Publikasi Standar Data Statistik 2025 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan dokumen acuan yang memuat konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan data statistik yang dibakukan. Publikasi ini bertujuan untuk mewujudkan keseragaman dan keterpaduan data statistik yang dihasilkan oleh berbagai produsen data agar konsisten, dapat dibandingkan, dan mudah dibagipakaikan. Keberadaan standar ini mendukung implementasi kebijakan Satu Data Indonesia serta pengambilan keputusan pembangunan yang berbasis data berkualitas.

Statistik Potensi Desa Kota Sawahlunto 2025 merupakan publikasi tahunan BPS yang menyajikan hasil pendataan potensi desa terkini. Publikasi ini memuat gambaran komprehensif mengenai wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa, mulai dari potensi yang dimiliki, ketersediaan infrastruktur, hingga tantangan yang dihadapi di desa setiap tahunnya

Katalog ini menyajikan statistik mengenai publikasi BPS 2025, meliputi jumlah publikasi menurut subjek, bahasa, periode, hit view, dan hit download. Selain itu, pada setiap informasi terkait publikasi BPS dilengkapi dengan informasi seperti periode penerbitan, bahasa yang digunakan, tahun pertama terbit, International Standard Serial Number (ISSN) atau International Standard Book Number (ISBN), jumlah halaman, dan abstraksi. Informasi publikasi juga dilengkapi dengan QR code yang membantu konsumen data untuk langsung menuju ke website BPS (http://www.bps.go.id).

Statistik Potensi Kelurahan Kota Payakumbuh 2025 merupakan seri publikasi BPS yangterbit tiga kali dalam sepuluh tahun yang menyajikan hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2025. Publikasi ini memuat gambaran wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa di seluruh Indonesia menurut potensi yang dimiliki desa, ketersediaan infrastruktur di desa, dan juga tantangan yang dihadapi di desa.Data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini dikelompokkan ke dalam tiga bagian yaitu: Potensi Desa, Kerawanan Desa, dan Infrastruktur di Desa. Data dan informasi yang disajikan pada tingkat nasional merupakan agregasi data tingkat provinsi. Sementara itu, publikasi serupa juga dibuat pada tingkat provinsi yang merupakan agregasi data tingkat kabupaten/kota. Publikasi ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan data dan informasi terkait infrastruktur dan potensi wilayah bagi para pengambil kebijakan pembangunan di pusat maupun di daerah, peneliti, akedemisi, serta pemakai data pada umumnya. Deteksi awal maupun fenomena ketersediaan infrastruktur maupun potensi antar wilayah terpotret dalam berbagai tabel yang disajikan pada publikasi ini.

Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Provinsi Sumatera Barat ini diterbitkan setiap bulan oleh BPS-Statistik Provinsi Sumatera Barat. Data dan informasi yang terdapat di dalamnya diperbarui dengan data terbaru yang dikumpulkan dan dirilis oleh BPS. Data ini merupakan hasil pengumpulan data langsung dan kompilasi produk administrasi pemerintah yang dilakukan secara rutin (bulanan, triwulanan, dan tahunan) oleh staf BPS di seluruh Sumatera Barat

Buku Katalog Publikasi BPS Kabupaten Pasaman 2025 merupakan salah satu publikasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pasaman dalam usahanya memberikan informasi kepada para pengguna data mengenai publikasi-publikasi yang telah diterbitkan oleh BPS Kabupaten Pasaman. Buku ini memuat periodisasi terbit, bahasa yang digunakan, tahun pertama kali dan terakhir terbit, nomor publikasi, nomor international standard serial number (ISSN) atau international serial book number (ISBN), jumlah halaman, serta abstraksi singkat yang digunakan pada publikasi-publikasi tersebut. Buku Katalog Publikasi BPS Kabupaten Pasaman diterbitkan secara rutin satu kali dalam setahun. Koleksi yang ada di dalam Buku Katalog Publikasi BPS Kabupaten Pasaman tahun 2025 merupakan koleksi publikasi yang diterbitkan BPS Kabupaten Pasaman pada tahun 2025. Publikasi-publikasi tersebut dikelompokkan berdasarkan subjek utama yang terdiri atas: umum, sosial, agregat ekonomi dan isu ekonomi lainnya.

Salah satu bentuk evaluasi terhadap kualitas pelayanan PST BPS melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Di sisi lain, BPS sebagai penyedia data statistik, perlu melakukan analisis terhadap kebutuhan data konsumen serta kualitas data dan informasi statistik yang dihasilkan BPS, sehingga BPS menyelenggarakan Survei Kebutuhan Data (SKD).Hasil dari pelaksanaan SKD 2025 salah satunya disajikan dalam publikasi dengan judul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Indragiri Hulu 2025” sebagai bentuk laporan dari penyelenggaraan SKD. Publikasi ini memberikan penjelasan secara deskriptif mengenai performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, serta kepuasan konsumen terhadap kualitas data BPS. Penyajian data ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini.

Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kepuasan konsumen dalam rangka meningkatkan kualitas data serta pelayanan publik. Responden pada SKD 2025 adalah konsumen yang menerima pelayanan dari unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS sejak 1 Januari 2025 – akhir pencacahan. Secara umum, tujuan pelaksanaan SKD 2025 adalah untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, jugabertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasankonsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Hasil SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis deskriptif mengenai karakteristik konsumen, performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, dan kepuasan konsumen terhadap kualitas data. Data disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis. Beberapa indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini antara lain Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Survei Kebutuhan Data (SKD) Kabupaten Pelalawan adalah survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pelalawan untuk mengidentifikasi kebutuhan data statistik dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan BPS Kabupaten Pelalawan. Responden pada SKD 2025 Kabupaten Pelalawan adalah konsumen yang menerima pelayanan dari unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Pelalawan dengan cara tatap muka atau datang langsung ke unit PST BPS serta tanpa tatap muka baik melalui telepon, e-mail, surat, website, maupun layanan statistik online. Hasil SKD menunjukkan bahwa konsumen di PST BPS Kabupaten Pelalawan didominasi oleh konsumen yang berasal dari pemerintah daerah (60,61%). Secara umum, konsumen merasa puas terhadap data yang diperoleh dari penyedia data BPS Kabupaten Pelalawan yang ditunjukkan dengan persentase konsumen yang merasa puas terhadap kualitas data BPS Kabupaten Pelalawan sebesar 100%. Kepuasan konsumen terhadap pelayanan di PST BPS Kabupaten Pelalawan digambarkan melalui Indeks Kepuasan Konsumen (IKK). Nilai IKK PST BPS Kabupaten Pelalawan adalah 95,33.

Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kepuasan konsumen dalam rangka meningkatkan kualitas data serta pelayanan publik. Responden pada SKD 2025 adalah konsumen yang menerima pelayanan dari unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Siak sejak 1 Januari – habis waktu pencacahan. Secara umum, tujuan pelaksanaan SKD 2025 adalah mendapatkan bahan evaluasi dari konsumen sebagai pendukung peningkatan kualitas data dan informasi statistik. Hasil SKD 2024 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis deskriptif mengenai karakteristik konsumen, performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, dan kepuasan konsumen terhadap kualitas data. Data disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis. Beberapa indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini antara lain Indeks Kepuasan Konsumen (IKK), Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK), dan persentase konsumen yang puas terhadap pelayanan dan kualitas data BPS Kabupaten Siak.

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS.Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 di Kota Dumai disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kota Dumai 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Laporan hasil pelaksanaan SKD BPS Provinsi Riau 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Provinsi Riau 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS Provinsi Riau serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS Provinsi Riau. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Publikasi Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Batang Hari 2025 adalah publikasi yang memuat analisis hasil survei kebutuhan data yang diselenggarakan oleh BPS Kabupaten Batang Hari pada tahun 2025. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS Kabupaten Batang Hari serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS.Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2024”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kota Jambi 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS Provinsi Jambi serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Publikasi ini memuat gambaran wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa di seluruh Indonesia menurut potensi yang dimiliki desa, ketersediaaninfrastruktur di desa, dan juga tantangan yang dihadapi di desa.

Publikasi Statistik Potensi Desa Kota Salatiga 2025 menyajikan hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2025. Publikasi ini memuat gambaran wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa/kelurahan di seluruh Indonesia menurut potensi yang dimiliki desa/kelurahan, ketersediaan infrastruktur di desa/kelurahan, dan juga tantangan yang dihadapi di desa/kelurahan. Pemerintah memprioritaskan pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Hasil Pendataan Podes dapat digunakan sebagai bahan analisis kewilayahan terkait potensi ekonomi, sosial dan sarana/prasarana wilayah.