Indikator Ekonomi merupakan publikasi BPS yang diterbitkan setiap bulan. Publikasi ini pertama kali terbit pada bulan Januari 1970 dengan isi yang masih sederhana. Secara bertahap, seiring perkembangan keadaan dan kebutuhan, publikasi ini menyajikan data yang semakin beragam untuk memenuhi tuntutan yang ada. Publikasi ini secara khusus menyajikan statistik yang merupakan indikator ekonomi Indonesia. Aspek ekonomi yang disajikan antara lain: indeks harga konsumen, indeks harga perdagangan besar, nilai tukar valuta, keuangan dan perbankan, penanaman modal, neraca pembayaran, pendapatan nasional, ekspor dan impor, perhubungan, perhotelan dan pariwisata, serta produksi pertanian.

Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengidentifikasi kebutuhan data statistik dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan BPS. SKD dilaksanakan sejak tahun 2005. Responden pada SKD 2025 adalah konsumen yang menerima pelayanan dari unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS dengan cara tatap muka atau datang langsung ke unit PST BPS serta tanpa tatap muka baik melalui telepon, faksimili, e-mail, surat, website, maupun layanan statistik online. Secara umum, tujuan pelaksanaan SKD 2025 adalah mendapatkan bahan evaluasi dari konsumen sebagai pendukung peningkatan kualitas data dan informasi statistik. Hasil SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis karakteristik konsumen, analisis kebutuhan data, analisis kepuasan kualitas data,dan analisis performa unit layanan. Analisis ini dilengkapi dengan penyajian dalam bentuk Indeks Kepuasan Konsumen (IKK)

Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Cirebon 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS Kabupaten Cirebon serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

Hasil SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis karakteristik konsumen, analisis kebutuhan data, analisis kepuasan kualitas data, dan analisis performa unit layanan. Analisis ini dilengkapi dengan penyajian dalam bentuk Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) Hasil SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis karakteristik konsumen, analisis kebutuhan data, analisis kepuasan kualitas data, dan analisis performa unit layanan. Analisis ini dilengkapi dengan penyajian dalam bentuk Indeks Kepuasan Konsumen (IKK)

Sesuai dengan amanat UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik danPP Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, Badan Pusat Statistik(BPS) sebagai lembaga publik memiliki tugas dan tanggung jawab menyediakan data dan informasi di bidang statistik. Kepuasan serta kualitas pelayanan kepada konsumen menjadi hal utama dalam penyajian dan pelayanan data oleh BPS. Untuk mengidentifikasikan kebutuhan dan tingkat kepuasan konsumen dilakukan Survei Kebutuhan Data (SKD)

Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2017. Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa selalu berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin tiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan persepsi kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan persepsi kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS.

BPS Kabupaten Tasikmalaya telah menyelenggarakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara rutin yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data, juga untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS Kabupaten Tasikmalaya. Hasil dari pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2025”. Publikasi ini memberikan penjelasan secara deskriptif mengenai performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, dan kepuasan konsumen terhadap kualitas data BPS. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini.

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS.Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 BPS Kota Bandung disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kota Bandung 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS Kota Bandung serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).Publikasi ini terwujud berkat kerja sama yang baik antar unit kerja terkait. Kami berharap publikasi ini dapat bermanfaat untuk memperbaiki kualitas data dan kinerja pelayanan BPS Kota Bandung. Saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depan.

Survei ini bertujuan untuk mendapatkan persepsi kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS Kota Bogor, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan persepsi kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS Kota Bogor. Hasil dari pelaksanaan SKD 2025 salah satunya disajikan dalam publikasi dengan judul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kota Bogor 2025” sebagai bentuk laporan dari penyelenggaraan SKD. Publikasi ini memberikan penjelasan secara deskriptif mengenai performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, serta kepuasan konsumen terhadap kualitas data BPS Kota Bogor. Penyajian data ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini.

Pada tahun 2025, BPS kembali menyelenggarakan Survei Kebutuhan Data (SKD) di BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota. Hasil SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis mengenai karakteristik konsumen, performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, dan kepuasan terhadap kualitas data. Analisis ini dilengkapi dengan penyajian dalam bentuk Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

Publikasi Inflasi Kota Depok 2025 disusun berdasarkan hasil Survei Harga Konsumen (SHK) yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan sepanjang tahun 2025 di Kota Depok. Publikasi ini menyajikan data Indeks Harga Konsumen (IHK), inflasi bulanan, serta inflasi tahun kalender, yang dilengkapi dengan analisis perkembangan inflasi di Kota Depok selama tahun 2025.

Publikasi Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Majalengka 2025 sebagai bentuk laporan dari penyelenggaraan pelayanan. Publikasi ini memberikan penjelasan secara deskriptif mengenai performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, serta kepuasan konsumen terhadap kualitas data BPS. Penyajian data ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini.

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Publikasi analisis hasil pelaksanaan SKD 2025 ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS Kota Sukabumi serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator Utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Publikasi Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Cirebon 2024 menyajikan perkembangan IHK secara umum, perkembangan IHK menurut kelompok pengeluaran, perkembangan inflasi/deflasi secara month to month (m-to-m), year to date (y-to-d), dan year on year (y-on-y), serta andil inflasi/deflasi menurut komoditas. Publikasi ini menggunakan data hasil Survei Harga Konsumen (SHK) yang dilaksanakan secara rutin berdasarkan hasil Survei Biaya Hidup (SBH) dengan tahun dasar 2022 (2022=100).

Statistik Potensi Desa Kabupaten Purbalingga 2025 menyajikan hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2025. Publikasi ini memuat gambaran wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa di Kabupaten Purbalingga menurut potensi yang dimiliki desa, ketersediaan infrastruktur di desa, dan juga tantangan yang dihadapi di desa.

Statistik  Potensi  Desa  Kabupaten  Semarang  2025 merupakan  seri  publikasi  BPS  yang  menyajikan  hasil Pemutakhiran  Data  Perkembangan  Desa  2025  (PotensiDesa 2025). Publikasi ini memuat gambaran wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa di seluruh Kabupaten Semarang menurut potensi yang dimiliki desa, ketersediaan infrastruktur di desa, dan juga tantangan yang dihadapi di desa.  

Badan Pusat Statistik telah melaksanakan pendataan Potensi Desa (Podes) 2025 pada bulan Juni 2025 secara sensus terhadap seluruh wilayah desa atau wilayah administrasi pemerintah terendah setingkat desa di seluruh wilayah Indonesia. Adapun wilayah administrasi setingkat desa yang dicakup di Podes meliputi desa, kelurahan, nagari di Sumatera Barat, Unit Permukiman Transmigrasi (UPT), dan Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT) yang masih dibina oleh kementerian terkait. Hasil pendataan Podes 2025 di Kabupaten Blora mencatat bahwa terdapat 295 wilayah administrasi pemerintah setingkat desa terdiri dari 271 desa dan 24 kelurahan,Pendataan Podes 2025 mengumpulkan beragam informasi, baik yang bersifat potensi yang dimiliki desa/kelurahan maupun informasi terkait kerawanan atau tantangan yang dihadapi desa/ kelurahan serta infrastruktur dasar di desa/kelurahan. Informasi terkait potensi desa/kelurahan meliputi: kependudukan dan ketenagakerjaan, perumahan dan lingkungan, pendidikan, kesehatan, angkutan, komunikasi dan informasi, ekonomi, keamanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Hasil pendataan Podes 2025 menunjukkan sebagian besar desa/kelurahan di Kabupaten Blora masyarakatnya bekerja di bidang pertanian, yaitu 270 desa/kelurahan. Selain itu, ada 275desa/ kelurahan yang sebagian besar masyarakatnya bekerja di bidang jasa. Dari desa yang sebagian besar penduduknya bekerja di bidang pertanian, sebagian besar merupakan desa/kelurahan dengan pertanian tanaman pangan yaitu sebanyak 260 desa/kota. Pendataan Podes 2025 menunjukkan potensi ekonomi yang dimiliki desa/kelurahan, terdapat 87 desa/kelurahan yang memiliki produk barang unggulan. Dalam mendukung bergeraknya perekonomian tidak hanya ditunjang oleh sarana fisik, namun dukungan fasilitas perkreditan dan fasilitas jaringan telekomunikasi menjadi penting di masa kini agar geliat pertumbuhan ekonomi lebih cepat. Hasil Podes 2025 menunjukkan terdapat 295 desa/kelurahan memiliki Kredit Usaha Rakyat (KUR), ada 24 desa/kelurahan memiliki Kredit Usaha Bersama (KUBE), ada 39 desa/ kelurahan memiliki Kredit Usaha Kecil (KUK). Fasilitas jaringan telekomunikasi yang dicakup di Podes yaitu keberadaan Base Transceiver Station (BTS), sinyal telepon seluler, dan sinyal internet telepon seluler/handphone. Semua desa/kelurahan ada sinyal telepon selular, 76 desa/kelurahan kekuatan sinyalnya sangat kuat, 208 desa/kelurahan kekuatan sinyalnya kuat, dan masih ada 11 desa/kelurahan yang kekuatan sinyalnya lemah. Pendataan Podes 2025 mencatat terdapat 20 desa/kelurahan terjadi pencemaran air di wilayahnya, terdapat 1 desa/kelurahan terjadi pencemaran tanah di wilayahnya, dan terdapat 34 desa/kelurahan terjadi pencemaran udara di wilayahnya. Selain kejadian pencemaran, Podes 2025 menunjukkan kejadian bencana alam di wilayah desa/kelurahan, dimana ada 22 desa/kelurahan terjadi bencana tanah longsor, ada 24 desa/kelurahan terjadi bencana banjir di wilayahnya, dan ada 5 desa/kelurahan terjadi bencana Angin Puyuh/Puting Beliung/Topan di wilayahnya.

Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kota Pasuruan 2025

Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Lamongan 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).