Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) merupakan angka yang menggambarkan besarnya perubahan harga komoditas yang diperdagangkan pada tingkat perdagangan besar/grosir di suatu wilayah (negara atau provinsi). Mulai tahun 2025, IHPB dihitung menggunakan tahun dasar 2023 (2023=100) dengan cakupan 781 komoditas. Paket komoditas IHPB 2025 diperoleh dari Survei Penyempurnaan Diagram Timbang (SPDT) IHPB Provinsi 2023 dan dikelompokkan berdasarkan Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI) 2015. Penyajian IHPB 2025 mencakup lima seksi: (1) Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (2) Bijih Besi dan Mineral; Listrik, Gas, dan Air; (3) Produk Makanan, Minuman, Tembakau; Tekstil, Pakaian, dan Produk Kulit; (4) Barang Lainnya yang Dapat Diangkut Kecuali Produk Logam, Mesin, dan Perlengkapannya; serta (5) Produk Logam, Mesin, dan Perlengkapannya. Mulai tahun 2025, data Indeks Harga Perdagangan Internasional (IHPI) tidak lagi disajikan dalam publikasi ini dan akan dipublikasikan secara terpisah.

Publikasi ini menyajikan data NTP berdasarkan hasil Survei Harga Perdesaan yang dilakukan setiap bulan di 38 provinsi di Indonesia. Informasi yang disajikan mencakup Indeks Harga yang Diterima Petani, Indeks Harga yang Dibayar Petani, dan NTP tahun 2025 dengan tahun dasar 2018 (2018=100). Informasi tersebut mencakup lima subsektor pertanian yaitu tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan.

Pada Januari 2026 nilai impor mencapai US$21.201,4 juta, turun US$2.632,7 juta (11,05 persen) dibandingkan bulan sebelumnya. Nilai impor tersebut terdiri dari impor migas US$3.166,0 juta (14,93 persen) dan nonmigas US$18.035,4 juta (85,07 persen). Sementara volume impor mencapai 19.654,2 ribu ton atau turun 20,31 persen. Tiongkok masih mendominasi asal impor Indonesia senilai USD7.910,9 juta dengan peran 37,31 persen. Sementara Pelabuhan bongkar di Provinsi DKI Jakarta masih menjadi tempat bongkar barang impor utama di Indonesia senilai USD10.053,4 juta (47,42 persen).

Desa merupakan tingkat wilayah administratif terkecil di Indonesia. Sebagai wilayah administratif terkecil, desa sering kali dijadikan sebagai unit observasi. Tiap desa mempunyai karakteristik sosial ekonomi masyarakat, ciri dan tipologi lingkungan yang berbeda-beda dan terus berubah seiring waktu. Kondisi tersebut dijadikan sebagai indikator untuk menggolongkan suatu desa kedalam klasifikasi desa perkotaan atau desa perdesaan. Klasifikasi desa perkotaan dan desa perdesaan mencakup seluruh desa atau yang disebut dengan nama lain yang terdapat di wilayah Indonesia. Penggolongan desa menjadi desa perkotaan dan desa perdesaan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk keperluan penyelenggaraan statistik. BPS menggunakan klasifikasi desa perkotaan dan desa perdesaan sebagai dasar untuk pengambilan sampel, untuk alokasi petugas sensus/survey hingga untuk penentuan angka estimasi strategis. Oleh karena itu, klasifikasi desa perkotaan dan perdesaan harus didefinisikan secara akurat dan tepat.

Publikasi Indeks Harga Konsumen 38 Provinsi di Indonesia 2025 (2022=100) menyajikan perkembangan IHK nasional dan 38 provinsi di Indonesia menurut kelompok dan sub kelompok pengeluaran per bulan selama tahun 2025. Penghitungan IHK pada tahun 2025 mencakup provinsi pemekaran dan penerapan tahun dasar 2022=100. IHK provinsi dihitung berdasarkan hasil pengolahan Survei Harga Konsumen (SHK) pada kabupaten/kota yang menjadi sampel SHK di setiap provinsi. SHK mendata harga jenis barang dan jasa dengan kualitas/merek yang umumnya banyak dikonsumsi oleh masyarakat di kabupaten/kota yang bersangkutan. Data harga konsumen diperoleh dari responden/pedagang eceran terpilih.

Publikasi Indeks Harga Konsumen 150 Kabupaten/Kota di Indonesia 2025 (2022=100) menyajikan perkembangan IHK nasional dan 150 kabupaten/kota (38 ibukota provinsi dan 112 kabupaten/kota) di Indonesia menurut kelompok dan sub kelompok pengeluaran per bulan selama tahun 2025. Penghitungan IHK pada tahun 2025 mencakup 60 kabupaten baru hasil Survei Biaya Hidup Tahun 2022 (SBH2022), pemekaran provinsi, dan penerapan tahun dasar 2022=100. IHK dihitung berdasarkan hasil pengolahan Survei Harga Konsumen (SHK) di setiap kabupaten/kota yang menjadi sampel SHK. SHK mendata harga jenis barang dan jasa dengan kualitas/merek yang umumnya banyak dikonsumsi oleh masyarakat di kabupaten/kota yang bersangkutan. Data harga konsumen diperoleh dari responden/pedagang eceran terpilih.

Publikasi Indeks Unit Value Ekspor-Impor menyajikan indeks harga ekspor dan impor dengan pendekatan “ unit value ” sebagai proksi harga. Penghitungan indeks unit value ekspor mulai Januari 2025 menggunakan tahun dasar 2023. Disamping memuat metodologi penghitungan indeks, publikasi ini juga menyajikan grafik dan tabel indeks unit value ekspor-impor bulanan menurut 2 digit kode Harmonized System serta indeks unit value total ekspor-impor, migas dan non-migas untuk periode Januari 2025 sampai dengan Januari 2026.

Publikasi ini memuat data ekspor berdasarkan pengelompokan komoditas menurut sektor mengikuti struktur KBLI 2020. Data ekspor yang disajikan adalah ekspor Januari 2026 yang terdiri dari sektor pertanian, industri pengolahan, pertambangan dan lainnya, serta perkembangan ekspor Indonesia menurut negara tujuan. Publikasi ini juga memuat penjelasan ringkas tentang perbandingan, pertumbuhan, dan peranan ekspor dari komoditas HS 2 digit dan ekspor menurut provinsi asal barang.

Desa merupakan tingkat wilayah administratif terkecil di Indonesia. Sebagai wilayah administratif terkecil, desa sering kali dijadikan sebagai unit observasi. Tiap desa mempunyai karakteristik sosial ekonomi masyarakat, ciri dan tipologi lingkungan yang berbeda-beda dan terus berubah seiring waktu. Kondisi tersebut dijadikan sebagai indikator untuk menggolongkan suatu desa kedalam klasifikasi desa perkotaan atau desa perdesaan. Klasifikasi desa perkotaan dan desa perdesaan mencakup seluruh desa atau yang disebut dengan nama lain yang terdapat di wilayah Indonesia. Penggolongan desa menjadi desa perkotaan dan desa perdesaan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk keperluan penyelenggaraan statistik. BPS menggunakan klasifikasi desa perkotaan dan desa perdesaan sebagai dasar untuk pengambilan sampel, untuk alokasi petugas sensus/survey hingga untuk penentuan angka estimasi strategis. Oleh karena itu, klasifikasi desa perkotaan dan perdesaan harus didefinisikan secara akurat dan tepat.

Kontribusi sektor konstruksi dalam perekonomian Indonesia berada pada urutan keempat yang dilihat dari persentase sektor konstruksi pada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 9,83 persen pada tahun 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) memotret perkembangan konstruksi melalui Survei Perusahaan Konstruksi Triwulanan (SKTR) yang dilakukan terhadap perusahaan konstruksi skala menengah dan besar di Indonesia. Publikasi ini menyajikan data dan informasi hasil SKTR Triwulan IV tahun 2025. Data yang disajikan dalam publikasi ini terdiri atas indeks pekerja tetap, hari-orang pekerja harian, balas jasa pekerja tetap, upah pekerja harian, nilai konstruksi yang diselesaikan.

Publikasi Indeks Unit Value Ekspor-Impor menyajikan indeks harga ekspor dan impor dengan pendekatan “ unit value ” sebagai proksi harga. Penghitungan indeks unit value ekspor mulai Januari 2025 menggunakan tahun dasar 2023. Disamping memuat metodologi penghitungan indeks, publikasi ini juga menyajikan grafik dan tabel indeks  unit value  ekspor-impor bulanan menurut 2 digit kode Harmonized System serta indeks unit value total ekspor-impor, migas dan non-migas untuk periode Januari 2025 sampai dengan Maret 2026.  

Indikator Ekonomi merupakan publikasi BPS yang diterbitkan setiap bulan. Publikasi ini pertama kali terbit pada bulan Januari 1970 dengan isi yang masih sederhana. Secara bertahap, seiring perkembangan keadaan dan kebutuhan, publikasi ini menyajikan data yang semakin beragam untuk memenuhi tuntutan yang ada. Publikasi ini secara khusus menyajikan statistik yang merupakan indikator ekonomi Indonesia. Aspek ekonomi yang disajikan antara lain: indeks harga konsumen, indeks harga perdagangan besar, nilai tukar valuta, keuangan dan perbankan, penanaman modal, neraca pembayaran, pendapatan nasional, ekspor dan impor, perhubungan, perhotelan dan pariwisata, serta produksi pertanian.

Ketersediaan data beras yang cepat dan akurat merupakan kebutuhan strategis dalam mendukung perumusan kebijakan pangan nasional, sejalan dengan agenda modernisasi pertanian dan transformasi digital dalam RPJPN 2025–2045. Namun, metode survei lapangan konvensional seperti Kerangka Sampel Area (KSA) dan ubinan masih menghadapi keterbatasan operasional dari sisi waktu, biaya, dan cakupan wilayah, sehingga diperlukan pendekatan metodologi yang lebih efisien.Untuk menjawab tantangan tersebut, Badan Pusat Statistik mengembangkan metode Mixed Method yang mengintegrasikan KSA dengan data Earth Observation (EO). Pengembangan metode ini disusun dalam roadmap 2023–2027 dengan tujuan akhir penerapan yang berkelanjutan dan operasional. Laporan ini menjelaskan proses pengembangan Mixed Method selama tahun 2025, meliputi pembangunan model fase tumbuh padi skala nasional, evaluasi permodelan dan estimasi luas panen, kegiatan ground check, kolaborasi nasional dan internasional, analisis tambahan, serta pengembangan sistem otomasi.Hasil pengembangan menunjukkan bahwa metode ini mampu menghasilkan estimasi luas panen yang sejalan dengan pola musiman KSA dan mengurangi ketergantungan pada survei lapangan, meskipun masih diperlukan peningkatan akurasi dan presisi antarwilayah.

Publikasi ini memuat data ekspor berdasarkan pengelompokan komoditas menurut sektor mengikuti struktur KBLI 2020. Data ekspor yang disajikan adalah ekspor maret 2026 yang terdiri dari sektor pertanian, industri pengolahan, pertambangan dan lainnya, serta perkembangan ekspor Indonesia menurut negara tujuan. Publikasi ini juga memuat penjelasan ringkas tentang perbandingan, pertumbuhan, dan peranan ekspor dari komoditas HS 2 digit  dan ekspor menurut provinsi asal barang.

Kabupaten Musi Rawas Utara Dalam Angka 2026 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Musi Rawas. Disadari bahwa publikasi ini belum sepenuhnya memenuhi harapan pihak pemakai data khususnya para perencana, namun diharapkan dapat membantu melengkapi penyusunan rencana pembangunan di Kabupaten Musi Rawas Utara.Publikasi ini dapat terwujud berkat kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak baik instansi pemerintah maupun swasta. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan disampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar –besarnya. Walaupun publikasi ini telah disiapkan sebaik-baiknya, namun disadari masih ada kekurangan dan kesalahan yang terjadi. Untuk perbaikan publikasi ini, tanggapan dan saran yang bersifat konstruktif dari para pemakai sangat diharapkan.

Publikasi Kabupaten Ogan Ilir Dalam Angka 2026 ini menyajikan data tahun 2025 yang bersumber dari BPS Kabupaten Ogan Ilir atau dinas/instansi/BUMN/BUMD yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Meskipun telah diupayakan kelengkapan dan penyempurnaan data yang disajikan, namun kami menyadari bahwa publikasi yang disajikan belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan pengguna data secara menyeluruh. Untuk itu kami mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif. Penghargaan dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada dinas/instansi/lembaga terkait dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir yang telah memberikan bantuan hingga terwujudnya publikasi ini. Diharapkan semoga kerja sama ini dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan di masa yang akan datang.Harapan kami, semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua dalam penyusunan perencanaan dan melaksanakan pembangunan di Kabupaten Ogan Ilir

Kabupaten Ogan Komering Ulu Dalam Angka 2026 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu. Disadari bahwa publikasi ini belum sepenuhnya memenuhi harapan pihak pemakai data khususnya para perencana, namun diharapkan dapat membantu melengkapi penyusunan rencana pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Publikasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Dalam Angka 2026 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Publikasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Dalam Angka 2026 merupakan publikasi yang menyajikan data lengkap tentang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan baik data geografi, pemerintahan, penduduk, sosial, dan sebagainya yang dikompilasi dari hasil pengolahan data BPS serta statistik sektoral yang dihimpun oleh dinas dan instansi terkait. Disadari bahwa publikasi ini belum sepenuhnya memenuhi harapan pihak pemakai data khususnya para perencana, namun diharapkan dapat membantu melengkapi rencana pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Kabupaten Kepulauan Sula Dalam Angka 2026 merupakan publikasi tahunan BPS Kabupaten Kepulauan Sula yang menyajikan berbagai data yang bersumber dari BPS maupun dari instansi pemerintah dan swasta di Kabupaten Kepulauan Sula. Publikasi ini memuat gambaran umum tentang keadaan geografis/ iklim, pemerintahan, kondisi sosial-demografi penduduk, dan perekonomian di Kabupaten Kepulauan Sula, serta beberapa data strategis lainnya.

Kabupaten Halmahera Utara Dalam Angka 2026 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Halmahera Utara. Publikasi ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak khususnya Pemerintah dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Halmahera Utara.Kami berterimakasih kepada setiap pihak terutama kepada Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Halmahera Utara atas kontribusinya dalam penyusunan Kabupaten Halmahera Utara dalam Angka 2026. Semoga ke depannya kerja sama BPS dengan instansi pemerintah maupun swasta dapat tetap terjaga.