Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2025 BPS Provinsi Lampung”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS Provinsi Lampung serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS Provinsi Lampung. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Natuna 2025 memuat data tingkat kemahalan bangunan/konstruksi di Kabupaten Natuna, dibandingkan tingkat kemahalan bangunan/konstruksi kabupaten/kota lainnya dengan kota acuan. Data IKK diperoleh dari hasil Survei Harga Kemalahan Konstruksi khusus bahan bangunan/konstruksi, sewa alat berat, dan upah jasa konstruksi yang dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Data IKK tahun 2025 merupakan salah satu komponen utama yang digunakan untuk penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2026.

Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasiyang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kota Jakarta Barat 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumendan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsikonsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalampublikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS. Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Survei Kebutuhan Data (SKD) merupakan survei rutin yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengidentifikasi tingkat kebutuhan dan kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan statistik. Publikasi ini menyajikan hasil pelaksanaan SKD 2025 di PST BPS Kota Jakarta Pusat yang dilaksanakan pada periode Juni hingga September 2025 dengan sampel sebanyak 30 responden. Karakteristik konsumen di PST BPS Kota Jakarta Pusat didominasi oleh kelompok berpendidikan D4/S1 (36,67%), dengan pekerjaan utama sebagai ASN/TNI/Polri (43,33%), serta berasal dari instansi Pemerintah Daerah dan sektor Swasta (masing-masing 40,00%).Hasil analisis menunjukkan bahwa pemanfaatan data terbesar digunakan untuk keperluan Pemerintahan (46,67%), dengan jenis layanan yang paling banyak diakses adalah produk statistik melalui website BPS (37,50%). Berdasarkan analisis kesenjangan ( gap analysis ), seluruh atribut pelayanan memiliki nilai gap positif, yang mengindikasikan bahwa tingkat kepuasan konsumen secara konsisten melampaui tingkat kepentingan yang mereka harapkan. Atribut "Kemudahan Proses Penanganan Pengaduan" mencatatkan nilai kepuasan tertinggi sekaligus nilai kesesuaian terbesar (105,26%). Sementara itu, Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) mencapai skor 96,80. Skor ini mencerminkan komitmen yang sangat kuat dari BPS Kota Jakarta Pusat dalam menjaga integritas dan menerapkan prinsip-prinsip anti korupsi dalam pelayanan publik. Berdasarkan Importance and Performance Analysis (IPA), prioritas utama perbaikan difokuskan pada kejelasan informasi petugas pelayanan online guna terus meningkatkan kualitas layanan.Kata Kunci: Kepuasan Konsumen, Kebutuhan Data, Kualitas Pelayanan, Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK), SKD.

Publikasi “Pola Konsumsi Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Maret 2025” memuat beberapa indikator terkait dengan tingkat kesejahteraan rakyat. Terdapat dua hal yang dibahas dalam publikasi ini, yaitu rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dan pola konsumsi. Indikator tersebut mampu menggambarkan kondisi kesejahteraan penduduk Provinsi Kepulauan Riau.

Publikasi ”Keadaan Angkatan Kerja Kabupaten Bintan Agustus 2024” memuat data yang menggambarkan keadaan angkatan kerja Kabupaten Bintan pada Agustus tahun 2024. Data yang disajikan diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2024 dengan jumlah target sampel sebanyak 520 rumah tangga yang terbagi dalam 52 Blok Sensus. Penyajian tabel-tabel dalam publikasi ini hanya mencakup penduduk berumur 15 tahun ke atas yang dirinci menurut jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Namun untuk mudah dimengerti tabel tersebut dibagi berdasarkan variabel-variabel utama seperti penduduk 15 tahun ke atas, angkatan kerja, golongan umur, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, jumlah jam kerja seluruh pekerjaan, lapangan pekerjaan utama, status pekerjaan utama, jenis pekerjaan utama, jumlah jam kerja pada pekerjaan utama, pekerja tidak penuh.

Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kota Banda Aceh 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK). Publikasi ini terwujud berkat kerja sama yang baik antar unit kerja terkait. Kami berharap publikasi ini dapat bermanfaat untuk memperbaiki kualitas data dan kinerja pelayanan BPS. Saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depan. 

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggarapelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS.

Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kota Tanjungpinang 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS Kota Tanjungpinang serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS Kota Tanjungpinang. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengidentifikasi kebutuhan data statistik dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan BPS. SKD dilaksanakan sejak tahun 2005. Responden pada SKD 2025 adalah konsumen yang menerima pelayanan dari unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS dengan cara tatap muka atau datang langsung ke unit PST BPS serta tanpa tatap muka baik melalui telepon, faksimili, e-mail, surat, website, maupun layanan statistik online. Secara umum, tujuan pelaksanaan SKD 2025 adalah mendapatkan bahan evaluasi dari konsumen sebagai pendukung peningkatan kualitas data dan informasi statistik. Hasil SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis karakteristik konsumen, analisis kebutuhan data, analisis kepuasan kualitas data, dan analisis performa unit layanan. Analisis ini dilengkapi dengan penyajian dalam bentuk Indeks Kepuasan Konsumen (IKK). Ruang lingkup Analisis Hasil SKD BPS Kabupaten Natuna 2025 adalah PST BPS Kabupaten Natuna.

Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Provinsi Kepulauan Riau 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS Provinsi Kepulauan Riau serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS Provinsi Kepulauan Riau. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS.Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 di Kota Dumai disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kota Dumai 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Survei Keubutuhan Data (SKD) adalah survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengidentifikasi kebutuhan data statistik dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan BPS. SKD dilaksanakan sejak tahun 2005. Responden pada SKD 2025 adalah konsumen yang menerima pelayanan dari unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS dengan cara tatap muka atau datang langsung ke unit PST BPS serta tanpa tatap muka baik melalui telepon, faksimili, e-mail, surat, website, maupun layanan statistik online. Secara umum, tujuan pelaksanaan SKD 2025 adalah mendapatkan bahan evaluasi dari konsumen sebagai pendukung peningkatan kualitas data dan informasi statistik. Hasil SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis karakteristik konsumen, analisis kebutuhan data, analisis kepuasan kualitas data, dan anlisis performa unit layanan. Analisis ini dilengkapi dalam bentuk Indeks Kepuasan Konsumen (IKK). Ruang lingkup analisis hasil SKD 2025 adalah PST BPS Kabupaten Bangka.

Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengidentifikasi kebutuhan data statistik dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan BPS. SKD dilaksanakan secara rutin tiap tahun sejak 2005, namun awalnya masih dilakukan di BPS Pusat saja. Sejak tahun 2014, lokasi pelaksanaan SKD dikembangkan hingga BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hasil SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis mengenai karakteristik konsumen, performa unit layanan, perilaku anti korupsi, kebutuhan data, dan kepuasan terhadap kualitas data. Analisis ini dilengkapi dengan penyajian dalam bentuk Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Publikasi Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kota Tanjungpinang 2025 bertujuan memberikan informasi mengenai tingkat kemahalan bangunan/konstruksi di Kota Tanjungpinang, dibandingkan tingkat kemahalan bangunan/konstruksi kabupaten/kota lainnya dengan kota acuan. Data yang disajikan dalam publikasi ini merupakan hasil pengolahan dari Survei Harga Kemahalan Konstruksi (SHKK) khusus bahan bangunan/konstruksi, sewa alat berat, dan upah jasa konstruksi yang dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Data IKK 2025 merupakan salah satu komponen utama yang digunakan untuk penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2026.

Survei Kebutuhan Data (SKD) adalah survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengidentifikasi kebutuhan data statistik dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan BPS. Hasil SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berisi analisis karakteristik umum konsumen, analisis kebutuhan data, analisis kepuasan kualitas data, dan analisis persepsi anti korupsi.

Monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan BPS melalui PST perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi statistik serta kualitas pelayanan yang diberikan. Salah satu upaya yang dilakukan BPS adalah dengan melakukan Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan dan kepuasan konsumen dalam rangka meningkatkan kualitas data dan pelayanan publik. Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) Pelayanan pada PST BPS Kabupaten Bintan tahun 2024 sebesar 93,98%, hal ini menunjukkan bahwa kepuasan konsumen terhadap pelayanan pada PST sangat baik. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada PST BPS Kabupaten Bintan tahun 2024 sebesar 95,8% yang berarti bahwa perilaku antikorupsi sangat kuat diterapkan pada pelayanan pada PST BPS Kabupaten Bintan.

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS.Laporan hasil pelaksanaan SKD 2025 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2025”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).