Berbagai indikator dapat digunakan untuk memantau kemajuan pembangunan di suatu daerah, baik indikator ekonomi maupun indikator sosial. Dalam konteks masyarakat sebagai objek pembangunan, diperlukan suatu indikator yang mengukur perkembangan kehidupan atau tingkat kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Jika ingin melihat tingkat kesejahteraan dari segi ekonomi dalam arti umum, PDRB lebih tepat digunakan. Jika ingin melihat gambaran kesejahteraan sosial dalam arti lebih sempit, IMH (Indeks Mutu Hidup) lebih tepat digunakan, karena indikator IMH hanya mempertimbangkan variabel sosial yaitu Angka Kematian Bayi, Angka Harapan Hidup, dan Angka Melek Huruf saja. Sedangkan jika ingin melihat gambaran tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi dalam arti luas, IPM (Indeks Pembangunan Manusia) paling tepat digunakan, karena IPM mempertimbangkan variabel-variabel sosial dan ekonomi. Publikasi ini menyajikan data dan analisis terkait IPM (Indeks Pembangunan Manusia) periode 2014-2023 sehingga dapat diperoleh gambaran posisi pembangunan manusia di Kota Langsa dari waktu ke waktu antarwilayah.

Publikasi Perkembangan Mingguan Harga Eceran Beberapa Bahan Pokok di Ibukota Provinsi di Indonesia Januari-Juni 2023 menyajikan data harga eceran beberapa bahan pokok yang diperoleh dari hasil pencacahan Survei Harga Konsumen (SHK) di 90 kota (34 ibukota provinsi dan 56 kabupaten/kota) sebagai pusat perekonomian di Indonesia. Data yang disajikan pada publikasi ini merupakan rata-rata harga beberapa kualitas barang yang umum dikonsumsi masyarakat di masing-masing kabupaten/kota. Perbedaan harga yang cukup signifikan antar kabupaten/kota dalam suatu tabel dikarenakan adanya perbedaan kualitas barang antar kabupaten/kota.

Sensus Pertanian merupakan sebuah upaya untuk memotret keadaan sektor pertanian di seluruh negeri dengan akurat dan komprehensif. Publikasi Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap II merupakan hasil dari pendataan lapangan Sensus Pertanian 2023. Pada publikasi tahap kedua, Badan Pusat Statistik menyajikan data dan informasi yang lebih lengkap dan pembaruan dari publikasi tahap pertama. Publikasi Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap II: Usaha Pertanian Perorangan (UTP) Tanaman Pangan ini memuat informasi mengenai penjelasan umum Sensus Pertanian 2023, usaha pertanian secara umum, dan data rinci terkait Usaha Pertanian Perorangan (UTP) Tanaman Pangan. Data dan informasi yang disajikan ini diharapkan bukan hanya sekadar angka, tetapi merupakan landasan yang mendalam dan holistik untuk merancang kebijakan transformasi sektor pertanian menuju Indonesia Emas 2045.

Laporan hasil pelaksanaan SKD2024 memberikan gambaran mengenai tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap layanan pada Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS. Indikator yang disajikan dalam laporan Triwulan I Tahun 2024 mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Profil Daya Beli Petani Provinsi Sumatera Barat 2023 merupakan publikasi lanjutan dari publikasi yang sama tahun sebelumnya. Penyajian publikasi ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen data terkait informasi daya beli petani Sumatera Barat melalui pendekatan Nilai Tukar Petani.

Laporan hasil pelaksanaan SKD 2024 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2024”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

Publikasi Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap II: Usaha Pertanian Perorangan (UTP) Kehutanan ini memuat informasi mengenai penjelasan umum Sensus Pertanian 2023, usaha pertanian secara umum, dan data rinci terkait Usaha Pertanian Perorangan (UTP) Kehutanan. Data dan informasi yang disajikan ini diharapkan bukan hanya sekadar angka, tetapi merupakan landasan yang mendalam dan holistik untuk merancang kebijakan transformasi sektor pertanian menuju Indonesia Emas 2045. Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 merupakan kolaborasi dan kontribusi besar dari para petani, asosiasi pertanian, Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), akademisi, Kementerian/Lembaga/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta semua pihak yang terlibat. Kami mengucapkan terima kasih yang mendalam atas partisipasi aktif dan kerjasama yang luar biasa dari seluruh lapisan masyarakat.

Publikasi Statistik Transportasi Provinsi Sulawesi Barat 2023 diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan akan data statistik perhubungan darat, laut, dan udara. Data yang disajikan dalam publikasi ini merupakan hasil kompilasi dan akumulasi data yang diterima dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ada di setiap kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Wilayah I dan II Sulawesi Barat, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat, Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara republik Indonesia (Korlantas RI), Kantor Penyelenggara Pelabuhan yang ada di setiap Kabupaten, dilengkapi dengan data Bandar Udara di Provinsi Sulawesi Barat.

Publikasi Perkembangan Indikator Makro Sosial Ekonomi Lampung Triwulan I Tahun 2024 merupakan publikasi berkala yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung yang disajikan secara triwulanan. Publikasi ini memuat hasil kajian beberapa indikator sosial ekonomi utama seperti pertumbuhan ekonomi, perkembangan PDRB, perubahan struktur ekonomi, perkembangan inflasi, nilai tukar petani, ekspor-impor, produksi pertanian, pengangguran, kemiskinan, gini rasio, IPM, IPG, IDG dan IK.

Publikasi Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2023 ini merupakan seri publikasi tahunan Badan Pusat Statistik. Data yang disajikan adalah data luas areal dan produksi kelapa sawit menurut provinsi dan status pengusahaan serta data ekspor dan impor yang dirinci menurut negara tujuan dan negara asal. Sumber data yang digunakan adalah data hasil Survei Perusahaan Perkebunan Tahun 2023 dan data perkebunan rakyat dari Direktorat Jenderal Perkebunan untuk menjadi data perkebunan nasional, serta data hasil kompilasi dokumen ekspor dan impor dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Publikasi Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap II: Usaha Pertanian Perorangan (UTP) Tanaman Pangan ini memuat informasi mengenai penjelasan umum Sensus Pertanian 2023, usaha pertanian secara umum, dan data rinci terkait Usaha Pertanian Perorangan (UTP) Tanaman Pangan. Data dan informasi yang disajikan ini diharapkan bukan hanya sekadar angka, tetapi merupakan landasan yang mendalam dan holistik untuk merancang kebijakan transformasi sektor pertanian menuju Indonesia Emas 2045. Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 merupakan kolaborasi dan kontribusi besar dari para petani, asosiasi pertanian, Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), akademisi, Kementerian/Lembaga/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta semua pihak yang terlibat. Kami mengucapkan terima kasih yang mendalam atas partisipasi aktif dan kerjasama yang luar biasa dari seluruh lapisan masyarakat. Semoga publikasi ini dapat menjadi landasan kuat bagi pengembangan pertanian yang berdaya saing, berkelanjutan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Statistik Pendidikan 2023 memuat informasi mengenai potret pendidikan Indonesia. Data yang disajikan mencakup beberapa indikator utama proses dan capaian pendidikan berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilaksanakan pada bulan Februari 2023. Selain itu juga disajikan data hasil registrasi sekolah yang dikumpulkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Tahun Ajaran 2022/2023. Data ini memuat informasi mengenai jumlah sekolah, peserta didik, guru, sarana prasarana pendidikan, dan sanitasi sekolah. Data disajikan pada level nasional dan provinsi.

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) tahun 2023 ialah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu kabupaten/kota dibandingkan kota acuan (Kota Makassar). Data IKK diperoleh dari hasil Survei Harga Kemahalan Konstruksi khusus bahan bangunan/konstruksi, sewa alat berat, dan upah jasa konstruksi yang dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telah menyelenggarakan SKM secara rutin setiap tahun yang diintegrasikan ke dalam Survei Kebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan data dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS.Laporan hasil pelaksanaan SKD 2024 disajikan dalam bentuk publikasi yang berjudul “Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS 2024”. Publikasi ini berisikan gambaran mengenai kebutuhan data konsumen dan persepsi konsumen terhadap kinerja pelayanan PST BPS serta persepsi konsumen terhadap kualitas data BPS. Indikator utama yang disajikan dalam publikasi ini mencakup Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).Publikasi ini terwujud berkat kerja sama yang baik antar unit kerja terkait. Kami berharap publikasi ini dapat bermanfaat untuk memperbaiki kualitas data dan kinerja pelayanan BPS. Saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depan. Terima kasih dan selamat membaca.

-

Publikasi “Profil Statistik Kesehatan Provinsi Sumatera Barat 2023” memuat informasi kesehatan di wilayah Sumatera Barat. Beragam indikator kesehatan yang disajikan didalam publikasi merupakan kondisi data tahun 2023.

Publikasi Indikator Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan publikasi pertama yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Barat Daya di tahun 2024.Publikasi ini direncanakan terbit setiap tahun guna menyajikan data yang memuat indikator dan ulasan singkat yang menggambarkan keadaan angkatan kerja di Kabupaten Aceh Barat Daya. Sumber data diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus tahun 2023. Diharapkan publikasi ini bermanfaat untuk perencanaandan evaluasi pembangunan di bidang ketenagakerjaan.

Indikator Ekonomi merupakan publikasi BPS yang diterbitkan setiap bulan. Publikasi ini pertama kali terbit pada bulan Januari 1970 dengan isi yang masih sederhana. Secara bertahap, seiring perkembangan keadaan dan kebutuhan, publikasi ini menyajikan data yang semakin beragam untuk memenuhi tuntutan yang ada. Publikasi ini secara khusus menyajikan statistik yang merupakan indikator ekonomi Indonesia. Aspek ekonomi yang disajikan antara lain: indeks harga konsumen, indeks harga perdagangan besar, nilai tukar valuta, keuangan dan perbankan, penanaman modal, neraca pembayaran, pendapatan nasional, ekspor dan impor, perhubungan, perhotelan dan pariwisata, serta produksi pertanian.

Publikasi Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap II: Usaha Pertanian Lainnya (UTL) ini memuat informasi mengenai penjelasan umum Sensus Pertanian 2023, usaha pertanian secara umum, dan data rinci terkait Usaha Pertanian Lainnya (UTL). Data dan informasi yang disajikan ini diharapkan bukan hanya sekadar angka, tetapi merupakan landasan yang mendalam dan holistik untuk merancang kebijakan transformasi sektor pertanian menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam publikasi ini disajikan data PDRB kabupaten/kota menurut lapangan usaha baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan tahun 2010, serta disajikan beberapa jenis tabel turunannya. Pola data PDRB masing-masing kabupaten/kota berbeda-beda menyesuaikan struktur ekonomi dan perkembangan ekonominya. Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh potensi yang dimiliki masing-masing kabupaten/kota seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi yang digunakan, letak geografis, infrastruktur, dan sebagainya.