Ketersediaan data dasar kecamatan Kelila kabupaten Mamberamo Tengahme terangkum dalam bukuKecamatan Kelila Dalam Angka 2021. Publikasi ini berupa datakeadaan geografis, pemerintahan, penduduk dan ketenagakerjaan,sosial, pertanian, perindustrian dan energi, perdagangan, komunikasi,transportasi, dan pariwisata, dan keuangan dan harga

Kebutuhan konsumen data akan statistik semakin kompleks, khususnya data sosial. Publikasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat kesejahteraan rakyat dan indikator yang berfungsi sebagai ukuran pencapaian keberhasilan pembangunan di Kabupaten Luwu.

PST BPS Kota Jayapura memiliki peranan yang besar terhadap pemenuhan kebutuhan data di kota Jayapura. Segmentasi pelayanan PST BPS Kota Jayapura adalah penduduk usia produktif (15–64 tahun) dan pekerja di sektor pemerintahan, dimana pemanfaatan data dari BPS Kota Jayapura sebagian besar digunakan untuk pemerintahan.Publikasi digital merupakan layanan yang paling banyak diakses oleh konsumen, dimana konsumen PST BPS Kota Jayapura mendapatkan akses melalui Website BPS Kota Jayapura. Sebagian besar konsumen merasa puas dengan pelayanan PST BPS Provinsi Papua.Meski begitu, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki oleh PSTBPS Kota Jayapura guna meningkatkan pelayanannya yaitu terkait persyaratan pelayanan, jangka waktu penyelesaian pelayanan, biaya pelayanan, keberadaanfasilitas pengaduan, serta proses penanganan pengaduan. Kualitas pelayanan PST BPS Kota Jayapura mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Terkait dengan perilaku anti korupsi, PST BPS Kota Jayapura telah menerapkan pelayanan yang sesuai. Kebutuhan data utama di Kota Jayapura adalah data tingkat provinsi serta dataperiode tahunan.

Publikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 merupakan publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang disusun sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan akan data yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan rakyat dan indeks yang berfungsi sebagai ukuran pencapaian keberhasilan pembangunan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Selain itu, juga diharapkan sebagai bahan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan.

Ketersediaan data dasar Kecamatan Kelulome Kabupaten Lanny Jaya terangkum dalam Publikasi Kecamatan Kelulome Dalam Angka 2021. Buku ini berisi data keadaan geografis, pemerintahan, penduduk, sosial, pertanian, industri, perdagangan, komunikasi, tranportasi dan pariwisata serta keuangan. Data yang digunakan pada publikasi ini berasal dari data dinas terkait ataupun survei-survei BPS.

Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) Kabupaten Luwu Tahun 2021 yang diterbitkan oleh BPS diharapkan dapat memberi gambaran secara umum tentang perkembangan sosial demografi, dan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Luwu tahun 2020 dengan melihat berbagai indikator. Data yang disajikan sebagian besar merupakan hasil pengolahan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh BPS, disamping berbagai sumber data dari instansi yang terkait. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menyertakan tabel-tabel dan gambar/grafik. Angka-angka yang dimunculkan dapat diinterpretasikan secara luas, tergantung dari tujuan analisisnya. Tentunya angka-angka tersebut melambangkan berbagai indikator yang dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam mengukur kemajuan pada sektor-sektor pembangunan.

Kecamatan Matangnga Dalam Angka 2021 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Polewali Mandar. Publikasi ini menyajikan gambaran umum keadaan geografi, pemerintahan, serta kondisi sosial-demografi dan perekonomian di Kecamatan Matangnga pada tahun 2020. Data yang dimuat merupakan hasil kegiatan statistik yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar serta data sekunder yang berasal dari instansi pemerintah di wilayah Kecamatan Matangnga.

Pada era informasi saat ini, data telah menjadi kebutuhan berbagai pihak, seperti pemerintah, akademisi, pengusaha/pebisnis, bahkan masyarakat umum. Tidak ada kegiatan perencanaan, pengendalian, maupun evaluasi tanpa menggunakan data. Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) bertanggungjawab atas perstatistikan di Indonesia.BPS Kabupaten Luwu mempersembahkan sebuah publikasi yang berjudul Data Strategis Kabupaten Luwu 2020 kepada seluruh lapisan pengguna data sebagai kontribusi BPS Kabupaten Luwu untuk kemajuan pembangunan Kabupaten Luwu. Data Strategis yang terdiri atas data kependudukan, ketenagakerjaan, angka kemiskinan, pembangunan manusia, PDRB, dan pertumbuhan ekonomi.

Kecamatan Kembru Dalam Angka 2021 adalah publikasi tahunan yang diterbitkan secara berkala oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Puncak. Publikasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang perkembangan Kecamatan Kembru secara umum yang memuat data dari berbagai sektor kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan Kembru pada tahun 2020. Data yang diambil merupakan data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai dinas instansi yang berada di lingkungan Pemerintah Kecamatan Kembru, Hasil Pendataan Potensi Desa 2020 dan Proyeksi Penduduk. Ketersediaan data yang memadai dan akurat sampai ke tingkat yang lebih kecil seperti Kecamatan dan Desa/Kelurahan, sangat dibutuhkan untuk merencanakan dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Kembru. Untuk itu diharapkan publikasi ini dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan di wilayah Kecamatan Kembru dimasa yang akan datang.

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2020 merupakan kelanjutan penerbitan tahun sebelumnya. Publikasi ini diharapkan digunakan sebagai bahan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan, khususnya di bidang sosial. Dimensi kesejahteraan mencakup aspek-aspek kehidupan yang sangat luas dan tidak semua dapat diukur. Menyadari hal tersebut, publikasi ini hanya mencakup pada aspek-aspek yang dapat diukur dan tersedianya data. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan tingkat kesejahteraan dikaji menurut berbagai bidang yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup. Data yang digunakan pada publikasi ini berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020 dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2020 serta data sekunder dari instansi terkait. Bidang-bidang tersebut adalah kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, dan sosial lainnya.

Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2017. Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa selalu berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin tiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan persepsi kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan persepsi kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Pada tahun 2021, SKD dilaksanakan di 515 satuan kerja BPS yang terdiri dari BPS Pusat, 34 BPS Provinsi, serta 480 BPS Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Hasil dari pelaksanaan SKD 2021 salah satunya disajikan dalam publikasi dengan judul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2021” sebagai bentuk laporan dari penyelenggaraan SKD. Publikasi ini memberikan penjelasan secara deskriptif mengenai performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, serta kepuasan konsumen terhadap kualitas data BPS. Penyajian data ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini.

Direktori Hotel dan Akomodasi Lainnya Kabupaten Wajo Tahun 2021 merupakan publikasi yang menyajikan informasi tentang jasa akomodasi yang ada di Kabupaten Wajo meliputi nama dan alamat hotel, klasifikasi hotel, jumlah kamar, serta tarif kamar. Publikasi ini disusun berdasarkan hasil Updating Direktori Penyedia Jasa Pariwisata (UPD2021-PAR). Kegiatan Updating Direktori Penyedia Jasa Pariwisata dilakukan pada awal tahun 2021 oleh BPS Kabupaten Wajo.

Ketersediaan data dasar kecamatan Kegayemkabupaten Nduga terangkum dalam buku Kecamatan Kegayemdalam Angka 2021. Publikasi ini berupa data keadaan geografis, pemerintahan, penduduk dan ketenagakerjaan, sosial, pertanian, perindustrian dan energi, perdagangan, komunikasi, transportasi, dan pariwisata, keuangan dan harga

Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Gowa Tahun 2020 merupakan salah satu upaya untuk menyediakan informasi di bidang ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Gowa. Dengan berbagai tinjauan dan ulasan berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus tahun 2020, publikasi ini disusun sedemikian rupa agar mampu menjadi salah satu referensi dalam melihat gambaran umum tentang kondisi ketenagakerjaan.

Kecamatan Tobelo Selatan Dalam Angka 2021 ini merupakan publikasi yang datanya dihimpun oleh Koordinator Statistik Kecamatan Tobelo Selatan. Publikasi ini menyajikan berbagai macam data dari berbagai bidang kegiatan di desa, dengan tujuan untuk dapat memberikan gambaran mengenai keadaan demografi, sosial ekonomi di masing-masing desa se Kecamatan Tobelo Selatan

Publikasi Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 merupakan salah satu publikasi yang disusun oleh BPS Kabupaten Luwu Utara. Publikasi ini menyajian data terkait ketenagakerjaan, profil penduduk yang bekerja, dan pengangguran di Luwu Utara berdasarkan hasil Sakernas pada bulan Agustus 2020.

Ketersediaan data dasar kecamatan Kilmid kabupaten Nduga terangkum dalam buku Kecamatan Kilmid dalam Angka 2021. Publikasi ini berupa data keadaan geografis, pemerintahan, penduduk dan ketenagakerjaan, sosial, pertanian, perindustrian dan energi, perdagangan, komunikasi, transportasi, dan pariwisata, keuangan dan harga

SKD merupakan survei yang diselenggarakan BPS untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kepuasan konsumen dalam rangka meningkatkan kualitas data serta pelayanan publik. Sejarah pelaksanaan SKD dimulai tahun 2005 dimana survei ini pertama kali dilaksanakan dan hanya dilakukan di BPS Pusat. Tahun 2008 dilakukan pilot project atau uji coba dengan pelaksanaan SKD di BPS Pusat dan 5 (lima) BPS Provinsi. Secara bertahap dilakukan penambahan wilayah Provinsi sehingga di tahun 2009 dan 2010 SKD dilaksanakan di BPS Pusat dan 11 (sebelas) BPS Provinsi. Pelaksanaan SKD di BPS Pusat dan 33 BPS Provinsi dilaksanakan mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Selanjutnya sejak tahun 2014 pelaksanaan SKD dikembangkan hingga BPS Kabupaten/Kota. Sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi yang berkembang pesat, sejak tahun 2019 pengumpulan data SKD dilaksanakan dengan metode CAWI ( Computer Aided Web Interviewing ). Penggunaan metode ini semakin membantu pada pelaksanaan SKD tahun 2020 karena dimulainya kondisi adaptasi kebiasaan baru. Berkaitan dengan kondisi pandemi yang masih terjadi pada tahun 2021, maka pengumpulan data survei dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan metode online. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan serta penyesuaian pelaksanaan survei senantiasa dilakukan.

Pada tahun 2021, SKD dilaksanakan di 515 satuan kerja BPS yang terdiri dari BPS Pusat, 34 BPS Provinsi, serta 480 BPS Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Hasil dari pelaksanaan SKD 2021 salah satunya disajikan dalam publikasi dengan judul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2021” sebagai bentuk laporan dari penyelenggaraan SKD. Publikasi ini memberikan penjelasan secara deskriptif mengenai performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, serta kepuasan konsumen terhadap kualitas data BPS. Penyajian data ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini.

Publikasi ini disusun dimaksudkan untuk memberi gambaran secara deskriptif mengenai perkembangan perekonomian Kabupaten Bone dalam kurun waktu empat tahun terakhir yaitu tahun 2017-2020. Kehadiran publikasi Indikator Ekonomi Kabupaten Bone diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah mengenai kondisi dan perkembangan perekonomian Kabupaten Bone secara umum yang telah dicapai dalam empat tahun terakhir.