Publikasi Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Kota Tarakan tahun 2025 ini merupakan publikasi berkala yang diterbitkan setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik Kota Tarakan.Data yang disajikan dalam publikasi ini adalah Indeks Harga Konsumen (IHK) berikut persentase perubahannya, untuk tahun kalender 2025 menurut kelompok komoditas di Kota Tarakan yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau; kelompok pakaian dan alas kaki; kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga; kelompok kesehatan; kelompok transportasi; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan; kelompok rekreasi, olah raga dan budaya; kelompok pendidikan; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Publikasi ini juga memberikan gambaran sekilas mengenai perubahan IHK di Indonesia dan Kota-kota di Pulau Kalimantan selama tahun 2025.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Konawe, sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, mengidentifikasi kebutuhan data, serta mengukur kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan.

Publikasi Profil Tenaga Kerja Kabupaten Tapin Agustus 2025 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran ringkas mengenai kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Tapin secara umum. Publikasi ini menyajikan aspek ketenagakerjaan untuk penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bersumber pada hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025. Indikator yang disajikan antara lain penduduk usia kerja, daya serap angkatan kerja, penduduk usia kerja menurut kegiatannya, angka pengangguran dan sebagainya

Kabupaten Kotabaru Dalam Angka 2026 merupakan publikasi terbitan BPS Kabupaten Kotabaru yang berisi rangkuman program pembangunan dan hasil-hasilnya yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Daerah maupun pihak swasta selama tahun 2025. Data-data yang disajikan dalam publikasi ini dibuat dalam bentuk angka dan tabulasi serta analisis deskriptif. Data-data dalam publikasi ini dapat digunakan sebagai bahan monitoring, evaluasi, perencanaan, dan penentuan prioritas dalam upaya melaksanakan pembangunan di Kabupaten Kotabaru.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Adil berarti tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun termasuk diskriminasi gender. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas hidup perempuan, peningkatan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan, pengintegrasian perspektif gender di semua tahapan pembangunan, dan penguatan kelembagaaan pengarusutamaan gender, baik di level pusat maupun daerah menjadi sasaran dalam pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2025. Peranan kaum perempuan terhadap pembangunan di Kabupaten Rembang, tidak dapat disepelekan. Hal tersebut setidaknya dapat dilihat dari dua hal. Pertama, perempuan merupakan menjadi mitra kerja bagi laki-laki dalam mengatasi masalah sosial, ekonomi dan politik. Kedua, perempuan yang berkualitas turut menentukan kualitas generasi penerus dalam keluarga.Pembangunan gender dari sisi angka IPG, menunjukkan bahwa IPG Kabupaten Nunukan secara konsisten terus meningkat dari 83,64 menjadi 85,96 selama 2020-2024. Peningkatan tersebut tidak lepas dari peningkatan variabel-variabel penyusunnya, terutama pencapaian bidang kesehatan dan pendidikan bagi kaum perempuan. Pembangunan gender dari sisi angka indeks IDG, menunjukkan bahwa dalam periode yang sama, angka IDG Kabupaten Nunukan turun dari 78,68 pada tahun 2023 menjadi 73,85 pada tahun 2024. Penurunan tersebut disebabkan adanya penurunan dari komponen-komponen IDG. Diantaranya yaitu persentase Keterlibatan di Parlemen, Partisipasi Perempuan Tenaga Profesional, dan Sumbangan Pendapatan. Indikator penyusun tersebut turut menunjukkan penurunan, misalnya persentase perempuan sebagai tenaga professional dan sumbangan perempuan terhadap pendapatan keluarga.

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Baubau, sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS Kota Baubau telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS Kota Baubau, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS Kota Baubau.Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kota Baubau 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS Kota Baubau. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).Publikasi ini terwujud berkat kerja sama yang baik antar unit kerja terkait. Kami berharap publikasi ini dapat bermanfaat untuk memperbaiki kualitas data dan kinerja pelayanan BPS Kota Baubau. Saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depan. Terima kasih dan selamat membaca.

Publikasi “Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malinau 2025” merupakan publikasi rutin setiap tahun yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malinau. Publikasi ini bersumber dari data yang dikumpulkan langsung oleh BPS (data primer) dan data yang berasal dari instansi lain (data sekunder) dengan maksud untuk memberikan gambaran secara makro tentang situasi, status, dan kinerja pembangunan manusia di Kabupaten Malinau. Publikasi ini menyajikan informasi yang meliputi tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu umur panjang dan sehat yang mengukur peluang hidup; berpengetahuan dan berketerampilan; serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak.

Publikasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka menyajikan informasi berupa angka yang menggambarkan potensi dan hasil pelaksanaan pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode 2025. Publikasi ini dimaksudkan untuk menyediakan data hasil pembangunan yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan dan evaluasi dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah.

Inflasi merupakan salah satu indikator untuk melihat keadaan perekonomian. Inflasi menggambarkan perkembangan kenaikan harga  barang/jasa pada suatu periode tertentu. Data inflasi sangat dibutuhkan  oleh pemerintah, baik untuk perencanaan pembangunan, pengambilan  kebijakan, dan sebagai indikator evaluasi kinerja pemerintah. Salah satu  data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan  Utara secara tahunan adalah“Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Provinsi Kalimantan Utara 2025”. Publikasi ini memuat series data Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan Inflasi yang diperoleh dari pendataan Survei Harga Konsumen di Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, dan Tanjung Selor. Selain itu, publikasi ini memuat data Indeks Harga Konsumen dan Inflasi yang dirinci menurut sebelas kelompok pengeluaran. Sebelas kelompok pengeluaran tersebut yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kelompok pakaian dan alas kaki, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, kelompok kesehatan, kelompok transportasi, kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan, kelompok rekreasi, olahraga dan budaya, kelompok pendidikan, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggarapelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasaberusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPStelahmenyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikankedalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuanuntukmendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, jugabertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasankonsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Laporan hasil pelaksanaan SKD 2024 disajikan dalambentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen danpersepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumenterhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalampublikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator capaian pembangunan kualitas hidup masyarakat yang disusun berdasarkan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. IPM Kabupaten Bulungan tahun 2025 mencapai 74,53, meningkat 0,70 poin (0,95 persen) dibandingkan tahun sebelumnya (73,83). Pertumbuhan IPM Kabupaten Bulungan pada tahun 2025 mengalami percepatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh perbaikan pada seluruh dimensi pembentuknya.

Kabupaten Banjar Dalam Angka 2026 merupakan seri publikasi tahunan BPS Kabupaten Banjar yang menyajikan berbagai jenis data dari berbagai aspek secara komprehensif, yang sebagian besar diolah dari data sekunder berbagai dinas/instansi di wilayah Kabupaten Banjar. Publikasi ini juga memuat gambaran umum tentang keadaan geografi dan iklim di Kabupaten Banjar, karakteristik dan kondisi sosial serta perkembangan perekonomian Kabupaten Banjar.

Publikasi ini dapat memberikan gambaran lebih dekat mengenai kondisi makro ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara selama tahun 2025. Publikasi ini berusaha membahas mengenai kontribusi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi, perdagangan luar negeri, inflasi, serta pariwisata

Badan Pusat Statistik telah melaksanakan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2025 (Potensi Desa 2025) pada bulan Juni 2025 secara sensus terhadap seluruh wilayah administrasi pemerintah terendah setingkat desa. Wilayah administrasi yang dicakup meliputi desa, kelurahan, nagari, Unit Permukiman Transmigrasi (UPT), dan Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT) yang masih dibina oleh kementerian terkait. Hasil Podes 2025 di Kabupaten Konawe mencatat sebanyak 353 wilayah administrasi yang terdiri dari 294 desa, 57 kelurahan, dan 2 UPT/SPT yang tersebar di 28 kecamatan. Pendataan ini mengumpulkan beragam informasi mengenai potensi desa/kelurahan, tantangan atau kerawanan wilayah, serta ketersediaan infrastruktur dasar. Informasi potensi mencakup aspek kependudukan, perumahan, pendidikan, kesehatan, angkutan, komunikasi, ekonomi, hingga keterangan pemerintahan desa. Selain itu, publikasi ini memotret kondisi kerawanan seperti bencana alam dan pencemaran lingkungan, serta menyajikan ketersediaan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di seluruh wilayah Kabupaten Konawe.

Publikasi ini memuat tabel-tabel yang menggambarkan keadaan angkatan kerja di Kabupaten Toli-Toli pada Semester II tahun 2025. Data yang disajikan diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia pada bulan Agustus 2025. Jenis tabel yang ditampilkan dalam publikasi ini dirinci menurut jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) serta hanya mencakup penduduk berumur 15 tahun ke atas. Publikasi ini diharapkan dapat memberikan informasi penting secara cepat dan mudah bagi para pengguna data, serta pengambil kebijakan di bidang ketenagakerjaan dalam rangka merencanakan, memantau dan menilai hasil-hasil pembangunan di bidang terkait.

Kabupaten Tanah Bumbu Dalam Angka 2026 merupakan seri publikasi tahunan BPS yang menyajikan beragam data dari Instansi Pemerintah maupun swasta di Kabupaten Tanah Bumbu. Publikasi ini memuat gambaran umum tentang keadaan geografi dan iklim di Kabupaten Tanah Bumbu, beberapa karakteristik dan kondisi sosial ekonomi serta perkembangan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2026.

Publikasi ini dimaksudkan memberikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat pemberdayaan penduduk dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan daya beli penduduk. Ketiga indikator ini berfungsi sebagai salah satu ukuran pencapaian keberhasilan Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Sumber data yang digunakan dalam publikasi ini bersumber dari Badan Pusat Statistik yaitu hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2025 dan berbagai data sekunder dari instansi terkait tentang pembangunan manusia.

Statistik Potensi Desa Indonesia merupakan seri publikasi BPS yang menyajikan hasil Pendataan Potensi Desa (Podes). Bagi Kabupaten Bombana, publikasi yang disusun adalah “Statistik Potensi Desa Kabupaten Bombana 2025”. Publikasi ini memuat gambaran wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa di seluruh wilayah Kabupaten Bombana menurut ketersediaan infrastruktur dan potensi yang dimiliki oleh setiap wilayah tersebut.

Publikasi ““Inflasi Watampone 2025” merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Bone, dan merupakan kelanjutan dari publikasi tahun sebelumnya. Publikasi ini menyajikan deskripsi Inflasi Kota Watampone untuk tahun kalender 2025 menurut kelompok pengeluaran. Data yang disajikan merupakan hasil pengolahan dari perkembangan harga konsumen baik secara mingguan, dua mingguan maupun bulanan di wilayah Kabupaten Bone dengan tahun dasar 2022 (2022=100).

Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam angka berisi data dasar dan sektoral yang disediakan oleh BPS dan SKPD di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Publikasi ini menyajikan data terkait geografi dan iklim; pemerintahan; kependudukan dan ketenagakerjaan; sosial; pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan; energi; koperasi; pariwisata; transportasi dan komunikasi; pengeluaran penduduk, sistem neraca regional; dan perbandingan antar kabupaten/kota. Data dalam publikasi ini diharapkan dapat menjadi bahan perencanaan dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.