Kecamatan Kanggime Dalam Angka 2021 merupakan publikasi tahunan yangditerbitkan oleh BPS Kabupaten Tolikara. Disadari bahwa publikasi ini belumsepenuhnya memenuhi harapan pihak pemakai data khususnya para perencana,namun diharapkan dapat membantu melengkapi penyusunan rencanapembangunan di Kabupaten Tolikara.

Susenas Maret 2021 mengumpulkan data sosial ekonomi yang dapat digunakan sebagai “potret” tingkat kesejahteraan penduduk pada tahun 2021. Dimensi kesejahteraan yang disajikan melalui publikasi ini meliputi kependudukan, pendidikan, kesehatan, fertilitas dan KB, perumahan dan kondisi sosial ekonomi lainnya. Publikasi ini juga menyajikan informasi berdasarkan jenis kelamin, sehingga dapat memenuhi kebutuhan analisis kesenjangan gender. Selain itu, publikasi ini juga memetakan capaian tingkat kesejahteraan rakyat hingga tingkat kabupaten/kota.

Publikasi Perempuan dan Laki-Laki Kota Batam 2021 ini adalah publikasi menyajikan data dan informasi terpilah perempuan dan laki-laki dalam hal kependudukan, kesehatan, status sosial ekonomi rumah tangga, pendidikan, ketenagakerjaan, kepemimpinan politik dan pemerintah. Publikasi ini secara khusus bertujuan untuk menampilkan data statistik perempuan dan laki-laki terkait dengan hal-hal di atas yang dapat digunakan sebagai bahan baku untuk perumusan kebijakan dan program-program pembangunan berbasis gender.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik di lingkungan organisasi secara berkala dan berkelanjutan. BPS sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik, melaksanakan kewajiban tersebut melalui Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kepuasan konsumen dalam rangka meningkatkan kualitas data serta pelayanan publik BPS.SKD rutin diselenggarakan setiap tahun sekali. Pada tahun 2020, SKD diselenggarakan di 515 satuan kerja BPS, yaitu di BPS Pusat, 34 BPS Provinsi, dan 480 BPS Kabupaten/Kota. Salah satu penyajian hasil SKD 2020 berupa publikasi dengan judul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data 2020” sebagai bentuk laporan penyelenggaraan SKD. Publikasi ini berisikan analisis deskriptif mengenai karakteristik konsumen, performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, dan kepuasan konsumen terhadap kualitas data. Data disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis. Beberapa indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini antara lain Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Distrik Dalam Angka merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke. Publikasi ini menyajikan berbagai macam data seperti keadaan geografi, pemerintahan, kependudukan, sosial, pertanian, energi, perdagangan, dan transportasi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik di lingkungan organisasi secara berkala dan berkelanjutan. BPS sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik, melaksanakan kewajiban tersebut melalui Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kepuasan konsumen dalam rangka meningkatkan kualitas data serta pelayanan publik BPS.SKD rutin diselenggarakan setiap tahun sekali. Pada tahun 2021, SKD diselenggarakan di 514 satuan kerja BPS, yaitu di BPS Pusat, 34 BPS Provinsi, dan 479 BPS Kabupaten/Kota. Salah satu penyajian hasil SKD 2021 berupa publikasi dengan judul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data 2020” sebagai bentuk laporan penyelenggaraan SKD. Publikasi ini berisikan analisis deskriptif mengenai karakteristik konsumen, performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, dan kepuasan konsumen terhadap kualitas data. Data disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis. Beberapa indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini antara lain Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Betoambari Dalam Angka Tahun 2021 adalah publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Koordinator Statistik Kecamatan Betoambari secara berkala. Terwujudnya publikasi ini adalah berkat kerjasama dan bantuan berbagai pihak, baik dari Instansi Pemerintah maupun Swasta, untuk itu kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam hal ini disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga. Meskipun publikasi ini telah disiapkan dengan sebaik – baiknya, disadari masih adanya kekurangan dan kesalahan yang mungkin terjadi, untuk itu tanggapan dan saran dari para pemakai sangat diharapkan demi perbaikan penerbitan pada tahun-tahun mendatang.

Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan lembaga publik yang memiliki tugas dan tanggung jawab menyediakan data dan informasi di bidang statistik. Dalam menghasilkan dan menyajikan data statistik, BPS senantiasa berusaha untuk memperhatikan kepuasan serta kualitas pelayanan kepada pengguna data yang mencari data statistik. BPS selalu berupaya untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi kebutuhan dan tingkat kepuasan pengguna data melalui Survei Kebutuhan Data (SKD).BPS Kabupaten Halmahera Utara melaksanakan SKD 2021 pada bulan Juni-September 2021 dengan responden yang berasal baik dari pengunjung Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Halmahera Utara, maupun dari responden yang melakukan pengisian secara online. Hasil kegiatan SKD 2021 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis karakteristik pengguna data, analisis kepuasan kualitas data, dan analisis performa unit pelayanan.

Kecamatan Karubaga Dalam Angka 2021 merupakan publikasi tahunan yangditerbitkan oleh BPS Kabupaten Tolikara. Disadari bahwa publikasi ini belumsepenuhnya memenuhi harapan pihak pemakai data khususnya para perencana,namun diharapkan dapat membantu melengkapi penyusunan rencanapembangunan di Kabupaten Tolikara.

SKD rutin diselenggarakan setiap tahun sekali. Pada tahun 2021, SKD diselenggarakan di 514 satuan kerja BPS, yaitu di BPS Pusat, 34 BPS Provinsi, dan 479 BPS Kabupaten/Kota. Salah satu penyajian hasil SKD 2021 berupa publikasi dengan judul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data 2021” sebagai bentuk laporan penyelenggaraan SKD. Publikasi ini berisikan analisis deskriptif mengenai karakteristik konsumen, performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, dan kepuasan konsumen terhadap kualitas data. Data disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis. Beberapa indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini antara lain Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Publikasi ini merupakan bagian dari kegiatan Prioritas Nasional (PN) Penyusunan Interregional Input-Output (IRIO) Indonesia 2016 Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Analisis yang disajikan dalam publikasi ini merupakan angka yang disusun berdasarkan Tabel Input-Output (IO) Provinsi Kepulauan Riau dan Tabel IRIO Indonesia Tahun 2016.

SKD rutin diselenggarakan setiap tahun sekali. Pada tahun 2021, SKD diselenggarakan di 514 satuan kerja BPS, yaitu di BPS Pusat, 34 BPS Provinsi, dan 479 BPS Kabupaten/Kota. Salah satu penyajian hasil SKD 2021 berupa publikasi dengan judul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data 2021” sebagai bentuk laporan penyelenggaraan SKD. Publikasi ini berisikan analisis deskriptif mengenai karakteristik konsumen, performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, dan kepuasan konsumen terhadap kualitas data. Data disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis. Beberapa indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini antara lain Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Kecamatan Kembu Dalam Angka 2021 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Tolikara. Disadari bahwa publikasi ini belum sepenuhnya memenuhi harapan pihak pemakai data khususnya para perencana, namun diharapkan dapat membantu melengkapi penyusunan rencana pembangunan di Kabupaten Tolikara.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik di lingkungan organisasi secara berkala dan berkelanjutan. BPS sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik, melaksanakan kewajiban tersebut melalui Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kepuasan konsumen dalam rangka meningkatkan kualitas data serta pelayanan publik BPS.SKD rutin diselenggarakan setiap tahun sekali. Pada tahun 2020, SKD diselenggarakan di 515 satuan kerja BPS, yaitu di BPS Pusat, 34 BPS Provinsi, dan 480 BPS Kabupaten/Kota. Salah satu penyajian hasil SKD 2020 berupa publikasi dengan judul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data 2020” sebagai bentuk laporan penyelenggaraan SKD. Publikasi ini berisikan analisis deskriptif mengenai karakteristik konsumen, performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, dan kepuasan konsumen terhadap kualitas data. Data disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis. Beberapa indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini antara lain Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Publikasi Distrik Waigeo Utara Dalam Angka 2021 adalah publikasi tahunan yang diterbitkan secara berkala oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Raja Ampat. Publikasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang perkembangan Distrik Waigeo Utara secara umum yang meliputi keadaan geografi dan iklim, pemerintahan, penduduk, sosial dan kesejahteraan, pertanian, industri dan perdagangan, transportasi dan komunikasi, serta keuangan dan harga. Data yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh/dihimpun baik secara langsung (data primer), data yang dikutip dari adminstrasi Instansi/Dinas/Lembaga Pemerintah maupun swasta (data sekunder).

Publikasi ini berisikan analisis deskriptif mengenai karakteristik konsumen, performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, dan kepuasan konsumen terhadap kualitas data. Data disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis. Beberapa indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini antara lain Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Buku DistrikAngkaiseraDalam Angka 2021 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Kepulauan Yapen. Disadari bahwa publikasi ini belum sepenuhnya memenuhi harapan pihak pemakai data khususnya para perencana, namun diharapkan dapat membantu melengkapi penyusunan rencana pembangunan dan evaluasi dari kegiatan pembangunan.Kepada semua Dinas/Instansi/Lembaga Pemerintah maupun Swastayang telah membantu sebagai sumber data dalam kegiatan penyusunan buku ini, disampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya.Walaupun publikasi ini telah disiapkan sebaik-baiknya, namun disadari masih ada kekurangan dan kesalahan yang terjadi. Untuk perbaikan publikasi ini, tanggapan dan saran yang bersifat konstruktif dari para pemakai sangat diharapkan.

SKD rutin diselenggarakan setiap tahun sekali. Pada tahun 2021, SKD diselenggarakan di 514 satuan kerja BPS, yaitu di BPS Pusat, 34 BPS Provinsi, dan 479 BPS Kabupaten/Kota. Salah satu penyajian hasil SKD 2021 berupa publikasi dengan judul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data 2021” sebagai bentuk laporan penyelenggaraan SKD. Publikasi ini berisikan analisis deskriptif mengenai karakteristik konsumen, performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, dan kepuasan konsumen terhadap kualitas data. Data disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis. Beberapa indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini antara lain Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Data dan informasi kemiskinan dan indikator/ variabel lain terkait isu kemiskinan di Kota Batam yang tersaji di dalam publikasi Data dan informasi Kemiskinan Kota Batam 2021 adalah hasil penghitungan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) periode Maret Tahun 2020.

Pada tahun 2021, SKD dilaksanakan di 515 satuan kerja BPS yang terdiri dari BPS Pusat, 34 BPS Provinsi, serta 480 BPS Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Hasil dari pelaksanaan SKD 2021 salah satunya disajikan dalam publikasi dengan judul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2021” sebagai bentuk laporan dari penyelenggaraan SKD. Publikasi ini memberikan penjelasan secara deskriptif mengenai performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, serta kepuasan konsumen terhadap kualitas data BPS. Penyajian data ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini.