Standar Data Statistik (SDS) adalah konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan yang dibakukan untuk menghasilkan data statistik yang konsisten dan dapat diandalkan. SDS disusun dengan tujuan untuk menjadi rujukan dalam pengumpulan data statistik, sehingga data yang dihasilkan mudah dibagipakaikan dan diintegrasikan. SDS juga bermanfaat untuk memastikan konsistensi data, sehingga data dapat dibandingkan antarperiode waktu maupun antarwilayah, serta memudahkan penggunaan data oleh berbagai instansi pusat dan daerah.

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor strategis yang dapat memberikan kontribusi pada perekonomian nasional. Ketersedian data pertanian yang akurat dan terkini sangat diperlukan dalam perencanaan pembangunan di bidang pertanian. Salah satu data strategis di sektor pertanian adalah data Direktori Perusahaan Pertanian (DPP) dan Direktori Usaha Pertanian Lainnya (DUTL). Pada tahun 2022 telah dilaksanakan Updating DPP dan DUTL sebagai rangkaian kegiatan Sensus Pertanian 2023 (ST2023) dan sudah menghasilkan direktori DPP dan DUTL yang digunakan sebagai prelist pada kegiatan Pencacahan Lengkap ST2023. Pada tahun 2024, hasil dari Pencacahan Lengkap ST2023 pada populasi UPB dan UTL dilakukan pemutakhiran untuk mendapatkan Direktori Perusahaan Pertanian (DPP) dan Direktori Usaha Pertanian Lainnya (DUTL). Hasil DPP dan DUTL akan digunakan pada pengumpulan data rutin setiap tahun.Publikasi DPP ini memuat hasil dari updating DPP yang meliputi metodologi, konsep definisi, ringkasan hasil, infografis, rekap tabel dan ulasan per subsektor termasuk jasa pertanian serta lampiran. Lampiran terdiri dari kuesioner dan eform DPP2024 sehingga mempermudah pengguna dalam memahami alur pendataan yang telah dilakukan.

Publikasi ini memuat informasi mengenai hasil penghitungan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2.3.2 dan 2.4.1 hasil Survei Ekonomi Pertanian (SEP) 2024

Publikasi ini merupakan publikasi yang menyajikan data bulanan harga produsen beras di penggilingan tingkat nasional selama periode tahun 2024. Informasi yang disajikan mencakup series harga beras di penggilingan bulanan selama 2024 yang meliputi volume beras yang digiling, harga terendah, harga tertinggi, harga rata-rata, perubahan harga menurut kelompok kualitas, dan varietas gabah yang digiling.

Publikasi Indeks Unit Value Ekspor-Impor menyajikan indeks harga ekspor dan impor dengan pendekatan “ unit value ” sebagai proksi harga. Penghitungan indeks unit value ekspor mulai Januari 2025 menggunakan tahun dasar 2023. Disamping memuat metodologi penghitungan indeks, publikasi ini juga menyajikan grafik dan tabel indeks unit value ekspor-impor bulanan menurut 2 digit kode Harmonized System serta indeks unit value total ekspor-impor, migas dan non migas untuk periode Februari 2024 sampai dengan Februari 2025.

Indikator Ekonomi merupakan publikasi BPS yang diterbitkan setiap bulan. Publikasi ini pertama kali terbit pada bulan Januari 1970 dengan isi yang masih sederhana. Secara bertahap, seiring perkembangan keadaan dan kebutuhan, publikasi ini menyajikan data yang semakin beragam untuk memenuhi tuntutan yang ada. Publikasi ini secara khusus menyajikan statistik yang merupakan indikator ekonomi Indonesia. Aspek ekonomi yang disajikan antara lain: indeks harga konsumen, indeks harga perdagangan besar, nilai tukar valuta, keuangan dan perbankan, penanaman modal, neraca pembayaran, pendapatan nasional, ekspor dan impor, perhubungan, perhotelan dan pariwisata, serta produksi pertanian.

Pada Februari 2025 nilai impor mencapai US$18.849,0 juta, naik US$913,1 juta (5,09 persen) dibandingkan bulan sebelumnya. Nilai impor tersebut terdiri dari impor migas US$2.867,4 juta (15,50 persen) dan nonmigas US$15.981,6 juta (3,42 persen). Sementara volume impor mencapai 20.145,4 ribu ton atau naik 28,65 persen. Selama Februari 2025, impor didominasi oleh Tiongkok USD6.100,9 juta, dengan peranan sebesar 3732,52 persen. Sementara Pelabuhan bongkar di Provinsi DKI Jakarta masih menjadi tempat bongkar barang impor utama di Indonesia senilai USD8.714,8 juta (46,24 persen).

Publikasi Harga Konsumen Beberapa Barang dan Jasa Kelompok Kesehatan, Transportasi, dan Pendidikan 150 Kabupaten/Kota di Indonesia 2024 menyajikan data harga yang diperoleh dari Survei Harga Konsumen (SHK) bulanan di 150 kabupaten/kota (38 ibukota provinsi dan 112 kabupaten/kota lainnya) sebagai pusat perekonomian di Indonesia. Pelaksanaan SHK pada tahun 2024 mencakup penambahan 60 kabupaten baru hasil Survei Biaya Hidup Tahun 2022 (SBH2022) dan provinsi yang baru mekar, dan penerapan tahun dasar 2022=100.Data yang disajikan pada publikasi ini merupakan rata-rata harga beberapa kualitas barang yang umum dikonsumsi masyarakat di masing-masing kabupaten/kota. Perbedaan harga yang cukup signifikan antar kabupaten/kota dalam suatu tabel dikarenakan adanya perbedaan kualitas barang antar kabupaten/kota.

Buku Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi ini diterbitkan setiap bulan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data dan informasi yang dimuat tetap mengikuti perkembangan data terbaru yang dihimpun dan dirilis BPS, yang merupakan hasil pendataan langsung dan hasil kompilasi produk administrasi pemerintah yang dilakukan secara teratur (bulanan, triwulanan, tahunan) oleh jajaran BPS di seluruh Indonesia.

Publikasi Harga Konsumen Beberapa Barang dan Jasa Kelompok Pakaian dan Alas Kaki 150 Kabupaten/Kota di Indonesia 2024 menyajikan data harga yang diperoleh dari Survei Harga Konsumen (SHK) bulanan di 150 kabupaten/kota (38 ibukota provinsi dan 112 kabupaten/kota lainnya) sebagai pusat perekonomian di Indonesia. Pelaksanaan SHK pada tahun 2024 mencakup penambahan 60 kabupaten baru hasil Survei Biaya Hidup Tahun 2022 (SBH2022) dan provinsi yang baru mekar, serta penerapan tahun dasar 2022=100. Data yang disajikan pada publikasi ini merupakan rata-rata harga beberapa kualitas barang yang umum dikonsumsi masyarakat di masing-masing kabupaten/kota. Perbedaan harga yang cukup signifikan antar kabupaten/kota dalam suatu tabel dikarenakan adanya perbedaan kualitas barang antar kabupaten/kota.

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Publikasi Statistik Harga Konsumen Perdesaan Kelompok Makanan Tahun 2024. Publikasi ini menyajikan data harga konsumen/eceran berbagai komoditas kelompok makanan yang dikonsumsi oleh rumah tangga di wilayah perdesaan setiap bulan di 38 provinsi di Indonesia.

Publikasi ini menyajikan data harga konsumen perdesaan berdasarkan hasil Survei Harga Konsumen Perdesaan yang dilakukan setiap bulan di 38 provinsi di Indonesia. Informasi yang disajikan mencakup data harga konsumen/eceran barang dan jasa berbagai komoditas kelompok non makanan di wilayah perdesaan tahun 2024.

Publikasi Statistik Harga Produsen Pertanian Subsektor Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, dan Tanaman Perkebunan Rakyat ini merupakan seri publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Publikasi ini menyajikan data harga produsen berbagai komoditas pertanian di perdesaan selama tahun 2024. Data yang disajikan dikumpulkan melalui Survei Harga Produsen Perdesaan yang dilakukan setiap bulan di 37 provinsi di Indonesia. Publikasi ini dapat terwujud berkat kerjasama dan partisipasi dari berbagai pihak. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, disampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi pengguna data dan dapat dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan publikasi yang akan datang.

Publikasi ini menyajikan data NTP berdasarkan hasil Survei Harga Perdesaan yang dilakukan setiap bulan di 38 provinsi di Indonesia. Informasi yang disajikan mencakup Indeks Harga yang Diterima Petani, Indeks Harga yang Dibayar Petani, dan NTP tahun 2024 dengan tahun dasar 2018 (2018=100). Informasi tersebut mencakup lima subsektor pertanian yaitu tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan.

Publikasi Indeks Unit Value Ekspor-Impor menyajikan indeks harga ekspor dan impor dengan pendekatan “ unit value ” sebagai proksi harga. Penghitungan indeks unit value ekspor mulai Januari 2025 menggunakan tahun dasar 2023. Disamping memuat metodologi penghitungan indeks, publikasi ini juga menyajikan grafik dan tabel indeks unit value ekspor-impor bulanan menurut 2 digit kode Harmonized System serta indeks unit value total ekspor-impor, migas dan non migas untuk periode Maret 2024 sampai dengan Maret 2025.

Indikator Ekonomi merupakan publikasi BPS yang diterbitkan setiap bulan. Publikasi ini pertama kali terbit pada bulan Januari 1970 dengan isi yang masih sederhana. Secara bertahap, seiring perkembangan keadaan dan kebutuhan, publikasi ini menyajikan data yang semakin beragam untuk memenuhi tuntutan yang ada. Publikasi ini secara khusus menyajikan statistik yang merupakan indikator ekonomi Indonesia. Aspek ekonomi yang disajikan antara lain: indeks harga konsumen, indeks harga perdagangan besar, nilai tukar valuta, keuangan dan perbankan, penanaman modal, neraca pembayaran, pendapatan nasional, ekspor dan impor, perhubungan, perhotelan dan pariwisata, serta produksi pertanian.

Publikasi Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia ini merupakan buku pertamadari tiga buku dalam rangkaian publikasi mengenai pengeluaran dan konsumsi rumahtangga. Publikasi ini menyajikan tabel-tabel data hasil kegiatan Susenas modul konsumsipengeluaran yang dilaksanakan pada bulan September 2024. Buku ini disusun dengan tujuanuntuk memberikan gambaran komprehensif mengenai pola pengeluaran konsumsi pendudukIndonesia dan masing-masing provinsinya, yang merupakan salah satu indikator penting dalammenentukan kebijakan ekonomi dan sosial.

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah. Publikasi “Produk Domestik Bruto Indonesia Menurut Pengeluaran 2020-2024” menyajikan data dan informasi tentang pendekatan PDB dari sisi pengeluaran untuk periode 2020 hingga 2024, yang didasarkan atas dasar harga Berlaku maupun Konstan 2010. Dalam penyusunan PDB menurut pengeluaran, klasifikasi yang digunakan mencakup tujuh komponen pengeluaran.

Perencanaan pembangunan ekonomi memerlukan bermacam data statistik sebagai dasar berpijak dalam menentukan strategi kebijakan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa‑masa lalu perlu dimonitor dan dievaluasi hasil‑hasilnya menggunakan data statistik. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diper­lukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa lalu dan masa kini, serta sasaran‑sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.Pada hakikatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini dilakukan dengan memperluas lapangan kerja, memerata­kan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekono­mi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan kata lain, arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, perlu disajikan statistik Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara berkala, untuk digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional atau regional khususnya di bidang ekonomi. Statistik PDRB tersebut juga dapat dipakai sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak,baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta. Pembangunan di segala bidang yang men­jangkau seluruh pelosok tanah air memerlukan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sesuai dengan batas-batas wilayah administrasi pemerintahan untuk perencanaan pembangunan khususnya bidang ekonomi sekaligus evaluasi hasilnya.

Publikasi Statistik Pendapatan Februari 2025 Perhatian pemerintah terhadap pekerja berstatus bukan buruh (pekerja berusaha sendiri/pekerja bebas) tidak seperti perhatian pemerintah terhadap pekerja berstatus buruh yang mempunyai perlindungan hukum, khususnya dalam hal penetapan upah minimum. Hal ini menyebabkan adanya ketimpangan antara pendapatan pekerja berstatus bukan buruh (pekerja berusaha sendiri/pekerja bebas) dengan pekerja berstatus buruh. Pengamatan terhadap perkembangan rata-rata pendapatan pekerja berstatus bukan buruh dari waktu ke waktu menarik untuk disajikan, sehingga dapat diketahui di bagian mana konsentrasi pekerja berstatus berusaha sendiri dan pekerja bebas, serta bagaimana tingkat pendapatannya menurut karakteristik sosial dan demografi.