Buku Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi ini diterbitkan setiap bulan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data dan informasi yang dimuat tetap mengikuti perkembangan data terbaru yang dihimpun dan dirilis BPS, yang merupakan hasil pendataan langsung dan hasil kompilasi produk administrasi pemerintah yang dilakukan secara teratur (bulanan, triwulanan, tahunan) oleh jajaran BPS di seluruh Indonesia.

Publikasi Harga Konsumen Beberapa Barang dan Jasa Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga 150 Kabupaten/Kota di Indonesia 2024 menyajikan data harga yang diperoleh dari Survei Harga Konsumen (SHK) bulanan di 150 kabupaten/kota (38 ibukota provinsi dan 112 kabupaten/kota lainnya) sebagai pusat perekonomian di Indonesia. Pelaksanaan SHK pada tahun 2024 mencakup penambahan 60 kabupaten baru hasil Survei Biaya Hidup Tahun 2022 (SBH2022) dan provinsi yang baru mekar, serta penerapan tahun dasar 2022=100. Data yang disajikan pada publikasi ini merupakan rata-rata harga beberapa kualitas barang yang umum dikonsumsi masyarakat di masing-masing kabupaten/kota. Perbedaan harga yang cukup signifikan antar kabupaten/kota dalam suatu tabel dikarenakan adanya perbedaan kualitas barang antar kabupaten/kota.

Publikasi Harga Konsumen Beberapa Barang dan Jasa Kelompok Pakaian dan Alas Kaki 150 Kabupaten/Kota di Indonesia 2024 menyajikan data harga yang diperoleh dari Survei Harga Konsumen (SHK) bulanan di 150 kabupaten/kota (38 ibukota provinsi dan 112 kabupaten/kota lainnya) sebagai pusat perekonomian di Indonesia. Pelaksanaan SHK pada tahun 2024 mencakup penambahan 60 kabupaten baru hasil Survei Biaya Hidup Tahun 2022 (SBH2022) dan provinsi yang baru mekar, serta penerapan tahun dasar 2022=100. Data yang disajikan pada publikasi ini merupakan rata-rata harga beberapa kualitas barang yang umum dikonsumsi masyarakat di masing-masing kabupaten/kota. Perbedaan harga yang cukup signifikan antar kabupaten/kota dalam suatu tabel dikarenakan adanya perbedaan kualitas barang antar kabupaten/kota.

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Publikasi Statistik Harga Konsumen Perdesaan Kelompok Makanan Tahun 2024. Publikasi ini menyajikan data harga konsumen/eceran berbagai komoditas kelompok makanan yang dikonsumsi oleh rumah tangga di wilayah perdesaan setiap bulan di 38 provinsi di Indonesia.

Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) adalah angka yang menggambarkan besarnya perubahan harga pada tingkat grosir dari komoditas yang diperdagangkan di suatu wilayah (negara/provinsi). IHPB 2024 dihitung berdasarkan tahun dasar 2018 (2018=100) yang paket komoditasnya diperoleh dari Survei Penyusunan Diagram Timbang (SPDT) IHPB Provinsi tahun 2017. Jumlah komoditas yang dicakup dalam IHPB 2024 (2018=100) sebanyak 687 komoditas.IHPB 2024 dikelompokkan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015. IHPB disajikan dalam tiga sektor, yaitu: Sektor Pertanian; Sektor Pertambangan dan Penggalian; serta Sektor Industri. Mulai tahun 2020 IHPB tidak lagi mencakup Kelompok Barang Impor dan Kelompok Barang Ekspor, karena dalam SPDT IHPB Provinsi tahun 2017 hanya mencakup komoditas domestik saja. Namun demikian, Kelompok Barang Impor dan Kelompok Barang Ekspor masih dihitung dengan tahun dasar 2010 (2010=100). Kelompok Barang Impor dan Kelompok Barang Ekspor disajikan dengan nama Indeks Harga Perdagangan Internasional (IHPI).

Publikasi Harga Konsumen Beberapa Barang Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau 150 Kabupaten/Kota di Indonesia 2024 menyajikan data harga yang diperoleh dari Survei Harga Konsumen (SHK) bulanan di 150 kabupaten/kota (38 ibukota provinsi dan 112 kabupaten/kota lainnya) sebagai pusat perekonomian di Indonesia. Pelaksanaan SHK pada tahun 2024 mencakup penambahan 60 kabupaten baru hasil Survei Biaya Hidup Tahun 2022 (SBH2022) dan provinsi yang baru mekar, serta penerapan tahun dasar 2022=100.Data yang disajikan pada publikasi ini merupakan rata-rata harga beberapa kualitas barang yang umum dikonsumsi masyarakat di masing-masing kabupaten/kota. Perbedaan harga yang cukup signifikan antar kabupaten/kota dalam suatu tabel dikarenakan adanya perbedaan kualitas barang antar kabupaten/kota.

Publikasi Statistik Harga Produsen Pertanian Subsektor Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, dan Tanaman Perkebunan Rakyat ini merupakan seri publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Publikasi ini menyajikan data harga produsen berbagai komoditas pertanian di perdesaan selama tahun 2024. Data yang disajikan dikumpulkan melalui Survei Harga Produsen Perdesaan yang dilakukan setiap bulan di 37 provinsi di Indonesia. Publikasi ini dapat terwujud berkat kerjasama dan partisipasi dari berbagai pihak. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, disampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi pengguna data dan dapat dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan publikasi yang akan datang.

Publikasi ini menyajikan data harga konsumen perdesaan berdasarkan hasil Survei Harga Konsumen Perdesaan yang dilakukan setiap bulan di 38 provinsi di Indonesia. Informasi yang disajikan mencakup data harga konsumen/eceran barang dan jasa berbagai komoditas kelompok non makanan di wilayah perdesaan tahun 2024.

Publikasi ini menyajikan data NTP berdasarkan hasil Survei Harga Perdesaan yang dilakukan setiap bulan di 38 provinsi di Indonesia. Informasi yang disajikan mencakup Indeks Harga yang Diterima Petani, Indeks Harga yang Dibayar Petani, dan NTP tahun 2024 dengan tahun dasar 2018 (2018=100). Informasi tersebut mencakup lima subsektor pertanian yaitu tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan.

Publikasi Statistik Harga Produsen Pertanian Subsektor Peternakan dan Perikanan Tahun 2024. Publikasi ini menyajikan data harga produsen berbagai komoditas peternakan dan perikanan di wilayah perdesaan berdasarkan hasil Survei Harga Produsen Perdesaan yang dilakukan setiap bulan di 38 provinsi di Indonesia.

Publikasi ini menggunakan data PDRB tahun dasar 2010, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2009 (KBLI 2009), dan penyempurnaan ruang lingkup serta metodologi yang mengacu pada sistem neraca nasional terbaru ( System of National Accounts /SNA 2008). Dalam publikasi ini, data PDRB disajikan dalam bentuk tabel-tabel pokok atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2010. Selain itu, juga disajikan tabel-tabel turunan berupa distribusi lapangan usaha, indeks perkembangan, dan indeks harga implisit termasuk perbandingan PDRB antar provinsi di Indonesia.

Publikasi ini memuat informasi mengenai hasil penghitungan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2.3.2 dan 2.4.1 hasil Survei Ekonomi Pertanian (SEP) 2024

Publikasi Indeks Harga Konsumen 38 Provinsi di Indonesia 2024 (2022=100) menyajikan perkembangan IHK nasional dan 38 provinsi di Indonesia menurut kelompok dan sub kelompok pengeluaran per bulan selama tahun 2024. Penghitungan IHK pada tahun 2024 mencakup provinsi pemekaran dan penerapan tahun dasar 2022=100.IHK provinsi dihitung berdasarkan hasil pengolahan Survei Harga Konsumen (SHK) pada kabupaten/kota yang menjadi sampel SHK di setiap provinsi. SHK mendata harga jenis barang dan jasa dengan kualitas/merek yang umumnya banyak dikonsumsi oleh masyarakat di kabupaten/kota yang bersangkutan. Data harga konsumen diperoleh dari responden/pedagang eceran terpilih.

Publikasi Statistik Wisatawan Nasional 2024 merupakan publikasi rutin tahunan yang disusun dan disajikan oleh Badan Pusat Statistik. Data yang disajikan dalam publikasi ini merupakan hasil pendataan penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri (wisatawan nasional), meliputi jumlah perjalanan, karakteristik perjalanan, karakteristik sosial ekonomi, dan karakteristik pengeluaran. Sumber Data publikasi ini berasal dari berbagai sumber, yaitu Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Survei Digital Wisatawan Nasional dan Mobile Positioning Data (MPD). MPD merupakan salah satu pemanfaatan teknologi informasi (big data) dalam pengembangan metode penghitungan wisnas.

Studi ini menyajikan analisis Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) di Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2024. IKK merupakan metrik yang digunakan untuk mengukur biaya relatif konstruksi di berbagai wilayah. Penelitian ini menyelidiki metodologi yang digunakan untuk menghitung IKK, yang melibatkan pertimbangan faktor-faktor seperti biaya material, upah tenaga kerja, dan biaya sewa peralatan. Dengan membandingkan IKK Aceh Singkil dengan wilayah lain, khususnya di Provinsi Aceh, studi ini menyoroti variasi biaya konstruksi. Selanjutnya, laporan ini membahas signifikansi IKK dalam menentukan Dana Alokasi Umum (DAU), yang merupakan komponen utama dalam pendanaan pembangunan daerah. Temuan dari studi ini memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan infrastruktur dan perencanaan wilayah di Aceh Singkil.

Publikasi Indeks Harga Konsumen 150 Kabupaten/Kota di Indonesia 2024 (2022=100) menyajikan perkembangan IHK nasional dan 150 kabupaten/kota (38 ibukota provinsi dan 112 kabupaten/kota) di Indonesia menurut kelompok dan sub kelompok pengeluaran per bulan selama tahun 2024. Penghitungan IHK pada tahun 2024 mencakup penambahan 60 kabupaten baru hasil Survei Biaya Hidup Tahun 2022 (SBH2022), pemekaran provinsi, dan penerapan tahun dasar 2022=100.IHK dihitung berdasarkan hasil pengolahan Survei Harga Konsumen (SHK) di setiap kabupaten/kota yang menjadi sampel SHK. SHK mendata harga jenis barang dan jasa dengan kualitas/merek yang umumnya banyak dikonsumsi oleh masyarakat di kabupaten/kota yang bersangkutan. Data harga konsumen diperoleh dari responden/pedagang eceran terpilih.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil telah melaksanakan pendataan Potensi Desa (Podes) 2024 pada bulan Mei 2024 secara sensus terhadap seluruh wilayah kabupaten, kecamatan, dan wilayah administrasi pemerintah terendah setingkat desa. Adapun wilayah administrasi setingkat desa yang dicakup di Podes meliputi desa. Hasil pendataan Podes 2024 mencatat bahwa wilayah administrasi pemerintah setingkat desa terdiri dari 119 desa. Selain itu diketahui pula jumlah kecamatan sebanyak 11 kecamatan. Pendataan Podes 2024 mengumpulkan beragam informasi, baik yang bersifat potensi yang dimiliki desa/kelurahan maupun informasi terkait kerawanan atau tantangan yang dihadapi desa/ kelurahan serta infrastruktur dasar di desa/kelurahan. Informasi terkait potensi desa/kelurahan meliputi : ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, olahraga dan hiburan, angkutan, komunikasi dan informasi, ekonomi, keamanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Informasi terkait kerawanan atau tantangan meliputi bencana alam, pencemaran lingkungan, permasalahan sosial dan kesehatan di masyarakat, dan gangguan keamanan yang terjadi di desa/kelurahan. Informasi infrastruktur di desa/kelurahan meliputi: infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Hasil pendataan Podes 2024 menunjukkan sebagian besar desa/kelurahan di Indonesia masyarakatnya bekerja di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan, yaitu 108 desa. Selain itu, ada 5 desa yang sebagian besar masyarakatnya bekerja di bidang administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, dan ada 4 desa yang sebagian besar masyarakatnya bekerja di bidang perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor. kemudian terdapat 1 desa yang sebagian besar masyarakatnya bekerja di bidang pengangkutan dan pergudangan, serta 1 desa yang sebagian besar masyarakatnya bekerja di bidang aktivitas jasa lainnya. Banyaknya masyarakat desa yang bekerja di bidang pertanian di Indonesia didukung keberadaan sungai, saluran irigasi dan embung yang berada di desa. Dari 119 desa di Aceh Singkil, ada 82 desa yang terdapat sungai, ada 26 desa yang terdapat mata air, dan 4 desa yang terdapat danau/waduk/situ/bendungan. Pendataan Podes 2024 menunjukkan potensi ekonomi yang dimiliki desa, terdapat 28 desa yang memiliki produk barang unggulan meskipun masih berfokus di dalam negeri. Dalam mendukung bergeraknya perekonomian tidak hanya ditunjang oleh sarana fisik, namun dukungan fasilitas perkreditan dan fasilitas jaringan telekomunikasi menjadi penting di masa kini agar geliat pertumbuhan ekonomi lebih cepat. Hasil Podes 2024 menunjukkan terdapat 85 desa memiliki Kredit Usaha Rakyat (KUR), ada 4 desa/kelurahan memiliki Kredit Usaha Bersama (KUBE), ada 5 desa/kelurahan memiliki Kredit Usaha Kecil (KUK). Fasilitas jaringan telekomunikasi yang dicakup di Podes yaitu keberadaan Base Transceiver Station (BTS), sinyal telepon seluler, dan sinyal internet telepon seluler/handphone. Terdapat 83 desa yang ada sinyal telepon selular,namun 36 desa kekuatan sinyalnya lemah, namun tidak ada desa yang tidak ada sinyal telepon selular di wilayahnya. Pendataan Podes 2024 mencatat terdapat 15 desa terjadi pencemaran air di wilayahnya, terdapat 7 desa terjadi pencemaran udara di wilayahnya, dan tidak ada desa yang terjadi pencemaran udara di wilayahnya. Selain kejadian pencemaran, Podes 2024 menunjukkan kejadian bencana alam di wilayah desa, dimana ada 44 desa terjadi bencana banjir di wilayahnya, ada 9 desa terjadi bencana gempa bumi di wilayahnya, dan ada 7 desa terjadi bencana tanah longsor di wilayahnya. Pendataan Podes 2024 juga menyajikan berbagai informasi terkait ketersediaan infrastruktur berbagai bidang di Indonesia. Pada bidang pendidikan, di jenjang sekolah dasar diketahui bahwa ada 109 SD Negeri dan Swasta, dan ada 15 MI Negeri dan Swasta yang tersebar di desa di Aceh Singkil. Pada jenjang sekolah menengah pertama, ada 41 SMP Negeri dan Swasta dan 10 MTs Negeri dan Swasta yang tersebar di desa di Indonesia. Pada jenjang sekolah menengah atas ada 13 SMA Negeri dan Swasta, ada 7 MA Negeri dan Swasta, ada 9 SMK Negeri dan Swasta yang tersebar di desa di Indonesia. Pada jenjang akademi/perguruan tinggi ada 3 akademi/perguruan tinggi negeri dan ada 4.083 akademi/perguruan tinggi swasta di Indonesia. Pada bidang kesehatan, Podes 2024 menunjukkan terdapat 1 rumah sakit di Aceh Singkil. Selain rumah sakit, jumlah fasilitas puskesmas Aceh Singkil berdasarkan Podes 2024 sebanyak 5 puskesmas rawat inap dan 7 puskesmas tanpa rawat inap. Pemerintah memprioritaskan pembangunan Aceh Singkil dengan memperkuat desa dalam kerangka negara kesatuan. Hasil Pendataan Podes dapat digunakan sebagai bahan analisis kewilayahan terkait potensi ekonomi, sosial dan sarana/prasarana wilayah. Selain itu juga dapat digunakan dalam evaluasi program dan digunakan dalam penyusunan kebijakan/strategi berbasis kewilayahan.

Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan dan untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut tujuh bidang yang mencakup Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, Kemiskinan, serta Sosial Lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup

Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan penghidupan yang layak. Semua indikator yang merepresentasikan ketiga dimensi ini terangkum dalam satu nilai tunggal, yaitu angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).Semakin pesatnya pembangunan di berbagai aspek di era otonomi daerah ini, maka semakin terasa perlu data statistik mengenai Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Tulang Bawang. Penyajian IPM ini diharapkan dapat memacu kinerja pembangunan melalui peningkatan kapasitas dasar penduduk.

Publikasi Statistik Harga Produsen Gabah Provinsi Lampung tahun 2024 ini merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Data yang disajikan merupakan data hasil observasi transaksi gabah di tingkat kabupaten yang terpilih menjadi sampel selama tahun 2024. Publikasi ini disusun berdasarkan hasil pengolahan survei harga produsen gabah di 4 (empat) kabupaten di Provinsi Lampung periode tahun 2024. Dalam publikasi ini ditampilkan data mengenai banyaknya observasi, rata-rata harga gabah, rata-rata ongkos angkut, rata-rata kadar air, dan kadar lainnya menurut kelompok kualitas. Data tersebut diperoleh melalui wawancara langsung dengan petani yang menjual hasil produksinya. Dengan terbitnya publikasi ini diharapkan dapat memenuhi informasi harga produsen gabah di Provinsi Lampung.