Kualitas tempat tinggal mencerminkan kesejahteraan rumah tangga yang mendiaminya. Data tentang perumahan sangat dibutuhkan untuk mengetahui kualitas rumah tinggal masyarakat. Publikasi Statistik Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 merupakan salah satu upaya Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memenuhi kebutuhan data tersebut. Publikasi ini memberikan gambaran kondisi fisik bangunan tempat tinggal dan fasilitas perumahan. Sumber data publikasi berasal dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2020.Dengan diterbitkannya publikasi ini, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan data perumahan, serta dapat digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi program pembangunan perumahan dan permukiman

Ketenagakerjaan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah. Beberapa permasalahan ketenagakerjaan antara lain jumlah angkatan kerja yang banyak, kualitas angkatan kerja yang relatif rendah, persebaran tenaga kerja yang tidak merata, dan kesempatan kerja masih terbatas. Peningkatan jumlah angkatan kerja tidak seiring dengan peningkatan kualitas angkatan kerja. Kualitas angkatan kerja tidak hanya dilihat dari tingkat pendidikan, tetapi juga dari kesehatan dan kemampuan bekerja sesuai dengan keinginan. Kualitas yang rendah ini membuat tenaga kerja tidak tertampung di pasar kerja dan menjadi penganggur. Selain kualitas tenaga kerja, ketersediaan lapangan kerja merupakan salah satu permasalahan yang sering dihadapi. Sektor pekerjaan yang menjadi kesempatan kerja paling diminati adalah sektor pertanian, industri, perdagangan, dan jasa. Akan tetapi, sektor-sektor tersebut tidak mampu memberi kesempatan kerja yang luas bagi para tenaga kerja yang berjumlah banyak sehingga menyebabkan terjadinya pengangguran.Penduduk Kabupaten Dompu Tahun 2020 berdasarkan hasil proyeksi penduduk 2010-2035 diperkirakan sejumlah 255,569 orang, dengan jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) sebanyak 170,504. Dari seluruh penduduk usia kerja, 70.06 persen merupakan angkatan kerja dan sekitar 29.94 persen bukan angkatan kerja yang mencakup kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga, serta kegiatan lainnya meliputi penerima pendapatan, tidak mampu melakukan kegiatan apapun. Jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2020 sebanyak 121,614 jiwa (sekitar 96.72 persen dari seluruh angkatan kerja) dan sisanya sekitar 3,28 persen merupakan penganggur1 atau sedang aktif mencari pekerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan suatu ukuran keberhasilan pemerintah dalam mengurangi jumlah pengangguran.

Laporan Akuntabititas Kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaimana ini dibuat sesuai lnpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabititas Kinerja lnstansi Pemerintah yang merupakan tindak tanjut TAP MPR RI Nomor: Xl/MPRI 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengindahkan prinsip-prinsipClean GovernmentdanGood Governance. Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja Badan Pusat StatistikKabupaten Kaimana untuk memantau bahkan mengetahui kemampuan BPSKabupaten Kaimana dalam pencapaian visi, misi dan tujuan penyelenggaraan kegiatan di bidang statistik. Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS Kabupaten Kaimana ini dimaksudkan untuk memberi gambaran mengenai penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan tugas yang diberikan pemerintah kepada BPSKabupaten Kaimana, melaksanakan koordinasi dan kerjasama serta mengembangkan dan membina hubungan dan kerjasama datam bidang statistik dengan instansi lain, baik pemerintah maupun swasta, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) adalah suatu indeks yang menggambarkan tingkat perbandingan harga barang konstruksi antarwilayah pada periode waktu tertentu. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) tahun 2020 merupakan salah satu komponen utama yangdigunakan dalam penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2021. Maka, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat memandang perlu untuk menerbitkan PublikasiIndeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Papua Barat 2020 guna memenuhi kebutuhanpara pengambil keputusan serta pengguna data.Publikasi ini merupakan terbitan kedua untuk tingkat provinsi Papua Barat. Dengan adanya publikasi ini diharapkan informasi di dalamnya dapat berguna, terutama bagi para pengambil keputusan, penyusun rencana dan evaluasi dalam penyusunan program pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua Barat. BPS Provinsi Papua Barat tidak lupa memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, serta menyampaikan terima kasih atas bantuan dari berbagai pihak selama proses pengerjaan hingga publikasi ini dapat terbit. Kritik dan saran sangat diharapkan daripengguna publikasi ini guna perbaikan pada terbitan selanjutnya.

Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengidentifikasi kebutuhan data statistik dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan BPS. SKD dilaksanakan secara rutin tiap tahun sejak 2005, namun awalnya masih dilakukan di BPS Pusat saja. Sejak tahun 2014, lokasi pelaksanaan SKD dikembangkan hingga BPS Kabupaten/Kota. Pada tahun 2020, BPS kembali menyelenggarakan SKD di BPS Pusat, 34 BPS Provinsi, dan 480 BPS Kabupaten/Kota. Hasil SKD 2020 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis mengenai karakteristik konsumen, performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, dan kepuasan terhadap kualitas data. Analisis ini dilengkapi dengan penyajian dalam bentuk Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Booklet ini menyajikan agregat data dasar penduduk Papua Barat sampai dengan level kabupaten/ kota. Cakupan data dasar dari angka hasil SP2020 adalah jumlah penduduk menurut jenis kelamin, wilayah administrasi, berikut parameter-parameter turunannya seperti kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin, dan laju pertumbuhan penduduk. Data-data tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan data penduduk terkini untuk keperluan perencanaan, monitoring, evaluasi program pembangunan serta berbagai referensi penelitian.

Survei Kebutuhan Data komandani oleh Direktorat Diseminasi Statistik BPS melalui Subdirektorat Rujukan Statistik. SKD yang dilakukan tahun 2020 dilaksanakan oleh seluruh unit PST Baik BPS RI maupun BPS Provinsi dan BPS kabupaten/kota. Publikasi Hasil Survei Kebutuhan Data Kabupaten Teluk Wondama 2020 ini merupakan publikasi terbitan pertama yang disusun oleh BPS Kabupaten Teluk Wondama. Hasil kegiatan SKD Kabupaten Teluk Wondama 2020 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis deskriptif, analisis pengguna data, dan analisis performa unit pelayanan. Analisis ini dilengkapi dengan penyajian dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indeks Kepuasan Konsumen (IKK).

Dalam penetapan kebijakan di bidang perekonomian daerah, pemerintah daerah memerlukan alatbantu yang tepat agar terwujud kebijakan yang tepat sasaran, efektif, dan efisien. Sehubungan dengan hal tersebut,BPS Provinsi Papua Barat memandang perlu untuk menerbitkan Publikasi Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Papua Barat Tahun 2020 guna memenuhi kebutuhan pengguna data dan sebagai sarana yang memantauharga barang dan jasa level konsumen akhir.Pembangunan ekonomi melalui kebijakan-kebijakan pemerintah menuntut tersedianya data statistikyang akurat, cepat, tepat, dan berkesinambungan demi terwujudnya perbaikan kualitas kehidupan masyarakat.Sehubungan dengan itu, maka Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat memandang perlu untukmenerbitkan Publikasi Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Papua Barat Tahun 2020 yang diterbitkan gunamemenuhi kebutuhan para pengguna data dan sebagai salah satu indikator pembangunan melalui pemantauanharga barang dan jasa di level konsumen akhir.Publikasi ini memuat agregasi data-data IHK, harga konsumen, inflasi bulanan, dan inflasi bulanberjalan (point to point) untuk Provinsi Papua Barat pada tahun 2020. Agregasi tersebut terbentuk dari dua KotaSBH yakni Kota Manokwari dan Kota Sorong yang dirinci menurut kelompok dan sub kelompok pengeluarankomoditi yang berguna terutama bagi para pengambil keputusan, penyusun perencana dan evaluasi, baiktingkat lembaga/instansi maupun perorangan

Sehubungan dengan semakin pentingnya data Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi secara berkala (tahunan), maka BPS Kota Sorong perlu untuk menerbitkan publikasi mengenai Indeks Harga Konsumen dan Inflasi setap tahunnya. Adapun isi publikasi ini memuat data-data IHK, Inflasi bulanan maupun Inflasi bulan berjalan (point to point) yang dirinci menurut kelompok dan subkelompok barang dan jasa di Kota Sorong dan Nasional.

Publikasi “Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru Kota Sorong 2020” ini merupakan publikasi yang disusun secara tahunan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sorong. Secara garis besar publikasi ini memberikan gambaran umum mengenai kondisi pembangunan manusia di Kota Sorong tahun 2020.

Tersedianya data pertanian yang tepat waktu dan akurat merupakan pondasi untuk dapat mewujudkan kebijakan pertanian yang tepat sasaran. Sejak 2018, BPS bekerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), didukung oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN), Badan Informasi Geospasial (BIG), serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), berupaya memperbaiki metodologi perhitungan luas panen padi melalui penerapan objective measurement dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta ketersediaan citra satelit resolusi tinggi. Kerjasama tersebut diwujudkan dalam suatu kegiatan yang bertajuk “Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA)” atau lebih dikenal dengan sebutan Survei KSA. Pelaksanaan Survei KSA untuk komoditas padi mulai diimplementasikan secara nasional pada tahun 2018. Pengamatan segmen dilakukan pada 7 (tujuh) hari terakhir setiap bulan. Berdasarkan hasil Survei KSA, pada 2019, luas panen padi diperkirakan sebesar 7,19 ribu hektar atau mengalami penurunan sebanyak 574,86 hektar (7,40 persen) dibandingkan tahun 2018. Sementara itu, produksi padi pada 2019 diperkirakan sebesar 29,94 ribu ton GKG. Jika dikonversikan menjadi beras, produksi beras pada 2019 mencapai sekitar 17,90 ribu ton, atau mengalami peningkatan sebesar 2,97 ribu ton (19,93 persen) dibandingkan dengan produksi beras tahun 2018. Selain menghasilkan estimasi luas panen, Survei KSA juga memberikan gambaran terkait fase amat padi lainnya, seperti luas fase vegetatif awal, vegetatif akhir, generatif, puso, serta luas sawah dan ladang yang sedang tidak ditanami padi.

Badan Pusat Statistik (BPS) berkomitmen untuk menyediakan data statistik yang berkualitas untuk semua pihak. Oleh karena itu, Survei Kebutuhan Data (SKD) diadakan untuk mengidentifikasi tingkat kebutuhan dan kepuasan konsumen. SKD 2020 dilaksanakan oleh seluruh unit Pelayananan Statistik Terpadu BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota. Hasil SKD 2020 dianalisis dengan menggunakan beberapa metode analisis, yaitu analisis tabulasi silang, analisis gap, dan Importance and Performance Analysis (IPA). Pengolahan data SKD 2020 dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan data, Indeks Kepuasan Konsumen (IKK), dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Publikasi Hasil Survei Kebutuhan Data Kabupaten Manokwari 2020 ini merupakan publikasi terbitan pertama yang disusun oleh BPS Kabupaten Manokwari. Hasil kegiatan SKD Kabuptaen Manokwari 2020 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis deskriptif, analisis pengguna data, dan analisis performa unit pelayanan. Analisis ini dilengkapi dengan penyajian dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indeks Kepuasan Konsumen (IKK).

Publikasi PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Kaimana Tahun 2016-2020 ini dimaksudkan untuk memenuhi permintaan para konsumen data sekaligus sebagai media informasi kuantitatif tentang perkembangan ekonomi dari sisi penggunaan atau konsumsi masyarakat, pemerintah, lembaga non profit, termasuk penggunaan untuk keperluan investasi yang ada di Kaimana. Secara lebih terperinci, publikasi ini memuat informasi tentang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sisi penggunaan beserta analisisnya baik secara time series (dari waktu ke waktu) maupun analisis rasio lainnya.

Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Lapangan Usaha Kabupaten Manokwari Tahun 2016-2020 ini merupakan kelanjutan dari penerbitan tahun-tahun sebelumnya yang disusun oleh BPS Kabupaten Manokwari. Publikasi ini menyajikan tinjauan perkembangan perekonomian Kabupaten Manokwari secara deskriptif. Dalam buku ini juga ditampilkan tabel-tabel PDRB tahun 2016 – 2020 atas dasar harga berlaku dan harga konstan 2010 dalam bentuk nilai nominal dan persentase.

Publikasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Manokwari Selatan Menurut Pengeluaran menyajikan perkembangan PDRB selama lima tahun terakhir dari sisi pengeluaran atau permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), serta Ekspor Neto. Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya mengunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep System of National Accounts 2008 seperti yang direkomendasikan oleh United Nations.

Buku Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Maybrat menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020 ini merupakan kelanjutan dari penerbitan tahun-tahun sebelumnya yang disusun oleh BPS Kabupaten Sorong Selatan. Publikasi ini menyajikan tinjauan perkembangan perekonomian Kabupaten Maybrat secara deskriptif. Dalam buku ini juga ditampilkan tabel-tabel PDRB tahun 2016-2020 atas dasar harga berlaku dan harga konstan 2010 dalam bentuk nilai nominal dan persentase.

Publikasi PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2016-2020 ini dimaksudkan untuk memenuhi permintaan para konsumen data sekaligus sebagai media informasi kuantitatif tentang perkembangan ekonomi dari sisi penggunaan atau konsumsi masyarakat, pemerintah, lembaga non profit, termasuk penggunaan untuk keperluan investasi yang ada di Pegunungan Afak. Secara lebih terperinci, publikasi ini memuat informasi tentang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sisi penggunaan beserta analisisnya baik secara time series (dari waktu ke waktu) maupun analisis rasio lainnya

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sorong Menurut Pengeluaran 2016 - 2020 merupakan publikasi tahunan yang menyajikan data tentang perkembangan PDRB Kabupaten Sorong dari tahun 2016 hingga 2020 menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Data yang disajikan mencakup beberapa komponen pengeluaran, yaitu Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Non Profit, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Stok, Ekspor dan Impor, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Kepada seluruh anggota Tim Penyusun Publikasi ini yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggitingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang. Kami sadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (velocity of money), pendalaman sektor keuangan (financial deepening), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.