Kecamatan Pesanggrahan Dalam Angka 2025 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan BPS Kota Administrasi Jakarta Selatan. Publikasi ini berisi berbagai informasi tentang Geografi, Sosial dan Kesejahteraan Rakyat, Penduduk, dan Perekonomian. Publikasi ini dapat terwujud berkat kerja sama dan bantuan dari berbagai pihak terutama Camat Pesanggrahan beserta staf dan Kepala Seksi Instansi Sektoral lainnya. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan disampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Walaupun publikasi ini telah disiapkan sebaik-baiknya, namun disadari masih ada kekurangan dan kesalahan yang terjadi. Untuk perbaikan publikasi ini, tanggapan dan saran yang bersifat konstruktif dari para pemakai sangat diharapkan

Publikasi Nilai Tukar Petani Provinsi Papua Selatan 2024 merupakan publikasi tahunan dalam daftar Senarai Rencana Terbit BPS di tahun 2025. Secara umum publikasi ini menggambarkan nilai tukar dan indeks harga yang diterima dan dibayar oleh petani, termasuk peternak dan nelayan. Statistik yang dihasilkan dalam publikasi ini menggunakan data yang diolah dari Survei Harga Perdesaan yang dilaksanakan setiap bulan dari Januari hingga Desember 2024 di kabupaten/kota sentra produksi pertanian di Provinsi Papua Selatan dan telah dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2018=100. Survei ini mencakup subsektor tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan.

Publikasi inisecara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir di Kabupaten Dharmasraya. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, dan sudah menerapkan konsep System of National Accounts 2008 seperti yang direkomendasikan oleh United Nations.

Publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Papua 2025 merupakan publikasi yang ditujukan untuk menganalisis Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) di wilayah baru Provinsi Papua pasca disahkannya tiga provinsi baru, yaitu Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Publikasi ini memuat informasi mengenai tingkat kemahalan konstruksi antar kabupaten/kota di Provinsi Papua dibandingkan dengan kota acuan. Kota acuan yang digunakan pada tahun 2025 adalah Kota Surabaya. Kota acuan ini merupakan kota acuan yang berbeda dengan yang digunakan pada tahun 2024.

Buku Kecamatan Pulo Gadung Dalam Angka 2025 adalah publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Timur. Buku ini berisi kumpulan data statistik yang dihimpun dari berbagai sumber informasi, baik dari instansi pemerintah maupun swasta.

Profil Ketenagakerjaan Kota Madiun Agustus Tahun 2024 ini merupakan produk utama dari pelaksanaan Sakernas Agustus 2024 yang menggambarkan secara ringkas indikator ketenagakerjaan di Kota Madiun. Informasi yang disajikan dalam publikasi tersebut berasal dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) yang dikumpulkan oleh BPS setiap tahun. Secara khusus, dari Sakernas dapat diperoleh informasi mengenai jumlah penduduk yang bekerja, pengangguran dan penduduk yang pernah bekerja

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Melalui perangkat data ini dapat dilihat nilai nominal PDRB, struktur ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita dan sebagainya.Publikasi PDRB Kabupaten Sijunjung menurut pengeluaran ini, secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir di Kabupaten Sijunjung. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu; Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga non Profit yang Melayani RT, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori) dan Ekspor Impor Barang dan Jasa. Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya mengunakan tahun dasar 2010, dan sudah menerapkan konsep System of National Accounts 2008 seperti yang direkomendasikan oleh United Nations.

Publikasi ini memuat tabel-tabel yang menggambarkan keadaan angkatan kerja di Provinsi Papua pada semester kedua di tahun 2024. Data yang disajikan diperoleh dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua pada bulan Agustus tahun 2024 di seluruh wilayah Papua. Jumlah target sampel Sakernas Agustus 2024 sebesar 3.600 rumah tangga, yang ditujukan untuk menghasilkan angka estimasi sampai dengan tingkat kabupaten. Publikasi ini menggunakan penimbang proyeksi penduduk hasil Sensus Penduduk Tahun 2020.

Kecamatan Sawah Besar Dalam Angka 2025 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh BPS Kota Jakarta Pusat. Disadari bahwa publikasi ini belum sepenuhnya memenuhi harapan pihak pemakai data khususnya para perencana, namun diharapkan dapat membantu melengkapi penyusunan rencana pembangunan di Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat. Publikasi ini dapat terwujud berkat kerja sama dan bantuan dari berbagai pihak baik instansi pemerintah maupun swasta. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan disampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tahunnya melaksanakan survei-survei untuk menghasilkan berbagai indikator ekonomi dan sosial. dimana salah satunya digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia. Sejak tahun 2014 terdapat penyempurnaan metode penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan metode baru.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), serta Ekspor dan Impor. Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep System of National Accounts 2008 seperti yang direkomendasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Penyajian IPM menurut daerah memungkinkan setiap provinsi dan kabupaten/ kota mengetahui peta pembangunan manusia baik pencapaian, posisi, maupun disparitas antar daerah. Publikasi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Aceh Tamiang 2025 menyajikan angka IPM Kabupaten Aceh Tamiang, serta dilengkapi dengan komponen pembentuknya dari tahun 2020-2024 yaitu umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita disesuaikan per tahun.

Kecamatan Senen Dalam Angka 2025 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh BPS Kota Jakarta Pusat. Disadari bahwa publikasi ini belum sepenuhnya memenuhi harapan pihak pemakai data khususnya para perencana, namun diharapkan dapat membantu melengkapi penyusunan rencana pembangunan di Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat.

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Aceh Besar 2025, yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Besar adalah salah satu bukti upaya serta komitmen BPS sebagai penyedia data berkualitas. Sehingga nantinya dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan perencanaan pembangunan untuk kemajuan Kabupaten Aceh Besar. Isi publikasi ini menyajikan indikator-indikator berkaitan dengan kesejahteraan rakyat antara lain kependudukan, kesehatan, pendidikan, perumahan, indikator kesejahteraan rakyat lainya, dan Indeks Pembangunan Manusia.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (velocity of money), pendalaman sektor keuangan (financial deepening), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya. Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir di Kabupaten Padang Pariaman. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya mengunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep System of National Accounts 2008 seperti yang direkomendasikan oleh United Nations

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya 2025 merupakan publikasi yang disajikan berkala setiap tahun. Publikasi ini menyajikan data-data mengenai tingkat kesejahteraan rakyat Kabupaten Aceh Jaya. Sebagian besar data yang digunakan berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas 2024 dan 2025) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2025 (terutama data ketenagakerjaan). Selain itu, publikasi ini juga menggunakan data dari sumber lain (data sekunder).

Publikasi ini dapat terwujud berkat kerja sama dan bantuan dari berbagai pihak terutama Camat Setiabudi beserta staf dan Kepala Seksi Intansi Sektoral lainnya. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan disampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar –besarnya. Walaupun publikasi ini telah disiapkan sebaik-baiknya, namun disadari masih ada kekurangan dan kesalahan yang terjadi. Untuk perbaikan publikasi ini, tanggapan dan saran yang bersifat konstruktif dari para pemakai sangat diharapkan.

Indikator Kesejahteraan Rakyat 2025 merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat Kabupaten Aceh Tamiang antarwaktu dan perbandingannya daerah tempat tinggal (perkotaan dan perdesaan). Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut delapan bidang yang mencakup Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, Kemiskinan, serta Sosial Lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup. Tahun ini topik publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024 mengambil tema akses perumahan dan permukiman di Indonesia, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Topik ini memberikan gambaran tentang akses perumahan dan permukiman yang digambarkan melalui kepemilikan hunian, infrastruktur perumahan yang layak, dan kondisi lingkungan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah.

Publikasi ini secara khusus membahas PDRB menurut pengeluaran. Dengan pendekatan ini, PDRB dibagi menjadi beberapa komponen, yaitu: pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, dan ekspor neto (ekspor dikurangi dengan impor). Data PDRB dalam publikasi ini mengunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep System of National Accounts 2008 seperti yang direkomendasikan oleh United Nation.

Penguatan transformasi merupakan tahap awal pada tahapan pembangunan RPJPN 2025-2045. Kesehatan merupakan salah satu bentuk transformasi sosial yaitu dengan penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif. Untuk membentuk manusia produktif di masa depan, kita harus menanamkan fondasi yang kuat yaitu dapat dimulai dari kesehatan anak. Dengan memperhatikan kesehatan anak berarti sedang membuka jalan untuk pembangunan Indonesia yang lebih baik. Namun, kesehatan anak dipengaruhi oleh kesehatan ibu. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian pemerintah mengenai kesehatan ibu dan anak. Dengan adanya publikasi Kesehatan Ibu dan Anak 2024 diharapkan sebagai acuan pemerintah untuk mengambil keputusan serta panduan untuk merancang kebijakan terkait di bidang kesehatan. Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Hasil SP2020, jumlah penduduk Kota Bima tahun 2024 yaitu 163.604 jiwa yang terdiri dari 81.183 laki-laki dan 82.421 perempuan. Rasio jenis kelamin pada Kota Bima tahun 2024 yaitu 98.50 yang artinya terdapat 98 hingga 99 penduduk laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Kelompok usia 5-9 tahun merupakan kelompok usia dengan penduduk terbanyak di Kota Bima Tahun 2024 yang berjumlah 15.574 jiwa. Kelompok usia 75 tahun ke atas merupakan kelompok usia dengan penduduk paling sedikit dibandingkan kelompok usia lainnya yaitu 2.644 jiwa. Hal ini menggambarkan bahwa seiring naiknya kelompok umur, maka jumlah penduduk juga mengalami penurunan. Pada tahun 2024, penduduk Kota Bima usia 10 tahun ke atas yang berstatus kawin mencapai 53,82 persen. Sedangkan penduduk yang belum kawin sebanyak 37,97 persen. Sisanya berstatus cerai hidup sebesar 2,72 persen dan cerai mati sebesar 5,49 persen. Pada status perkawinan, jika dilihat dari jenis kelamin bahwa persentase laki-laki berstatus belum kawin dan kawin lebih tinggi dibandingkan perempuan yaitu 41,65 persen dan 53,96 persen sedangkan perempuan belum kawin yaitu 34,33 persen dan perempuan berstatus kawin yaitu 53,68 persen. Namun demikian, persentase perempuan berstatus cerai lebih tinggi yaitu sebesar 11,99 persen sedangkan laki-laki hanya sebesar 4,39 persen. Jika dirinci menurut daerah tempat tinggal, penduduk perempuan usia 10-54 tahun yang berstatus belum kawin lebih tinggi di daerah perdesaan yaitu mencapai 46,00 persen sedangkan di perkotaan sebesar 44,14 persen. Sebaliknya, persentase penduduk perempuan yang berstatus kawin di perkotaan lebih tinggi yaitu sebesar 54,43 persen sedangkan di perdesaan sebesar 50,59 persen. Ibu dengan kelompok usia kawin pertama 21 tahun ke atas mendominasi dari total populasi ibu dengan kelompok usia yang lain yaitu dengan pesentase sebesar 62,38 persen.Pada tahun 2024, terdapat 98,97 persen tingkat melek huruf ibu di Kota Bima. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh ibu di Kota Bima telah mampu membaca dan menulis. Berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas ibu usia 10 tahun ke atas di Kota Bima, baik di perkotaan maupun di perdesaan memiliki ijazah tertinggi SMA/sederajat dengan persentase masing-masing 39,51 persen dan 38,90 persen. Persentase ibu yang memiliki ijazah perguruan tinggi sebesar 28,61 persen di daerah perkotaan dan 19,29 persen di daerah perdesaan. Masih terdapat ibu yang tidak/belum menamatkan pendidikan dasar yaitu sebesar 1,06 persen di daerah perkotaan dan 2,57 persen di daerah perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa status pendidikan ibu di Kota Bima cukup bervariasi, dan masih perlu mendapat perhatian dikarenakan masih dijumpai ibu yang tidak/belum menyelesaikan pendidikan dasar.Kepemilikan jaminan kesehatan berperan penting untuk menunjang akses pelayanan kesehatan di Indonesia. Bersumber dari Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024 bahwa persentase ibu yang memiliki BPJS PBI yaitu 62,26 persen, persentase ibu yang memiliki BPJS Non-PBI yaitu 24,74 persen, persentase ibu yang memiliki jamkesda yaitu 34,30 persen, persentase ibu yang memiliki asuransi swasta yaitu 0,38 persen, persentase ibu yang memiliki jamkes perusahaan/kantor yaitu 1,41 persen. Adapun ibu yang tidak memiliki jaminan kesehatan yaitu 4,87 persen.Penduduk Kota Bima usia 10 tahun ke atas yang berstatus kawin mencapai 54,12 persen. Sedangkan penduduk yang belum kawin sebanyak 38,76 persen. Sisanya berstatus cerai hidup sebesar 2,23 persen dan cerai mati sebesar 4,89 persen. Dirinci menurut jenis kelamin, persentase laki-laki yang belum kawin lebih tinggi yaitu 41,99 persen dibandingkan dengan perempuan yang hanya 35,58 persen. Namun demikian, persentase perempuan berstatus cerai lebih tinggi yaitu sebesar 10,37 sedangkan laki-laki hanya sebesar 3,83 persen. Jika dirinci menurut daerah tempat tinggal, penduduk perempuan usia 10-54 tahun yang berstatus belum kawin lebih tinggi di daerah perkotaan yaitu mencapai 43,82 persen sedangkan di perdesaan sebesar 41,11 persen. Sebaliknya, persentase penduduk perempuan yang berstatus kawin di perdesaan lebih tinggi yaitu sebesar 58,30 persen sedangkan di perkotaan sebesar 52,94 persen. Selanjutnya, dirinci menurut kelompok usia kawin pertama, di wilayah perdesaan didominasi oleh ibu dengan usia kawin pertama 15-19 tahun yaitu sebesar 40,75 persen. Sedangkan di wilayah perkotaan didominasi oleh kelompok usia yang lebih tua yaitu 20-24 tahun dengan persentase sebesar 43,41 persen. Terdapat 0,12 persen ibu di perdesaan dengan usia kawin pertama kurang dari 15 tahun.Tingkat melek huruf ibu di Kota Bima mencapai 99,03 persen. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh ibu di Kota Bima telah mampu membaca dan menulis. Berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas ibu usia 10 tahun ke atas di Kota Bima, baik di perkotaan maupun di perdesaan memiliki ijazah tertinggi SMA/sederajat dengan persentase masing-masing 41,03 persen dan 45,15 persen. Persentase ibu yang memiliki ijazah perguruan tinggi sebesar 28,26 persen di daerah perkotaan dan 18,22 persen di daerah perdesaan. Masih terdapat ibu yang tidak/belum menamatkan pendidikan dasar yaitu sebesar 2,69 persen di daerah perkotaan dan 8,30 persen di daerah perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa status pendidikan ibu di Kota Bima cukup bervariasi, dan masih perlu mendapat perhatian dikarenakan masih dijumpai ibu yang tidak/belum menyelesaikan pendidikan dasar.Jika ditinjau dari sisi kesehatan, terdapat sebanyak 92,99 persen ibu memiliki jaminan kesehatan. Sebagian besar ibu tercatat memiliki jaminan kesehatan BPJS PBI dengan persentase sebesar 61,53 persen. Mayoritas ibu memilih puskesmas dan praktek dokter/bidan sebagai tempat berobat jalan dengan persentase masing-masing sebesar 39,70 dan 37,44 persen dan sisanya memilih di sarana kesehatan lainnya yaitu rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, klinik/praktek dokter bersama, dan UKBM. Persentase perempuan di Kota Bima yang menggunakan alat KB sebanyak 51,31 persen. Sebanyak 26,75 persen ibu pernah menggunakan alat KB, dan sisanya 21,94 persen tidak menggunakan alat KB.Dalam upaya peningkatan kesehatan ibu dan bayi, pemilihan fasilitas kesehatan untuk persalinan merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan. Sebanyak 45,13 persen ibu menggunakan rumah sakit sebagai tempat melahirkan dan hampir seluruh persalinan dibantu oleh dokter kandungan (44,80 persen) ataupun bidan (54,78 persen) serta sebagian kecil oleh perawat (0,42 persen). Di Kota Bima, baik di perkotaan maupun perdesaan masih terdapat bayi dengan berat badan lahir di bawah normal, yang masing-masing sebanyak 7,63 persen dan 5,60 persen. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi ibu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan menjaga kesehatannya selama masa kehamilan.Peran ibu di dalam rumah tangga kegiatan utamanya tidak hanya mengurus rumah tangga saja, tetapi ada peran ibu yang kegiatan utamanya bekerja. Di Kota Bima terdapat sebanyak 75,30 persen yang kegiatan utamanya bekerja, sedangkan yang hanya mengurus rumah tangga saja sebanyak 22,82 persen. Jika dirinci menurut lapangan usaha, mayoritas ibu bekerja pada sektor jasa yaitu mencapai 74,92 persen. Menurut status pekerjaan, Sebagian besar ibu bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai atau berusaha sendiri dengan persentase total mencapai 65,28 persen. Mayoritas ibu yang bekerja juga memiliki jam kerja yang tidak sedikit. Terlebih di wilayah perkotaan, ibu yang memiliki jam kerja lebih dari 35 jam seminggu mencapai 69,71 persen, sedangkan di perdesaan hanya 33,23 persen.Salah satu indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan pendidikan adalah angka partisipasi sekolah anak. Terdapat 45,32 persen anak yang sedang mengikuti pendidikan pra sekolah. Menurut Jenis pendidikan, sebanyak 65,84 persen anak usia 3-6 tahun menempuh pendidikan pra sekolah di Taman Kanak-Kanak, 22,02 persen di PAUD, 10,71 persen di Raudathul Athfal, dan sisanya 1,43 persen di Bustanul Athfal. Pada anak usia 5-17 tahun terdapat 87,81 persen anak yang masih bersekolah, 10,87 persen ada tidak/belum bersekolah, dan 1,32 persen anak tidak bersekolah lagi. Jika dirinci menurut kelompok umur, pada kelompok umur SD (7-12 tahun), seluruh anak yang sedang menempuh pendidikan berada pada jenjang SD. Pada kelompok umur SMP (13-15 tahun) sebanyak 87,88 persen anak yang sedang menempuh pendidikan berada pada jenjang SMP, dan sisanya sedang menempuh pendidikan pada jenjang SD dan SMA. Kemudian pada rentang umur 16-17 tahun, sebanyak 75,16 persen anak yang menempuh pendidikan berada pada jenajng SMA, dan sisanya sedang menempuh pendidikan pada jenjang SD dan SMP.