Kecamatan Wara Barat Dalam Angka 2021 merupakan seri publikasi tahunan BPS Kota Palopo yang menyajikan beragam jenis data yang bersumber dari BPS dan institusi lain. Publikasi ini memuat gambaran umum tentang keadaan geografi, pemerintahan, penduduk, pertanian, serta perkembangan kondisi sosial-demografi dan perekonomian di Kecamatan Wara Barat. Data yang tersaji dalam publikasi ini bersumber dari berbagai SKPD dalam lingkup Pemerintah Kota Palopo.

Dalam menghasilkan dan menyajikan data statistik, BPS senantiasa berusaha untuk memperhatikan kepuasan serta kualitas pelayanan kepada pengguna data yang mencari data statistik. BPS selalu berupaya untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tingkat kepuasan pengguna data melalui Survei Kebutuhan Data (SKD)

Publikasi ini merupakan hasil pelaksanaan Survei Industri Mikro dan Kecil Tahunan. Survei ini dilakukan di seluruh kabupaten/kota wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Data yang disajikan dalam publikasi meliputi banyaknya perusahaan, tenaga kerja, balas jasa pekerja, pengeluaran, pendapatan, permodalan, kesulitan usaha, pelayanan dan bimbingan usaha, serta distribusi pemasaran Industri Mikro dan Kecil. Data-data disajikan menurut Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dua digit dan menurut kabupaten/kota.

Publikasi Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Sumbawa Barat 2021 berisi ulasan mengenai hasil survei kebutuhan data PST BPS Kabupaten SUmbawa Barat Tahun 2021. Analisis yang dilakukan meliputi Kepuasan Pelanggan, Perilaku Anti Korupsi, Kebutuhan Data, dan Kepuasan Kualitas Data. Dari hasil analisis tersebut diperoleh informasi yang dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan layanan di BPS Kabupaten Sumbawa Barat.

Publikasi Kecamatan Betara Dalam Angka Tahun 2020 ini adalah lanjutan dari publikasi tahun-tahun sebelumnya dan merupakan upaya mengembangkan perstatistikan daerah dalam rangka menyediakan data statistik terpadu sampai dengan wilayah terkecil (small area statistic). Dengan adanya data statistik yang lengkap dan terpadu sampai dengan wilayah terkecil diharapkan dapat membantu pengambil keputusan dalam menentukan arah pembangunan di Kecamatan Betara.

Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2017. Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa selalu berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin tiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan persepsi kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS Kota Bima, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan persepsi kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS Kota Bima. Pada tahun 2021, SKD dilaksanakan di 515 satuan kerja BPS yang terdiri dari BPS Pusat, 34 BPS Provinsi, serta 480 BPS Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Hasil dari pelaksanaan SKD 2021 salah satunya disajikan dalam publikasi dengan judul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kota Bima 2021” sebagai bentuk laporan dari penyelenggaraan SKD. Publikasi ini memberikan penjelasan secara deskriptif mengenai performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, serta kepuasan konsumen terhadap kualitas data BPS Kota Bima. Penyajian data ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini.

Kecamatan Polinggona Dalam Angka 2021 merupakan seri publikasitahunan BPS Kabupaten Kolaka yang menyajikan beragam jenis data yangbersumber dari BPS dan institusi lain. Publikasi ini membuat gambaran umumtentang kondisi geografis dan iklim, pemerintahan, serta kondisi sosial danperekonomian di Kecamatan Toari. Untuk memudahkan pemahaman danpemanfaatan data, disertakan pula penjelasan teknis dari setiap jenis statistikyang disajikan.Data pada publikasi Kecamatan Polinggona Dalam Angka memiliki lag satutahun. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan konsumen data, publikasiKecamatan Polinggona Dalam Angka juga akan terus mengalami penyempurnaanbaik struktur maupun muatannya. Untuk mempermudah akses, publikasi inidapat dibaca dan diunduh melalui situs web BPS Kabupaten Kolaka (www.kolakakab.bps.go.id) tanpa berbayar.Publikasi ini terwujud berkat kerjasama dan partisipasi dari berbagai pihak.Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, kami sampaikanpenghargaan dan terima kasih. Semoga publikasi yang disajikan bermanfaat bagipengguna untuk berbagai keperluan. Kami mengharapkan tanggapan dan sarandari para pengguna publikasi ini untuk perbaikan pada edisi yang akan datang.

Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Timur untuk mengidentifikasi kebutuhan data statistik dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan BPS Kabupaten Lombok Timur.Hasil SKD 2021 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis mengenai karakteristik konsumen, performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, dan kepuasan terhadap kualitas data. Analisis ini dilengkapi dengan penyajian dalam bentuk Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Publikasi Kecamatan Bram Itam Dalam Angka Tahun 2020 ini adalah lanjutan dari publikasi tahun-tahun sebelumnya dan merupakan upaya mengembangkan perstatistikan daerah dalam rangka menyediakan data statistik terpadu sampai dengan wilayah terkecil (small area statistic). Dengan adanya data statistik yang lengkap dan terpadu sampai dengan wilayah terkecil diharapkan dapat membantu pengambil keputusan dalam menentukan arah pembangunan di Kecamatan Bram Itam.

Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2017. Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik,senantiasa selalu berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin tiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan persepsi kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan persepsi kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS.Pada tahun 2021, SKD dilaksanakan di 515 satuan kerja BPS yang terdiri dari BPS Pusat, 34 BPS Provinsi, serta 480 BPS Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Hasil dari pelaksanaan SKD 2021 salah satunya disajikan dalam publikasi dengan judul "Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2021" sebagai bentuk laporan dari penyelenggaraan SKD. Publikasi ini memberikan penjelasan secara deskriptif mengenai performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, serta kepuasan konsumen terhadap kualitas data BPS. Penyajian data ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini.

Publikasi ini berisi indikator-indikator kesejahteraan rakyat di Kabupaten Kuningan yang mencakup bidang Kependudukan, Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Perumahan, Pengeluaran Rumahtangga dan Sosial Ekonomi.

Pemantauan pelayanan di PST BPS perlu dilakukan untuk peningkatan kualitas data dan informasi statistik serta pelayanan. Oleh sebab itu, BPS merasa perlu menyelenggarakan suatu survei untuk mendapatkan bahan evaluasi mengenai kebutuhan dan kepuasan konsumen terhadap data dan informasi statistik serta pelayanan. Survei tersebut adalah Survei Kebutuhan Data. Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang dirancang dan dilakukan oleh BPS untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kepuasan konsumen dalam rangka meningkatkan kualitas data serta pelayanan publik.

Publikasi Kecamatan Bukit Kerman Dalam Angka menyajikan data tentang kondisi geografi, pemerintahan, kependudukan, pendidikan, kesehatan, agama, pertanian, industri, perdagangan, dan keuangan dalam bentuk tabel. Publikasi ini menyajikan gambaran umum perkembangan dan pembangunan yang ada di Kecamatan Bukit Kerman tahun 2020.

Publikasi "Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Nusa Tenggara Barat 2021" merupakan publikasi perdana yang diterbitkan oleh BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berisi tentang data Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan seluruh kabupaten/kota se–Provinsi Nusa Tenggara Barat. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) merupakan indeks yang menggambarkan tingkat kemahalan harga barang dan jasa konstruksi suatu kabupaten/kota dibandingkan kota acuan. Data IKK diperoleh dari hasil Survei Harga Kemahalan Konstruksi khusus bahan bangunan atau konstruksi, sewa alat berat, dan upah jasa konstruksi yang dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat.Data IKK merupakan salah satu komponen yang digunakan dalam perumusan Dana Alokasi Umum (DAU) di samping jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), luas wilayah, dan Angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita. Publikasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran perkembangan data IKK di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan kabupaten/kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017–2021

Kecamatan Amahai Dalam Angka 2021

Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengidentifikasi kebutuhan data statistik dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan BPS. Pada tahun 2021, BPS menyelenggarakan SKD di BPS Pusat serta seluruh BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota. Hasil SKD 2021 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis deskriptif mengenai karakteristik konsumen, performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, dan kepuasan terhadap kualitas data. Analisis ini dilengkapi dengan penyajian dalam bentuk Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Publikasi Kecamatan Bungo Dani Dalam Angka 2021 ini merupakan kelanjutan dari publikasi tahun sebelumnya, dan sebagai upaya mengembangkan perstatistikan daerah dalam menyediakan data terpadu untuk berbagai kepentingan. Data statistik yang disajikan dalam publikasi ini bersumber dari kegiatan rutin, survei dan sensus yang dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Bungo, serta dilengkapi dengan data sekunder yang dikelola oleh instansi pemerintah dan swasta di wilayah Kabupaten Bungo.

Profile of Micro Construction Establishment of Nusa Tenggara Barat Province 2020 is the result of 2020 Micro Construction Establishment Survey (SKP 2020) which covered household/micro construction establishments.This publication presents profile of micro construction establishments, including: number of micro construction establishment samples, workers, man-days, compensation and wages, output, intermediate input, constraints and prospects of micro construction establishments. These variables indicate of construction activities, especially micro construction services.

Publikasi Statistik Perumahan Provinsi Jawa Barat 2020 berisikan data dan informasi tentang kondisi fisik bangunan, fasilitas rumah sehat, dan kesehatan lingkungan. Selain itu, dalam publikasi ini juga disertakan Relative Standard Error (RSE) yang merupakan bentuk tanggung jawab dalam menampilkan tingkat keakuratan data yang disajikan. Data yang digunakan bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2020.Publikasi ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan dan rekomendasi terkait kebijakan dan strategi pembangunan di bidang perumahan. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak, terutama yang berkepentingan dalam program pembangunan di bidang perumahan.

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) merupakan salah satu survei yang diselenggarakan oleh BPS, untuk mengumpulkan data mengenai berbagai aspek sosial ekonomi dan pemenuhan kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan dan pekerjaan. Data tersebut dapat memberikan gambaran proses dan capaian hasil program pembangunan, serta untuk mengetahui seberapa jauh program pembangunan yang diimplementasikan tersebut telah dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat.