Indikator Ekonomi merupakan publikasi BPS yang diterbitkan setiap bulan. Publikasi ini pertama kali terbit pada bulan Januari 1970 dengan isi yang masih sederhana. Secara bertahap, seiring perkembangan keadaan dan kebutuhan, publikasi ini menyajikan data yang semakin beragam untuk memenuhi tuntutan yang ada. Publikasi ini secara khusus menyajikan statistik yang merupakan indikator ekonomi Indonesia. Aspek ekonomi yang disajikan antara lain: indeks harga konsumen, indeks harga perdagangan besar, nilai tukar valuta, keuangan dan perbankan, penanaman modal, neraca pembayaran, pendapatan nasional, ekspor dan impor, perhubungan, perhotelan dan pariwisata, serta produksi pertanian.

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS.Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Bogor 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Bogor serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Hasil SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis karakteristik konsumen, analisis kebutuhan data, analisis kepuasan kualitas data, dan analisis performa unit layanan. Analisis ini dilengkapi dengan penyajian dalam bentuk Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) Hasil SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis karakteristik konsumen, analisis kebutuhan data, analisis kepuasan kualitas data, dan analisis performa unit layanan. Analisis ini dilengkapi dengan penyajian dalam bentuk Indeks Kepuasan Konsumen (IKK)

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS.Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2017. Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa selalu berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin tiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan persepsi kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan persepsi kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS.

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS.Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS.Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 BPS Kota Bandung disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kota Bandung 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS Kota Bandung serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).Publikasi ini terwujud berkat kerja sama yang baik antar unit kerja terkait. Kami berharap publikasi ini dapat bermanfaat untuk memperbaiki kualitas data dan kinerja pelayanan BPS Kota Bandung. Saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depan.

Laporan hasil pelaksanaan Survei Kebutuhan Data 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kota Banjar 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS Kota Banjar serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS Kota Banjar. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

Pada tahun 2025, BPS kembali menyelenggarakan Survei Kebutuhan Data (SKD) di BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota. Hasil SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis mengenai karakteristik konsumen, performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, dan kepuasan terhadap kualitas data. Analisis ini dilengkapi dengan penyajian dalam bentuk Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kota Cirebon Tahun 2025 ini memberikan gambaran komprehensif mengenai kinerja Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kota Cirebon. Di dalamnya tersaji berbagai indikator penting, meliputi Indeks Kepuasan Konsumen (IKK), Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK), serta analisis kebutuhan data untuk perbaikan Pelayanan secara umum. 

Publikasi Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Majalengka 2025 sebagai bentuk laporan dari penyelenggaraan pelayanan. Publikasi ini memberikan penjelasan secara deskriptif mengenai performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, serta kepuasan konsumen terhadap kualitas data BPS. Penyajian data ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini.

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS.Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).Publikasi ini terwujud berkat kerja sama yang baik antar unit kerja terkait. Kami berharap publikasi ini dapat bermanfaat untuk memperbaiki kualitas data dan kinerja pelayanan BPS. Saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depan. Terima kasih dan selamat membaca.

Publikasi analisis hasil pelaksanaan SKD 2025 ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS Kota Sukabumi serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator Utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Statistik Potensi Desa Kabupaten Purbalingga 2025 menyajikan hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2025. Publikasi ini memuat gambaran wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa di Kabupaten Purbalingga menurut potensi yang dimiliki desa, ketersediaan infrastruktur di desa, dan juga tantangan yang dihadapi di desa.

Statistik Potensi Desa Kabupaten Purworejo 2025 merupakan seri publikasi BPS Kabupaten Purworejo yang terbit tiga kali dalam sepuluh tahun yang menyajikan hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2025. Publikasi ini memuat gambaran wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa di Kabupaten Purworejo menurut potensi yang dimiliki desa, ketersediaan infrastruktur di desa, dan juga tantangan yang dihadapi di desa.

Badan Pusat Statistik telah melaksanakan pendataan Potensi Desa (Podes) 2025 pada bulan Juni 2025 secara sensus terhadap seluruh wilayah desa atau wilayah administrasi pemerintah terendah setingkat desa di seluruh wilayah Indonesia. Adapun wilayah administrasi setingkat desa yang dicakup di Podes meliputi desa, kelurahan, nagari di Sumatera Barat, Unit Permukiman Transmigrasi (UPT), dan Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT) yang masih dibina oleh kementerian terkait. Hasil pendataan Podes 2025 di Kabupaten Blora mencatat bahwa terdapat 295 wilayah administrasi pemerintah setingkat desa terdiri dari 271 desa dan 24 kelurahan,Pendataan Podes 2025 mengumpulkan beragam informasi, baik yang bersifat potensi yang dimiliki desa/kelurahan maupun informasi terkait kerawanan atau tantangan yang dihadapi desa/ kelurahan serta infrastruktur dasar di desa/kelurahan. Informasi terkait potensi desa/kelurahan meliputi: kependudukan dan ketenagakerjaan, perumahan dan lingkungan, pendidikan, kesehatan, angkutan, komunikasi dan informasi, ekonomi, keamanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Hasil pendataan Podes 2025 menunjukkan sebagian besar desa/kelurahan di Kabupaten Blora masyarakatnya bekerja di bidang pertanian, yaitu 270 desa/kelurahan. Selain itu, ada 275desa/ kelurahan yang sebagian besar masyarakatnya bekerja di bidang jasa. Dari desa yang sebagian besar penduduknya bekerja di bidang pertanian, sebagian besar merupakan desa/kelurahan dengan pertanian tanaman pangan yaitu sebanyak 260 desa/kota. Pendataan Podes 2025 menunjukkan potensi ekonomi yang dimiliki desa/kelurahan, terdapat 87 desa/kelurahan yang memiliki produk barang unggulan. Dalam mendukung bergeraknya perekonomian tidak hanya ditunjang oleh sarana fisik, namun dukungan fasilitas perkreditan dan fasilitas jaringan telekomunikasi menjadi penting di masa kini agar geliat pertumbuhan ekonomi lebih cepat. Hasil Podes 2025 menunjukkan terdapat 295 desa/kelurahan memiliki Kredit Usaha Rakyat (KUR), ada 24 desa/kelurahan memiliki Kredit Usaha Bersama (KUBE), ada 39 desa/ kelurahan memiliki Kredit Usaha Kecil (KUK). Fasilitas jaringan telekomunikasi yang dicakup di Podes yaitu keberadaan Base Transceiver Station (BTS), sinyal telepon seluler, dan sinyal internet telepon seluler/handphone. Semua desa/kelurahan ada sinyal telepon selular, 76 desa/kelurahan kekuatan sinyalnya sangat kuat, 208 desa/kelurahan kekuatan sinyalnya kuat, dan masih ada 11 desa/kelurahan yang kekuatan sinyalnya lemah. Pendataan Podes 2025 mencatat terdapat 20 desa/kelurahan terjadi pencemaran air di wilayahnya, terdapat 1 desa/kelurahan terjadi pencemaran tanah di wilayahnya, dan terdapat 34 desa/kelurahan terjadi pencemaran udara di wilayahnya. Selain kejadian pencemaran, Podes 2025 menunjukkan kejadian bencana alam di wilayah desa/kelurahan, dimana ada 22 desa/kelurahan terjadi bencana tanah longsor, ada 24 desa/kelurahan terjadi bencana banjir di wilayahnya, dan ada 5 desa/kelurahan terjadi bencana Angin Puyuh/Puting Beliung/Topan di wilayahnya.

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Pelaksanaan SKD 2025 di PST BPS Kabupaten Madiun secara umum berjalan dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan realisasi pengumpulan data di PST BPS Kabupaten Madiun yang melebihi target (256,67%) dan selesai tepat waktu.Tingkat kepuasan konsumen dapat dilihat dari beberapa cara yaitu Indeks Kepuasan Konsumen (IKK), Gap Analysis, dan presentase kepuasan konsumen. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) BPS Kabupaten Madiun tahun 2025 meningkat menjadi 94,76. Artinya kualitas pelayanan PST di BPS Kabupaten Madiun masuk kategori sangat baik.

Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kota Pasuruan 2025