Publikasi ini memuat data ekspor berdasarkan pengelompokan komoditas menurut sektor mengikuti struktur KBLI 2015. Data ekspor yang disajikan adalah ekspor November 2024 yang terdiri dari sektor pertanian, industri pengolahan, pertambangan dan lainnya, serta perkembangan ekspor Indonesia menurut negara tujuan. Publikasi ini juga memuat penjelasan ringkas tentang perbandingan, pertumbuhan, dan peranan ekspor dari komoditas dominan dan signifikan.

Pada November 2024 nilai impor mencapai US$19.631,7 juta, turun US$2.306,6 juta (10,51 persen) dibandingkan bulan sebelumnya. Nilai impor tersebut terdiri dari impor migas US$2.570,4 juta (13,09 persen) dan nonmigas US$17.061,3 juta (86,91 persen). Sementara volume impor mencapai 19.556,8 ribu ton yang turun 13,50 persen. Selama Januari-November 2024, impor didominasi oleh Tiongkok USD65.376,9 juta, dengan peranan sebesar 30,78 persen. Sementara Pelabuhan bongkar di Provinsi DKI Jakarta masih menjadi tempat bongkar barang impor utama di Indonesia senilai USD99.791,2 juta (46,97 persen).

Tabel I-O Indonesia 2020 mengadopsi rekomendasi internasional untuk penyusunan indikator ekonomi makro, dimana Tabel I-O disajikan dalam harga dasar dan harga pembeli.

Survei Ekonomi Pertanian (SEP) merupakan salah satu survei lanjutan setelah dilakukan pencacahan lengkap ST2023 yang diharapkan dapat dilakukan secara berkala sesuai dengan rekomendasi dari Food and Agriculture Organization (FAO). Publikasi ini memuat informasi mengenai nilai dan biaya produksi beberapa komoditas utama pada subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang dirinci menurut unit usaha pertanian.

Survei Ekonomi Pertanian (SEP) merupakan salah satu survei lanjutan setelah dilakukan pencacahan lengkap ST2023 yang diharapkan dapat dilakukan secara berkala sesuai dengan rekomendasi dari Food and Agriculture Organization (FAO). Publikasi ini memuat informasi mengenai struktur ongkos usaha pertanian subsektor kehutanan yang dirinci menurut unit usaha pertanian. Struktur ongkos bermanfaat untuk mengetahui distribusi ongkos yang dirinci menurut komoditas.

Publikasi ini memuat informasi mengenai struktur ongkos usaha pertanian subsektor perikanan. Struktur ongkos usaha pertanian dirinci menurut unit usaha pertanian. Struktur ongkos bermanfaat untuk mengetahui distribusi ongkos yang dirinci menurut komoditas.

Pola distribusi perdagangan menggambarkan rantai distribusi suatu komoditas dari produsen hingga ke konsumen akhir pada suatu wilayah. Publikasi ini menganalisis distribusi perdagangan komoditas beras hasil Survei Pola Distribusi secara nasional maupun regional. Survei ini mencakup 38 provinsi di Indonesia yang meliputi 390 kabupaten/kota. Responden mencakup pelaku usaha perdagangan yang terdiri dari produsen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Hasil survei menunjukkan bahwa pendistribusian beras dari produsen hingga ke konsumen akhir di Indonesia dapat melibatkan 2 sampai 7 pelaku kegiatan perdagangan, bergantung pada kondisi wilayah dan struktur pasar. Pola utama distribusi perdagangan beras nasional adalah Produsen–Pedagang Grosir–Pedagang Eceran–Konsumen Akhir. Pola ini mencerminkan besarnya peran pedagang grosir dalam mendistribusikan beras dari produsen ke pedagang eceran untuk selanjutnya dijual langsung ke konsumen akhir.

Analisis Lingkungan Hidup Berkelanjutan (ALHB) merupakan kegiatan baru dalam Pengembangan Indikator Lingkungan Hidup di Direktorat Statistik Ketahanan Sosial. ALHB mengangkat isu lingkungan hidup terbesar saat ini baik di tataran global maupun nasional yaitu perubahan iklim. Kegiatan ALHB tema Perubahan Iklim ini, menggunakan Framework Global Set of Climate Change Statistics and Indicators yang dikembangkan oleh United Nations Statistics Division (UNSD) dalam menyajikan dan menganalisi data.Perubahan iklim menjadi isu yang sangat penting dan harus mendapatkan perhatian khusus karena memiliki dampak dan resiko yang besar terlebih pada keberlangsungan makhluk hidup dan generasi di masa mendatang. Fenomena perubahan iklim semakin mengkhawatirkan serta memicu dampak yang lebih luas. Hal itu terlihat dari berbagai peristiwa alam terkait iklim, dari suhu udara yang lebih panas, terganggunya siklus hidrologi, hingga maraknya bencana hidrometeorologi di berbagai belahan dunia.Karenanya, perlu aksi pengendalian perubahan iklim yang konkret, baik dari pemerintah, swasta maupun seluruh lapisan masyarakat. Sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam penyediaan data, Badan Pusat Statistik (BPS) dalam hal ini Direktorat Statistik Ketahanan Sosial mempunyai peran untuk membantu dalam penanganan perubahan iklim melalui penyediaan data-data perubahan iklim secara sekunder dari berbagai pihak, baik dari Kementerian/Lembaga ataupun lainnya. Kegiatan ALHB terkait Perubahan Iklim merupakan upaya BPS untuk menyajikan data dan informasi terkait perubahan iklim yang berguna sebagai dasar bagi pemerintah dalam menarik kebijakan terkait penanganan perubahan iklim.

Publikasi berjudul "Analisis Isu Terkini : Sosial Ekonomi Pertanian: Asa Cita Mensejahterakan Petani" disusun untuk memberikan gambaran aktual kondisi pertanian Indonesia melalui pendekatan berbasis data, khususnya memanfaatkan hasil Sensus Pertanian 2023 dan Survei Ekonomi Pertanian (SEP) 2024. Di tengah tantangan perubahan iklim dan dinamika pasar, laporan ini mengulas berbagai isu strategis mulai dari pemetaan sentra komoditas, peran petani dalam ketahanan pangan dan program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga tantangan pembiayaan serta kesejahteraan rumah tangga petani. Ulasan mengenai keberlanjutan sektor pertanian dalam jangka panjang turut melengkapi pembahasan dalam naskah ini. Penyajian analisis di dalamnya juga mencatat adanya keterbatasan yang membuka peluang pengembangan perspektif melalui pendekatan lain di masa depan. Dokumen ini hadir sebagai referensi berbasis data bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat luas dalam memahami struktur sosial ekonomi pertanian saat ini.

Direktori Perusahaan Konstruksi 2025 merupakan hasil kegiatan Updating Direktori Perusahaan Konstruksi Tahun 2025. Informasi yang disajikan mencakup nama perusahaan, badan hukum/badan usaha, skala usaha, alamat, dan situs web perusahaan. Publikasi ini memuat perusahaan jasa pelaksana konstruksi berskala menengah dan besar, sedangkan data untuk skala kecil juga ditampilkan dalam bentuk tabel, gambar, dan peta menurut provinsi serta kabupaten/kota. Direktori ini digunakan sebagai kerangka sampel untuk survei, penelitian, dan kajian yang berkaitan dengan perusahaan konstruksi.

Pola distribusi perdagangan menggambarkan rantai distribusi suatu komoditas dari produsen hingga ke konsumen akhir pada suatu wilayah yang melibatkan pelaku perdagangan. Publikasi ini menganalisis distribusi perdagangan komoditas daging sapi hasil Survei Pola Distribusi secara nasional maupun regional dengan responden produsen, pedagang besar, dan pedagang eceran di 38 provinsi yang meliputi 392 kabupaten/kota.Hasil survei menunjukkan bahwa pendistribusian daging sapi dari produsen hingga ke konsumen akhir di 38 provinsi di Indonesia dapat melibatkan 3 sampai 7 pelaku kegiatan perdagangan. Pola utama distribusi perdagangan daging sapi nasional adalah Produsen–Pedagang Grosir–Konsumen Akhir.

Badan Pusat Statistik (BPS) secara rutin mengadakan Survei Triwulanan Kegiatan Usaha (STKU) yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang perkembangan nilai produksi/pendapatan/output perusahaan/usaha guna mendukung penyusunan Produk Domestik Bruto (PDB) Triwulanan. Laporan Hasil Survei Triwulanan Kegiatan Usaha (STKU) Terintegrasi 2024 menyajikan perkembangan nilai produksi/pendapatan/output perusahaan/usaha secara triwulanan di tingkat nasional pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor (Kategori G); lapangan usaha pengangkutan dan pergudangan (Kategori H); lapangan usaha informasi dan komunikasi (Kategori J); lapangan usaha aktivitas keuangan dan asuransi (Kategori K); dan lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (Kategori O).

Direktori Perusahaan Konstruksi 2025 merupakan hasil kegiatan Updating Direktori Perusahaan Konstruksi Tahun 2025. Informasi yang disajikan mencakup nama perusahaan, badan hukum/badan usaha, skala usaha, alamat, dan situs web perusahaan. Publikasi ini memuat perusahaan jasa pelaksana konstruksi berskala menengah dan besar, sedangkan data untuk skala kecil juga ditampilkan dalam bentuk tabel, gambar, dan peta menurut provinsi serta kabupaten/kota. Direktori ini digunakan sebagai kerangka sampel untuk survei, penelitian, dan kajian yang berkaitan dengan perusahaan konstruksi.

Publikasi ini menyajikan analisis distribusi perdagangan komoditas bawang putih hasil Survei Pola Distribusi dengan responden produsen, pedagang besar, dan pedagang eceran di 38 provinsi yang meliputi 356 kabupaten/kota. Informasi yang disajikan meliputi pola distribusi perdagangan, pola utama, dan Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) secara nasional maupun regional.

Indikator Ekonomi merupakan publikasi BPS yang diterbitkan setiap bulan. Publikasi ini pertama kali terbit pada bulan Januari 1970 dengan isi yang masih sederhana. Secara bertahap, seiring perkembangan keadaan dan kebutuhan, publikasi ini menyajikan data yang semakin beragam untuk memenuhi tuntutan yang ada. Publikasi ini secara khusus menyajikan statistik yang merupakan indicator ekonomi Indonesia. Aspek ekonomi yang disajikan antara lain: indeks harga konsumen, indeks harga perdagangan besar, nilai tukar valuta, keuangan dan perbankan, penanaman modal, neraca pembayaran, pendapatan nasional, ekspor dan impor, perhubungan, perhotelan dan pariwisata, produksi pertanian, dan penduduk.

Kontribusi sektor konstruksi dalam perekonomian Indonesia berada pada urutan keempat yang dilihat dari persentase sektor konstruksi pada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 9,82 persen pada triwulan III tahun 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) memotret perkembangan konstruksi melalui Survei Perusahaan Konstruksi Triwulanan (SKTR) yang dilakukan terhadap perusahaan konstruksi skala menengah dan besar di Indonesia. Publikasi ini menyajikan data dan informasi hasil SKTR Triwulan III tahun 2025. Data yang disajikan dalam publikasi ini terdiri atas indeks pekerja tetap, hari-orang pekerja harian, balas jasa pekerja tetap, upah pekerja harian, dan nilai konstruksi yang diselesaikan.

Konstruksi Dalam Angka 2025 merupakan publikasi yang menyajikan kompilasi berbagai data yang berkaitan dengan sektor konstruksi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Data yang dimuat dalam publikasi ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), kementerian/lembaga/instansi pemerintah, serta lembaga internasional. Informasi yang disajikan meliputi data tenaga kerja konstruksi, balas jasa dan upah pekerja konstruksi, nilai konstruksi, nilai bahan bangunan, berbagai indeks konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor konstruksi, Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) bahan bangunan/konstruksi, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), serta data lainnya yang terkait dengan sektor konstruksi. Beberapa tabel disajikan hingga tingkat provinsi, sementara data internasional ditampilkan untuk memberikan gambaran keterbandingan antarwilayah dan antarnegera.

Neraca Energi Indonesia 2020-2024 adalah publikasi lanjutan dari data statistik energi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik. Seperti halnya publikasisebelumnya, publikasi ini menyajikan data energi yang mencakup produksi, konversi dan konsumsi berbagai jenis energi di Indonesia dari tahun 2020–2024. Data energi tersebut sangat bermanfaat untuk penaksiran, analisis, dan pembuatan kebijakan pemerintah di bidang energi.

Publikasi Direktori Perusahaan Air Bersih, Perusahaan Listrik, dan Perusahaan Gas Tahun 2025 ini merupakan kelanjutan dari publikasi sebelumnya. Publikasi ini memuat informasi mengenai nama, alamat, dan nomor telepon perusahaan di seluruh Indonesia. Harapan kami, publikasi ini dapat melengkapi kebutuhan informasi tentang perusahaan air bersih, listrik, dan gas sehingga dapat dimanfaatkan baik oleh perusahaan maupun individu sebagai konsumen data.

Pelabuhan Perikanan merupakan tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Pada tahun 2024, terdapat 524 Pelabuhan Perikanan yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Provinsi Aceh masih menjadi provinsi dengan jumlah pelabuhan perikanan terbanyak di Indonesia dengan persentase sebesar 18,32%. Berdasarkan kelasnya, pelabuhan perikanan Indonesia dibagi menjadi 6 kelas/kategori yaitu pelabuhan perikanan kelas A atau PPS (7 pelabuhan), pelabuhan perikanan Kelas B atau PPN (18 pelabuhan), pelabuhan perikanan Kelas C atau PPP (43 pelabuhan), pelabuhan perikanan Kelas D atau PPI (127 pelabuhan), Pelabuhan perikanan tanpa kelas atau PP (147 pelabuhan), dan gabungan Pelabuhan perikanan dengan status Calon Pelabuhan (CP), Non Pelabuhan Perikanan, dan Belum terkategori (182 pelabuhan). Dari 524 pelabuhan perikanan di Indonesia, 83,59% diantaranya memiliki Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan 16,41% Pelabuhan perikanan tidak memiliki TPI. Jumlah pelabuhan perikanan yang aktif pada tahun 2024 lebih sedikit jika dibanding tahun tahun sebelumnya, ini disebabkan beberapa Pelabuhan yang sudah tidak aktif di beberapa provinsi. Namun demikian, penurunan tersebut tidak berpengaruh terhadap produksi ikan hasil tangkapan pada tahun ini. Produksi ikan yang dijual melalui TPI pada tahun 2024 naik sebesar 14,19 persen dibanding tahun lalu dengan volume hasil tangkapan laut mencapai 1.475.437 ton.