Publikasi ini menyajikan data harga produsen berbagai komoditas peternakan dan perikanan di wilayah perdesaan berdasarkan hasil Survei Harga Produsen Perdesaan yang dilakukan setiap bulan di 38 provinsi di Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik dalam memenuhi kebutuhan data statistik masyarakat. Oleh karena itu, Survei Kebutuhan Data (SKD) dilaksanakan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan dan kepuasan konsumen data. SKD 2025 dilaksanakan di unit Pelayananan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Aceh Tamiang. Publikasi ini menyajikan gambaran mengenai karakteristik konsumen, kebutuhan data, kepuasan kualitas data dan kepuasan layanan di PST BPS Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2025. Informasi tesebut diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi BPS Kabupaten Aceh Tamiang untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2017. Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa selalu berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin tiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan persepsi kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan persepsi kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS

Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengidentifikasi kebutuhan data statistik dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan BPS. Pada tahun 2025, BPS kembali menyelenggarakan SKD di BPS Pusat, 33 BPS Provinsi, dan 477 BPS KabupatenKota. Hasil SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis karakteristik konsumen, analisis kebutuhan data, analisis kepuasan kualitas data, dan analisis performa unit layanan. Analisis ini dilengkapi dengan penyajian dalam bentuk Indeks Kepuasan Konsumen (IKK).

Indikator Ekonomi merupakan publikasi BPS yang diterbitkan setiap bulan. Publikasi ini pertama kali terbit pada bulan Januari 1970 dengan isi yang masih sederhana. Secara bertahap, seiring perkembangan keadaan dan kebutuhan, publikasi ini menyajikan data yang semakin beragam untuk memenuhi tuntutan yang ada. Publikasi ini secara khusus menyajikan statistik yang merupakan indikator ekonomi Indonesia. Aspek ekonomi yang disajikan antara lain: indeks harga konsumen, indeks harga perdagangan besar, nilai tukar valuta, keuangan dan perbankan, penanaman modal, neraca pembayaran, pendapatan nasional, ekspor dan impor, perhubungan, perhotelan dan pariwisata, serta produksi pertanian.

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK). Publikasi ini terwujud berkat kerja sama yang baik antar unit kerja terkait. Kami berharap publikasi ini dapat bermanfaat untuk memperbaiki kualitas data dan kinerja pelayanan BPS. Saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depan. Terima kasih dan selamat membaca.

Laporan ini mengevaluasi kualitas pelayanan dan kebutuhan data di BPS Kabupaten Simeulue melalui Survei Kebutuhan Data (SKD) 2025. Survei menggunakan metode nonprobability sampling dengan realisasi 32 responden, melampaui target yang ditetapkan. Profil konsumen didominasi oleh ASN/TNI/Polri (65,6%) dari instansi Pemerintah Daerah, dengan tujuan utama penggunaan data untuk keperluan pemerintahan serta perencanaan dan evaluasi pembangunan. Kinerja pelayanan menunjukkan hasil Sangat Baik dengan Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) sebesar 99,61 dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sempurna di angka 100, yang mengindikasikan pelayanan bersih dari korupsi dan diskriminasi. Tingkat kepuasan terhadap layanan, akses, dan kualitas data mencapai 100%. Data yang paling banyak dibutuhkan adalah statistik sosial (Kependudukan) pada level kabupaten/kota dengan periode tahunan. Berdasarkan analisis IPA, rekomendasi perbaikan difokuskan pada kejelasan informasi pelayanan, prosedur, ketepatan waktu, dan fasilitas pengaduan

Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kota Banda Aceh 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK). Publikasi ini terwujud berkat kerja sama yang baik antar unit kerja terkait. Kami berharap publikasi ini dapat bermanfaat untuk memperbaiki kualitas data dan kinerja pelayanan BPS. Saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depan. 

Buku Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi ini diterbitkan setiap bulan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data dan informasi yang dimuat tetap mengikuti perkembangan data terbaru yang dihimpun dan dirilis BPS, yang merupakan hasil pendataan langsung dan hasil kompilasi produk administrasi pemerintah yang dilakukan secara teratur (bulanan, triwulanan, tahunan) oleh jajaran BPS di seluruh Indonesia.

Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang diselenggarakan oleh BPS untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kepuasan konsumen dalam rangka meningkatkan kualitas data serta pelayanan publik. Hasil SKD 2025 tersaji dalam bentuk analisis deskriptif tentang karakteristik konsumen, dan kebutuhan data; Indeks Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan dan kualitas data; serta Indeks Perilaku Anti Korupsi. Hasil analisis tersaji dalam bentuk tabulasi, grafik dan infografis.

Survei Kebutuhan Data adalah survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik untuk mengidentifikasi kebutuhan data statistik dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan BPS. SKD dilaksanakan secara rutin tiap tahun sejak 2005, namun awalnya masih dilakukan di BPS Pusat saja. Sejak tahun 2014, lokasi pelaksanaan SKD dikembangkan hingga BPS Kabupaten/Kota. Hasil SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis mengenai karakteristik konsumen, performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, dan kepuasan terhadap kualitas data. Analisis ini dilengkapi dengan penyajian dalam bentuk Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Publikasi Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia September 2025 ini merupakan buku pertama dari  tiga buku dalam  rangkaian publikasi mengenai pengeluaran dan  konsumsi rumah  tangga yang disusun berdasarkan hasil  Survei Sosial  Ekonomi Nasional (Susenas) September 2025. Publikasi ini menyajikan tabel- tabel data hasil  Susenas  Modul  Konsumsi Pengeluaran (KP).  Penyusunan buku ini  bertujuan  untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai pola  pengeluaran konsumsi penduduk  Indonesia dan  juga per  provinsi, yang merupakan salah  satu indikator penting dalam menentukan kebijakan ekonomi dan sosial.

Publikasi ini menyajikan data harga konsumen perdesaan berdasarkan hasil Survei Harga Konsumen Perdesaan yang dilakukan setiap bulan di 38 provinsi di Indonesia. Informasi yang disajikan mencakup data harga konsumen/eceran barang dan jasa berbagai komoditas kelompok non makanan di wilayah perdesaan tahun 2025.

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS Kabupaten Aceh Selatan telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS Kabupaten Aceh Selatan, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Aceh Selatan 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS Kabupaten Aceh Selatan serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS Kabupaten Aceh Selatan. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK). Publikasi ini terwujud berkat kerja sama yang baik antar unit kerja terkait. Kami berharap publikasi ini dapat bermanfaat untuk memperbaiki kualitas data dan kinerja pelayanan BPS. Saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depan.

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2025. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Publikasi Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kota Lhokseumawe 2025 merupakan bentuk laporan dari penyelenggaraan SKD. Publikasi ini memberikan penjelasan secara deskriptif mengenai performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, serta kepuasan konsumen terhadap kualitas data BPS. Penyajian data ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Tahun 2025 adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu kabupaten/kota dibandingkan dengan kota acuan yaitu Kota Surabaya. Kota acuan dipilih dengan mempertimbangkan nilai indeks suatu kota yang mendekati indeks rata-rata nasional, kelengkapan data, dan posisi kota dalam jalur perdagangan.

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Tahun 2025 adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu kabupaten/kota dibandingkan dengan kota acuan yaitu Kota Surabaya. Kota acuan dipilih dengan mempertimbangkan nilai indeks suatu kota yang mendekati indeks rata-rata nasional, kelengkapan data, dan posisi kota dalam jalur perdagangan.

Publikasi Direktori Perusahaan Konstruksi DKI Jakarta 2025 merupakan hasil kegiatan Updating Direktori Perusahaan Konstruksi di tahun 2025. Publikasi ini berisi informasi terkait perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi di Provinsi DKI Jakarta. Direktori ini menyajikaninformasi yang meliputi: nama, alamat, nomor telepon, faximile, email dan kualifikasi usaha dan website. Publikasi ini selain sebagai kerangka sampel rutin survei konstruksi, digunakan juga sebagai referensi berkenaan dengan lapangan usaha konstruksi.Publikasi ini dibuat untuk mendukung berbagai kebutuhan data di sektor konstruksi. Informasi yang disajikan diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas, baik bagi pemerintah, pelaku usaha, akademisi, maupun masyarakat umum. Penyusunan direktori ini melibatkan proses pembaruan data sesuai dengan tahapan yang sistematis, sehingga direktori ini dapat dipergunakan sebagai referensi.

Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).