Kecamatan Tembilahan Hulu Dalam Angka 2021 adalah publikasi tahunan yang diterbitkan secara berkala oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir. Publikasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang perkembangan secara umum yang meliputi keadaan geografi, pemerintahan, penduduk dan perumahan, sosial, dan ekonomi.

Publikasi Tinjauan PDRB Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha 2020 diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik untuk melengkapi publikasi tahunan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sumatera Utara 2016-2020. Dalam publikasi ini disajikan angka PDRB kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2010. Publikasi ini juga menyajikan grafik turunan dari PDRB tersebut seperti struktur ekonomi dan peranan kabupaten/kota dalam pembentukan ekonomi daerah. Selain itu, terdapat ulasan singkat agar pembaca lebih mudah dalam memahami makna grafik yang disajikan.

Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Dalam Angka 2021 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Solok. Publikasi ini menyajikan beragam jenis data statistik yang bersumber dari BPS dan institusi lain, yang memuat gambaran umum tentang keadaan geografis, pemerintahan, kondisi sosial-demografi dan perekonomian di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi. Pada setiap bab dilengkapi infografis data strategis dan penjelasan teknis.

Statistik Kesejahteraan Rakyat yang disajikan dalam publikasi inibersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret Tahun2021 yang merupakan survei berbasis rumah tangga.Susenas mengumpulkan data mengenai kependudukan, pendidikan,kesehatan, fertilitas dan keluarga berencana, perumahan, konsumsi danpengeluaran dan lain-lain.

Statistik Potensi Kelurahan Provinsi DKI Jakarta 2019 merupakan seri publikasi BPS Provinsi DKI Jakarta yang menyajikan hasil Pemutakhiran Data Perkembangan Desa (UpdatingPodes 2019). Bagi Kota Jakarta Pusat, publikasi yang disusun adalah “Statistik Potensi Kelurahan Kota Jakarta Pusat Tahun 2019 (Agregasi Data Kelurahan)”. Publikasi ini memuat gambaranwilayah administrasi pemerintahan setingkat kelurahan di Kota Jakarta Pusat menurut ketersediaan infrastruktur dan potensi yang dimiliki oleh setiap wilayah tersebut.Data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini dikelompokkan ke dalam bagian-bagian sebagai berikut: keterangan umum desa, perumahan dan lingkungan, pendidikan dan kesehatan, hiburan dan olahraga, angkutan dan komunikasi, ekonomi, keterangan pemerintah desa, bencana alam dan mitigasi bencana alam, serta keamanan. Data dan informasi yang disajikan pada tingkat kabupaten/kota merupakan agregasi data tingkat kelurahan. Sementara itu, publikasi serupa juga dibuat pada tingkat provinsi yang merupakan agregasi data tingkat kabupaten/kota.Publikasi ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan data dan informasi terkait infrastruktur dan potensi wilayah bagi para pengambil kebijakan pembangunan di pusat maupun di daerah, peneliti, akademisi, serta pemakai data pada umumnya. Deteksi awal maupun fenomena ketersediaan infrastruktur maupun potensi antar wilayah terpotret dalam berbagai tabel yang disajikan pada publikasi ini.

Publikasi Statistik Transportasi Provinsi Maluku Tahun 2020 merupakan publikasi yang menyajikan data perkembangan transportasi di Provinsi Maluku hingga level kabupaten/kota. Sebagai produk tahunan, publikasi ini merupakan kesepuluh kalinya yang diterbitkan oleh BPS Provinsi Maluku.Data yang disajikan merupakan data sekunder bidang transportasi yang didapatkan dari berbagai instansi dan perusahaan terkait. Beberapa diantaranya adalah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku, Balai Pelaksana Jalan Nasional IX Provinsi Maluku, Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota se-Maluku, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se-Maluku, PT. (Persero) Angkasa Pura I, PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Cabang Ambon, Unit Pelaksana Bandar Udara di Kabupaten/Kota se-Maluku, dan Unit Pelaksana Pelabuhan di Kabupaten/Kota seMaluku Publikasi ini disajikan dalam 3 bagian pembahasan yakni Statistik Transportasi Laut, Statistik Transportasi Udara, dan Statistik Transportasi Darat yang diuraikan menurut kabupaten/kota. Pada masing-masing bagian dilengkapi dengan tabel dan grafik beserta uraian singkatnya.

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Pariaman 2020 merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik Kota Pariaman yang menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat Kota Pariaman antar waktu dan perbandingannya antar jenis kelamin. Data yang digunakan bersumber dari BPS dan dari Dinas Instansi di Kota Pariaman. Data BPS bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035.Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut delapan bidang yang mencakup Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, Kemiskinan, serta Sosial Lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2017. Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa selalu berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin tiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan persepsi kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan persepsi kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Pada tahun 2021, SKD dilaksanakan di 515 satuan kerja BPS yang terdiri dari BPS Pusat, 34 BPS Provinsi, serta 480 BPS Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Hasil dari pelaksanaan SKD 2021 salah satunya disajikan dalam publikasi dengan judul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2021” sebagai bentuk laporan dari penyelenggaraan SKD. Publikasi ini memberikan penjelasan secara deskriptif mengenai performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, serta kepuasan konsumen terhadap kualitas data BPS. Penyajian data ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini.

Publikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022 merupakan publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang disusun sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan akan data yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan rakyat dan indeks yang berfungsi sebagai ukuran pencapaian keberhasilan pembangunan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Selain itu, juga diharapkan sebagai bahan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan.

Publikasi PDRB Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara menurut Pengeluaran 2016-2020 diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara untuk melengkapi publikasi tahunan PDRB menurut Pengeluaran Provinsi Sumatera Utara. Dalam publikasi ini disajikan angka PDRB kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2010 menurut pengeluaran Tahun 2016-2020. Publikasi ini juga menyajikan grafik turunan dan ulasan singkat dari PDRB menurut pengeluaran.

Statistik Potensi Kelurahan Provinsi DKI Jakarta 2020 merupakan seri publikasi BPS Provinsi DKI Jakarta yang menyajikan hasil Pemutakhiran Data Perkembangan Desa (Updating Podes 2020). Bagi Kabupaten Kepulauan Seribu, publikasi yang disusun adalah “Statistik Potensi Kelurahan Kabupaten Kepulauan Seribu Tahun 2020 (Agregasi Data Kelurahan)”. Publikasi ini memuat gambaran wilayah administrasi pemerintahan setingkat kelurahan di Kabupaten Kepulauan Seribu menurut ketersediaan infrastruktur dan potensi yang dimiliki oleh setiap wilayah tersebut.Data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini dikelompokkan ke dalam bagian-bagian sebagai berikut: keterangan umum desa, perumahan dan lingkungan, pendidikan dan kesehatan, hiburan dan olahraga, angkutan dan komunikasi, ekonomi, keterangan pemerintah desa, bencana alam dan mitigasi bencana alam, serta keamanan. Data dan informasi yang disajikan pada tingkat kabupaten/kota merupakan agregasi data tingkat kelurahan. Sementara itu, publikasi serupa juga dibuat pada tingkat provinsi yang merupakan agregasi data tingkat kabupaten/kota.Publikasi ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan data dan informasi terkait infrastruktur dan potensi wilayah bagi para pengambil kebijakan pembangunan di pusat maupun di daerah, peneliti, akademisi, serta pemakai data pada umumnya. Deteksi awal maupun fenomena ketersediaan infrastruktur maupun potensi antar wilayah terpotret dalam berbagai tabel yang disajikan pada publikasi ini.

Publikasi ini merupakan publikasi tahunan yang kami susun guna menyajikan perkembangan kesejahteraan rakyat Kota Bandung. Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan dengan data yang tersedia dan terukur. Adapun sumber data untuk publikasi ini yaitu Survey Sosial EkonomiNasional (Susenas) tahun 2019-2020, Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2020 dan Publikasi Proyeksi Penduduk 2010-2020 Provinsi Jawa Barat. Publikasi ini mencakup indikator kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan, taraf dan pola konsumsi serta indikator sosial lainnya di Kota Bandung.

Publikasi StatistikKetenagakerjaan Kabupaten Sekadau2020adalah produk utama hasil kegiatan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) yang pengumpulan datanya dilakukan pada bulan Agustus 2020.Publikasi ini menyajikan tabel-tabel pokok karakteristik ketenagakerjaan. Data ketenagakerjaandianalisis secara sederhana untuk membantu pengguna data memahami keadaan dan perkembangan ketenagakerjaan di Sekadau.

Data pengeluaran merupakan pendekatan dari data pendapatan sulit dikumpulkan. Data pendapatan merupakan informasi yang dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk. Sehingga melalui data pengeluaran diharapkan dapat memberikan informasi tentang pemenuhan kebutuhan pangan maupun non pangan serta pola konsumsi penduduk yang mampu mengindikasikan tingkat kesejahteraan penduduk.

Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2017. Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa selalu berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin tiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan persepsi kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan persepsi kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS.Pada tahun 2021, SKD dilaksanakan di 515 satuan kerja BPS yang terdiri dari BPS Pusat, 34 BPS Provinsi, serta 480 BPS Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Hasil dari pelaksanaan SKD 2021 salah satunya disajikan dalam publikasi dengan judul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2021” sebagai bentuk laporan dari penyelenggaraan SKD. Publikasi ini memberikan penjelasan secara deskriptif mengenai performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, serta kepuasan konsumen terhadap kualitas data BPS. Penyajian data ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini. Publikasi ini terwujud berkat kerja sama yang baik antar unit kerja terkait. Kami berharap publikasi ini dapat bermanfaat untuk memperbaiki kualitas data dan kinerja pelayanan BPS. Saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depan. Terima kasih dan selamat membaca

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa selalu berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin tiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan persepsi kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan persepsi kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS.

Statistik Potensi Kelurahan Provinsi DKI Jakarta 2019 merupakan seri publikasi BPS Provinsi DKI Jakarta yang menyajikan hasil Pemutakhiran Data Perkembangan Desa (UpdatingPodes 2019). Bagi Kota Jakarta Utara, publikasi yang disusun adalah “Statistik Potensi Kelurahan Kota Jakarta Utara Tahun 2019 (Agregasi Data Kelurahan)”. Publikasi ini memuat gambaranwilayah administrasi pemerintahan setingkat kelurahan di Kota Jakarta Utara menurut ketersediaan infrastruktur dan potensi yang dimiliki oleh setiap wilayah tersebut.Data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini dikelompokkan ke dalam bagian-bagian sebagai berikut: keterangan umum desa, perumahan dan lingkungan, pendidikan dan kesehatan, hiburan dan olahraga, angkutan dan komunikasi, ekonomi, keterangan pemerintah desa, bencana alam dan mitigasi bencana alam, serta keamanan. Data dan informasi yang disajikan pada tingkat kabupaten/kota merupakan agregasi data tingkat kelurahan. Sementara itu, publikasi serupa juga dibuat pada tingkat provinsi yang merupakan agregasi data tingkat kabupaten/kota.Publikasi ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan data dan informasi terkait infrastruktur dan potensi wilayah bagi para pengambil kebijakan pembangunan di pusat maupun di daerah, peneliti, akademisi, serta pemakai data pada umumnya. Deteksi awal maupun fenomena ketersediaan infrastruktur maupun potensi antar wilayah terpotret dalam berbagai tabel yang disajikan pada publikasi ini.

Publikasi Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Utara 2020 diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. Publikasi ini disajikan dalam bentuk analisis, yang memuat hasil atau capaian pembangunan manusia di Sumatera Utara, yang mencakup aspek pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu, dimensi kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Semua indikator yang merepresentasikan ketiga dimensi ini terangkum dalam satu nilai tunggal, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Publikasi ini disajikan menurut kabupaten/kota di Sumatera Utara, untuk mengetahui peta pembangunan manusia baik pencapaian, posisi, maupun disparitas antar daerah. Dengan demikian, diharapkan setiap daerah dapat terpacu untuk meningkatkan kinerja pembangunan melalui peningkatan kapasitas dasar penduduk.

Pada tahun 2021, SKD dilaksanakan di 515 satuan kerja BPS yang terdiri dari BPS Pusat, 34 BPS Provinsi, serta 480 BPS Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Hasil dari pelaksanaan SKD 2021 salah satunya disajikan dalam publikasi dengan judul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2021” sebagai bentuk laporan dari penyelenggaraan SKD. Publikasi ini memberikan penjelasan secara deskriptif mengenai performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, serta kepuasan konsumen terhadap kualitas data BPS. Penyajian data ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini.

Hasil SKD 2021 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis karakteristik konsumen, analisis kebutuhan data, analisis kepuasan kualitas data, dan analisis performa unit layanan. Analisis ini dilengkapi dengan penyajian dalam bentuk Indeks Kepuasan Konsumen (IKK)