Publikasi Staatistik Gender ini merupakan publikasi perdana yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Lombok Utara. Publikasi ini menguraikan tentang kependudukan,kesehatan, status sosial ekonomi, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Sumber data yang digunakan pada publikasi ini berasal dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional(Susenas) 2018.

Publikasi Kecamatan Banda Sakti Dalam Angka 2019 ini merupakan karya publikasi level kecamatan yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe.

Publikasi yang memuat data jumlah perusahaan industri besar dan sedang, banyaknya tenaga kerja perusahaan, upah/gaji tenaga kerja perusahaan serta karakteristik lainnya.

Kecamatan Peudawa Dalam Angka Tahun 2019 ini merupakan publikasi rutin yang diterbitkan. Data yang disajikan adalah data primer yang berasal dari instansi-instansi yang berada dalam wilayah kerja Kecamatan Peudawa.

Merupakan terbitan yang memuat informasi/ indikator-indikator statistik terkini yang penting untuk diketahui oleh para eksekutif, pimpinan instansi dan pengguna data lainnya. Publikasi mini ini menyajikan informasi tentang wilayah administrasi, kependudukan, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, distribusi pendapatan, konsumsi, pertumbuhan ekonomi, inflasi, perdagangan luar negeri, Nilai Tukar Petani, dan Pariwisata. Dengan tersedianya informasi seperti ini, diharapkan dapat membantu para pengguna data untuk mengetahui secara cepat kondisi makro yang telah dicapai oleh Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Kecamatan Jorlang Hataran Dalam Angka 2019 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Simalungun.

Publikasi tahunan yang membahas karakteristik ketenagakerjaan di Provinsi Bali tahun 2018, di antaranya jumlah penduduk usia kerja menurut jenis kelamin dan wilayah, angkatan kerja menurut kelompok umur dan tingkat pendidikan, tingkat pengangguran menurut jenis kelamin dan pendidikan, serta tingkat partisipasi angkatan kerja. Angka ini diperoleh berdasarkan Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) pada bulan Agustus 2018.

Kecamatan Simpang Ulim Dalam Angka Tahun 2019 ini merupakan publikasi rutin yang diterbitkan. Data yang disajikan adalah data primer yang berasal dari instansi-instansi yang berada dalam wilayah kerja PeureulakTimur.

Publikasi tahunan yang mengulas angka kriminalitas di Bali, di antaranya Jumlah Tindak Pidana (Crime Total), Angka Tindak Pidana (Crime Rate), selang waktu terjadi tindak pidana (Crime Clock), Angka Penyelesaian Tindak Pidana (Cleareance Rate), Rasio Polri Penduduk, dan persentase tindak kriminal menurut jenis tindak kriminal.

Kecamatan Hatonduhan Dalam Angka 2019 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Simalungun.

Survei Pertanian Antar Sensus 2018 (SUTAS2018) merupakan Survei Pertanian yang dilaksanakan untuk menjembatani data Sensus Pertanian 2013 dan Sensus Pertanian 2023. SUTAS2018 adalah kegiatan yang pertama kali dilakukan oleh BPS. Publikasi SUTAS2018-Seri A2 ini memuat informasi jumlah rumah tangga pertanian dan luas lahan yang dikuasai/diusahakan, jumlah rumah tangga usaha pertanian menurut komoditas, jumlah rumah tangga usaha pertanian menurut penggunaan teknologi, dan jumlah rumah tangga usaha pertanian yang melakukan pengolahan produk pertanian yang dihasilkan.

Kecamatan Raya Kahean Dalam Angka 2019 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Simalungun.

Survei Pertanian Antar Sensus 2018 (SUTAS2018) merupakan Survei Pertanian yang dilaksanakan untuk menjembatani data Sensus Pertanian 2013 dan Sensus Pertanian 2023. SUTAS2018 adalah kegiatan yang pertama kali dilakukan oleh BPS. Publikasi SUTAS2018-Seri A3 memuat informasi mengenai Sampling Error variabel SUTAS2018.

Kecamatan Darul Ihsan Dalam Angka Tahun 2018 ini merupakan publikasi rutin yang diterbitkan. Data yang disajikan adalah data primer yang berasal dari instansi-instansi yang berada dalam wilayah kerja Darul Ihsan.

Publikasi yang berisikan gambaran kondisi ekonomi Bali pada triwulan IV Tahun 2018

Kecamatan Idi Tunong Dalam Angka Tahun 2019 ini merupakan publikasi rutin yang diterbitkan. Data yang disajikan adalah data primer yang berasal dari instansi-instansi yang berada dalam wilayah kerja Idi Tunong.

United Nations Development Programme (UNDP) merumuskan konsep pembangunan manusia (human development) sebagai perluasan pilihan bagi penduduk yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah "perluasan pilihan" atau sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut. Konsep pembangunan manusia ini mengkaji manusia dari dua sisi yang berbeda, tetapi kedua sisi harus berjalan secara berimbang. Sisi yang pertama adalah meningkatkan kapabilitas fisik atau pembentukan kemampuan manusia untuk berfungsi melalui jalur perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan/pendidikan, dan keterampilan. Sementara, sisi yang kedua adalah bagaimana memanfaatkan kapabilitas atau kemampuan yang telah dimiliki untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang bersifat produktif yang akan meningkatkan kesejahteraannya.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang dipilih dan direkomendasikan untuk mengkaji perbandingan pencapaian pembangunan manusia antarwilayah maupun perkembangan antarwaktu. Indeks ini mulai diperkenalkan secara resmi oleh UNDP pada tahun 1990 dan sejak tahun 1996 mulai dihitung sampai level provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. IPM provinsi dan kabupaten/kota secara berkala dirilis setiap tahun dan digunakan untuk mengukur capaian kinerja pembangunan manusia daerah di Indonesia. IPM disusun dari empat indikator yang menggambarkan tiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar. Dimensi peluang hidup diukur menggunakan indikator angka harapan hidup penduduk pada saat lahir. Dimensi pengetahuan diukur dengan dua indikator, yakni angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah penduduk berusia kerja. Standar kehidupan yang layak diukur menggunakan indikator pendapatan perkapita riil yang telah disesuaikan dengan daya beli (Purchasing Power Parity/PPP) di wilayah yang bersangkutan. Dalam perkembangannya, metode penghitungan IPM dan indikator penyusunnya telah beberapa kali mengalami penyempurnaan. Keempat indikator di atas mulai digunakan dalam penghitungan IPM provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia menggunakan metode baru sejak tahun 2010.xvi Indeks Pembangunan Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta 2018Level IPM DIY selama periode 2010-2018 menunjukkan perkembangan yang semakin membaik. Capaian IPM DIY pada tahun 2018 berada pada level 79,53 dan berada pada kategori IPM tinggi (70 ≤ IPM 80). Capaian IPM DIY tersebut berada di peringkat kedua tertinggi secara nasional di bawah Provinsi DKI Jakarta. Penyempurnaan metode penghitungan IPM yang mulai diimplementasikan pada tahun 2010 tidak memberi pengaruh yang signifikan terhadap perubahan level IPM DIY. Tingginya capaian IPM DIY sampai tahun 2018 didorong oleh capaian semua indikator penyusunnya. Indikator usia harapan hidup penduduk DIY pada saat lahir yang merepresentasikan dimensi kesehatan penduduk tercatat meningkat dari 74,17 tahun pada tahun 2010 menjadi 74,82 tahun pada tahun 2018. Angka sebesar 74,82 ini menggambarkan perkiraan rata-rata usia yang akan dijalani oleh seorang bayi yang dilahirkan hidup di DIY pada tahun 2018 hingga akhir hayatnya. Secara nasional, angka harapan hidup penduduk DIY sampai tahun 2018 masih menempati peringkat tertinggi dan diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Besarnya nilai indeks harapan hidup pada tahun 2018 tercatat mencapai 0,84 dan tidak berubah dalam beberapa tahun terakhir. Nilai indeks harapan hidup tercatat selalu memiliki kontribusi yang terbesar terhadap pembentukan IPM DIY dibandingkan nilai indeks pada kedua dimensi penyusun yang lainnya. Indeks pendidikan/pengetahuan dihitung dari gabungan dua indikator, yakni harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas. Capaian angka harapan lama sekolah meningkat dari 14,15 tahun di tahun 2010 menjadi 15,56 tahun di tahun 2018. Angka 15,56 ini menggambarkan angka perkiraan lama tahun bersekolah yang akan dijalani oleh penduduk berusia 7 tahun ke atas. Sementara, capaian rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas meningkat dari 8,51 tahun di tahun 2010 menjadi 9,32 tahun di tahun 2018. Angka sebesar 9,32 ini menggambarkan rata-rata jumlah atau lamanya tahun pendidikan yang telah dijalani oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas di DIY. Angka ini setara dengan tamat pada jenjang SLTP. Pada tahun 2018, nilai indeks pendidikan tercatat sebesar 0,74. Kontribusi indeks harapan lama sekolah terhadap indeks pendidikan terlihat lebih besar dibandingkan dengan indeks rata-rata lama sekolah. Indeks harapan lama sekolah pada tahun 2018 tercatat sebesar 0,86, sementara indeks rataratalama sekolah tercatat sebesar 0,62. Secara keseluruhan, Indeks pendidikan Indeks Pembangunan Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta 2018 xvii memiliki kontribusi yang paling rendah terhadap pembentukan IPM DIY dibandingkan dengan indeks harapan hidup dan indeks pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Perkembangan capaian nilai pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan selama periode 2010-2018 menunjukkan pola yang semakin meningkat. Pada tahun 2010, nilai pengeluaran per kapita riil mencapai Rp 12,08 juta setahun dan meningkat bertahap menjadi Rp13,95 juta di tahun 2018. Peningkatan ini menggambarkan kualitas kesejahteraan penduduk DIY secara rata-rata yang semakin membaik. Secara level, nilai pengeluaran per kapita riil disesuaikan DIY berada dalam kelompok tinggi yakni di peringkat ketiga setelah Provinsi DKI Jakarta dan Kepulauan Riau. Nilai indeks pengeluaran per kapita riil pada tahun 2018 tercatat sebesar 0,80 dan memiliki andil di antara indeks harapan hidup dan indeks pendidikan terhadap IPM DIY. Salah satu faktor yang mendorong tingginya level pengeluaran per kapita riil disesuaikan di DIY adalah tingkat harga barang dan jasa kebutuhan rumah tangga terutama bahan makanan di DIY yang relatif lebih murah dibandingkan dengan provinsi lainnya. Capaian IPM menurut kabupaten/kota di DIY sampai tahun 2018 tercatat semakin membaik. IPM tertinggi dicapai Kota Yogyakarta sebesar 86,11 dan diikuti oleh Kabupaten Sleman sebesar 83,42. Level IPM Kota Yogyakarta dan KabupatenSleman berada dalam kategori sangat tinggi (IPM ≥ 80) dan termasuk dalam empat besar kabupaten/kota dengan IPM tertinggi secara nasional. Namun demikian, selisih level IPM maupun komponen penyusunnya antar kabupaten/kota tercatat sangat tipis dan setiap waktu dapat mengalami pergeseran sesuai dengan tingkat kecepatan pembangunan manusia yang dimiliki oleh setiap daerah. Level IPM Kabupaten Bantul dan Kulon Progo pada tahun 2018 masing-masing tercatat sebesar 79,45 dan 73,76 dan berada dalam kategori IPM tinggi (70 ≤ IPM 80). Sementara, level IPM Kabupaten Gunungkidul dalam beberapa tahun terakhir masih termasuk dalam kategori IPM sedang (60 ≤ IPM 70) dan menjadi IPM yang terendah di antara semua kabupaten/kota di DIY.Pada tahun 2018, level capaian IPM Kabupaten Gunungkidul tercatat sebesar 69,24. Gambaran kecepatan perkembangan IPM kabupaten/kota di DIY selama periode 2010-2018 menunjukkan angka yang bervariasi. Pada level DIY, kecepatan perkembangan yang diukur dari pertumbuhan IPM per tahun tercatat sebesar 0,67 persen. Kabupaten Gunungkidul dan Kulonprogo yang secara level berada pada posisi paling bawah justru menunjukkan perkembangan yang paling cepat. Kedua kabupaten masing-masing mencatat pertumbuhan per tahun sebesar 0,95 persen dan 0,87 xviii Indeks Pembangunan Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta 2018 persen. Sementara, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta mencatat pertumbuhan per tahun yang paling rendah sebesar 0,55 persen dan 0,50 persen. Fenomena ini secara tidak langsung menggambarkan salah satu kelebihan ukuran IPM bahwa suatu wilayah mampu berbuat jauh lebih baik pada tingkat pendapatan yang rendah. Perbandingan capaian pembangunan manusia antarprovinsi di Indonesia sampai tahun 2018 secara cukup bervariasi. Lima provinsi yang memiliki level capaian IPM tertinggi pada tahun 2018 terdiri dari DKI Jakarta (80,47), DIY (79,53), Kalimantan Timur (75,93), Kepulauan Riau (74,84), dan Bali (74,77). Sebagian besar provinsi dengan level IPM tertinggi terdapat di Kawasan Barat Indonesia. Sementara, Provinsi Papua (60,06), Papua Barat (63,74), NTT (64,39), Sulawesi Barat (65,10), dan Kalimantan Barat (66,98) merupakan lima provinsi yang memiliki level IPM terendah di Indonesia pada tahun 2018. Kelima provinsi dengan level IPM terendah ini umumnya terdapat di Kawasan Tengah dan Timur Indonesia. Secara umum, fenomena ini menggambarkan bahwa IPM di Kawasan Barat Indonesia cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan Kawasan Timur Indonesia atau masih terdapat gap kualitas pembangunan manusia yang cukup lebar antarkawasan di Indonesia.

Kecamatan Julok Dalam Angka Tahun 2019 ini merupakan publikasi rutin yang diterbitkan. Data yang disajikan adalah data primer yang berasal dari instansi-instansi yang berada dalam wilayah kerja Julok .

Jurnal Ilmiah Parameter Vol.4 No.8 Juni 2019

Kecamatan Bandar Dalam Angka 2019 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Simalungun.