Menurut teori ekonomi, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut Lapangan Usaha/industry), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut Pengeluaran/expenditure), dan pendekatan pendapatan (PDRB menurut Pendapatan/income). Pendekatan pengeluaran dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah).

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan. Buku Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Puncak menurut Pengeluaran Tahun 2021-2025 menyajikan tinjauan perkembangan perekonomian Kabupaten Puncak secara deskriptif. Dalam buku ini juga ditampilkan tabel-tabel PDRB tahun 2021-2025 atas dasar harga berlaku dan harga konstan 2010 dalam bentuk nilai nominal dan persentase. Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep Sistem Neraca Nasional 2008.

Publikasi ini menyajikan data sekunder yang berasal dari berbagai dinas/ instansi pemerintah maupun swasta di Kabupaten Dompu, dan data primer hasil pengolahan Badan Pusat Statistik Kabupaten Dompu.Publikasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan geografi dan iklim di Kabupaten Dompu, ciri-ciri dan keadaan sosial ekonomi penduduk secara keseluruhan.

Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Puncak Jaya Menurut Pengeluaran 2021-2025 merupakan kelanjutan dari penerbitan tahun-tahun sebelumnya yang disusun oleh BPS Kabupaten Puncak Jaya. Penerbitan publikasi ini diharapkan dapat membantu para analis dan pengambil kebijakan di Kabupaten Puncak Jaya guna kelanjutan pembangunan. Publikasi ini menyajikan tinjauan perkembangan perekonomian Kabupaten Puncak Jaya secara deskriptif. Dalam buku ini juga ditampilkan tabel-tabel PDRB tahun 2021- 2025 atas dasar harga berlaku dan harga konstan 2010 dalam bentuk nilai nominal dalam rupiah dan persentase. Untuk melengkapi tabel-tabel didalamnya juga diuraikan beberapa penjelasan penting, antara lain konsep definisi dan tinjauan perekonomian Kabupaten Puncak Jaya secara garis besar.

Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengidentifikasi kebutuhan data statistik dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan BPS. SKD dilaksanakan secara rutin tiap tahun sejak 2005, namun awalnya masih dilakukan di BPS Pusat saja. Sejak tahun 2014, lokasi pelaksanaan SKD dikembangkan hingga BPS Kabupaten/Kota. Pada tahun 2025, BPS kembali menyelenggarakan SKD di BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota. Hasil SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis mengenai karakteristik konsumen, performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, dan kepuasan terhadap kualitas data. Analisis ini dilengkapi dengan penyajian dalam bentuk Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Publikasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Supiori Menurut Pengeluaran 2021–2025 merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Supiori yang disajikan untuk memenuhi kebutuhan data perekonomian para pemangku kepentingan sebagai bahan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program pembangunan regional. Data yang dicakup dalam publikasi ini adalah PDRB menurut Pengeluaran atas harga berlaku dan harga konstan, serta disampaikan pula beberapa data turunan lainnya. PDRB menurut Pengeluaran disusun berdasarkan rekomendasi penghitungan pada System of National Accounts (SNA) 2008 yang menggambarkan besaran nilai produk barang dan jasa yang digunakan sebagai konsumsi akhir oleh rumah tangga, Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) dan pemerintah ditambah dengan investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan perubahan inventori) serta ekspor dan impor. Penghitungan PDRB dilakukan mengadopsi metodologi yang sama dengan penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB), namun menggunakan konsep residen atau kewilayahan pada tingkat regional.

Publikasi Kabupaten Serang Dalam Angka 2026 merupakan publikasi rutin yang diterbitkan setiap tahun oleh BPS Kabupaten Serang. Publikasi ini berisi kumpulan data yang sebagian besar merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Instansi, Dinas/Perusahaan baik Pemerintah maupun Swasta yang berada di wilayah Kabupaten Serang. Selain itu, publikasi ini juga menampilkan data primer yang diperoleh dari hasil kegiatan sensus dan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik.Penyajian publikasi ini dimaksudkan untuk memberi gambaran umum tentang keadaan geografi, iklim, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta capaian pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Serang. Dengan demikian diharapkan publikasi ini dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak sebagai salah satu bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan di Kabupaten Serang.

Buku Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sarmi menurut Pengeluaran Tahun 2021-2025 ini merupakan kelanjutan dari penerbitan tahun-tahun sebelumnya yang disusun oleh BPS Kabupaten Sarmi. Publikasi ini menyajikan tinjauan perkembangan perekonomian Kabupaten Sarmi secara deskriptif. Dalam buku ini juga ditampilkan tabel-tabel PDRB tahun 2021-2025 atas dasar harga berlaku dan harga konstan 2010 dalam bentuk nilai nominal dan persentase.

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kota Tarakan 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Laporan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Yalimo menurut Pengeluaran periode 2021-2025 menyajikan indikator ekonomi makro untuk mengevaluasi kinerja pembangunan wilayah. Selama kurun waktu tersebut, ekonomi Kabupaten Yalimo menunjukkan tren positif dengan rata-rata pertumbuhan riil sebesar 3,85 persen, di mana nilai PDRB atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp1,35 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp1,85 triliun pada tahun 2025. Struktur ekonomi daerah ini didominasi oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang memberikan kontribusi rata-rata sekitar 77 persen terhadap total PDRB, diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (investasi fisik) dan Konsumsi Pemerintah. Publikasi yang disusun oleh BPS Kabupaten Yalimo ini menggunakan tahun dasar 2010 dan menerapkan standar System of National Accounts 2008 guna menyediakan data yang konsisten bagi perencanaan kebijakan ekonomi daerah.

Badung Dalam Angka 2026 adalah publikasi tahunan yang berisikan data hasil kegiatan statistik, kompilasi produk administrasi instansi/dinas/lembaga yang ada di Kabupaten Badung maupun hasil sensus dan survei Badan Pusat Statistik dengan menyajikan data tahun 2025-2026. Publikasi ini mencakup data geografi iklim, pemerintahan, sosial ketenagakerjaan, pertanian, peternakan, perikanan, industri, pertambangan, energi, pariwisata, transportasi, perbankan, koperasi, harga, pengeluaran penduduk, perdagangan, PDRB, dan sebagainya yang ada di Kabupaten Badung. Termasuk juga beberapa data pembanding dengan kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Bali. Data yang disajikan diharapkan dapat mendukung perencanaan maupun pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan masyarakat khususnya di Kabupaten Badung.

Publikasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Yahukimo Menurut Pengeluaran Tahun 2021-2025 merupakan pembahasan mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi- publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep System of National Accounts 2008 seperti yang direkomendasikan oleh United Nations.

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS.Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Provinsi Kalimantan Utara 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS Provinsi Kalimantan Utara serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS Provinsi Kalimantan Utara. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua tidak terlepas dari peran usaha Industri Pengolahan Skala Mikro dan Kecil (IMK). Kemampuan IMK dalam beradaptasi dan bertahan hidup di tengah dinamisnya kondisi perekonomian, terutama dalam penciptaan lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja menjadi salah satu kasjian akademis yang menarik hingga menjadi dasar kebijakan. Pemerintah terus berupaya menciptakan program yang menunjang kegiatan IMK guna mengoptimalkan konstribusi IMK dalam perekonomian di Provinsi Papua. Penetapan programprogram tersebut harus didukung dengan data dan informasi terkini yang akurat. Profil IMK 2024 di Provinsi Papua merupakan publikasi hasil dari kegiatan Survei Industri Mikro dan Kecil 2024 (VIMK24) Tahunan di Provinsi Papua. Diharapkan publikasi ini bermanfaat untuk pemerintah, dunia usaha, serta para stake holder yang memerlukannya. 

Kabupaten Bima Dalam Angka Tahun 2026 ini menyajikan data sekunder yang berasal dari berbagai dinas/instansi pemerintah maupun swasta di Kabupaten Bima, dan data primer hasil pengolahan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima. Publikasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan geografi dan iklim di Kabupaten Bima, ciri-ciri dan keadaan sosial ekonomi penduduk secara keseluruhan.

PDRB Menurut Pengeluaran (Tahun Dasar 2010=100) Kota Jayapura series Tahun 2021-2025 merupakan publikasi yang secara khusus membahas mengenai PDRB yang dilihat dari sisi pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Serta Net Ekspor. Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya mengunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep System of National Accounts 2008 seperti yang direkomendasikan oleh United Nations.

Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengidentifikasi kebutuhan data statistik dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan BPS.

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Pegunungan tidak terlepas dari peran usaha Industri Pengolahan Skala Mikro dan Kecil (IMK). Kemampuan IMK dalam beradaptasi dan bertahan hidup di tengah dinamisnya kondisi perekonomian, terutama dalam penciptaan lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja menjadi salah satu kajian akademis yang menarik hingga menjadi dasar kebijakan. Pemerintah terus berupaya menciptakan program yang menunjang kegiatan IMK guna mengoptimalkan konstribusi IMK dalam perekonomian di Provinsi Papua Pegunungan. Penetapan program-program tersebut harus didukung dengan data dan informasi terkini yang akurat. Profil IMK 2024 di Provinsi Papua Pegunungan merupakan publikasi hasil dari kegiatan Survei Industri Mikro dan Kecil 2024 (VIMK24) Tahunan di Provinsi Papua Pegunungan. Diharapkan publikasi ini bermanfaat untuk pemerintah, dunia usaha, serta para stake holder yang memerlukannya.

Kabupaten Sumbawa Dalam Angka 2026 merupakan publikasi tahunan yang menyajikan data primer dan sekunder, dan umumnya mencerminkan keadaan Kabupaten Sumbawa tahun 2025. Data primer bersumber dari berbagai kegiatan sensus/survei yang dilaksanakan BPS Kabupaten Sumbawa dan data sekuder bersumber dari berbagai instansi pemerintah dan swasta.