IPM menjadi salah satu indikator kinerja pembangunan, yang merupakan indeks komposit dengan merepresentasikan tiga dimensi dasar kualitas pembangunan manusia yakni umur panjang dan sehat, pengetahuan dan penghidupan yang layak.

Data yang disajikan adalah data 2019 yang mencakup lima subsektor yaitu tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan.

Memberikan gambaran taraf kesejahteraan rakyat secara umum menurut karakteristik tertentu seperti jenis kelamin, kuintil pengeluaran, dan pendidikan tertinggi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Menurut Pengeluaran 2015–2019 merupakan publikasi tahunan yang menyajikan data tentang perkembangan PDRB Kabupaten dan Kota di Nusa Tenggara Timur dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Publikasi ini merupakan terbitan kelima sejak adanya perubahan tahun dasar dari tahun 2000 menjadi 2010. Data yang disajikan dalam publikasi ini meliputi data PDRB menurut komponen pengeluaran, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010 serta beberapa tabel turunannya. Komponen dan sub komponen yang disajikan telah mengalami perubahan, disesuaikan dengan konsep System of National Accounts (SNA) 2008 yang telah direkomendasikan oleh Unites Nations (UN)

Publikasi ini merupakan hasil dari kegiatan Survei Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Tahun 2021 yang berisi data rentang waktu dari tahun 2014-2019, meliputi data tenaga kerja, balas jasa tenaga kerja, volume produksi, penjualan dalam negeri dan ekspor, biaya antara dan output. Mudah-mudahan data yang disajikan dalam publikasi ini dapat melengkapi kebutuhan informasi tentang kegiatan perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia.

Publikasi ini menyajikan tinjauan perkembangan perekonomian Kabupaten Bogor secara deskriptif. Dalam buku ini juga ditampilkan tabel-tabel PDRB tahun 2015-2019 atas dasar harga berlaku dan harga konstan 2010 dalam bentuk nilai nominal dan persentase.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir sesuai dengan konsep System of National Accounts 2008 seperti yang direkomendasikan oleh United Nations. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah).

Data indikator ketenagakerjaan dibutuhkan untuk perencanaan, pemantauan program dan evaluasi hasil pembangunan.

Sejak diumumkannya kasus positif terinfeksi COVID-19 di Nusa Tenggara Timur pada tanggal 10 April 2020, berbagai langkah antisipasi untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, diantaranya himbauan physical-distancing, pemberlakuan Work From Home (WFH), penutupan pusat perbelanjaan dan tempat wisata, serta pengurangan kepadatan pekerja pada sektor industri. Namun demikian, penyebaran COVID-19 ini ternyata masih terus berlanjut. Sebagai lembaga yang ditugasi untuk menyajikan statistik, BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur juga ikut serta mengambil peran dalam menyikapi situasi genting saat ini dengan memproduksi statistik tambahan (additional statistics) guna mendukung upaya percepatan penanganan pandemi COVID-19 di wilayah Nusa Tenggara Timur.

Menyajikan data tentang tingkat perkembangan kesejahteraan masyarakat dibagi menjadi beberapa pokok bahasan seperti bidang kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, kemiskinan, perumahan dan sosial lainnya

merupakan hasil pengumpulan data Susenas September 2019, yaitu dari kuesioner Modul Kesehatan dan Perumahan (Daftar VSEN2019.MKP), Publikasi ini disajikan dalam bentuk angka persentase pada level provinsi karena mengingat jumlah sampel yang relatif kecil.

Perhatian pemerintah terhadap pekerja berstatus bukan buruh (pekerja berusaha sendiri/pekerja bebas) tidak seperti perhatian pemerintah terhadap pekerja berstatus buruh yang mempunyai perlindungan hukum, khususnya dalam hal penetapan upah minimum. Hal ini menyebabkan adanya ketimpangan antara pendapatan pekerja berstatus bukan buruh (pekerja berusaha sendiri/pekerja bebas) dengan pekerja berstatus buruh. Pengamatan terhadap perkembangan rata-rata pendapatan pekerja berstatus bukan buruh (pekerja berusaha sendiri/pekerja bebas) dari waktu ke waktu menarik untuk disajikan, sehingga dapat diketahui di bagian mana konsentrasi pekerja berstatus berusaha sendiri dan pekerja bebas, serta bagaimana tingkat pendapatannya menurut karakteristik sosial dan demografi. Untuk itu, disusunlah Publikasi Statistik Pendapatan Februari 2020, yang hasilnya diharapkan dapat dijadikan salah satu acuan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pekerja berstatus bukan buruh (pekerja berusaha sendiri/pekerja bebas). Informasi mengenai statistik pendapatan pekerja berstatus berusaha sendiri/pekerja bebas diperoleh dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), yang merupakan survei yang dirancang khusus untuk mengumpulkan data yang dapat menggambarkan keadaan umum ketenagakerjaan secara lengkap. Selain menyediakan data ketenagakerjaan yang berkesinambungan, maka tujuan khusus dari Sakernas ini adalah memperoleh informasi data jumlah penduduk yang bekerja, pengangguran, dan upah/gaji/pendapatan pekerja baik yang berstatus buruh maupun non buruh. Sesuai dengan periode pencacahan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan selama dua kali dalam setahun, maka pembuatan Publikasi Statistik Pendapatan juga dilaksanakan selama dua kali dalam setahun (Februari dan Agustus). Publikasi Statistik Pendapatan Februari 2020 adalah berdasarkan data Sakernas Februari 2020.

Buku Produk Domestik Regional Bruto Badan Pusat Statistik Papua Barat menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019 ini merupakan kelanjutan dari penerbitan tahun-tahun sebelumnya yang disusun oleh BPS Provinsi Papua Barat. Publikasi ini menyajikan tinjauan perkembangan perekonomian Provinsi Papua Barat secara deskriptif. Dalam buku ini juga ditampilkan tabel-tabel PDRB tahun 2015-2019 atas dasar harga berlaku dan harga konstan 2010 dalam bentuk nilai nominal dan persentase.

Publikasi ini menyajikan tinjauan perkembangan perekonomian Kabupaten Bojonegoro secara deskriptif. Dalam buku ini juga ditampilkan tabel-tabel PDRB tahun 2015-2019 atas dasar harga berlaku dan harga konstan 2010 dalam bentuk nilai nominal dan persentase.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (velocity of money), pendalaman sektor keuangan (financial deepening), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.Menurut teori ekonomi makro, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut Lapangan Usaha/industry), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut Pengeluaran /expenditure) serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut pendapatan/income). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDRB yang sama.

Untuk melihat perkembangan kebutuhan air bersih untuk keperluan perencanaan pembangunan sektor air bersih maka perlu disusun Statistik Air Bersih.

Publikasi Master File Desa Provinsi Lampung Tahun 2019 merupakan publikasi yang menyajikan nama-nama desa yang ada di Provinsi Lampung keadaan Desember 2019. Sistem kode wilayah yang digunakan berdasarkan pada letak geografisnya. Penomoran (pengkodean) wilayah administrasi dimulai dari arah Barat Daya.

Menyediakan data dan informasi kepemudaan melalui berbagai dimensi, di antaranya: demografi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kondisi sosial ekonomi, kesehatan