Indikator Ekonomi merupakan publikasi BPS yang diterbitkan setiap bulan. Publikasi ini pertama kali terbit pada bulan Januari 1970 dengan isi yang masih sederhana. Secara bertahap, seiring perkembangan keadaan dan kebutuhan, publikasi ini menyajikan data yang semakin beragam untuk memenuhi tuntutan yang ada. Publikasi ini secara khusus menyajikan statistik yang merupakan indikator ekonomi Indonesia. Aspek ekonomi yang disajikan antara lain: indeks harga konsumen, indeks harga perdagangan besar, nilai tukar valuta, keuangan dan perbankan, penanaman modal, neraca pembayaran, pendapatan nasional, ekspor dan impor, perhubungan, perhotelan dan pariwisata, serta produksi pertanian.

Publikasi ini memuat data ekspor berdasarkan pengelompokan komoditas menurut sektor mengikuti struktur KBLI 2020. Data ekspor yang disajikan adalah ekspor Mei 2026 yang terdiri dari sektor pertanian, industri pengolahan, pertambangan dan lainnya, serta perkembangan ekspor Indonesia menurut negara tujuan. Publikasi ini juga memuat penjelasan ringkas tentang perbandingan, pertumbuhan, dan peranan ekspor dari komoditas HS 2 digit  dan ekspor menurut provinsi asal barang.

Publikasi Harga Konsumen Nasional Beberapa Barang dan Jasa 2025 menyajikan data harga yang diperoleh dari Survei Harga Konsumen (SHK) bulanan di 150 kabupaten/kota (38 ibukota provinsi dan 112 kabupaten/kota lainnya) sebagai pusat perekonomian di Indonesia. Pelaksanaan SHK pada tahun 2025 mencakup 60 kabupaten baru hasil Survei Biaya Hidup Tahun 2022 (SBH2022) dan provinsi yang baru mekar, serta penerapan tahun dasar 2022=100. Data yang disajikan pada publikasi ini merupakan rata-rata harga beberapa kualitas barang yang umum dikonsumsi masyarakat di masing-masing kabupaten/kota. Perbedaan harga yang cukup signifikan antar kabupaten/kota dalam suatu tabel dikarenakan adanya perbedaan kualitas barang antar kabupaten/kota.

Statistik  Potensi Desa Kabupaten Klaten 2025 merupakan seri publikasi BPS yang menyajikan hasil Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2025 (Potensi Desa 2025). Publikasi ini memuat gambaran wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa di Kabupaten Klaten menurut potensi yang dimiliki desa, ketersediaaninfrastruktur di desa, dan juga tantangan yang dihadapi di desa.  

Publikasi Statistik Perusahaan Peternakan Ternak Besar dan Ternak Kecil 2025 merupakan publikasi tahunan yang menyajikan hasil pengumpulan data seluruh perusahaan peternakan ternak besar dan ternak kecil di Indonesia yang dilakukan pada tahun 2026. Indikator yang dimuat pada publikasi ini antara lain keterangan umum perusahaan, jumlah pekerja, jumlah ternak yang  diusahakan, nilai pengeluaran, dan nilai penerimaan setahun selama tahun 2025.

Publikasi ini memuat gambaran wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa di Kabupaten Rembang menurut potensi yang dimiliki desa, ketersediaan infrastruktur di desa, dan juga tantangan yang dihadapi di desa.

Statistik Potensi Desa Kabupaten Kudus 2025 merupakan seri publikasi BPS yang menyajikan hasil pemutakhiran dan perkembangan desa 2025. Publikasi ini memuat gambaran administrasi pemerintahan setingkat desa di Kabupaten Kudus menurut potensi yang dimiliki setiap desa, ketersediaan insfrastruktur dan tantangan yang dihadapi di desa.

Publikasi Statistik Potensi Desa Kota Salatiga 2025 menyajikan hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2025. Publikasi ini memuat gambaran wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa/kelurahan di seluruh Indonesia menurut potensi yang dimiliki desa/kelurahan, ketersediaan infrastruktur di desa/kelurahan, dan juga tantangan yang dihadapi di desa/kelurahan. Pemerintah memprioritaskan pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Hasil Pendataan Podes dapat digunakan sebagai bahan analisis kewilayahan terkait potensi ekonomi, sosial dan sarana/prasarana wilayah.

Statistik Potensi Desa Kabupaten Wonosobo 2025 merupakan salah satu produk publikasi BPS Kabupaten Wonosobo yang menyajikan hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2025. Publikasi ini memuat gambaran wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa di Kabupaten Wonosobo menurut potensi yang dimiliki desa, ketersediaan infrastruktur di desa, dan juga tantangan yang dihadapi di desa. Data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini dikelompokkan ke dalam tiga bagian yaitu: Potensi Desa, Kerawanan Desa, dan Infrastruktur di Desa. Data dan informasi yang disajikan pada tingkat kabupaten merupakan agregasi data tingkat kecamatan.

Statistik Potensi Desa Kota Surakarta 2025 merupakan seri publikasi BPS yang menyajikan hasil Pemutakhiran Data Perkembangan Desa/Kelurahan 2025 (Potensi Desa/Kelurahan 2025). Publikasi ini memuat gambaran wilayah administrasi pemerintahan setingkat kelurahan di Kota Surakarta menurut potensi yang dimiliki kelurahan, ketersediaan infrastruktur di kelurahan, dan juga tantangan yang dihadapi di kelurahan.

Publikasi ini ditujukan untuk memperoleh gambaran dan informasi potensi ekonomi sectoral di Kabupaten Purbalingga dalam sudut pandang analisis Shift Share pada kurun waktu 2017-2020 dan 2021-2024. Publikasi yang tersaji diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi pemerintah terkait program-program pengembangan potensi sektoral. Selain itu, diharapkan publikasi ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh konsumen data, baik dunia usaha, peneliti maupun pihak-pihak yang berkepentingan.

Badan Pusat Statistik telah melaksanakan pendataan Potensi Desa 2025 secara sensus terhadap seluruh wilayah kabupaten/kota, kecamatan, dan wilayah administrasi pemerintah terendah setingkat desa. Publikasi ini memuat gambaran wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa di Kabupaten Batang menurut potensi yang dimiliki desa, ketersediaan infrastruktur di desa, dan juga tantangan yang dihadapi di desa.

Statistik Potensi Desa Kabupaten Pekalongan 2025 merupakan seri publikasi BPS yang menyajikan hasil Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2025 (Potensi Desa 2025). Publikasi ini memuat gambaran wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa di seluruh Indonesia menurut potensi yang dimiliki desa, ketersediaan infrastruktur di desa, dan juga tantangan yang dihadapi di desa.  Publikasi ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan data dan informasi terkait infrastruktur dan potensi wilayah bagi para pengambil kebijakan pembangunan di pusat maupun di daerah, peneliti, akademisi, serta pemakai data pada umumnya. Deteksi awal maupun fenomena ketersediaan infrastruktur maupun potensi antar wilayah terpotret dalam berbagai tabel yang disajikan pada publikasi ini.

Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2017. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin tiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Hasil dari pelaksanaan SKD 2025 salah satunya disajikan dalam publikasi dengan judul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Bantul 2025” sebagai bentuk laporan dari penyelenggaraan SKD. Publikasi ini memberikan penjelasan secara deskriptif mengenai performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, dan kepuasan konsumen terhadap kualitas data BPS. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini.

Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2025. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK). 

Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kota Yogyakarta 2025”.   Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK). 

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah yang dilimpahkan kepada kami, sehingga buku “Publikasi Indeks Harga Konsumen di Banyuwangi 2024” ini dapat diterbitkan.Publikasi ini disusun berdasarkan hasil survei Harga Konsumen yang dilaksanakan setiap bulan selama Tahun 2024 di Kabupaten Banyuwangi.Publikasi ini menyajikan Indeks Harga Konsumen, Inflasi Bulanan, dan Inflasi Tahun Kalender beserta analisisnya untuk Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024.Kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga terbitnya publikasi ini. Segala kritik dan saran dari pengguna sangat diharapkan untuk menambah kesempurnaan penerbitan di masa yang akan datang.

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Ketersediaan data dan informasi statistik yang dibutuhkan oleh pengguna data perlu dikaji guna menghasilkan data dan informasi statistik yang berkualitas serta mencapai visi BPS sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua. Laporan pelaksanaan SKM2025 memberikan gambaran mengenai tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap layanan pada Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS. Laporan ini menyajikan analisis hasil SKD2025 periode Januari-September 2025 mencakup realisasi pengumpulan berupa jumlah dan persentase pengguna layanan serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Laporan ini terwujud berkat kerja sama yang baik antar unit kerja terkait. Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat untuk memperbaiki kualitas dan kinerja pelayanan BPS. Saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depan.

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja penyelenggara pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang terintegrasi dengan Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini tidak hanya bertujuan untuk memperoleh persepsi kepuasan konsumen terhadap layanan data BPS, tetapi juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan persepsi kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS.Publikasi ini memberikan penjelasan deskriptif mengenai kinerja unit pelayanan, perilaku antikorupsi, kebutuhan data, dan kepuasan konsumen terhadap kualitas data BPS. Penyajian data ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, dan infografis. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) menjadi indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini.

Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS memberikan penjelasan secara deskriptif mengenai performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, serta kepuasan konsumen terhadap kualitas data BPS. Penyajian data ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan indikator utama yang disajikan dalam publikasi.