Indonesia. Penggolongan desa menjadi desa perkotaan dan desa perdesaan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk keperluan penyelenggaraan statistik. BPS menggunakan klasifikasi desa perkotaan dan desa perdesaan sebagai dasar untuk pengambilan sampel, untuk alokasi petugas sensus/survey hingga untuk penentuan angka estimasi strategis. Oleh karena itu, klasifikasi desa perkotaan dan perdesaan harus didefinisikan secara akurat dan tepat.

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor strategis yang dapat memberikan kontribusi pada perekonomian nasional. Ketersedian data pertanian yang akurat dan terkini sangat diperlukan dalam perencanaan pembangunan di bidang pertanian. Salah satu data strategis di sektor pertanian adalah data Direktori Perusahaan Pertanian (DPP) dan Direktori Usaha Pertanian Lainnya (DUTL). Pada tahun 2022 telah dilaksanakan Updating DPP dan DUTL sebagai rangkaian kegiatan Sensus Pertanian 2023 (ST2023) dan sudah menghasilkan direktori DPP dan DUTL yang digunakan sebagai prelist pada kegiatan Pencacahan Lengkap ST2023. Pada tahun 2024, hasil dari Pencacahan Lengkap ST2023 pada populasi UPB dan UTL dilakukan pemutakhiran untuk mendapatkan Direktori Perusahaan Pertanian (DPP) dan Direktori Usaha Pertanian Lainnya (DUTL). Pada tahun 2025, kegiatan pemutakhiran hanya difokuskan pada Direktori Perusahaan Pertanian (DPP). Hasil pemutakhiran DPP akan digunakan pada pengumpulan data rutin setiap tahun. Publikasi DPP ini memuat  hasil dari updating DPP yang meliputi  metodologi, konsep definisi, ringkasan hasil, infografis, rekap tabel dan ulasan per subsektor termasuk jasa pertanian serta lampiran. Lampiran terdiri dari kuesioner dan eform DPP2025 sehingga mempermudah pengguna dalam memahami alur pendataan yang telah dilakukan.

Pada Maret 2026 nilai impor mencapai US$19.205,8 juta, turun US$1.687,7 juta (8,08 persen) dibandingkan bulan sebelumnya. Nilai impor tersebut terdiri dari impor migas US$3.169,5 juta (16,50 persen) dan nonmigas US$16.036,3 juta (83,50 persen). Sementara volume impor mencapai 21.168,4 ribu ton atau naik 7,53 persen.               Tiongkok masih mendominasi asal impor Indonesia senilai USD6.380,1 juta dengan peran 33,22 persen. Sementara Pelabuhan bongkar di Provinsi DKI Jakarta masih menjadi tempat bongkar barang impor utama di Indonesia senilai USD8.470,0 juta (44,10 persen). 

Publikasi ini memuat data ekspor berdasarkan pengelompokan komoditas menurut sektor mengikuti struktur KBLI 2020. Data ekspor yang disajikan adalah ekspor maret 2026 yang terdiri dari sektor pertanian, industri pengolahan, pertambangan dan lainnya, serta perkembangan ekspor Indonesia menurut negara tujuan. Publikasi ini juga memuat penjelasan ringkas tentang perbandingan, pertumbuhan, dan peranan ekspor dari komoditas HS 2 digit  dan ekspor menurut provinsi asal barang.