Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Selatan tidak terlepas dari peran usaha Industri Pengolahan Skala Mikro dan Kecil (IMK). Kemampuan IMK dalam beradaptasi dan bertahan hidup di tengah dinamisnya kondisi perekonomian, terutama dalam penciptaan lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja menjadi salah satu kajian akademis yang menarik hingga menjadi dasar kebijakan. Pemerintah terus berupaya menciptakan program yang menunjang kegiatan IMK guna mengoptimalkan konstribusi IMK dalam perekonomian di Provinsi Papua Selatan. Penetapan programprogram tersebut harus didukung dengan data dan informasi terkini yang akurat. Profil IMK 2024 di Provinsi Papua Selatan merupakan publikasi hasil dari kegiatan Survei Industri Mikro dan Kecil 2024 (VIMK24) Tahunan di Provinsi Papua Selatan. Diharapkan publikasi ini bermanfaat untuk pemerintah, dunia usaha, serta para stake holder yang memerlukannya

BPS Kabupaten Bolaang Mongondow telah menyelenggarakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara rutin yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data, juga untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS Kabupaten Bolaang Mongondow. Hasil dari pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Bolaang Mongondow 2025”. Publikasi ini memberikan penjelasan secara deskriptif mengenai performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, dan kepuasan konsumen terhadap kualitas data BPS Kabupaten Bolaang Mongondow. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini.

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Tengah tidak terlepas dari peran usaha Industri Pengolahan Skala Mikro dan Kecil (IMK). Kemampuan IMK dalam beradaptasi dan bertahan hidup di tengah dinamisnya kondisi perekonomian, terutama dalam penciptaan lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja menjadi salah satu kajian akademis yang menarik hingga menjadi dasar kebijakan. Pemerintah terus berupaya menciptakan program yang menunjang kegiatan IMK guna mengoptimalkan konstribusi IMK dalam perekonomian di Provinsi Papua Tengah. Penetapan programprogram tersebut harus didukung dengan data dan informasi terkini yang akurat. Profil IMK 2024 di Provinsi Papua Tengah merupakan publikasi hasil dari kegiatan Survei Industri Mikro dan Kecil 2024 (VIMK24) Tahunan di Provinsi Papua Tengah. Diharapkan publikasi ini bermanfaat untuk pemerintah, dunia usaha, serta para stake holder yang memerlukannya

Kabupaten Lombok Timur Dalam Angka 2026 merupakan publikasi statistik tahunan yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Lombok Timur untuk menyajikan potret pembangunan daerah secara komprehensif, mencakup aspek geografi, pemerintahan, kependudukan, sosial, hingga perekonomian. Melalui integrasi data primer hasil survei BPS serta data sekunder dari berbagai instansi pemerintah dan swasta, publikasi ini dirancang sebagai rujukan utama bagi para perencana kebijakan dan pemangku kepentingan dalam menyusun serta mengevaluasi program pembangunan berbasis data di Kabupaten Lombok Timur. Meskipun disusun dengan ketelitian tinggi, masukan dan saran konstruktif dari para pengguna data sangat diharapkan demi penyempurnaan kualitas informasi statistik yang lebih akurat dan relevan di masa mendatang.

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua secara berkala mengeluarkan Profil Ketenagakerjaan Provinsi Papua setiap tahunnya. Profil Ketenagakerjaan tahun 2025 ini merupakan sintesis informasi yang mendalam mengenai dinamika kompleks tenaga kerja di wilayah Provinsi Papua. Tujuan utama dari publikasi ini adalah untuk menawarkan analisis yang mendalam terkait dengan fenomena sosial, terutama dalam konteks keberadaan tenaga kerja, sekaligus memberikan refleksi yang cermat terhadap pencapaian-pencapaian dalam sektor ketenagakerjaan. Diharapkan bahwa penyajian informasi yang disampaikan dapat memberikan pandangan yang lebih holistik dan mendalam kepada pembaca mengenai realitas yang terjadi di Provinsi Papua. Tentunya, dalam proses penyusunan publikasi ini, kami menghargai dan mengakui kontribusi dari berbagai pihak yang terlibat, meskipun kami sadar akan adanya keterbatasan dan kekurangan tertentu. Kami juga mengundang serta mengharapkan masukan dan saran yang konstruktif dari para pemangku kepentingan guna meningkatkan kualitas publikasi ini, dan menjadikannya sebagai referensi yang lebih berdaya guna dan bernilai di masa yang akan datang. Semoga publikasi ini mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi pemahaman dan pengembangan sektor ketenagakerjaan di Provinsi Papua.

Penyelenggara pelayanan publik diharapkan dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan serta perubahan dalam berbagai bidang kehidupan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Berkenaan dengan hal tersebut diperlukan pemantauan pelayanan publik secara berkesinambungan sehingga pelayanan yang diperoleh masyarakat sesuai dengan standar pelayanan serta harapan dan kebutuhan masyarakat. BPS merupakan instansi penyelenggara pelayanan publik yang memberikan pelayanan melalui penyediaan data dan informasi statistik. Tugas dan tanggung jawab di bidang statistik tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Pelaksanaan penyebarluasan data dan informasi statistik dilakukan dengan menyediakan unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) di BPS baik tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Profil Ketenagakerjaan tahun 2025 ini merupakan sintesis informasi yang mendalam mengenai dinamika kompleks tenaga kerja di wilayah Provinsi Papua Selatan. Tujuan utama dari publikasi ini adalah untuk menawarkan analisis yang mendalam terkait dengan fenomena sosial, terutama dalam konteks keberadaan tenaga kerja, sekaligus memberikan refleksi yang cermat terhadap pencapaian-pencapaian dalam sektor ketenagakerjaan. Diharapkan bahwa penyajian informasi yang disampaikan dapat memberikan pandangan yang lebih holistik dan mendalam kepada pembaca mengenai realitas yang terjadi di Provinsi Papua Selatan. Tentunya, dalam proses penyusunan publikasi ini, kami menghargai dan mengakui kontribusi dari berbagai pihak yang terlibat, meskipun kami sadar akan adanya keterbatasan dan kekurangan tertentu. Kami juga mengundang serta mengharapkan masukan dan saran yang konstruktif dari para pemangku kepentingan guna meningkatkan kualitas publikasi ini, dan menjadikannya sebagai referensi yang lebih berdaya guna dan bernilai di masa yang akan datang. Semoga publikasi ini mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi pemahaman dan pengembangan sektor ketenagakerjaan di Provinsi Papua Selatan.

Publikasi Lombok Barat Dalam Angka 2026 merupakan publikasi tahunan yang menyajikan data statistik komprehensif mengenai kondisi geografis, pemerintahan, kependudukan, sosial, serta perekonomian di Lombok Barat. Data yang disajikan mencakup berbagai sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, infrastruktur, hingga keuangan daerah. Informasi dalam publikasi ini bersumber dari hasil sensus dan survei yang dilaksanakan oleh BPS serta data sekunder dari berbagai instansi pemerintah dan lembaga terkait. Publikasi ini bertujuan menyediakan data yang mutakhir, terintegrasi, dan berkelanjutan sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah. Dengan cakupan data yang luas dan sistematis, Lombok Barat Dalam Angka 2026 diharapkan menjadi rujukan utama bagi pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat dalam memahami dinamika pembangunan serta potensi wilayah Lombok Barat.

Publikasi ini memiliki fokus utama analisis pada kondisi ketenagakerjaan di masing-masing provinsi pasca pemekaran, dengan menggunakan data dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025. Melalui publikasi ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai perbandingan kondisi ketenagakerjaan antar kabupaten serta dinamika tenaga kerja di Papua Tengah. Di dalamnya akan dibahas pula mengenai konsep dasar ketenagakerjaan, termasuk definisi Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Selain itu, penjelasan perbandingan antara definisi ketenagakerjaan yang digunakan di Indonesia dengan standar internasional yang ditetapkan oleh ILO. Pemahaman yang jelas mengenai istilah-istilah ini penting untuk menganalisis data ketenagakerjaan secara akurat.

Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk mengidentifikasi kebutuhan data statistik dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan BPS. SKD dilaksanakan sejak tahun 2005. Responden pada SKD 2025 adalah konsumen yang menerima pelayanan dari unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS dengan cara tatap muka atau datang langsung ke unit PST BPS serta tanpa tatap muka baik melalui telepon, faksimili, e-mail, surat, website, maupun layanan statistik online. Secara umum, tujuan pelaksanaan SKD 2025 adalah mendapatkan bahan evaluasi dari konsumen sebagai pendukung peningkatan kualitas data dan informasi statistik. Hasil SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi segmentasi konsumen, analisis kepuasan layanan, analisis perilaku anti korupsi, analisis kebutuhan data dan analisis kepuasan kualitas data. Analisis ini dilengkapi dengan penyajian dalam bentuk Indeks Kepuasan Konsumen (IKK). Ruang lingkup analisis hasil SKD 2025 adalah PST BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Hasil SKD menunjukkan bahwa secara umum, konsumen merasa puas terhadap data yang diperoleh dari penyedia data BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang ditunjukkan dengan persentase konsumen yang merasa puas terhadap kualitas data BPS sebesar 100 persen. Kepuasan konsumen terhadap pelayanan di PST BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara digambarkan melalui IKK. Nilai IKK PST BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah 97,05 yang artinya kualitas pelayanan PST BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masuk kategori Sangat Baik.

Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut delapan bidang yang mencakup Kependudukan,Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi,Perumahan dan Lingkungan, Kemiskinan, serta Sosial Lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

Lombok Tengah Dalam Angka 2026 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Lombok Tengah. Disadari bahwa publikasi ini belum sepenuhnya memenuhi harapan pihak pemakai data khususnya para perencana, namun diharapkan dapat membantu melengkapi penyusunan rencana pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah.

Pada tahun 2025, ukuran perekonomian Kabupaten Intan Jaya berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp1,55 triliun. Pertumbuhan ekonomi secara riil tercatat sebesar 2,32 persen, yang menunjukkan laju yang lebih cepat dibandingkan pencapaian tahun sebelumnya sebesar 1,73 persen pada 2024. Pertumbuhan tertinggi pada tahun 2025 dicapai oleh sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,42 persen.Selama periode 2021-2025, struktur perekonomian Kabupaten Intan Jaya didominasi oleh empat kategori lapangan usaha utama. Pada tahun 2025, rincian kontribusi sektor-sektor tersebut adalah sebagai berikut:- Konstruksi: Memberikan kontribusi terbesar mencapai 39,81 persen terhadap total PDRB.- Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib: Berkontribusi sebesar 23,59 persen.- Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan: Berkontribusi sebesar 22,76 persen.- Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor: Berkontribusi sebesar 5,77 persen.

Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) tahun 2025.

Publikasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha menyajikan gambaran komprehensif mengenai kinerja perekonomian suatu wilayah berdasarkan kontribusi masing-masing sektor ekonomi. Data yang disajikan meliputi nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh berbagai lapangan usaha, seperti pertanian, industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, dan jasa lainnya. Publikasi ini bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan terkini sebagai dasar dalam perencanaan, evaluasi, serta pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Selain itu, analisis pertumbuhan ekonomi dan struktur perekonomian juga disajikan untuk melihat peranan sektor unggulan dan dinamika ekonomi wilayah dari waktu ke waktu.

Publikasi Kabupaten Sumbawa Barat Dalam Angka 2026 merupakan publikasi tahunan yang menyajikan data primer dan sekunder yang mencerminkan keadaan Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2025. Data primer bersumber dari berbagai kegiatan sensus/survei yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat dan data sekunder bersumber dari berbagai instansi pemerintah dan perusahaan.

Pada tahun 2025, kinerja perekonomian Kabupaten Paniai yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp5,63 triliun. Pertumbuhan ekonomi secara riil tercatat sebesar 2,16 persen, yang menunjukkan adanya perlambatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2,37 persen). Selama periode 2021-2025, struktur perekonomian Kabupaten Paniai didominasi oleh empat sektor utama: - Konstruksi: Menyumbang peran terbesar yaitu 32,23 persen terhadap total PDRB.- Pertambangan dan Penggalian: Berkontribusi sebesar 31,55 persen.- Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib: Berkontribusi sebesar 12,46 persen.- Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan: Berkontribusi sebesar 9,78 persen.Metodologi penghitungan PDRB dalam publikasi ini telah disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi Indonesia dan mengadopsi rekomendasi kerangka System of National Accounts (SNA) 2008 dengan menggunakan tahun dasar 2010.

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS.Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 di BPS Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK). Publikasi ini terwujud berkat kerja sama yang baik antar unit kerja terkait. Kami berharap publikasi ini dapat bermanfaat untuk memperbaiki kualitas data dan kinerja pelayanan BPS. Saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depan. 

Indikator Penting Provinsi Papua merupakan publikasi yang diterbitkan secara berkala setiap bulannya. Publikasi ini merangkum berbagai data terbaru, baik ekonomi maupun sosial untuk Provinsi Papua, yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. Rangkuman data ini ditujukan sebagai salah satu bahan bagi penyusunan kebijakan dan evaluasi pembangunan di Provinsi Papua. Beberapa indikator yang tercakup dalam publikasi ini diantaranya Inflasi, Nilai Tukar Petani (NTP), Ekspor-Impor, Transportasi, Pariwisata, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kemiskinan, Ketimpangan Pendapatan, Ketenagakerjaan, Penduduk, Pertanian, dan sebagainya.

Publikasi Kota Probolinggo Dalam Angka 2026 menyajikan beragam data statistik. Ragam data tersebut diperoleh dan diintegrasikan dari berbagai sumberdata di Badan Pusat Statistik (BPS), instansi pemerintah, dan institusi lain dengan menerapkan prinsip-prinsip SDI. Publikasi ini dilengkapi dengan penjelasan teknis dari setiap jenis statistik yang disajikan.