Publikasi ini memuat gambaran wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa di Kabupaten Rembang menurut potensi yang dimiliki desa, ketersediaan infrastruktur di desa, dan juga tantangan yang dihadapi di desa.

Statistik Potensi Desa Kabupaten Temanggung 2025 merupakan seri publikasi BPS yang menyajikan hasil Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2025 (Potensi Desa 2025). Publikasi ini memuat gambaran wilayah administrasi pemerintahansetingkat desa di seluruh Indonesia menurut potensi yang dimiliki desa, ketersediaan infrastruktur di desa, dan juga tantangan yang dihadapi di desa.Data dan informasi yang disajikan pada tingkat kabupaten merupakan agregasi data tingkat kecamatan. Sementara itu, publikasi serupa juga dibuat pada tingkat provinsi yang merupakan agregasi data tingkat kabupaten/kota.Publikasi ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan data dan informasi terkait infrastruktur dan potensi wilayah bagi para pengambil kebijakan pembangunan di pusat maupun di daerah, peneliti, akademisi, serta pemakai data pada umumnya. Deteksi awal maupun fenomena ketersediaan infrastruktur maupun potensi antar wilayah terpotret dalam berbagai tabel yangdisajikan pada publikasi ini.

Statistik Potensi Desa Kabupaten Wonosobo 2025 merupakan salah satu produk publikasi BPS Kabupaten Wonosobo yang menyajikan hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2025. Publikasi ini memuat gambaran wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa di Kabupaten Wonosobo menurut potensi yang dimiliki desa, ketersediaan infrastruktur di desa, dan juga tantangan yang dihadapi di desa. Data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini dikelompokkan ke dalam tiga bagian yaitu: Potensi Desa, Kerawanan Desa, dan Infrastruktur di Desa. Data dan informasi yang disajikan pada tingkat kabupaten merupakan agregasi data tingkat kecamatan.

Statistik Potensi Desa Kota Surakarta 2025 merupakan seri publikasi BPS yang menyajikan hasil Pemutakhiran Data Perkembangan Desa/Kelurahan 2025 (Potensi Desa/Kelurahan 2025). Publikasi ini memuat gambaran wilayah administrasi pemerintahan setingkat kelurahan di Kota Surakarta menurut potensi yang dimiliki kelurahan, ketersediaan infrastruktur di kelurahan, dan juga tantangan yang dihadapi di kelurahan.

Statistik Potensi Desa Kabupaten Sragen 2025 merupakan publikasi BPS yang menyajikan hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2025. Publikasi ini memuat gambaran wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa di Kabupaten Sragen menurut potensi yang dimiliki desa, ketersediaan infrastruktur di desa, dan juga tantangan yang dihadapi di desa.

Buku ini ingin jujur tentang semuanya. Tentang dapur-dapur sekolah yang berjuang memenuhi standar di tengah keterbatasan. Tentang ibu-ibu pengolah makanan yang bekerja sejak  subuh,  namun  tetap  dihantui  harga  pasar  yang  melonjak.  Tentang  anak-anak  yang tersenyum  menerima  jatah  makan,  sementara  ada  kecemburuan  sosial  yang  tak  selalu tersuarakan.  Tentang  insiden-insiden  yang  menjadi  pelajaran  dan  memaksa  kita  meninjau ulang  sistem  yang  selama  ini  dianggap  cukup  aman.  Tentang  betapa  kompleksnya menjalankan program nasional di ruang-ruang kecil yang berbeda budaya, kondisi ekonomi, dan kapasitas.

Publikasi ini ditujukan untuk memperoleh gambaran dan informasi potensi ekonomi sectoral di Kabupaten Purbalingga dalam sudut pandang analisis Shift Share pada kurun waktu 2017-2020 dan 2021-2024. Publikasi yang tersaji diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi pemerintah terkait program-program pengembangan potensi sektoral. Selain itu, diharapkan publikasi ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh konsumen data, baik dunia usaha, peneliti maupun pihak-pihak yang berkepentingan.

Badan Pusat Statistik telah melaksanakan pendataan Potensi Desa 2025 secara sensus terhadap seluruh wilayah kabupaten/kota, kecamatan, dan wilayah administrasi pemerintah terendah setingkat desa. Publikasi ini memuat gambaran wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa di Kabupaten Batang menurut potensi yang dimiliki desa, ketersediaan infrastruktur di desa, dan juga tantangan yang dihadapi di desa.

Statistik Potensi Desa Kabupaten Pekalongan 2025 merupakan seri publikasi BPS yang menyajikan hasil Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2025 (Potensi Desa 2025). Publikasi ini memuat gambaran wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa di seluruh Indonesia menurut potensi yang dimiliki desa, ketersediaan infrastruktur di desa, dan juga tantangan yang dihadapi di desa.  Publikasi ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan data dan informasi terkait infrastruktur dan potensi wilayah bagi para pengambil kebijakan pembangunan di pusat maupun di daerah, peneliti, akademisi, serta pemakai data pada umumnya. Deteksi awal maupun fenomena ketersediaan infrastruktur maupun potensi antar wilayah terpotret dalam berbagai tabel yang disajikan pada publikasi ini.

Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2017. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin tiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Hasil dari pelaksanaan SKD 2025 salah satunya disajikan dalam publikasi dengan judul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Bantul 2025” sebagai bentuk laporan dari penyelenggaraan SKD. Publikasi ini memberikan penjelasan secara deskriptif mengenai performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, dan kepuasan konsumen terhadap kualitas data BPS. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini.

Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kota Yogyakarta 2025”.   Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK). 

Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengena  kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Ketersediaan data dan informasi statistik yang dibutuhkan oleh pengguna data perlu dikaji guna menghasilkan data dan informasi statistik yang berkualitas serta mencapai visi BPS sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua. Laporan pelaksanaan SKM2025 memberikan gambaran mengenai tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap layanan pada Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS. Laporan ini menyajikan analisis hasil SKD2025 periode Januari-September 2025 mencakup realisasi pengumpulan berupa jumlah dan persentase pengguna layanan serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Laporan ini terwujud berkat kerja sama yang baik antar unit kerja terkait. Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat untuk memperbaiki kualitas dan kinerja pelayanan BPS. Saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depan.

Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengidentifikasi kebutuhan data statistik dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan BPS. SKD dilaksanakan secara rutin tiap tahun sejak 2005, namun awalnya masih dilakukan di BPS Pusat saja. Sejak tahun 2014, lokasi pelaksanaan SKD dikembangkan hingga BPS Kabupaten/Kota. Pada tahun 2024, BPS kembali menyelenggarakan SKD di BPS Pusat, 34 BPS Provinsi, dan 480 BPS Kabupaten/Kota. Jawa Timur juga menyelenggarakan SKD secara serentak di BPS Provinsi dan 38 BPS Kabupaten/Kota. Hasil SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis mengenai karakteristik konsumen, performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, dan kepuasan terhadap kualitas data. Analisis ini dilengkapi dengan penyajian dalam bentuk Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Bojonegoro 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS Kabupaten Bojonegoro serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS.Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Gresik 2025. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS Kabupaten Gresik serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Survei Kebutuhan Data (SKD) merupakan salah satu survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Survei tersebut dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna data yang datang ke unit layanan data dan informasi statistik terhadap data dan layanan statistik. Selain itu, survei ini dilakukan untuk mengetahui jenis data yang dibutuhkan pengguna data. Ketersediaan jenis data yang dibutuhkan oleh pengguna dipandang perlu untuk dikaji demi terciptanya data dan informasi statistik yang berkualitas serta tercapainya misi BPS sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua. BPS sebagai lembaga publik yang melayani data dan informasi statistik senantiasa ingin memberikan pelayanan prima kepada pengguna data. Dalam rangka mengukur tingkat kepuasan pengguna data, Subdirektorat Rujukan Statistik, Direktorat Diseminasi Statistik, sebagai pelaksana teknis di BPS bersama dengan BPS provinsi dan BPS kabupaten/kota melaksanakan Survei Kebutuhan Data 2025 (SKD2025) secara serentak dengan menggunakan pendekatan kinerja pelayanan, jenis data, dan kualitas data.

Analisis Survei Kebutuhan Data Kabupaten Alor 2025 ini merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Alor. Publikasi ini adalah sajian hasil dari Survei Kebutuhan Data (SKD) yang dilaksanakan tahun 2025

Manusia merupakan pelaku utama sekaligus tujuan dari pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan alat ukur yang mampu menggambarkan sejauh mana pencapaian pembangunan manusia telah berlangsung. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hadir sebagai indikator penting dalam mengukur capaian pembangunan pada aspek dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan standarhidup layak.Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Utara telah menyusun publikasi ini sebagai bentuk dukungan terhadap upaya perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan manusia. Diharapkan publikasi ini dapat menjadi referensi yang andal bagi para pengambil kebijakan, akademisi, serta masyarakat umum dalam memahami dinamika pembangunan manusia di Kabupaten Lombok Utara.