Publikasi mengenai data geografi,pemerintahan,penduduk dan tenagakerja,sosial,pertanian,perikanan,perkebunan,industri,tranfortasi,perbankan,dan pdrb

Publikasi ini menyajikan profil kegiatan usaha konstruksi perorangan, meliputi : banyaknya sampel usaha konstruksi perorangan, tenaga kerja, hari orang, balas jasa dan upah, pendapatan, pengeluaran, kendala dan prospek usaha konstruksi perorangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

publikasi ini menyajikan informasi mengenai aspek kehidupan sosial ekonomi penduduk,antara lain mengenai keadaan kependudukan,pendidikan,kesehatan,ketenagakerjaan,fertilitas,KB,konsumsi dan pengeluaran penduduk perkapita/bulan,perumahan

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi perhatian serius pemerintah untuk diatasi. Oleh karena itu, salah satu aspek penting dalam mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah penyediaan data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Ringkasan Data dan Informasi Kemiskinan Provinsi NTT Tahun 2015 ini merupakan hasil perhitungan dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret dan September yang dilaksanakan oleh BPS.

Publikasi ini menyajikan data hasil Susenas September 2014 dalam bentuk ulasan ringan, grafik, dan tabel yang lebih ringkas untuk memudahkan pengguna data memperoleh gambaran mengenai tingkat dan pola konsumsi sekaligus perilaku konsumen di Nusa Tenggara Timur. Publikasi ini juga menampilkan data periode sebelumnya sebagai pembanding dalam melihat perkembangan kesejahteraan penduduk Nusa Tenggara Timur secara ekonomi.

Setiap hari kerja pertama tiap bulan Maret, Juli dan November, BPS Provinsi NTT mengadakan rilis angka ramalan produksi tanaman padi dan palawija berupa Berita Resmi Statistik (BRS) Produksi Tanaman Padi Dan Palawija Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan media lokal NTT baik media cetak maupun elektronik dan juga melibatkan Dinas/Instansi terkait. Publikasi ini mencoba merangkum BRS yang telah dipublikasikan setiap bulannya dengan harapan dapat digunakan oleh erbagai pihak.

Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) telah dimulai sejak tahun 2007. BPS mulai terlibat langsung sejak penyusunan IDI 2009. Pengumpulan data IDI berbeda dengan kegiatan survei BPS lainnya. Survei-survei yang dilakukan BPS pada umumnya bersifat kuantitatif dengan pendekatan rumah tangga atau perusahaan. Pada pengumpulan data IDI dilakukan gabungan survei kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data kuantitatif dilakukan melalui review surat kabar dan review dokumen. Pendekatan kualitatif dilakukan melalui focus group discussion (FGD) dan wawancara mendalam (in-depth interview). Sampai saat ini IDI merupakan satu-satunya ukuran kuantitatif untuk mengetahui tingkat kemajuan demokrasi di tingkat provinsi. Terkait dengan hal tersebut, keberadaan IDI menjadi sangat penting bagi perencanaan pembangunan politik pada tingkat provinsi.